Tag: pilpres 2019

Prabowo-Sandi Berencana Tak Hadir di Sidang MK

Prabowo-Sandi Berencana Tak Hadir di Sidang MK

HEADLINE, NASIONAL
BOGORDAILY - Calon Presiden dan Wakil Presiden no 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno,  dikabarkan takan hadir pada sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/19). Kabar tersebut disampaikan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade, di Media Center Prabowo-Sandi, Selasa (25/6/19). Ade menguraikan alasan ketidakhadiran Prabowo pada acara pengumuman sengketa pilpres itu. Diantaranya untuk mencegah agar para pendukungnya tak berbondong-bondong datang ke MK. “Ya, kalau Pak Prabowo datang ke MK, pendukungnya pasti ramai berdatangan. Kita lihat saja, beliau nga datang saja, pendukungnya banyak datang,” kata Andre. Di momen tersebut lanjut Andre, Prabowo hanya akan melihat sidang lewat
Prabowo-Sandi Legowo Apapun Putusan Hakim MK         

Prabowo-Sandi Legowo Apapun Putusan Hakim MK         

NASIONAL
  BOGORDAILY - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyebut  Kandidat Presiden dan Wakil Presiden No Urut  02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akan menerima apapun hasil putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi  (MK) pada Kamis (27/6/19). "Pak Prabowo dan Pak Sandi sudah menyampaikan apapun yang diputuskan MK, sekalipun kami sejak awal meragukan ingin maju ke MK, tapi kami setelah putuskan, kami akan menerima apapun yang jadi keputusan MK," jelas Riza di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6/19). Riza menegaskan, pasangan Prabowo-Sandi tidak pernah menginstruksikan aksi saat hari-H terbitnya keputusan MK, "Pak Prabowo selalu mengimbau supaya  menjaga suasana agar damai kondusif, tidak perlu berbondong-bondong ke MK," ucap Riza. Seperti dike
Hari Ini MK Dengarkan 15 Saksi dan Ahli dari Kubu Prabowo

Hari Ini MK Dengarkan 15 Saksi dan Ahli dari Kubu Prabowo

HEADLINE, NASIONAL
  BOGORDAILY - Mahkamah Konstitusi (MK) akan melanjutkan sidang sengketa pilpres pada hari ini, Rabu (19/6/19). Sidang ini, mahkamah bakal memperdengarkan keterangan 15 saksi dan ahli dari kubu Prabowo dan Sandiaga Uno. "Sidang akan dilanjut Rabu 19 Juni 2019, pukul 09.00 WIB. Kita mulai dengan agenda mendengar keterangan saksi dan ahli dari pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan dari pemohon kalau ada," ujar Ketua Majelis Hakim, Anwar Usman, dalam sidang, Jakarta, Selasa 18 Juni 2019. Pada sidang sengketa pilres kemarin, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyerahkan dua surat permohonan untuk perlindungan saksi kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Rencananya penyampaian keterangan para saksi tersebut dilaksanakan pada hari ini. "Ada dua surat yang ka
KPUD Kota Bogor: Tingkat Partisipasi Warga dalam Pemilu Capai 85%

KPUD Kota Bogor: Tingkat Partisipasi Warga dalam Pemilu Capai 85%

BOGOR CITY, HEADLINE
  BOGORDAILY - KPU Kota Bogor mencatat tingkat partisipasi warga Kota Bogor terhadap Pemilu mengalami peningkatan hingga 85 persen. Lonjakan  tingkat partisipasi warga dalam pemilu di Kota Bogor lebih tinggi dibanding daerah lain maupun tingkat nasional yang hanya mencapai 81,9 persen. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPU Kota Bogor, Samsudin, saat media gathering bersama wartawan di Sekretariat PWI Kota Bogor, Minggu (26/5/19). “Dalam Pemilu sebelumnya (2009 dan 2014), tahun ini tingkat partisipasinya meningkat mencapai 85 persen dan capaian ini juga lebih tinggi daripada KPU RI atau daerah-daerah lain yang mencapai 81,9 persen,” ungkap Samsudin. Ia menerangkan, kondusifitas Pemilu dibuktikan ketika dirinya bersama jajaran Muspida Kota Bogor berkeliling saat 17 April 2019,
Prabowo-Sandi Daftarkan Gugatan ke MK Hari Ini

Prabowo-Sandi Daftarkan Gugatan ke MK Hari Ini

HEADLINE, NASIONAL
  BOGORDAILY - Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendaftarkan gugatan terkait Pilpres 2019 siang ini. Semalam, mereka menggelar rapat untuk pematangan. Anggota Direktorat Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Habiburokhman, mengaku pihaknya menggelar rapat terkait pendaftaran gugatan ke MK sejak Kamis (23/5/19) malam. Batas pendaftaran gugatan pilpres ke MK dimaksimalkan BPN untuk pemantapan. "Yang jelas batas waktu itu kan sampai tanggal 24 pukul 24.00 WIB. Jadi kita akan maksimalkan itu dulu. Jadi kita masuk, poin-poinnya jelas, berapa sub-sub. Tim advokasi lagi rapat, sinkronisasi. Kalau kami bagian data, lagi kumpulkan data," kata Habiburokhman saat dikonfirmasi kemarin malam. "Lagi diklasifikasi persoalannya apa aja, a sampai z,"
Pemerintah hingga DPR Bakal Evaluasi Pemilu Serentak

Pemerintah hingga DPR Bakal Evaluasi Pemilu Serentak

HEADLINE, NASIONAL
  BOGORDAILY - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Pemerintah bersama DPR RI dan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Evaluasi menyangkut beberapa elemen. "Nantinya setelah selesai, awal tahun bulan Januari (tahun 2020) kita kan rapat bersama DPR RI, Penyelenggara Pemilu , serta semua pihak terkait. Pihak kami (Pemerintah) menginventarisasi hal-hal yang masih perlu disempurnakan dan perlu ditingkatkan secara komprehensif mengenai jumlah TPS, logistiknya, dan lain sebagainya," kata Tjahjo usai menghadiri rapat internal Eselon I dan Eselon II Kemendagri di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (30/4/19). Tak hanya itu, banyaknya anggota KPPS ya
6.000 Personel Brimob Nusantara Disebar di DKI Jelang Pengumuman KPU

6.000 Personel Brimob Nusantara Disebar di DKI Jelang Pengumuman KPU

HEADLINE, NASIONAL
BOGORDAILY - Menjelang pengumuman resmi KPU terkait hasil pemungutan suara pemilu 2019, personel Brimob Nusantara disebar di Jakarta. Total ada 6.000 personel Brimob Nusantara yang diperbantukan ke Polda Metro Jaya. "Brimob Nusantara itu lebih kurang yang sudah datang sampai hari ini itu 6.000 personil," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono kepada wartawan di Masjid Al-Muhajirin, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (26/4/19). Gatot mengatakan, personel Brimob Nusantara sudah tiba di Jakarta sejak beberapa minggu yang lalu. Mereka juga telah ditempatkan di beberapa titik rawan. "Kita tempatkan di tempat-tempat rawan seperti di Bawaslu, di KPU, di Monas ya, ya di DPR lah kita sebar," katanya. Kapolda mengatakan, pengerahan Brimob Nusantara ke Jakarta a...
Ini Rincian Honorarium petugas KPPS

Ini Rincian Honorarium petugas KPPS

HEADLINE, NASIONAL
  BOGORDAILY - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat sebanyak 144 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia saat penyelenggaraan Pemilu 2019 hingga Kamis (25/4/19) sore. Delapan hari pasca hari pencoblosan, sudah ada 1.027 orang terkena musibah, 144 orang meninggal, 883 sakit. Sekretaris Jenderal KPU, Arif Rahman Hakim mengatakan, anggota ataupun ketua ataupun pihak yang mengamankan proses rekapitulasi penghitungan suara mendapat honorarium dengan besaran variatif, sesuai dengan tingkatnya. Terlebih dahulu Arif menjelaskan penyelenggara pemilu ad hoc terdiri dari tiga, yakni Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Ketiga kelompok penyelenggara ini diatur dal
Jaringan Kiai dan Santri Nasional Ajak Masyarakat Tenang Tunggu Hasil KPU

Jaringan Kiai dan Santri Nasional Ajak Masyarakat Tenang Tunggu Hasil KPU

HEADLINE, NASIONAL
   BOGORDAILY - Jaringan Kiai dan Santri Nasional (JKSN) mengajak semua masyarakat di Jawa Timur untuk tenang menunggu hasil perhitungan suara Pilpres dari KPU. Apapun hasilnya, keputusan KPU harus dihargai. Sekjen JKSN Zahrul Azhar Asumta atau lebih dikenal dengan Gus Hans menyampaikan apapun keputusan KPU terkait hasil perhitungan suara Pilres harus dihargai. Ia pun mengaku juga menghargai perhitungan cepat (Quick Count). "Kami juga menghargai karya-karya ilmiah karena itu adalah keilmuan salah satu produknya adalah quick count, tapi kami tidak menyakini quick count. Itu menjadi pegangan kita. Tapi kami meyakini hasil keputusan KPU," kata Gus Hans kepada wartawan di Posko JKSN di Jalan Diponegoro, Sabtu,(20/4/19). Gus Hans juga menyampaikan jika dalam keputusan KPU ada pe
Pekerjaan Berat, Petugas KPPS Tak Dapat Jaminan Asuransi

Pekerjaan Berat, Petugas KPPS Tak Dapat Jaminan Asuransi

NASIONAL
  BOGORDAILY - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, petugas Kelompok Penyelenggara Penghitungan Suara (KPPS) tidak mendapatkan perlindungan asuransi dari negara. “Sebetulnya sejak awal menyusun anggaran, kami minta ada asuransi. Tapi kan karena berbagai macam, hal itu tidak bisa, maka kami mengusulkan agar bisa diberi santunan,” kata Arief kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/19). Saat ini KPU masih mencari alokasi anggaran untuk memberikan santunan kepada korban. Karena, menurutnya, KPU tidak memilki anggaran khusus untuk menyantuni keluarga petugas yang meninggal. “Kami mengusulkan agar bisa diberi santunan. Bisa nggak di dalam komposisi anggaran yang itu, kalau ada, yang meninggal diberi santunan,” katanya. Dalam melaksana