BOGOR DAILY- Persoalan penolakan uang kerohiman petani penggarap di lahan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Nambo akhirnya terselesaikan juga. Sebanyak 15 petani penggarap luluh dan menerima uang kerohiman yang diberikan pemerintah sebesar Rp650 juta. Penyerahan ini sendiri dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor, kemarin.
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bogor Panji Ksatriyadji mengatakan, setelah dua tahun persoalan ini tidak terselesaikan, akhirnya mediasi dengan petani menemui titik terang. Mereka, telah sepakat untuk menerima uang kerohiman dari pemerintah yang dilakukan oleh pihak Kejari. “Sudah beres. Semuanya sudah menerima,” kata Panji.
Sebenarnya, menurut Panji, pemerintah tidak wajib memberikan uang kerohiman kepada 15 penggarap lahan di TPST Nambo. Karena, tidak ada satu pun aturan atau kebijakan yang mengatur itu. Namun, pemerintah tetap berbaik hati untuk memberikan uang kerohiman kepada mereka. “Yang pasti setelah ini tidak akan ada lagi persoalan terkait uang kerohiman. Pekerjaan akan terus berjalan,” ucapnya.
Panji juga optimis TPST Nambo yang dibangun PT Jabar Bersih Lestari (JBL) Konsorsium Panghegar bisa tepat waktu. Meskipun sebelumnya kontraktor ini digagalkan sebagai pemenang lelang karena tidak memiliki modal. Namun Panji meyakini PT JBL sudah memenuhi persyaratan, salah satunya memiliki jaminan atau bank garansi sebesar 30 persen dari total pembangunan. “Pasti atuh. Mereka minimal kan harus menyertakan bank garansi,” imbuhnya.
Panji menambahkan, TPST Nambo ini nantinya dalam perhari akan menampung sebanyak 1.500 ton sampah dari tiga wilayah. Seperti, Depok sebanyak 600 ton sampah, Kabupaten Bogor sebanyak 500 ton sampah serta Kota Bogor sebanyak 400 ton sampah. “Total keseluruhan 1.500 ton sampah perhari. Itu sudah sesuai dengan kesepakatan yang dijalin bersama tiga wilayah,” tutupnya. (Metropolitan)