BOGOR – Hasil survei Charta Politika Indonesia periode Juni 2018 menujukkan elektabilitas pasangan incumbent Bima Arya Sugiarto – Dedie A Rachim masih unggul telak 59,8 persen. Sedangkan jauh di bawahnya, pasangan Achmad Ru’yat – Zainul Mutaqin (RZ) yang memperoleh 18,0 persen. Sementara dua calon lainnya Edgar Suratman – Sefwelly Ginandjar serta Dadang Danubrata – Sugeng Teguh Santoso elektabilitasnya masih di bawah angka 5 persen.
“Dari survei kami yang terakhir pada Juni 2018 menunjukkan bahwa elektabilitas incumbent masih sangat kuat. Bahkan hampir 60 persen hasilnya. Dan hasil survei itu tidak jauh berbeda dari survei periode sebelumnya pada Maret 2018. Inkumben Bima-Dedie persentasenya masih sangat tinggi,” ungkap Manager Riset Charta Politika, Muslimin Tanja saat dihubungi di Bogor, Selasa (26/6/2018).
Ia menambahkan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Bogor tergolong tinggi, yakni berada di atas 70 persen dan tersebar merata di wilayah kecamatan yang ada di Kota Bogor. “Di atas kertas ketika survei kepuasan publik terhadap incumbent itu tinggi di atas 70 persen, biasanya cenderung akan terpilih kembali. Masyarakat sudah melihat prestasi apa yang sudah dilakukan dan merasa puas,” katanya.
Dalam survei ini, Charta Politika menghimpun sampel sebanyak 400 responden, margin of error 4.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel dipilih sepenuhnya secara acak (probability sampling) dengan menggunakan metoda penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan memperhatikan urban/rural dan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah penduduk di tiap kecamatan di Kota Bogor.
Muslimin menyebut, tidak mudah mengubah persepsi publik dalam waktu singkat, bahkan dengan serangan black campaign sekalipun. “Kecuali ketika tiba-tiba salah satu calon yang kuat tertangkap KPK, seperti di Subang. Elektabilitas inkumben saat itu sangat kuat tapi saat kami survei kembali langsung anjlok. Jadi kalau baru sekedar isu atau black campaign saya kira itu tidak terlalu beprengaruh. Masyarakat sudah cerdas,” jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, pemilih di Kota Bogor relatif merupakan pemilih rasional serta kelas menengahnya cukup tinggi dan linier dengan tingkat keinginan publik untuk terpilihnya kembali Bima Arya.
“Itulah yang saya katakana tadi, tidak mudah merubah persepsi dalam waktu yang singkat. Indikator lain adalah tingkat kemantapan pemilih terhadap incumbent juga sangat tinggi artinya soliditas, loyalitas atau strong voters sangat tinggi. Sehingga serangan apalagi yang sifatnya hanya isu dan kampanye hitam saya kira itu tidak bisa kemudian publik begitu saja bisa mengubah persepsinya,” tandasnya.
Muslimin juga menyebut Pilkada Kota Bogor 2018 ini sebagai Pertarungan Jilid 2 antara Bima Arya dan Achmad Ru’yat. “Ya, kita bisa katakan ini peraturangan orang yang sama karena sebelumnya di Pilwalkot 2013 persaingan antara Bima Arya dan Achmad Ru’yat pernah terjadi. Uniknya berbeda. Dulu inkumbennya Achmad Ru’yat kemudian Bima Arya menjadi penantang. Sekarang terbalik,” kata dia.
Ketika itu, kata Muslimin, Bima Arya bisa unggul karena dari sisi keterpuasan publik terhadap kinerja Achmad Ru’yat saat menjabat sebagai Wakil Walikota Bogor periode 2009-2014 sangat rendah dibanding kinerja Bima Arya saat ini. “Ada perbedaan disitu. Sehingga penantang waktu itu Bima Arya, cukup punya peluang besar untuk menyalip dan mengalahkan Achmad Ruyat pada akhirnya. Nah, sekarang Bima Arya sebagai inkumben posisinya sudah terlalu sangat kuat. Itu yang kemudian kenapa saya katakan agak sulit dengan waktu yang singkat kemudian penantang jadi lebih berat untuk mengalahkan inkumben saat ini,” jelasnya.
Muslimin berharap masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik karena bagaimanapun pilihan tersebut sangat menetukan arah pembangunan Kota Bogor ke depan. “Kalau di survey yang kami lakukan tingkat animo masyarakat untuk mencoblos cukup tinggi. Tapi apakah nanti pada Hari H akan tinggi? Nanti dilihat faktanya seperti apa. Kadang ada banyak hal yang membuat seseorang Golput, salah satunya mungkin tidak terdaftar dan macam-macam,” pungkasnya.
Musilimin pun menambahkan, Charta Politika Indonesia merupakan salah satu lembaga survei dan konsultan politik yang terdaftar dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Dalam Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018 nanti pihaknya akan melakukan ‘Quick Count’ mulai jam 13.00 WIB hingga selesai dan disiarkan secara langsung di Metro TV, CNN Indonesia, Trans TV, RTV, Narasi. Serta media online nasional seperti Detik.com, Liputan6.com, Asumsi, Tempo.co, dan Kumparan.(*)