JAKARTA-Menteri BUMN Erick Tohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada awal Desember lalu menyampaikan rencana pembentukan superholding akan diubah konsepnya menjadi subholding dengan tujuan agar tidak ada overlapping dan kanibalisme antar perusahaan pelat merah.
“Bisnis model BUMN harus diperbaiki, oleh karena itu konsep superholding diubah menjadi subholding yang fokus kepada masing-masing kegiatan usaha,” ujarnya.
Untuk BUMN pelabuhan, ke depan akan disesuaikan berdasarkan fungsinya, seperti pelabuhan peti kemas, pelabuhan curah cair, dan sebagainya, dan bukan berdasarkan sub region seperti yang selama ini ada. Sebab jika BUMN pelabuhan dibagi berdasarkan sub regionnya, kelak akan terjadi kanibal di antara mereka. Oleh sebab itu rencana untuk memperbaiki model bisnis BUMN dengan mengembalikan ke bisnis inti.
Perlu diketahui, BUMN kepelabuhanan di Indonesia ada 4 perusahaan. Yaitu PT (Persero) Pelindo I-IV. Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah (BUMN) yang mengelola jasa kepelabuhanan di Indonesia bagian barat. Yang memiliki wilayah operasi di 4 provinsi yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau daratan dan Riau Kepulauan, serta mengelola 16 cabang pelabuhan, 11 kawasan pelabuhan/ perwakilan dan mengelola 1 (satu) unit usaha yaitu UGK (Unit Usaha Galangan Kapal) serta 6 (enam) Anak Perusahaan.
Sedangkan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) saat ini mengoperasikan 12 Pelabuhan yang terletak di 10 Provinsi Indonesia. Meliputi: Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat.
Sementara itu PT Pelindo III (Persero) yang berkantor pusat di Surabaya, mengelola 43 pelabuhan yang tersebar di 7 Provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta memiliki 6 anak perusahaan dan sejumlah cucu perusahaan.
Dan PT Pelindo IV (Persero) mengelola beberapa pelabuhan khususnya di wilayah Indonesia Timur yaitu Makassar, Pare-Pare, Kendari, Pantoloan, Tolitoli, Gorontalo, Bitung, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sengata, Tj Redeb, Tarakan, Nunukan, Ternate, Ambon, Sorong,Manokwari, Fak Fak, Biak, Jayapura, Merauke.
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/IPC Elvyn G Masassya menyatakan kesiapannya terhadap rencana pemerintah untuk mengintegrasikan atau menggabungkan perusahaan pelabuhan peti kemas dalam sebuah holding, dengan tujuan efektifitas, efisien dan meningkat produktifitas kerja.
“Saya total mendukung rencana integrasi itu,” ujar Elvyn.
Elvyn mengatakan pengelolaan pelabuhan itu sebenarnya cukup sederhana. Yaitu bagaimana menghasilkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Ketiganya hanya hisa diraih kalau standar sistem operasionalnya, standar peralatan dan infrastruktur pelabuhannya sama. “Dan Itu hanya bisa dilakukan secara efektif kalau strategi besarnya, pengelolaannya terintegrasi,” ujarnya
Selama ini masing masing pengelolaan kepelabuhanan pendekatannya sangat regional, ada pembatasan wilayah. Padahal yang ideal adalah dengan pendekatan fungsional. Artinya perlu satu saja perusahaan atau BUMN yang mengelola terminal petikemas untuk lingkup Indonesia. Juga perlu satu perusahaaan pelayaran yang mengelola pelayanan penumpang, atau satu perusahaan yang mengelola infrastruktur atau SDM kepelabuhanan.
“Pengelolaan pelabuhan itu sebenarnya kan sederhana. Menghasilkan layanan yang lebih cepat, layanan yang lebih mudah, layanan lebih efisien. Nah tiga ini hanya bisa diraih kalau system operasionalnya sama”, kata Elvyn.
Pengamat ekonomi Unika Atmajaya, Rosdiana Sijabat, PhD kepada wartawan mengatakan,
pembentukan sub holding banyak berhasilnya dalam menciptkan pertumbuhan ekonomi. Melalui efek multiplier ekonomi, pembentukan super holding kepelabuhan akan menciptakan penyerapan tenaga kerja, distribusi barang dan jasa antar wilayah dan lebih jauh kondisi ini bisa menciptakan investasi baru. Sehingga semua ini pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Holding kepelabuhanan nantinya akan membuat Pelindo I, II, III dan IV di bawah ownership yang sama, dapat memperkuat posisi tawar Pelindo dalam setiap negosiasi bisnis dan investasi. Holding akan membuat skala ekonomi menjadi lebih besar. Juga akan terbentuk bisnis yang semakin terspesialisasi yang akhirnya meningkatkan daya saing. Dan yang penting dicatat, pembentukan holding ini akan mengurangi soft budget constraint problem yang sering dialami BUMN.
Sementara itu pengamat Maritim Son Diamar menyarankan Pemerintah agar segera menyiapkan seperangkat regulasi dan aturan main yang baku sebelum membentuk holding atau korporasi induk BUMN kepelabuhanan.
Dia mengatakan bahwa rencana pembentukan Pelindo Incorporated juga tidak boleh mematikan keunggulan dan kreativitas masing-masing entitas yakni Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV.
Menurut Son Diamar, jika ingin membentuk holding untuk bisnis kepelabuhanan, Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan harus betul-betul memilih SDM yang kompeten di dalamnya. Jika dilihat dari sisi kinerja, baik operasional maupun keuangan, lanjut Son Diamar, Pelindo II (IPC) layak menjadi induk untuk Pelindo Incorporated. Selain dekat dengan pusat pemerintahan, Pelindo II menaungi Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia.
“Kinerja mereka juga cukup baik dalam beberapa tahun terakhir”, jelasnya.
Selain dekat dengan pusat pemerintahan, Pelindo II menaungi Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. “Kinerja mereka juga cukup baik dalam beberapa tahun terakhir, jelasnya.
Pada 2018, pendapatan usaha IPC meningkat 4,94% menjadi sebesar Rp11,45 triliun (unaudited) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp10,91 triliun. Pencapaian laba bersih meningkat 9,95% menjadi sebesar Rp2,43 triliun (unaudited) dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp2,21 triliun.
Selain itu pada tahun 2019, 12 cabang pelabuhan IPC telah memiliki sistem operasi berbasis digital yang setara tentunya dengan tingkat yang berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing Cabang Pelabuhan. Sejumlah aplikasi penting telah diimplementasikan, antara lain Vessel Management System (VMS), Vessel Traffic System (VTS), Automatic Identification System (AIS), dan Terminal Operating System (TOS). Demikian juga Marine Operating System (MOS), untuk pelabuhan yang mempunyai trafik kapal yang tinggi dan disandari kapal-kapal besar. Terkini, pada awal Desember 2019 IPC telah memperkenalkan single Truck Identity Database (TID) yang merupakan basis data truk yang hilir mudik di pelabuhan-pelabuhan IPC. Dimulai dari Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pilot project, yang akan fully implemented pada tahun 2020.
Capaian penting lainnya, hingga tahun 2019 IPC telah berhasil membangun kerjasama sisterport setidaknya dengan 11 pelabuhan yaitu Port of Ningbo-China, Port of Shenzen-China, Port of Guangzhou-China, Port of Baku-Azerbaijan, Port of Townsville-Australia, Port of Lazaro Cardenas-Mexico, Port of Hamad-Qatar, Port of Djibouti-Afrika Timur, Port of Sabah-Malaysia serta Port of Los Angeles-Amerika.
Pada pertengahan tahun 2019, lembaga pemeringkat independen Standard & Poor's meningkatkan peringkat IPC menjadi BBB dari peringkat sebelumnya BBB- dengan outlook stable (prospek stabil) yang menunjukkan bahwa tren kinerja positif perusahaan, baik operasional maupun keuangan, selama 4 tahun terakhir juga mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan termasuk para investor.
Hasil survey Lloydslist Maritime Intelligence, pada tahun 2019 menunjukkan Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan peringkat ke 22 dunia, naik 4 peringkat dari tahun sebelumnya berdasarkan throughput petikemas yang ditangani. Peran Pelabuhan Tanjung Priok sebagai transhipment port juga telah diperkuat, sehingga saat ini secara reguler telah melayani kapal-kapal besar dengan direct call services ke beberapa tujuan akhir baik di Eropa, Amerika, Australia maupun China, melalui kerjasama dengan shipping line besar seperti CMA-CGM, COSCO dan MSC. Terbaru, Tanjung Priok menambah layanan direct call dengan tujuan Rusia.
Dari sisi kinerja operasional IPC, trafik arus peti kemas tercapai sebanyak 6,95 juta TEUs, naik 1,6% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 6,84 juta TEUs. Sedangkan untuk arus penumpang terjadi kenaikan dari 588 ribu menjadi 1 juta penumpang, atau tumbuh sebesar 73,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. (*/bdn)