BOGOR DAILY-Rencana masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Tanah Air terus menuai kritik. Salah satunya dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia.
MUI mendesak pemerintah menolak TKA asal China ke Indonesia.
“Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menolak masuknya tenaga kerja asing (TKA) khususnya yang berasal dari negara China dengan alasan apa pun, karena TKA dari negara China adalah transmit terutama virus Corona 2019 (COVID-19) yang sangat berbahaya dan mematikan,” begitulah bunyi pernyataan MUI yang ditandatangani oleh ketua MUI dari 32 provinsi yang diterima detikcom, Jumat (8/5/2020).
“Memerintahkan kepada seluruh jajaran dewan pimpinan MUI pada semua tingkatan (kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan/desa/nagari) dalam masa pandemi virus Corona ini, untuk mengawasi dan mengawal wilayahnya masing-masing dari keberadaan tenaga kerja asing dan jika ditemukan maka segera melaporkannya kepada lembaga pemerintah terkait, agar supaya mereka dapat dipulangkan ke negara asalnya,” ungkapnya.
Selain itu, MUI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang mengizinkan transportasi beroperasi saat pelarangan mudik. Mereka meminta agar pengetatan moda transportasi dilakukan hingga COVID-19 bisa dikendalikan.
“Meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang membuka dan melonggarkan moda transportasi dalam semua matra baik darat, laut maupun udara sebelum penyebaran dan penularan COVID-19 ini benar-benar dapat terkendali dan bisa menjamin tidak akan ada lagi penularan baru,” katanya.
Lebih lanjut, MUI se-Indonesia meminta pemerintah terus konsisten dalam menegakkan Pancasila. Serta senantiasa mengawal keutuhan bangsa.
TKA asal China berjumlah 500 orang direncanakan akan datang ke Indonesia untuk bekerja di perusahaan pemurnian nikel PT VDNI Morosi, Kabupaten Konawe. Perusahaan itu diketahui sudah mendapat izin dari pemerintah pusat pada 22 April lalu.
Meski sudah adanya izin dari pemerintah pusat, kedatangan TKA China itu ditolak oleh berbagai pihak. Salah satunya dari DPRD Sulawesi Tenggara, ramai-ramai para pimpinan DPRD tidak sepakat dengan kedatangan TKA China di tengah pandemi corona.
Detik.com