BOGOR DAILY – Survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu sebesar 69,6 persen menilai perombakan Kabinet Indonesia Maju (KIM) mendesak untuk dilakukan saat ini. Perombakan tersebut dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
Survei tersebut dilakukan secara daring pada 7 hingga 11 Juli 2020. Terdapat 587 responden yang berasal dari 23 provinsi. Survei dilakukan pada margin of error sebesar 4,04 persen.
Respons publik tersebut berkaitan dengan kinerja para menteri dalam menangani pandemi Covid-19. Beberapa menteri dinilai belum mencapai apa yang diharapkan.
Menanggapi hasil survei tersebut, ekonom senior Rizal Ramli mengatakan bahwa reshuffle merupakan upaya yang terakhir. Dalam sejarah, katanya, Soekarno penah gagal dalam melakukan perombakan kabinet 100 Menteri. Itu terjadi lantaran reshuffle yang dilakukan bukan sebuah “operasi besar”.
“Jika reshuffle hanya ecek2 (face lift), bukan operasi besar (over-haul) akan gagal. Bung Karno lakukan reshuffle terakhir ‘Kabinet 100 Mentri'. Gagal total, akhirnya undur diri,” ujar Rizal Ramli di Jakarta, Senin (13/7).
Seperti diketahui, survei Litbang Kompas tersebut dilakukan secara daring pada 7 hingga 11 Juli 2020. Terdapat 587 responden yang berasal dari 23 provinsi. Survei dilakukan pada margin of error sebesar 4,04 persen.
Respons publik tersebut berkaitan dengan kinerja para menteri dalam menangani pandemi Covid-19. Beberapa menteri dinilai belum mencapai apa yang diharapkan.
Seperti dikuitip dari Kompas.com, sebanyak 7 dari 10 responden dalam jajak pendapat mengaku tidak puas dengan kinerja jajaran kabinet yang bekerja di bidang ekonomi, khususnya terkait penanganan dampak pandemi Covid-19.
Seperti diketahui bahwa Pemerintah telah melahirkan beberapa program stimulus ekonomi untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19. Sebut saja pembebasan PPh 22 impor dan pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30 persen untuk bidang industri tertentu.
Selain itu, ada insentif pajak yagn juga diberikan kepada para pelaku UMKM.
Ketidakpuasan tersebut menunjukkan bahwa dampak dari program ekonomi itu dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Selain bidang ekonomi, jajaran kementerian teknis, seperti bidang kesehatan juga mendapat catatan.
Sebanyak 33,2 responden menilai menteri yang menangani bidang tersebut perlu diganti untuk perbaikan kinerja dalam situasi pandemi ini.
Sebagian besar publik (61,4 persen) meyakini bahwa perombakan kabinet adalah langkah efektif untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
Namun, publik berharap bahwa perombakan harus mempertimbangkan kinerja, bukan kepentingan elite tertentu.
Oleh karena itu, menteri yang masuk ke pemerintahan diharapkan adalah yang berasal dari kalangan nonpartai politik.
Selain perombakan kabinet, publik menilai pemerintah perlu memiliki fokus kinerja dalam menangani pandemi Covid-19.
Sebanyak 43,6 persen responden menilai fokus kinerja perlu diarahkan pada upaya pencegahan penularan pandemi Covid-19.
Kemudian, sebanyak 35 persen responden menganggap pemulihan ekonomi menjadi hal yang paling mendesak dilakukan pemerintah. Lalu, 18,3 persen responden ingin pemerintah fokus memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. (*)