BOGOR DAILY – Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor pada Senin (14/12/2020) berjalan dengan lancar dan menghasilkan beberapa ajuan pembangunan di Kelurahan Sempur.
Musrenbang tersebut diikuti oleh 3 Anggota DPRD Kota Bogor di antaranya Eka Wardhana, Fajari Arya, dan Atty Somddikarya.
Lurah Kelurahan Sempur, Dicky Pratama menyampaikan dalam Musrenbang tersebut ada beberapa program yang diajukan untuk 2022, kepada anggota DPRD yang mengikuti.
Dalam 11 program yang diajukan dalam Musrenbang tersebut, ada beberapa rencana pembangunan prioritas untuk masalah yang urgen di Kelurahan Sempur, salah satunya pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang rusak di tebingan dan Daerah Aliran Sungai di Kelurahan Sempur.
“Perlu diketahui bahwa kelurahan Sempur ini memiliki kontur yang beragam, seperti di bawah tebingan makanya kita ajukan beberapa TPT di sekitar tebingan yang rusak, TPT Daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung sedang mengalami kerusakan juga,” ungkapnya.
Selain itu, masalah yang dihadapi oleh Kelurahan Sempur juga masih berhubungan dengan aliran sungai yaitu, Bendungan yang jebol di daerah Lebak Pilar yang berefek ke Kelurahan Sempur.
“Selain itu, ada bendungan jebol di daerah Lebak Pilar perbatasan Bantarjati. Dampak mengeringnya sungai Cibagol yang ada di Bantar Jati dan berdampak juga ke wilayah Sempur yaitu terkikisnya lapisan sisi sungai ke pemukiman yang ada di wilayah Sempur,” jelasnya.
Ia berharap dengan masalah yang tengah dihadapi tersebut, dapat diintervensi oleh DPRD Kota Bogor ke pemerintah provinsi dan pusat.
“Mudah-mudahan dewan mampu mengintervensi ke pemerintah provinsi ataupun pusat terkait bendungan yang jebol,” ungkapnya.
Permasalahan selanjutnya adalah pembahasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diajukan sebanyak 98 Rumah oleh Lurah Sempur pada 2018, baru hanya beberapa yang sudah terealisasi.
“Yang diajukan pada 2018 sebanyak 98 rumah. Yang sudah dilaksanakan dari APBD sebanyak 11 rumah dan program BSPS Kementerian PUPR 25 Rumah sisanya mudah-mudahan segera terealisasi, karena ini pun sebuah prioritas untuk masyarakat agar mampu menempati tempat yang layak,” harapnya.
Permasalah yang urgen yang terakhir adalah pemukiman yang padat di RW 03 hingga 07 membuat Dicky khawatir jika ada bencana kebakaran, karena lokasi tersebut sangat sempit dan susah jika ada kebakaran untuk penyelamatan pertamanya.
“Pemukiman padat di RW 03 sampai dengan 07 khawatir kebakaran, oleh karenanya kami berharap ada beberapa hydrant di lokasi tersebut untuk pertolongan pertama jika ada kebakaran, karena lokasi tersebut susah untuk dilewati Mobil Pemadam Kebakaran,” katanya.
Ia berharap yang disampaikan dapat terealisasi dan meminta agar pembangunan benar-benar dilakukan atas dasar kepentingan bersama, tidak hanya mengugurkan kewajiban saja.
“Demi kenyamanan dan keamanan di wilayah Sempur, saya harap pembangunan nantinya bukan hanya sekedarnya, bukan hanya penggugur kewajiban saja, tapi pembangunan ini memikirkan aspek demografi, aspirasi masyarakat, dan partisipasi masyarakat, pemerintah kota Bogor dan anggota DPRD Kota Bogor. Intinya, Harus jadi solusi kita semua,” pungkasnya. (Egi)