Kabar Yusril Kritik Pemerintahan Jokowi, Rizal Ramli Girang

Menu

Mode Gelap
Terputusnya Aliran Listrik PLN, Ini 3 Wilayah yang Terdampak Akibat Hujan Deras dan Angin, Pohon di Perum Taman Griya Tumbang Klarifikasi, Rachel Vennya: Aku Tidak Lakukan Karantina Sama Sekali Kota Bogor Diterpa Hujan Angin, Satu Mobil Ringsek Terkena Pohon Tumbang Penemuan Jasad Bayi di MTs Babakan, Kapolsek Jasinga: Diduga Dibuang Ibunya

Advetorial · 5 Agu 2021 09:46 WIB

Kabar Yusril Kritik Pemerintahan Jokowi, Rizal Ramli Girang


 Dr Rizal Ramli.
(Istimewa/Bogordaily.net) Perbesar

Dr Rizal Ramli. (Istimewa/Bogordaily.net)

Bogordaily.net – Pakar ekonom senior Indonesia, Rizal Ramli kegirangan saat Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengkritik kebijakan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani pandemi Covid-19.

Hal itu diungkapkan RR sapaan akrabnya, pada aku media sosial (medsos) resminya Twitter.

“Wow. Assesmen Yusril ini serius,” tulisnya dalam akun Twitternya, Senin 2 Agustus 2021.

Sambungnya, “Sudah lama ngilang begitu nongol, Yusril langsung mau nendang penalti,” ungkap RR.

Diketahui sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra memberikan pandangannya terkait tingkat penularan Covid-19 di Tanah Air.

Karena hal itu, ia menilai salah satu faktor penularan tinggi yakni karena kebijakan yang berubah-ubah.

Seperti yang diketahui, kebijakan Presiden Jokowi yang beberapa kali mengalami pergantian, seperti PSBB, PPKM Darurat, hingga PPKM level 3-4.

“Saya berpendapat, ya, agak terlambat karena sudah lebih 1,5 tahun menyatakan darurat kesehatan berganti-ganti kebijakan,” ujarnya dalam webinar yang digelar IDI pada Sabtu, 31 Juli 20210 dikutip dari Law Justice.

“Orang dan rumusan-rumusan hukum juga tidak selalu jelas, dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan menimbulkan pertanyaan, apakah pure pelanggaran atau ada unsur politik,” tambahnya.

Yusri berpandangan bahwa kebijakan dan masalah di atas memberikan citra yang kurang positif kepada pemerintah.

“Karena ada anggapan orang tertentu yang kena, tebang pilih,” ungkapnya.

Yusril menilai bahwa pemerintahan harus menemukan rumusan yang tepat dalam penanganan Covid-19, termasuk soal landasan hukum.

Ia mengingatkan bahwa jika Pemerintah salah langkah, maka korban Covid-19 bisa terus berjatuhan.

“Enggak ada yang menjamin kesehatan kita sekarang. Salah kebijakan bisa mati massal, dan kalau mati massal itu bisa genocide (genosida -red) juga karena pembunuhan bersifat massal,” jelasnya.

Lanjutnya, Yusril mengatakan bahwa landasan hukum Pemerintah dalam penanganan Covid-19 masih bermasalah.

Ia mencontohkan PPKM level 3-4 yang hanya diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Begitu pula terlibatnya Menteri BUMN, Erick Thohir dan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam penanganan Covid-19 yang dinilai tak sesuai tugas.

“Kalau legitimasi dipertanyakan, orang memberi instruksi juga gimana, ya, tarik ulur, mundur maju mundur maju,” kata Yusril.

Oleh karenanya, Yusril menilai bahwa pemerintah perlu merapikan instrumen hukum dalam menangani pandemi, termasuk melibatkan dokter-dokter ketika mengambil kebijakan.

“Dokter orang yang profesional tidak bisa diabaikan. Suara mereka ini harus menjadi pertimbangan utama dalam menangani urusan pandemi,” tandasnya. Adv

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Komisi V DPR RI Apresiasi Progres Pembangunan SPAM Palasari

21 Oktober 2021 - 08:22 WIB

SPAM

Ayo Bangkit! Pemuda Miliki Peran dan Andil Besar di Masa Transisi saat Ini

21 Oktober 2021 - 08:07 WIB

Pemuda

Presiden Minta Setiap Daerah Fokus Pada Produk Unggulannya

20 Oktober 2021 - 20:26 WIB

Pada produk

Bantu Pembangunan Mesjid, Universitas Ibn Khaldun Bogor Launching Buku

20 Oktober 2021 - 18:17 WIB

Ibn

Buka Apkasi Otonomi Expo Tahun 2021, Presiden Dorong Daerah Tingkatkan Volume Ekspor

20 Oktober 2021 - 15:51 WIB

Otonomi

Target Golkar Menang Pemilu 2024, Dinilai Peneliti SMRC Sangat Ambisius

20 Oktober 2021 - 13:33 WIB

Trending di Politik