Bogordaily.net – Menko Polhukam Mahfud Md menuding kalau gugatan uji materi atau judicial review (JR) terhadap AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA) yang dilakukan Yusril Ihza Mahendra tidak berguna, langsung direspon oleh pengacara kondang tersebut.
Bahkan Yusril mempertanyakan posisi Mahfud dalam menilai gugatan tersebut, sebagai politis atau negarawan.
“Ucapan Pak Mahfud itu harus dilihat dari sudut mana beliau berada. Kalau beliau seorang politisi yang pikirannya bagaimana merebut kekuasaan dan jatuh-menjatuhkan orang yang sedang berkuasa, ucapan Pak Mahfud mungkin ada benarnya. Karena itu, beliau menganggap uji formil dan materi ke MA itu tidak ada gunanya,” kata Yusril dalam keterangannya, Kamis 30 September 2021.
“Namun, jika beliau berpikir sebagai seorang negarawan, tentu akan beda pandangannya. UUD 45 maupun UU secara normatif memerintahkan agar kita membangun kehidupan bangsa yang sehat dan demokratis,” imbuhnya.
Yusril menuturkan partai politik memiliki peran besar dalam penyelenggaraan negara. Dia menyebut sebuah negara tidak bisa demokratis jika partai dikuasai segelintir orang.
“Partai memainkan peranan besar dalam penyelenggaraan negara. Bagaimana negara akan sehat dan demokratis kalau partai-partai sendiri monolitik, oligarkis, dan nepotis. Keputusan-keputusan partai didominasi oleh seorang tokoh saja atau keputusan didominasi oleh elite tertentu melalui lembaga yang tidak demokratis di dalam partai itu,” papar Yusril.
Lebih lanjut Yusril menyakini judicial review terhadap AD/ART Demokrat akan besar manfaatnya. Yusril pun mempertanyakan di mana ‘kaki' Mahfud berdiri, politikus atau negarawan?
“Kalau JR ini dikabulkan MA, di masa depan tidak akan ada lagi partai yang sesuka hatinya melegitimasi kemauan tokoh-tokohnya melalui AD/ART partai yang bertentangan dengan UU dan UUD 45,” sebut Yusril.
“Kalau dilihat dari perspektif ini, JR ini bukan tidak ada gunanya, malah sangat besar manfaatnya. Jadi, di mana posisi Pak Mahfud, politisi atau negarawan?” tanya Ketua Umum PBB.(dtk/sh)