Bogordaily.net – BPJS Kesehatan Cabang Palembang memberikan piagam penghargaan kepada Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA atas komitmennya yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.
Piagam penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang, Palembang Rudhy Suksmawan Hardhiko usai penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Kesehatan Cabang Palembang dan Pemkab Muba betempat di Ruang Audiensi Bupati Muba, Senin (30 Agustus 2021).
Kegiatan turut dihadiri Kepala Bapeda Kabupaten Muba Drs Iskandar Syahrianto MH, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muba dr Azmi Dafiusmansyah MARS, Kepala Bagian Kerjasama Setda Muba Dicky Meirado SSTP MH.
Perwakilan RSUD Sekayu serta Kepala Bidang Sumber Daya Umum Komunikasì Publik dan Hukum BPJS Palembang Hendra Kurniawan dan Kepala Kantor BPJS Sekayu Hamrizal.
Menurut Rudhy, penghargaan ini memang layak diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Muba, karena wilayah tersebut merupakan salah satu dari enam kabupaten terbaik di Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai UHC 95,07 persen dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.
“Perlu juga kami sampaikan untuk diketahui bahwa Kabupaten Muba adalah Kabupaten pertama di Sumsel yang telah berhasil mencapai UHC. Hal ini sejalan dengan RPJMN Pemerintah Pusat, artinya seluruh penduduk sudah dijaminkan kesehatannya. Tentunya ini adalah suatu prestasi yang luar biasa bagi Kabupaten Muba yang juga secara manfaat dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Muba di tengah situasi pandemi saat ini tidak perlu khawatir lagi akan biaya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan,” ujar Rudhy, dalam siaran pers.
Bupati Dodi Reza menyampaikan rasa terima kasih kepada BPJS Kesehatan atas capaian yang didapat di wilayah Kabupaten Muba.
Dirinya menyebut, capaian yang diraih di wilayah Kabupaten Muba merupakan hasil kerja keras bersama antara Pemerintah Kabupaten Muba dengan BPJS Kesehatan Cabang Palembang.
“Masuknya BPJS dengan pola sekarang ini, sudah jelas menurut Undang-undang semua jaminan kesehatan berpindah ke BPJS semua, oleh karena itu tidak memikirkan kerugian, kami Pemkab Muba bukan semata-mata mengejar UHC karena kami UHC dari 20 tahun yang lalu, namun kami mengejar pelayanan jaminan kesehatan masyarakat di Muba tidak terganggu oleh karena adanya BPJS,”ujar Dodi.
Dikatakan Dodi, dengan berbagai konsekuensi tentu Pemkab Muba terima baik itu adanya kenaikan tarif sehingga Pemkab harus keluar biaya lebih besar.
“Nah, kalau kami masuk dalam enam besar kabupaten di Sumsel, kami bersyukur namun bukan itu yang kami kejar, karena memang harus dipertahankan. Tapi yang saya sayangkan 60 persen dari jumlah pesertaan itu, seluruhnya dibiayai oleh APBD sebesar Rp 120 miliar lebih, bisa di cek di Provinsi Sumsel kita terbesar bayarannya,” ujarnya.
Lanjut Dodi, oleh karena itu kepada pihak BPJS kiranya dibantu Pemkab Muba untuk melakukan pendataan ulang agar pembiayaan peserta BPJS dari APBN bisa ditambah lagi untuk Kabupaten Muba.
Kemudian juga untuk Perusahaan agar lebih di gencarkan untuk kepesertaan BPJS nya, bila perlu dibuatkan aturan, staf/karyawan wajib terdaftar BPJS.
“Pembiayaan Rp 120 miliar tersebut kalau di anggarkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, atau fasilitas lainnya untuk peningkatan pelayanan kesehatan tentu sangat berguna sekali,” pungkasnya.
Disela kegiatan Bupati Muba melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkab Muba dan BPJS Cabang Palembang Sinergi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang jaminan kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin.***