BOGOR DAILY- Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Evaluasi pelaksanaan APBD 2017. Hasilnya, ada beberapa hal yang jadi sorotan. Termasuk, soal Sisa lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2017. Hal ini pula yang diutarakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hasbullah Rahmad.
Politisi dari PAN itu menilai kalau SILPA lebih banyak dipicu karena proyek gagal. Artinya, proses perencanaan yang selama ini dilakukan eksekutif dianggap tidak matang.
“Kalau sampai proyek itu cut o atau gagal, berarti ada perencanaan yang tidak matang,”kata Hasbullah
Di samping itu, peran ULP juga dianggap penting dalam suksesnya program pemerintah. Menurutnya, pihak ULP memiliki kewajban untuk memastikan kalau penawar dengan harga terendah sanggup menyelesaikan pekerjaan yang telah direncanakan,
“Karena, kebanyakan yang menawar terendah itu mutu dan kualitas proyeknya rendah. Makanya, ini juga harus dicek betul betul sampai ke lapangan oleh ULP,”sebutnya,
Begitu juga dengan aturan main dalam proses lelang. Hasbullah menegaskan bahwa ULP harus tindak tegas kalau ada pemenang tender yang justru menjualnya ke pihak lain.
“Ini sudah kejadian lho sampai sampai ada pembangunan lima masjid di Jabar yang tidak tuntas. Harusnya itu (pemenang tender-red) diberi sanksi,”tegas Hasbullah menutup pembicaraan