Saturday, 11 April 2026
Home Blog Page 121

Bigland Bogor Hotel Luncurkan Program “KURMA” Kuliner Ramadan 2026, Hadirkan Iftar Berhadiah iPhone 17 Pro

0

Bogordaily.net – Bigland Bogor Hotel resmi meluncurkan program Ramadan 2026 bertajuk KURMA (Kuliner Ramadan) melalui press conference yang digelar bersama rekan-rekan media, Selasa 18 Februari 2026.

Program ini tidak hanya menawarkan pengalaman berbuka puasa, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus perkenalan General Manager baru Bigland Bogor Hotel, Helmi Junaidi.

Assistant Manager Marcom Bigland Bogor Hotel, Dinda Saputra, menjelaskan bahwa KURMA dirancang sebagai pengalaman berbuka yang menghadirkan kebersamaan, keberkahan, dan momen istimewa selama bulan suci Ramadan, dilengkapi dengan berbagai undian grand prize menarik.

“Kurma kami maknai sebagai Kuliner Ramadan, sebuah pengalaman berbuka yang bukan hanya soal makanan, tapi juga kebersamaan dan keberkahan,” ujarnya.

General Manager Bigland Bogor Hotel, Helmi Junaidi, menyampaikan apresiasinya kepada insan media yang selama ini menjadi mitra strategis industri perhotelan.

Ia berharap sinergi dengan media terus terjalin, khususnya dalam menyebarluaskan informasi program Ramadan 2026 agar lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

“Media adalah partner penting dunia pariwisata. Tanpa media, hotel tidak akan dikenal luas. Kami berharap hubungan baik ini terus terjaga,” kata Helmi.

Paket Iftar Sofa Resto Berhadiah iPhone 17 Pro

Director of F&B Bigland Bogor Hotel menjelaskan bahwa tahun ini konsep iftar di Sofa Resto mengusung tema KURMA dengan sajian kuliner lintas negara, mulai dari Asian, Middle Eastern, hingga Turkish food.

Menu unggulan meliputi nasi kebuli, tandoori, aneka takjil, baklava, hingga Turkish coffee yang diseduh menggunakan pasir khusus impor dari Turki.

Harga normal paket iftar di Sofa Resto dibanderol Rp185.000 per orang, dengan promo early bird Rp150.000 untuk periode pemesanan 18–25 Februari 2026.

Menariknya, pengunjung juga berkesempatan memenangkan grand prize iPhone 17 Pro*, serta promo buy 10 get 1 free.

Iftar Rooftop Koersi Sky Cafe dengan View 360 Derajat Kota Bogor

Selain Sofa Resto, Bigland Bogor Hotel juga menghadirkan pengalaman berbuka di Koersi Sky Cafe, rooftop lantai 21 dengan panorama 360 derajat Kota Bogor.

Executive Chef Grand Bogor Hotel, Fakhrul, mengatakan konsep ini mengusung “takjil asik jelang iftar di langit terbuka”.

Menu yang ditawarkan antara lain pizza autentik dari oven impor Italia, pasta day, seafood, barbeque live cooking, aneka takjil, hingga dessert premium.

Paket iftar di Koersi Sky Cafe dibanderol Rp198.000 net per orang dengan promo buy 10 get 1 free, serta grand prize sepeda listrik (e-bike).

Promo Kamar Ramadan Mulai Rp550 Ribu

Director of Sales Bigland Bogor Hotel, Mareta Sahira, turut memaparkan promo kamar spesial Ramadan yang berlaku mulai 18 Februari hingga 19 Maret 2026.

Harga kamar deluxe dimulai dari Rp550.000 per malam, dengan pilihan paket termasuk sahur atau sarapan, hingga paket menginap plus iftar untuk dua orang.

Tamu juga mendapatkan berbagai benefit tambahan seperti late check-out hingga pukul 14.00 WIB, free takjil, diskon F&B 15 persen, serta layanan antar-jemput gratis ke Botani Square Mall.

Nuansa Ramadan Tetap Kental

Bigland Bogor Hotel tetap mempertahankan tradisi Ramadan dengan bedug dan adzan sebagai penanda waktu berbuka, serta hiburan rebana untuk momen spesial seperti ulang tahun tamu. Bahkan, tamu juga dipersilakan untuk ikut mengumandangkan adzan atau memukul bedug.

Program undian grand prize akan dilaksanakan pada 27 Maret 2026, dan ke depan Bigland Bogor Hotel juga berencana menghadirkan kegiatan tambahan seperti kajian Ramadan serta program edukatif anak selama bulan puasa.

Dengan berbagai konsep, promo, dan pengalaman unik yang ditawarkan, Bigland Bogor Hotel optimistis KURMA 2026 menjadi destinasi pilihan berbuka puasa bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya.***

Pemkot Berikan Bantuan, 71 Anak Stunting di Bogor Selatan Terima Beras dan Telur Selama Enam Bulan

0

Bogordaily.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali berkolaborasi dalam penanganan kasus stunting bersama Gain Indonesia dan Rumah Zakat Bogor.

Kolaborasi ini secara sukarela memberikan bantuan pangan bagi anak-anak di Kota Hujan.

Hal itu terlihat saat penyerahan bantuan secara simbolis kepada 71 anak stunting di Kantor Kecamatan Bogor Selatan.

Kedua lembaga tersebut berkomitmen memberikan asupan gizi berupa telur dan beras selama enam bulan ke depan bagi warga Bogor Selatan.

“Rumah Zakat bersama Gain Indonesia membantu sebanyak 71 anak dengan memberikan bantuan 5 kilogram beras dan 4 kilogram telur selama enam bulan berturut-turut,” ucap Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin saat Kick Off Bantuan Intervensi Stunting di Kecamatan Bogor Selatan.

“Rumah Zakat bersama Gain Indonesia membantu sebanyak 71 anak dengan memberikan bantuan 5 kilogram beras dan 4 kilogram telur selama enam bulan berturut-turut,” ucap Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin saat Kick Off Bantuan Intervensi Stunting di Kecamatan Bogor Selatan.

Meski demikian, data menunjukkan angka stunting di Kecamatan Bogor Selatan masih tergolong tinggi, yakni sebanyak 203 kasus. Untuk itu, sisa anak yang belum mendapatkan bantuan dari Gain dan Rumah Zakat tetap dilakukan intervensi oleh Pemkot Bogor.

“Bogor Selatan memang paling banyak, karena jumlah wilayah dan penduduknya paling besar. Angkanya paling tinggi, yaitu 203 anak. Namun tidak jauh berbeda dengan Bogor Barat,” paparnya.

Jenal Mutaqin kembali mengingatkan bahwa para donatur yang telah memberikan bantuan dapat memantau langsung perkembangan anak melalui aplikasi Bogor Bebas Stunting (Bogor Besti).

“Donatur bisa mengecek perkembangan anak-anak yang dibantu setiap bulan. Kami berikan akunnya, sehingga setiap bulan dapat memantau perkembangan anak, termasuk foto saat bantuan diberikan dan dipastikan dikonsumsi oleh anak-anak stunting. Foto tersebut diunggah oleh tim pendamping keluarga yang juga dimonitor oleh tim penanganan stunting tingkat kecamatan, yaitu Ex-Officio Pak Camat,” urainya.

Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting (TPPPS), Jenal Mutaqin menegaskan bahwa Pemkot Bogor terus berikhtiar memerangi stunting.

Berdasarkan data saat ini, jumlah anak stunting di Kota Bogor tercatat sebanyak 1.491 anak, menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 1.588 anak. Jenal Mutaqin optimistis Kota Bogor dapat mencapai Zero New Stunting.

“Kalau kondisinya seperti ini, di mana para pihak datang dengan sendirinya, peduli terhadap anak-anak stunting, dan secara sukarela memberikan CSR-nya yang secara mekanisme diatur secara resmi,” ungkapnya.

Perwakilan Gain Indonesia, Widya mengatakan, bantuan ini bertujuan meningkatkan taraf gizi masyarakat.

Intervensi gizi yang diberikan juga diharapkan dapat terus tepat sasaran.

“Semoga sinergi yang baik ini terus berlanjut dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bogor,” aku Widya.

(Muhammad Irfan Ramadan)

Dinilai Tak Miliki Urgensi, Resolusi Mahasiswa Bogor Tuntut Rencana Pengadaan Anggaran Videotron Senilai Rp120 Miliar

Bogordaily.net – Resolusi Mahasiswa Bogor menggelar aksi unjuk rasa menuntut terhadap rencana pengadaan videotron dan fasilitas pendukungnya senilai Rp.100-120 Miliar oleh Pemkab Bogor di Kantor Dispora Kabupaten Bogor, pada Kamis, 5 Februari 2026.

Adapun, rencana tersebut melalui skema Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor yang akan dieksekusi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor pada tahun 2026.

Kebijakan tersebut menuai kritik luas karena dinilai tidak memiliki urgensi dan tidak sejalan dengan kebutuhan strategis sektor olahraga maupun kepentingan publik Kabupaten Bogor.

Tuntutan Unjuk Ras

Koordinator Aksi, Mahdi mengungkapkan bahwa, persoalan utama dari rencana pengadaan ini bukan semata pada besaran anggaranya, melainkan pada penetapan skala prioritas penggunaan anggaran daerah.

Menurutnya, dalam rangka perencanaan dan penganggaran publik, Pokir DPRD sejatinya merupakan instrumen untuk menyalurkan aspirasi masyarakat agar diterjemahkan kedalam program program yang terdampak langsung rasional dan strategis.

“Penempatan pengadaan videotron sebagai program prioritas justru mencerminkan penyimpangan dan prinsip penganggaran berbasis kebutuhan dan kebermanfaat publik,” kata Mahdi kepada wartawan, Kamis 5 Februari 2026.

Ia mengatakan bahwa, alokasi anggaran dalam jumlah besar tersebut seharusnya diarahkan untuk menjawab persoalan riil yang dihadapi daerah.

Seperti penambahan penerangan jalan di wilayah pelosok dan peningkatan infrastruktur pendidikan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.

“Penerangan jalan memiliki korelasi langsung dengan keamanan, keselamatan, dan produktivitas masyarakat. Sementara infrastruktur pendidikan merupakan pondasi utama dalam membangun kualitas sdm Kabupaten Bogor,” jelasnya.

Mahdi menilai, kedua sektor tersebut memiliki urgensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan pengadaan videotron yang dampaknya tidak langsung dirasakan masyarakat.

Selain itu, Mahdi menegaskan, Pokir DPRD adalah mandat rakyat, bukan ruang kompromi kepentingan publik. Lebih lanjut, ketika prioritas anggaran tidak disertai argumentasi kebutuhan yang kuat dan berpihak pada kepentingan publik.

“Maka, wajar apabila masyarakat mempertanyakan arah kebijakan tersebut. Aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa sebagai bagian dari elemen kontrol sosial untuk  mengawasi kebijakan anggaran daerah tetap berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang Kabupaten Bogor,” ungkap Mahdi.

(Albin)

KUR BRI Mengaliri Sawah Rakyat, Menggerakkan Ekonomi dan Ketahanan Pangan Nasional

0

Bogordaily.net – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan sektor pertanian nasional melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program pembiayaan tersebut menjadi solusi permodalan bagi petani dalam menjaga keberlanjutan usaha sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian.

Manfaat KUR BRI dirasakan langsung oleh Syiro Judin Abbas, Ketua Kelompok Tani Maju Rorotan di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Syiro telah menekuni usaha pertanian padi sawah sejak lama dan saat ini mengelola lahan seluas kurang lebih 2,5 hektare. Setelah menempuh pendidikan di Jawa Timur, ia kembali ke Jakarta untuk melanjutkan usaha pertanian sekaligus beternak kambing.

Pada tahap awal pengembangan usaha, keterbatasan permodalan menjadi tantangan utama. Kondisi tersebut membuat petani kerap bergantung pada tengkulak atau bakul setempat, sehingga posisi tawar petani menjadi lemah, termasuk dalam penentuan harga gabah.

Perubahan mulai dirasakan setelah Syiro memperoleh informasi mengenai program KUR dari penyuluh pertanian setempat. Sejak memanfaatkan KUR BRI, usaha pertaniannya dapat berkembang secara bertahap dan berkelanjutan. Selama lebih dari tiga tahun, KUR dimanfaatkan secara rutin pada setiap musim tanam.

Seiring meningkatnya kapasitas usaha, plafon pembiayaan yang diterima pun terus berkembang, mulai dari Rp8 juta hingga mencapai Rp20 juta. Pembiayaan tersebut dimanfaatkan sepenuhnya sebagai modal usaha pertanian, mulai dari pengolahan lahan, pengadaan benih dan pupuk, hingga perawatan tanaman.

Keberadaan KUR menjadi sangat krusial, terutama ketika petani menghadapi risiko serangan hama dan penyakit tanaman di tengah keterbatasan kondisi keuangan. Dengan dukungan permodalan yang memadai, kebutuhan produksi dapat tetap terpenuhi sehingga hasil panen dapat terjaga secara optimal.

Dari hasil pertanian tersebut, Syiro mampu menghidupi keluarganya yang terdiri dari seorang istri dan tiga anak, termasuk mendukung pendidikan salah satu anaknya yang saat ini tengah menempuh pendidikan di pesantren.

Hal ini mencerminkan peran KUR BRI yang tidak hanya menjaga keberlanjutan usaha, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga petani.

Di sisi lain, keberadaan KUR dinilai memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian petani, seiring dengan dukungan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga hasil panen, termasuk melalui penyerapan gabah oleh Bulog. Ke depan, peningkatan produktivitas pertanian menjadi kunci agar kesejahteraan petani dapat terus ditingkatkan.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa KUR merupakan instrumen strategis BRI dalam mendukung sektor usaha mikro dan sektor produktif, termasuk pertanian.

“Melalui KUR, BRI berupaya menghadirkan pembiayaan yang mudah diakses, tepat sasaran, serta berkelanjutan. BRI tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas usaha agar pelaku UMKM, termasuk petani, dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” ujar Hery Gunardi.

Hery menambahkan bahwa BRI terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, kelompok tani, hingga penyuluh pertanian, guna memastikan penyaluran KUR memberikan dampak ekonomi yang nyata.

Secara kinerja, sepanjang tahun 2025 BRI mencatat penyaluran KUR sebesar Rp178,08 triliun kepada sekitar 3,8 juta debitur di seluruh Indonesia. Lebih dari 60% penyaluran KUR tersebut dialokasikan ke sektor produksi, dengan porsi sektor produksi mencapai 64,49% dari total penyaluran.

Sektor pertanian menjadi kontributor utama penyaluran KUR BRI dengan nilai pembiayaan mencapai Rp80,09 triliun atau setara 44,97% dari total KUR BRI sepanjang 2025. Capaian tersebut merefleksikan komitmen BRI dalam memperkuat sektor riil sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan.

Hingga akhir Desember 2025, sekitar 18 dari setiap 100 rumah tangga di Indonesia tercatat telah mengakses fasilitas KUR BRI, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara kumulatif, sejak 2015 hingga akhir 2025, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp1.435 triliun kepada sekitar 46,4 juta penerima.

Melalui penyaluran KUR yang dilakukan secara prudent, transparan, dan akuntabel, BRI optimistis dapat terus berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Disentil Prabowo Soal Maraknya Spanduk di Bumi Tegar Beriman, Bupati Bogor Pastikan Bakal Jaga Estetika dan Kelestarian Lingkungan

Bogordaily.net – Bupati Bogor, Rudy Susmanto memastikan akan terus menjaga estetika dan kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Bogor.

Hal tersebut disampaikan seiring upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam melakukan penataan kawasan, termasuk penertiban reklame dan billboard di sejumlah titik strategis.

Bupati Bogor Rudy Susmanto berharap, penataan wilayah dan pembangunan berkelanjutan dapat berjalan seiring demi mewujudkan Kabupaten Bogor yang lebih tertib, indah, dan lestari.

Menurutnya, penataan wilayah telah dilakukan sejak Oktober–November lalu, mulai dari kawasan Gadog hingga perbatasan Cianjur.

Dalam proses tersebut, Pemkab Bogor menertibkan billboard dan reklame yang tidak berizin, serta menata ulang reklame yang meskipun berizin namun dinilai mengganggu keindahan kota atau membahayakan pengguna jalan.

“Beberapa billboard yang tidak berizin kita bongkar. Ada juga yang berizin, tetapi mengganggu estetika kota atau membahayakan pengguna jalan, itu juga kita tata,” kata Rudy, Kamis 5 Februari 2026.

Terkait pemasangan atribut partai maupun atribut kegiatan lainnya, Rudy menegaskan pemerintah daerah tidak melarang. Namun, ia mengingatkan agar aspek estetika dan kepentingan umum tetap menjadi prioritas.

“Siapa pun boleh memasang atribut partai atau atribut kegiatan lainnya, tetapi aspek estetika dan kepentingan umum harus tetap diperhatikan. Kalau secara estetika kurang tepat atau mengganggu kepentingan umum, tentu akan kita rapikan bersama-sama,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rudy menyampaikan bahwa langkah penataan ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia.

Kemudian arahan Presiden terkait gentengisasi, menurut Rudy sebagai pemimpin tertinggi bangsa tentu telah melalui pertimbangan yang matang demi kebaikan masyarakat luas.

“Apa yang menjadi arahan dan instruksi Presiden akan kita tindak lanjuti secara bertahap. Kita juga akan mengoptimalkan bangunan-bangunan baru maupun lama dengan berkolaborasi bersama seluruh unsur masyarakat,” ungkap Rudy.

(Albin)

Jadwal Layanan Poliklinik di RSUD Bakti Pajajaran Cibinong Februari 2026, Catat Jangan Sampai Terlewat

Bogordaily.net – Berikut jadwal layanan poliklinik, termasuk dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bakti Pajajaran selama Februari 2026.

Dalam poliklinik rawat jalan ini, terdapat jadwal praktik dokter dengan berbagai layanan klinik, di antaranya Klinik Penyakit Dalam, Klinik Saraf, Klinik Jantung, Klinik Kebidanan dan Kandungan, serta Klinik Bedah Saraf.

Jadwal layanan, termasuk jadwal dokter di poliklinik RSUD Bakti Pajajaran, beroperasi mulai hari Senin hingga Jumat, pukul 08.00 hingga 17.00 WIB.

Pelayanan poliklinik berlaku bagi pasien pengguna BPJS dengan syarat melakukan pendaftaran, serta melampirkan surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), baik asli maupun fotokopi, dan fotokopi KTP.

Khusus untuk pasien Klinik Mata, bagi yang akan melakukan pemeriksaan pergerakan mata, visus, dan tes buta warna, diwajibkan melampirkan pas foto berwarna ukuran 4×6.

RSUD Bakti Pajajaran akan terus berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada pasien, termasuk selama bulan Februari 2026.

Yuk sesuaikan jadwal kunjungan anda dengan jadwal praktek dokter di RSUD Bakti Pajajaran Cibinong.

Untuk informasi lebih lanjut seputar pelayanan dan pendaftaran bisa menghubungi nomor 0811862508.

(Albin)

Antisipasi Cuaca Ekstrem! PLN UP3 Bogor Lakukan Pemeliharaan Jaringan di Penyulang Sunkis, Megamendung Kabupaten Bogor

Bogordaily.net — Dalam rangka mengantisipasi potensi gangguan kelistrikan akibat cuaca yang tidak bersahabat, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bogor bersama PLN Electricity Services menggelar kegiatan pemeliharaan jaringan listrik pada Penyulang Sunkis yang berlokasi di wilayah Megamendung, Kabupaten Bogor.

Kegiatan pemeliharaan ini melibatkan kurang lebih 43 personel gabungan, yang terdiri dari Tim Right of Way (ROW) PLN Electricity Services, ULP Cipayung, serta Tim Jaringan PLN UP3 Bogor.

Adapun fokus utama pekerjaan adalah sterilisasi jaringan listrik dari keberadaan pohon maupun aksesoris milik warga yang berada terlalu dekat dengan jaringan dan berpotensi menimbulkan gangguan, khususnya saat hujan lebat disertai angin kencang.

Manager PLN UP3 Bogor, Grahaita Gumelar, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada masyarakat.

“Pemeliharaan jaringan ini kami lakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan PLN menghadapi kondisi cuaca ekstrem. Dengan sterilisasi jaringan dari potensi gangguan seperti pohon dan benda asing di sekitar jaringan, kami berharap pasokan listrik kepada pelanggan tetap aman, andal, dan berkesinambungan,” ujar Gumelar.

Lebih lanjut, kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko padam listrik, meningkatkan keandalan sistem distribusi, serta menjaga keselamatan masyarakat dan petugas di lapangan.

Manfaat langsung dari pemeliharaan ini adalah berkurangnya potensi gangguan listrik yang dapat berdampak pada aktivitas rumah tangga, fasilitas umum, hingga sektor usaha di wilayah Megamendung dan sekitarnya.

General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, turut mengapresiasi langkah proaktif yang dilakukan jajaran PLN UP3 Bogor.

“Pemeliharaan jaringan secara berkala merupakan bagian dari komitmen PLN UID Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kelistrikan terbaik kepada pelanggan. Sinergi antara PLN UP3 Bogor dan PLN Electricity Services ini diharapkan dapat memperkuat keandalan sistem kelistrikan, khususnya di wilayah rawan cuaca ekstrem,” ungkap Sugeng.

PLN mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga keselamatan ketenagalistrikan dengan tidak menanam pohon atau memasang aksesoris bangunan yang terlalu dekat dengan jaringan listrik.

Apabila ditemukan potensi bahaya kelistrikan, pelanggan dapat segera melaporkannya melalui aplikasi PLN Mobile.

Dengan langkah antisipatif ini, PLN terus berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, aman, dan berkualitas demi mendukung aktivitas dan kenyamanan masyarakat.

PLN UP3 Bogor Laksanakan One Day Service Perubahan Daya 1.385 kVA Pelanggan Industri PT Sinar Sosro Gunung Slamat S

0

Bogordaily.net — PT PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bogor telah berhasil melaksanakan penyalaan layanan perubahan daya listrik kepada pelanggan industri PT Sinar Sosro Gunung Slamat S yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat.

Perubahan daya dilakukan dari 690 kVA menjadi 1.385 kVA guna mendukung peningkatan kebutuhan operasional perusahaan.

Pelaksanaan penyalaan dilakukan dengan layanan One Day Service, di mana seluruh tahapan layanan, mulai dari verifikasi teknis, kesiapan instalasi, hingga proses penyalaan, diselesaikan dalam satu hari kerja. Kegiatan ini berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan standar operasional prosedur, berkat koordinasi yang solid antara tim teknik PLN dan pihak pelanggan.

Dengan peningkatan kapasitas daya tersebut, kontribusi pemakaian listrik pelanggan dapat meningkat serta mendukung kelancaran dan keberlanjutan proses produksi perusahaan.

PT Sinar Sosro Gunung Slamat S merupakan bagian dari Sinar Sosro Group, perusahaan nasional yang dikenal sebagai pelopor minuman teh siap minum di Indonesia.

Dalam menjalankan proses produksinya, perusahaan senantiasa mengedepankan standar mutu, keamanan, dan keberlanjutan, yang ditunjang oleh sistem operasional terintegrasi untuk menjaga efisiensi dan kontinuitas produksi.

Manager PLN UP3 Bogor, Grahaita Gumelar, menyampaikan bahwa keberhasilan layanan ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam memberikan kemudahan dan kecepatan layanan kepada pelanggan industri.

“PLN UP3 Bogor berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang cepat, andal, dan sesuai kebutuhan pelanggan. Melalui skema One Day Service, kami memastikan pelanggan mendapatkan kepastian layanan tanpa mengganggu aktivitas operasionalnya,” ujar Gumelar.

Apresiasi juga disampaikan oleh perwakilan pelanggan, Teddy, yang menilai layanan PLN berjalan dengan baik dan profesional.

“Proses penambahan daya berjalan lancar dan tepat waktu. PLN memberikan pendampingan yang jelas sejak tahap persiapan hingga penyalaan selesai,” ungkapnya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat, Sugeng Widodo, menegaskan bahwa dukungan kelistrikan bagi sektor industri merupakan bagian dari peran strategis PLN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“PLN siap mendukung kebutuhan listrik pelanggan industri sebagai motor penggerak perekonomian. Peningkatan daya ini diharapkan dapat membantu pelanggan meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan operasional yang lebih efisien dan berkelanjutan,” tutur Sugeng.

Melalui layanan ini, PLN terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis dunia usaha dengan menghadirkan layanan kelistrikan yang cepat, andal, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan, sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri di Jawa Barat.

PT. Vopak Indonesia disidak KLH/BPLH

Bogordaily.net – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke PT Vopak Indonesia di Kota Cilegon, Rabu 4 Februari 2026.

Sidak tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas dugaan pencemaran udara yang menyebabkan puluhan warga mengalami gangguan kesehatan.

Hanif Faisol menegaskan, pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap kasus ini. Namun demikian, pihaknya mengapresiasi respons cepat perusahaan dalam menangani kejadian tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kecepatan gerak dari teman-teman perusahaan dalam mengantisipasi kejadian ini dan melakukan penanganan serius kepada masyarakat yang terdampak,” ujar Hanif.

Hanif juga menyebutkan bahwa pihak perusahaan mengklaim insiden ini baru pertama kali terjadi dalam hampir 20 tahun operasional.

“Selama hampir 20 tahun bekerja baru terjadi kecelakaan ini. Kehati-hatian sebenarnya sudah cukup dibangun, tetapi namanya musibah tentu tidak bisa diduga,” katanya.

Meski demikian, Hanif menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan. Saat ini, kasus tersebut tengah dalam penyelidikan oleh pihak Kepolisian yang dikoordinasikan oleh Polri. Ia menyatakan, Kementerian Lingkungan Hidup siap mendukung penuh proses penyidikan tersebut.

“Dengan adanya paparan terhadap 56 orang, saya rasa itu sudah menjadi alat bukti yang cukup untuk mengarah ke Pasal 99 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terkait kelalaian yang menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat. Tentu harus ada konsekuensinya,” tegasnya.

Selain itu, kata Hanif, Kementerian Lingkungan Hidup juga akan menghadirkan ahli untuk menjalankan amanat Pasal 87 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terkait gugatan pemerintah atas dugaan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat akibat aktivitas usaha.

Ia menyatakan Kementerian LH bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon akan melakukan peninjauan ulang terhadap persetujuan lingkungan, khususnya terkait aktivitas penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), termasuk rincian teknis dan pengelolaan limbah B3.

‘Kami juga memerintahkan penambahan persetujuan lingkungan untuk pengelolaan limbah B3, karena penyimpanan B3 pasti menghasilkan limbah B3,” jelasnya

Ia menambahkan, kasus ini akan menjadi pembelajaran penting secara nasional. Ke depan, seluruh fasilitas penyimpanan B3 akan diwajibkan memiliki persetujuan lingkungan untuk pengelolaan limbah B3, mengingat dampak yang ditimbulkan sangat besar.

Ia juga mengapresiasi peran pemerintah daerah dalam penanganan awal kejadian tersebut.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah daerahyang telah menangani langsung sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Melalui Dinas LH, emisi udara telah diperiksa dan dinyatakan kembali netral beberapa saat setelah kejadian,” pungkasnya.***

Pemerintah Siapkan Sanksi Pidana Khusus Pengelolaan Sampah

Bogordaily.net – Pemerintah pusat bersikap tegas terhadap kepala daerah yang dinilai lalai menangani persoalan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa sanksi pidana siap diterapkan bagi pihak yang tidak mematuhi aturan.

Hashim menyebut persoalan sampah seharusnya sudah dapat diselesaikan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun hingga kini, implementasi regulasi tersebut dinilai masih lemah di sejumlah daerah.

“Pemerintah serius menjaga lingkungan hidup. Undang-undang soal sampah sudah ada sejak 2008, tapi faktanya belum dijalankan secara optimal,’ ujar Hashim saat menghadiri ESG Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Hashim mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), untuk memperkuat penegakan hukum di sektor lingkungan.

Menurut Hashim, kepala daerah tidak bisa lagi mengabaikan kewajiban tersebut. Mereka diminta bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan undang-undang, termasuk siap menerima konsekuensi hukum.

“Ini bukan sekadar imbauan. Kepala daerah wajib menaati Undang-Undang Pengelolaan Sampah, dan jika melanggar akan ada konsekuensi pidana,” tegasnya.

Ia bahkan menyebut langkah penegakan hukum akan segera direalisasikan dalam waktu dekat. Kepala daerah yang tidak melindungi dan tidak menegakkan aturan lingkungan hidup dipastikan akan diproses secara hukum.

Peringatan keras itu disampaikan lantaran Hashim khawatir dampak pencemaran, terutama mikroplastik, akan mengancam generasi mendatang.

“Ini demi anak-anak kita, cucu dan cicit kita. Para ilmuwan sudah membuktikan mikroplastik masuk ke tubuh manusia, bahkan ke bayi dan anak-anak. Ini persoalan serius,” pungkasnya.***