Bogordaily.net – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, bersama Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie dan unsur Forkopimda, melakukan aksi bersih-bersih lingkungan di sepanjang Jalan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan pada Rabu 4 Februari 2026.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang meminta seluruh jajaran pemerintah pusat hingga daerah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan kebersihan lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, arahan Presiden wajib didukung dan dilaksanakan secara konsisten dari tingkat pusat hingga daerah.

“Menyikapi arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, diminta kepada seluruh jajaran kita di pusat sampai daerah untuk meluangkan waktu paling tidak satu jam sebelum bekerja melakukan kegiatan kebersihan lingkungan. Hari ini kami bersama Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Kajari, DPRD, dan Forkopimda hadir langsung untuk mengindahkan arahan tersebut,” ujar Hanif Faisol.

Menurut Hanif, Tangerang Selatan merupakan wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan dan heterogenitas masyarakat yang tinggi, sehingga pengelolaan sampah menjadi tantangan tersendiri. Namun demikian, kewenangan penuh ada di tangan kepala daerah untuk mengatur dan menegakkan aturan kebersihan.

Hanif juga menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus mendukung langkah penertiban dan penegakan hukum, termasuk terhadap unit usaha yang tidak mengelola sampah dengan baik.

“Bapak Presiden telah menggelontorkan Gerakan Nasional ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Gerakan ini wajib didukung untuk membangun budaya bersih sebagai prasyarat Indonesia menjadi negara maju,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyatakan, aksi bersih-bersih ini bukan hanya soal membersihkan lingkungan, tetapi juga membangun budaya bersih di tengah masyarakat.

“ni bukan sekadar kebersihan, tetapi membangun kesadaran individu dan kolektif agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh dukungan semua lapisan masyarakat,” kata Benyamin.

Benyamin menambahkan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan saat ini terus menggalakkan pembuatan lubang biopori, dengan target 20 ribu lubang dalam dua hingga tiga bulan ke depan, untuk menangani sampah organik rumah tangga yang mencapai 65 persen dari total sampah di Tangerang Selatan.

Selain itu, pengelolaan sampah anorganik akan diperkuat melalui bank sampah dan TPS 3R. Ia juga menegaskan akan menindak tegas pelanggaran aturan kebersihan.

“Jika masih ada pelanggaran, baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha, akan kita lakukan penertiban, penegakan hukum, hingga sanksi pidana atau pencabutan izin sesuai Perda dan Undang-Undang yang berlaku,” tegasnya.***

Bogordaily.net — Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengingatkan seluruh perusahaan agar konsisten melaksanakan kepatuhan norma ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan nyata bagi pekerja.

Kepatuhan tersebut mencakup kejelasan hubungan kerja, pembayaran upah sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, penerapan waktu kerja dan waktu istirahat, hak cuti, serta penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Kepatuhan norma ketenagakerjaan ini sangat penting karena langsung berdampak pada perlindungan dan keselamatan pekerja,” kata Wamenaker, Afriansyah Noor saat kunjungan kerja ke PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tangerang Selatan, Selasa 3 Februari 2026.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam kunjungan tersebut, Wamenaker menilai bahwa PT Indah Kiat Pulp and Paper telah menjalankan norma ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, praktik baik seperti ini perlu menjadi contoh bagi perusahaan lain, khususnya di wilayah Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan.

Masih dalam momentum Bulan K3 Nasional, Wamenaker menegaskan bahwa pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul tidak cukup hanya ditopang oleh regulasi, tetapi juga memerlukan peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh pihak dalam menerapkan norma serta budaya K3 di tempat kerja.

“Penerapan budaya K3 yang baik dapat melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sehingga mendorong terwujudnya pekerjaan layak,” kata Afriansyah.

Ia menjelaskan, pekerjaan layak setidaknya harus memenuhi tiga kondisi, yakni tersedia bagi seluruh penduduk usia pr oduktif tanpa diskriminasi, memberikan perlindungan sosial bagi pekerja, serta menjamin tersalurnya suara dan aspirasi pekerja melalui dialog sosial yang berlandaskan kemanusiaan.

“Pelaksanaan K3 bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Melalui pembudayaan K3 yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan layak bagi semua,” pungkasnya.

Biro Humas Kemnaker