Bogordaily.net – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berhasil menumbuhkan rasio kewirausahaan sebesar 3,35 persen dengan pertumbuhan wirausaha positif 2,05 persen dari target 4 persen di tahun 2024 melalui sejumlah program dan kebijakan yang digulirkan.
Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah mengatakan, terdapat tiga hal besar yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pengembangan kewirausahaan di Indonesia yaitu, Pengembangan Kewirausahaan Nasional (PKN), Transformasi Digital UMKM, serta Pembangunan Basis Data Tunggal Koperasi dan UMKM.
“Untuk menjadi negara maju, minimum rasio kewirausahaan itu mencapai 4 persen. Kami berharap wirausaha lahir itu by design bukan by accident, memiliki business plan, sehingga diharapkan bisa mengembangkan usaha dan menimbulkan ekonomi baru,” kata Siti Azizah dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (15/10/2024).
Siti Azizah menyampaikan, dalam menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi tersebut, dilakukan beberapa kebijakan dan program KemenKopUKM yang mengarah kepada wirausaha. Setidaknya menurut Siti Azizah, terdapat lima fase inovasi untuk pengembangan kewirausahaan di Indonesia (2020-2024).
Pertama, fase awal mendobrak tantangan (2019) di mana pada awal kepemimpinan
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, kewirausahaan sebesar
3,21 persen dengan pertumbuhan wirausaha sebesar positif mencapai 1,71 persen.
Kedua, fase berkelit dalam situasi sulit. Terjadinya pandemi COVID-19 pada 2020 memukul keras sektor usaha di Indonesia yang menyebabkan Rasio Kewirausahaan di Indonesia turun menjadi 2,93 persen, serta pertumbuhan wirausaha di Indonesia menjadi minus 7,16 persen.
Ketiga, fase adaptasi, mengubah dari krisis menjadi inovasi (2020-2021), terjadinya penurunan rasio dan pertumbuhan kewirausahaan yang negatif, memunculkan inisiasi dari KemenKopUKM untuk menata struktur dengan membentuk Unit Kerja Eselon I baru yang bertugas untuk mendorong pengembangan kewirausahaan nasional.
Lalu fase keempat, Siti Azizah menyebutnya sebagai fase reset (Menata Ulang Memperbaiki Harapan pada 2021-2023). Ketika itu dilakukan penguatan regulasi kewirausahaan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional (PKN) 2021-2024.
“Melalui regulasi ini terbentuk Rencana Aksi Kolaboratif 27 Kementerian/Lembaga
(K/L) untuk Pengembangan Kewirausahaan Nasional,” ujarnya.
Pada fase ini juga dibentuk berbagai konsep penciptaan wirausaha by design mulai diimplementasikan. Seperti Entrepreneur Hub, Entrepreneur Development, Inkubasi Usaha, dan Entrepreneur Financial Fiesta (EFF).
Program Entrepreneur Financial Fiesta, bertujuan untuk mencari pembiayaan altrenatif di luar pembiayaan perbankan, mulai dari Securities Crowdfunding (SCF) hingga modal ventura. Sedangkan platform Entrepreneur Hub (EHub) untuk mengembangkan usaha dengan membuka jejaring seluas-luasnya.
“Di mana hal ini bisa pada akhir Fase Reset (2023), rasio kewirausahaan mencapai sebesar 3,04 persen dengan peningkatan signifikan pertumbuhan wirausaha positif mencapai 9,31 persen,” ucapnya.
Kelima adalah Fase Keberlanjutan menuju wirausaha maupun startup go global (2024). Terdapat inisiasi KemenKopUKM untuk mendukung Startup Go Global yang diharapkan dapat menciptakan startup yang dapat berdaya saing bukan hanya di pasar domestik tetapi juga di pasar Internasional.
Termasuk fasilitasi Startup Go Global yang telah diberikan kepada startup terpilih di Indonesia untuk belajar pengembangan startup di Australia, Korea Selatan (Korsel), Jepang, dan Belanda.
“Pencapaian Rasio Kewirausahaan pada Fase Akhir Pemerintahan mencapai 3,35 persen, dengan pertumbuhan wirausaha Positif 2,05 persen,” tuturnya.
Capaian Program
Tak hanya itu, Siti Azizah juga menyampaikan sejumlah capaian dalam pelaksanaan beberapa program tersebut. Pada program PKN, telah tercapai 1,80 juta pelaku usaha yang telah difasiltasi melalui RAN PKN 27 K/L dari Tahun 2022-Juni 2024). Sebanyak 581 kegiatan telah dilakukan dari Aksi Kolaboratif dari 27 K/L.
Kemudian, pembangunan basis data tunggal koperasi dan UKM tercapai 13,4 juta pelaku usaha telah didata melalui pelaksanaan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM di 455 Kab/Kota di 34 provinsi dari tahun 2022-2023.
Sebanyak 272 Satker Prov/Kab/Kota telah mendapatkan Hak Akses dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data pada Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) KUMKM sampai dengan 9 Oktober 2024.
Kemudian, transformasi digital UMKM mencapai 25,55 juta UMKM telah Onboarding Digital melalui kerja sama kolaboratif KemenKopUKM bersama berbagai pihak dengan fokus per Trade Area.
Yaitu, Usaha Mikro, optimalisasi e-catalogue dan Onboarding Media Sosial, Usaha Kecil (Optimalisasi e-Commerce Lokal dan Homogen), Usaha Menengah (Digitalisasi dan Otomatimalisasi Pendataan Anggota dan Pelaporan Keuangan).
Selanjutnya, Entrepreneur Hub pengembangan ekosistem bisnis kepada 810 ribu wirausaha, inkubasi startup Indonesia sebanyak 555 startup. Program Entredev telah memfasilitasi 8.300 wirausaha dengan 282 pendamping.
Kemudian, Entrepreneur Financial Fiesta (EFF) telah memberikan pendampingan ke
642 wirausaha dengan mendapatkan pembiayaan dengan jumlah pencairan sebesar Rp 195,1 miliar.
Melalui Sistem Pendaftaran Informasi dan Evaluasi inkubasi (SIPENSI) telah terdaftar sebanyak 552 Inkubator dan 4.630 tenant.
Untuk Pembinaan SDM Jabatan Fungsional sejumlah 2.165 JF Pengembang Kewirausahaan dari unsur ASN Pusat dan Daerah telah mendapatkan Sertifikasi dan Rekomendasi JF Pengembang Kewirausahaan.
Menandai inovasi untuk 5 tahun Pengembangan dan Penguatan Kewirausahaan Nasional 2019-2024, telah diluncurkan buku seri 6 bertajuk ‘Entrepreneur Hub (EHub) dan Digitalisasi Embrio Pengembangan Startup.’
Buku ini membahas bagaimana EHub sebagai program dan platform menjadi dasar pengembangan wirausaha Indonesia sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022.
“Penguatan ekosistem kewirausahaan mutlak dilakukan bersama-sama dan semua stakeholders bisa saling berkoordinasi, karena ada target besar yang hendak dituju, yaitu meningkatkan rasio kewirausahaan,” katanya.***
