Bogordaily.net – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong tiga perubahan struktural yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mendukung Visi Indonesia Emas Tahun 2045.

Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan SDM Aparatur KemenKopUKM Ruli Nurdina Sari, menjelaskan tiga perubahan tersebut. Pertama, penciptaan tenaga kerja melalui perubahan struktur pelaku usaha melalui adanya korporatisasi dan hilirisasi UMKM berbasis komoditas unggulan.

“Ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi UMKM, sehingga turut meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Harapannya, sektor UMKM dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang produktif dan berkualitas,” kata Ruli.

Ia juga membacakan kesimpulan hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Jaring Masukan Dalam Pengembangan Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2025-2029, di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Selasa, 25 Juni 2024.

Kemudian perubahan kedua yang dapat dilakukan yakni ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan digital yang harus mendorong peningkatan nilai tambah bagi koperasi dan UMKM melalui pemanfaatan pengetahuan, informasi, dan modal intelektual.

“Harapannya, UMKM dan koperasi dapat memanfaatkan teknologi bukan hanya di sektor hilir seperti e-commerce, melainkan juga sebagai penunjang produksi,” kata Ruli.

Ketiga, meningkatkan jumlah wirausaha di sektor pertanian dan perikanan. Dimana proporsi pemuda di sektor pertanian tahun 2021 sebesar 19,8 persen, sangat rendah dibandingkan proporsi di sektor jasa sebesar 55,8 persen.

“Sesuai dengan Visi Indonesia Emas Tahun 2045 yaitu meningkatkan produktivitas sektor riil, maka perlu adanya gerakan untuk mempopulerkan sektor pertanian dan perikanan di kalangan anak muda yang diharapkan dapat mempercepat perkembangan sektor riil,” jelas Ruli.

Terkait dengan program yang akan dilakukan, Ruli menyatakan, perlu diperhatikan kebutuhan dari koperasi, UMKM, dan kewirausahaan sesuai dengan isu yang berkembang hingga tahun 2045 nanti.

Ruli menambahkan, beberapa program utama yang dapat dikembangkan adalah pendekatan berbasis data, program microfinance, program pengembangan keterampilan, hingga pembangunan infrastruktur.

Selain itu, ujar Ruli, ada juga target indikator kinerja bidang koperasi, UMKM, dan kewirausahaan yang tercantum dalam Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045 yang nantinya akan diturunkan dalam target RPJMN Tahun 2025-2029.

Yaitu, rasio volume usaha koperasi terhadap PDB dengan target pada tahun 2045 sebesar 10 persen, proporsi jumlah UKM dengan target pada tahun 2045 sebesar 5 persen, dan rasio kewirausahaan dengan target pada tahun 2045 sebesar 8 persen.

Ruli mengakui, target tersebut merupakan target yang sangat besar dan tidak dapat dicapai dengan program/kegiatan yang sudah ada.

“Perlu ada transformasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, agar hasil yang dicapai menjadi maksimal,” imbuhnya.

Namun, kata Ruli, transformasi tidak hanya dilakukan pemerintah pusat saja, tetapi juga pemerintah daerah dan pihak swasta yang berperan dalam pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan.

Di samping itu, ada juga usulan daerah yang disampaikan, di antaranya terkait dengan Bimbingan Teknis bagi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi dan Implementasi Tata Kelola Koperasi kepada Deputi Perkoperasian.

Usulan lainnya, terkait standardisasi dan sertifikasi usaha mikro serta layanan Rumah Kemasan kepada Deputi Usaha Mikro, hingga fasilitasi perluasan akses pemasaran produk UKM dan bantuan peralatan kepada Deputi UKM.

Berikutnya, usulan fasilitasi inkubasi usaha dan pendampingan wirausaha kepada Deputi Kewirausahaan, fasilitasi akses pembiayaan dan sosialisasi program kepada LPDB-KUMKM, hingga fasilitasi promosi produk UMKM kepada LLP-KUKM.

Ruli berharap, hasil dari rapat ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi dapat ditindaklanjuti daerah dengan memperhatikan catatan pada setiap poin usulan dan ditindaklanjuti unit teknis terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan tahun 2025.

“Adapun berbagai masukan yang belum dapat diakomodir, menjadi catatan bagi kami dalam perencanaan program kegiatan ke depan,” ujar Ruli.***

Bogordaily.net – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyatakan Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan program ketahanan pangan salah satunya melalui optimalisasi sektor usaha/industri peternakan.

Untuk itu KemenKopUKM mengajak Austrex, sebuah perusahaan peternakan asal Australia untuk dapat menjalin kemitraan demi perbaikan tata kelola usaha/industri peternakan Indonesia.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah dalam kunjungannya ke Australia berharap kemitraan dan kerja sama dengan Austrex dapat membawa perubahan besar bagi tata kelola usaha/industri peternakan yang ada di Indonesia. Terlebih Austrex selama ini dikenal sebagai perusahaan ekspor ternak hidup terbesar di dunia yang beroperasi di berbagai negara, termasuk Rusia, China, Amerika Serikat, Uruguay, Turki, Indonesia, dan Selandia Baru.

Selain itu, Austrex yang sudah beroperasi lebih dari 50 tahun ini, membuktikan pola kerjasama dan pengelolaan hubungan dengan peternak dilakukan dengan sangat baik dan berkelanjutan.

“Dengan segala potensi yang ada, kami berharap melalui pertemuan ini dapat terjalin kemitraan yang kuat dengan Austrex dalam mengembangkan potensi wirausaha dan keberlanjutan industri peternakan di Indonesia,” kata Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah dalam keterangan resminya, Rabu (26/06).

Siti Azizah menegaskan bahwa sektor peternakan berperan besar bagi terwujudnya program ketahanan pangan baik di lingkungan global atau bagi Indonesia. Untuk itu sektor ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak agar keberlangsungan dan keberlanjutan usaha/industri peternakan tetap dapat terjaga dengan baik.

“Sektor ini memerlukan perhatian khusus, terutama dalam konteks isu ketahanan pangan dunia saat ini,” kata Siti Azizah.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Siti Azizah melihat cara model bisnis industri peternakan yang dilakukan oleh Austrex. Dia berharap sistem pengelolaan usaha/industri peternakan yang diterapkan Austrex dapat diadopsi di Indonesia sehingga lebih maju dan berkembang.

“Meskipun tantangan di Indonesia dan Australia berbeda, kami berharap dapat pengalaman dan belajar dari praktik baik Austrex dalam pengelolaan usaha peternakan untuk dikembangkan di Indonesia,” kata Siti Azizah.

Menurut Siti Azizah, untuk di mengembangkan sektor peternakan di Indonesia, para peternak lokal di berbagai daerah di Indonesia perlu didorong untuk membentuk atau bergabung dalam wadah koperasi. Dengan berkoperasi, para peternak kecil yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia, dapat lebih mudah mendapatkan akses pemasaran, pelatihan, serta pembiayaan yang terjangkau, salah satunya pembiayaan dari LPDB.

Lebih lanjut, Siti Azizah memaparkan beberapa program strategis yang dijalankan KemenKopUKM untuk mengembangkan koperasi dan UKM, termasuk di dalamnya bagi pelaku usaha sektor agribisnis, yaitu Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing), Revitalisasi Pasar Rakyat, Modernisasi Koperasi, Pusat Pelayanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) dan Layanan Rumah Kemasan.

Kemudian KemenKopUKM juga memiliki target dalam mencapai target kenaikan rasio kewirausahaan nasional, melalui beberapa program pendampingan berkelanjutan berupa Entrepreneur Development, program peningkatan ekosistem kewirausahaan berupa Entrepreneur Hub, program kemudahan akses pembiayaan berupa Entrepreneur Financial Fiesta dan program pendataan lengkap KUMKM melalui Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) KUMKM.

Dengan berbagai program-program tersebut, Siti Azizah berharap sinergi dan kerja sama dengan Austrex dapat dilakukan di masa mendatang sehingga target membangun ketahanan pangan dan peningkatan rasio kewirausahaan nasional dapat tercapai.

“Dalam kesempatan ini, kami ingin mengajak Austrex untuk berkolaborasi dalam mengoptimalkan program Kementerian Koperasi dan UKM di Indonesia. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing sektor peternakan Indonesia,” kata Siti Azizah.

*Australia, 26 Juni 2024*
*Humas Kementerian Koperasi dan UKM*
*Medsos resmi: @Kemenkopukm*