Oleh: Subhan Murtadla, S. Ag., M. E, Ketua PC Syarikat Islam Kota Bogor
DI tengah pertumbuhan ekonomi yang kerap dibanggakan, kita justru menyaksikan paradoks: umat yang besar secara jumlah, tetapi lemah dalam penguasaan sumber daya. Ketimpangan ekonomi masih menganga, ketahanan pangan belum kokoh, dan kemandirian umat masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai.
Pertanyaannya sederhana: sampai kapan umat hanya menjadi penonton di negeri sendiri?
Sejarah telah memberi pelajaran penting. Ketika HOS Tjokroaminoto mendirikan Syarikat Islam, yang dibangun bukan sekadar organisasi, melainkan gerakan pembebasan—dari ketertindasan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan dominasi kekuatan eksternal. Namun hari ini, semangat itu seolah meredup, tergantikan oleh kenyamanan retorika tanpa kerja nyata.
Kita harus jujur mengakui: problem utama umat saat ini bukan semata kekurangan sumber daya, melainkan lemahnya keberpihakan dan konsolidasi. Ekonomi umat berjalan sendiri-sendiri, tanpa kekuatan kolektif yang mampu mengubah peta permainan. UMKM tumbuh, tetapi tidak naik kelas. Koperasi ada, tetapi sering kehilangan arah.
Saudagar banyak, tetapi belum terorganisir dalam kekuatan yang strategis.
Di sinilah Syarikat Islam harus mengambil peran lebih tegas dan progresif. Dakwah tidak cukup hanya di mimbar, tetapi harus hadir di pasar, di sawah, di pabrik, dan di ruang-ruang kebijakan. Dakwah ekonomi harus menjadi arus utama, bukan sekadar pelengkap. Kita membutuhkan gerakan nyata untuk membangun ekosistem ekonomi umat yang terintegrasi—dari produksi, distribusi, hingga konsumsi.
Isu ketahanan pangan menjadi ujian konkret. Ironis jika negeri yang kaya sumber daya justru bergantung pada impor. Lebih ironis lagi jika umat yang mayoritas tidak menjadi aktor utama dalam produksi pangan.
Syarikat Islam harus berada di garis depan dalam membangun kedaulatan pangan, mendorong lahirnya petani, peternak, dan pelaku usaha pangan yang kuat dan mandiri. Tanpa itu, kita hanya akan terus berada dalam lingkaran ketergantungan.
Dalam konteks sumber daya manusia, kita juga menghadapi tantangan serius. Bonus demografi yang sering disebut sebagai peluang, bisa berubah menjadi beban jika tidak disiapkan dengan baik.
Pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan lulusan yang mencari kerja, tetapi harus melahirkan generasi pencipta usaha. Tanpa keberanian mengubah paradigma ini, kita hanya akan memperpanjang daftar pengangguran terdidik.
Di sisi lain, kita tidak bisa menutup mata terhadap persoalan sosial yang semakin kompleks. Kesenjangan, kemiskinan, dan ketidakadilan masih menjadi realitas yang dirasakan sebagian masyarakat.
Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah harus naik kelas—tidak hanya bersifat karitatif, tetapi produktif dan memberdayakan. Umat harus dibantu untuk bangkit, bukan sekadar bertahan.
Namun semua itu tidak akan terwujud tanpa keberanian untuk berubah. Syarikat Islam harus keluar dari zona nyaman, memperkuat konsolidasi organisasi, dan berani mengambil peran strategis dalam kehidupan berbangsa.
Transformasi digital, penguatan jaringan ekonomi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak harus menjadi agenda prioritas, bukan wacana semata.
Lebih dari itu, kita membutuhkan keberpihakan yang jelas. Syarikat Islam tidak boleh abu-abu dalam membela kepentingan umat dan rakyat kecil. Kita harus berdiri di garis depan dalam memperjuangkan ekonomi yang berkeadilan, kebijakan yang berpihak, dan pembangunan yang inklusif.
Pada akhirnya, pilihan ada di tangan kita: menjadi penonton atau menjadi pelaku. Syarikat Islam memiliki sejarah, memiliki basis umat, dan memiliki nilai perjuangan yang kuat. Yang dibutuhkan hari ini adalah keberanian untuk menghidupkan kembali spirit itu dalam kerja nyata yang terukur dan berkelanjutan.
Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika bukan kita, siapa lagi?.***
