Bogordaily.net – Fusi Nasdem – Gerindra. Istilah itu kini mulai beredar pelan, tapi dampaknya bisa keras. Bukan sekadar rumor politik biasa. Ia seperti angin yang belum tentu terlihat, tetapi terasa arah hembusannya.

Wacana menyatukan Partai NasDem dengan Partai Gerindra tidak lagi dianggap angin lalu. Sejumlah elite mulai bicara, meski dengan nada hati-hati. Mereka menghindari satu kata: merger.

Di situlah menariknya.

Ketua DPP NasDem, Willy Aditya, memilih istilah lain. Ia menyebut gagasan Surya Paloh sebagai “political block”. Blok politik. Bukan penggabungan partai secara formal.

“Nah, apa yang ditawarkan oleh seorang Surya Paloh adalah political block. Blok politik, bukan merger,” katanya di kompleks parlemen.

Kalimat itu sederhana. Tapi maknanya dalam.

Blok politik bukan sekadar koalisi. Bukan juga sekadar bagi-bagi kursi. Dalam penjelasan Willy, ini adalah upaya menyatukan visi dalam satu tarikan napas. Tidak transaksional. Tidak musiman seperti koalisi menjelang pemilu.

Indonesia, kata dia, selama ini terlalu akrab dengan istilah koalisi. Padahal sistemnya presidensial. Koalisi sering selesai saat pencalonan. Setelah itu, arah politik kembali cair.

Di sinilah fusi Nasdem – Gerindra menemukan konteksnya.

Belum ada detail. Belum ada peta jalan. Tapi sejarah Indonesia memberi cermin.

Kita pernah punya blok politik bernama Front Nasional. Dibentuk oleh Sukarno lewat Perpres Nomor 13 Tahun 1959. Tujuannya besar: menyelesaikan revolusi, membangun negara, dan menyatukan ideologi.

Nasakom—nasionalisme, agama, komunisme—dipaksa duduk satu meja.

Tapi sejarah juga mencatat: tidak semua yang disatukan bisa berjalan searah. Front Nasional justru menjadi arena tarik-menarik kekuatan. Militer dan Partai Komunis Indonesia saling menguatkan sekaligus melemahkan.

Hasil akhirnya: krisis.

Lalu lahir tandingan. Sekretariat Bersama Golkar. Yang kemudian menjelma menjadi Golongan Karya. Kuat. Terorganisir. Dan akhirnya dominan.

Sejarah lain muncul pada 1973. Fusi partai. Penyederhanaan paksa.

Empat partai Islam dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Lima partai nasionalis dan lainnya digabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia.

Semua demi stabilitas. Atau setidaknya, itu yang dikatakan.

Di balik itu, banyak yang melihatnya sebagai rekayasa kekuasaan.

Hari ini, kita mendengar lagi istilah yang hampir serupa: blok politik.

Bedanya, ini tidak dipaksakan negara. Ini lahir dari inisiatif elite.

Dan di situlah letak pertanyaannya.

Apakah fusi Nasdem – Gerindra akan menjadi jalan baru bagi konsolidasi politik yang lebih sehat? Atau justru mengulang pola lama—penyatuan yang rapuh di dalam?

Belum ada jawaban.

Yang pasti, wacana ini sudah membuka satu kemungkinan: lahirnya poros baru dalam politik Indonesia. Poros yang tidak sekadar berkoalisi, tapi berupaya menyatu—meski belum berani menyebut dirinya satu.***