Home Blog Page 290

Perumda PPJ Pastikan Stok Sembako di Pasar Kota Bogor Aman saat Ramadan 2026

R.A Wulansari
-
0
Perumda PPJ Pastikan Stok Sembako di Pasar Kota Bogor Aman saat Ramadan 2026

Bogordaily.net – Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) memastikan stok sembako di pasar tradisional Kota Bogor aman saat Ramadan 2026.

Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ), Jenal Abidin melakukan pengecekan langsung harga Sembako di pasar tradisional.

Jenal menuturkan untuk harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Gembrong Sukasari sedang fluktuatif. Kebetulan sekarang sedang meningkat.

“Jadi, sebelum puasa ada kenaikan harga, kurang lebih Rp5.000 hingga Rp10.000, dan saat munggahan kembali ada kenaikan. Di antaranya adalah cabai rawit, kemudian daging ayam, dan telur. Kalau bawang merah, bawang putih alhamdulillah masih stabil harganya,” jelas Jenal

Ia menambahkan, secara keseluruhan kebutuhan sembako masih bisa diakses oleh warga masyarakat Kota Bogor.

Jenal memaparkan, di akhir pekan bulan Ramadan, pasar tradisional di Kota Bogor sudah dipadati warga yang berbelanja, lonjakan pengunjung cukup signifikan dibanding hari biasa.

“Alhamdulillah hari ini dari tadi pagi sudah membludak warga Kota Bogor yang berbelanja ke pasar tradisional. Hasil pemantauan, secara umum stok bahan pokok di Pasar Gembrong Sukasari masih mencukupi kebutuhan masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, untuk harga daging sapi kembali mengalami kenaikan, dari Rp125 per kilogram kini harganya sudah tembus Rp150 ribu per kilogram.

Sementara itu, harga ayam potong yang biasanya sekitar Rp38 ribu per ekor kini naik menjadi Rp45 ribu per ekor atau meningkat sekitar Rp7 ribu. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit merah yang berada di kisaran Rp80 ribu hingga Rp100 ribu per kilogram,” jelasnya.

Jenal menambahkan, adapun harga bawang putih dan bawang merah relatif stabil di angka Rp40.000 per kilogram. Kondisi harga di Pasar Gembrong Sukasari tidak berbeda jauh dengan pasar lain di Kota Bogor.

(Muhammad Irfan Ramadan)

PLN UP3 Bogor Siagakan Keandalan Listrik Dukung Pembinaan Pimpinan dan Aparatur Pengadilan di Badan Strajak Diklat MA RI

R.A Wulansari
-
0
PLN UP3 Bogor Siagakan Keandalan Listrik Dukung Pembinaan Pimpinan dan Aparatur Pengadilan di Badan Strajak Diklat MA RI

Bogordaily.net – PLN UP3 Bogor menunjukkan komitmennya dalam menjaga keandalan pasokan listrik dengan menyiagakan personel selama berlangsungnya kegiatan pembinaan pimpinan pengadilan dan aparatur pengadilan yang diselenggarakan di Badan Strajak Diklat Mahkamah Agung RI.

Kegiatan strategis yang diikuti oleh jajaran pimpinan dan aparatur peradilan tersebut memerlukan dukungan kelistrikan yang andal guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar.

PLN UP3 Bogor melakukan langkah preventif berupa inspeksi jaringan, pengecekan gardu distribusi, serta penyiagaan peralatan pendukung guna mengantisipasi potensi gangguan listrik.

Manager PLN UP3 Bogor, Grahaita Gumelar, menyampaikan bahwa siaga keandalan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung kelancaran agenda-agenda strategis nasional maupun kelembagaan.

“Kami memastikan sistem kelistrikan dalam kondisi optimal selama kegiatan berlangsung. Kehadiran personel siaga di lokasi merupakan bentuk tanggung jawab PLN dalam menjaga keandalan listrik, khususnya pada kegiatan penting yang berskala nasional,” ujar Gumelar.

Siaga keandalan ini bertujuan agar seluruh rangkaian kegiatan pembinaan tanpa gangguan kelistrikan serta meminimalkan risiko padam listrik melalui langkah preventif dan respons cepat.

Selain itu PLN menunjukkan komitmen dan profesionalisme penyelenggaraan acara melalui pasokan listrik yang andal.

Manfaat yang dirasakan dari kesiapsiagaan ini antara lain terciptanya stabilitas operasional kegiatan, meningkatnya kepercayaan stakeholder terhadap layanan PLN, serta terwujudnya sinergi antara PLN dan institusi negara dalam mendukung tugas dan fungsi kelembagaan.

General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, turut mengapresiasi langkah proaktif PLN UP3 Bogor dalam mengawal keandalan listrik pada kegiatan tersebut.

“Keandalan listrik adalah fondasi utama bagi kelancaran berbagai aktivitas, termasuk kegiatan pembinaan di lingkungan peradilan. Kami berkomitmen untuk selalu hadir dan memberikan pelayanan terbaik melalui kesiapsiagaan personel dan sistem yang optimal,” ungkap Sugeng.

Melalui siaga keandalan ini, PLN UP3 Bogor kembali menegaskan peran aktifnya dalam mendukung kegiatan institusi negara serta memastikan pasokan listrik tetap andal, aman, dan berkualitas di setiap momentum penting.

Tumbuhkan Budaya Keselamatan, PLN UP3 Bogor Gelar Sosialisasi Bahaya Listrik di SMA 1 Cigudeg pada Momentum Bulan K3 Nasional

R.A Wulansari
-
0
Tumbuhkan Budaya Keselamatan, PLN UP3 Bogor Gelar Sosialisasi Bahaya Listrik di SMA 1 Cigudeg pada Momentum Bulan K3 Nasional

Bogordaily.net — Dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional, PLN UP3 Bogor melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang bahaya listrik bagi masyarakat umum serta pentingnya penerapan K3 dalam pekerjaan sehari-hari.

Kegiatan ini diselenggarakan di SMA Negeri 1 Cigudeg, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor.

Sosialisasi ini merupakan wujud komitmen PLN dalam meningkatkan kesadaran keselamatan ketenagalistrikan sejak dini, khususnya di kalangan pelajar sebagai generasi penerus.

Dalam kegiatan tersebut, tim PLN UP3 Bogor memberikan edukasi mengenai potensi bahaya listrik di lingkungan rumah maupun sekitar, cara penggunaan listrik yang aman, serta langkah pencegahan kecelakaan akibat listrik.

Fokus utama sosialisasi adalah menumbuhkan semangat budaya K3 dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun saat nantinya para siswa memasuki dunia kerja.

Melalui pendekatan edukatif dan interaktif, para siswa diajak memahami bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dibangun sejak usia dini.

Adapun tujuan dari pelaksanaan sosialisasi ini yaitu eningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pelajar, terhadap bahaya listrik, menanamkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja sejak dini,mengedukasi cara penggunaan listrik yang aman dan sesuai standar, serta mengurangi potensi kecelakaan akibat kelalaian dalam pemanfaatan listrik.

Selain itu, acara ini juga bermanfaat untuk terciptanya lingkungan sekolah dan rumah yang lebih aman dari risiko kelistrikan, terbentuknya generasi muda yang peduli terhadap aspek keselamatan, dan harapannya dapat meningkatkan kesadaran penerapan K3 dalam aktivitas sehari-hari.

Manager PLN UP3 Bogor, Grahaita Gumelar, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab PLN tidak hanya dalam menyediakan listrik yang andal, tetapi juga memastikan masyarakat memahami aspek keselamatannya.

“Momentum Bulan K3 Nasional ini kami manfaatkan untuk memperluas edukasi keselamatan ketenagalistrikan. Kami ingin menanamkan bahwa listrik sangat bermanfaat, namun juga memiliki potensi bahaya apabila tidak digunakan dengan bijak. Melalui sosialisasi ini, kami berharap semangat K3 dapat tumbuh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Gumelar.

Senada dengan hal tersebut, General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, menegaskan pentingnya kolaborasi edukasi keselamatan kepada masyarakat.

“Keselamatan adalah prioritas utama PLN dalam setiap proses bisnis. Edukasi seperti ini sangat penting untuk membangun awareness masyarakat sejak dini. Kami berharap para siswa dapat menjadi agen keselamatan di lingkungan sekitarnya serta mendukung terciptanya budaya K3 yang berkelanjutan,” ungkap Sugeng.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, PLN UP3 Bogor berharap pesan keselamatan ketenagalistrikan dapat dipahami secara luas serta menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, sejalan dengan semangat Bulan K3 Nasional untuk mewujudkan budaya kerja yang selamat, sehat, dan produktif.

PLN UP3 Bogor dan Pemerintah Kota Bogor Perkuat Kolaborasi untuk Kota yang Lebih Tertata dan Bercahaya

R.A Wulansari
-
0
PLN UP3 Bogor dan Pemerintah Kota Bogor Perkuat Kolaborasi untuk Kota yang Lebih Tertata dan Bercahaya

Bogordaily.net — Langkah nyata menuju Kota Bogor yang lebih tertata, bersih, dan aman terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.

Bertempat di Paseban Narayana, Balai Kota Bogor, pada Senin, 9 Februari 2026, telah berlangsung pertemuan strategis antara PT PLN (Persero) UP3 Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor, Bapak Jenal Mutaqin.

Pertemuan ini mengusung visi besar dalam mendorong perubahan positif bagi wajah Kota Bogor, khususnya dalam aspek penataan kota, ketertiban utilitas kelistrikan, serta pemerataan akses energi bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bapak Jenal Mutaqin menegaskan pentingnya peran PLN dalam mendukung upaya penertiban dan penataan Kota Bogor, seiring dengan program Pemerintah Kota untuk menciptakan lingkungan yang lebih rapi dan nyaman.

Pemerintah Kota Bogor, lanjutnya, akan menyediakan sarana lokasi terpusat bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pelaku UMKM agar aktivitas usaha masyarakat dapat berjalan lebih tertib, terorganisir, serta memiliki dukungan infrastruktur kelistrikan yang aman dan andal.

Selain itu, beliau juga menyoroti keberlanjutan program penyediaan listrik bagi masyarakat tidak mampu.

Hingga saat ini masih terdapat warga yang belum menikmati akses listrik secara mandiri, sehingga diperlukan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah dan PLN untuk menghadirkan solusi berkelanjutan.

Pesan kuat pun disampaikan mengenai pentingnya kerja sama yang masif dan berkesinambungan antara PLN dan Pemerintah Kota Bogor.

Sinergi ini menjadi wujud nyata kehadiran PLN bukan hanya sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai denyut nadi perekonomian sekaligus penopang kehidupan sosial masyarakat Bogor.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Manajer PLN UP3 Bogor, bersama jajaran manajemen, di antaranya Asisten Manajer Transaksi Energi Listrik, Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran, serta Manager ULP Bogor Kota, yang siap mengawal berbagai aspirasi dan rencana kolaborasi hingga tahap implementasi.

Manajer PLN UP3 Bogor, Grahaita Gumelar, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin bersama Pemerintah Kota Bogor.

“Kami menyambut baik kolaborasi strategis ini sebagai bagian dari komitmen PLN dalam mendukung penataan kota sekaligus memastikan keandalan dan keselamatan kelistrikan bagi masyarakat. PLN siap mendukung penyediaan infrastruktur listrik yang aman bagi sentra-sentra PKL dan UMKM, serta melanjutkan program bantuan listrik bagi masyarakat kurang mampu agar manfaat listrik dapat dirasakan secara merata,” ujar Gumelar.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat, Sugeng Widodo, menegaskan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah merupakan kunci dalam menghadirkan pelayanan kelistrikan yang berkelanjutan dan berdampak luas.

“Kolaborasi antara PLN dan Pemerintah Kota Bogor adalah langkah strategis untuk memastikan pembangunan kota berjalan selaras dengan kesiapan infrastruktur kelistrikan. Kami mendukung penuh upaya penataan kota, pemberdayaan UMKM, serta pemerataan akses listrik bagi masyarakat. PLN berkomitmen untuk terus hadir menerangi sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah,” ungkap Sugeng.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun langkah konkret dan berkelanjutan dalam mewujudkan Bogor yang lebih tertata, lebih bercahaya, dan lebih sejahtera.

SMAN 4 Bogor Gelar Acara Colligo Flow, Tumbuhkan Kolaborasi Siswa

R.A Wulansari
-
0
SMAN 4 Bogor Gelar Acara Colligo Flow, Tumbuhkan Kolaborasi Siswa

Bogordaily.net – SMAN 4 Bogor menggelar acara colligo flow di wilayah Gedung DPRD Kota Bogor. Kegiatan tersebut bertujuan atau mendorong kolaborasi antar siswa.

Kolaborasi tersebut tentunya untuk menjadi karya yang menginspirasi lintas mata pelajaran yang mengasah kerjasama siswa.

Ada banyak karya seni yang ditampilkan oleh para siswa, mulai dari lukisan, tata busana, hingga pagelaran musik.

Ketua Panitia Sponsorship SMAN 4 Bogor, Myisha, mengatakan bahwa, Colligo Flow merupakan kokurikuler dengan tema kolaborasi lintas mapel sekaligus wadah  untuk menghargai kreativitas siswa.

“Colligo Flow jadi tempat untuk para siswamenunjukkan karya mereka di hadapan publik,” ujar Myisha.

Selain itu, lanjut Myisha, kegiatan ini bertujuan juga sebagai ajang menumbuhkan rasa percaya diri para siswa dalam menuangkan kreativitasnya.

“Kegiatan ini sebagai bagian dari proses pendidikan yang lebih luas, bukan hanya terbatas pada akademis,” katanya.

SMAN 4 Bogor Gelar Acara Colligo Flow, Tumbuhkan Kolaborasi Siswa

Kegiatan ini juga melatih kemampuan berorganisasi atau manajemen event, memperkuat kerjasama tim, dan menanamkan apresiasi budaya.

Colligo Flow menjadi ajang hiburan, sarana pembentukan karakter, disiplin dan tanggung jawab.

Manfaat kegiatan ini juga sebagai pengembangan bakat dan kreativitas, melatih keberanian siswa untuk tampil dan berekspresi di depan umum.

Lalu pembentukan karakter dan soft skill melatih disiplin, komitmen, tanggung jawab, dan kemampuan berkreasi.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari Kepala SMAN 4 Kota Bogor Yulianti Rosdian, S.pd., M.pd.

Colligo Flow diharapkan bisa mempererat tali silaturahmi antar siswa, memupuk kerja sama, serta menjadi sarana hiburan dan apresiasi budaya bagi warga sekolah.***

(Muhammad Irfan Ramadan)

Kementerian UMKM Dukung BKPM Percepat Legalitas Usaha Mikro

R.A Wulansari
-
0
Kementerian UMKM Dukung BKPM Percepat Legalitas Usaha Mikro

Bogordaily.net — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendukung langkah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam menyederhanakan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui kebijakan Kemudahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat bagi usaha mikro.

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menegaskan, penyederhanaan KKPR Darat menjadi bagian penting dalam mempercepat legalitas usaha serta memperkuat ekosistem UMKM nasional. Proses yang lebih sederhana dan terintegrasi diharapkan mampu mendorong semakin banyak pengusaha UMKM masuk ke sektor formal.

“Kami sangat mendukung terbitnya kebijakan terkait NIB yang bertujuan menyederhanakan proses perizinan dan tidak memberatkan pengusaha UMKM,” kata Wamen Helvi di Jakarta, Selasa (24/2).

Menurutnya, NIB merupakan identitas usaha yang esensial bagi pengusaha UMKM untuk mengakses pembiayaan, pendampingan, serta berbagai program pemberdayaan pemerintah. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 14,9 juta usaha mikro telah memiliki NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Jumlah tersebut mencapai 96,9 persen dari total keseluruhan NIB yang terdaftar.

Capaian tersebut menunjukkan tingginya antusiasme pengusaha UMKM untuk bertransformasi menuju sektor formal. Legalitas usaha bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pintu masuk untuk memperluas pasar, meningkatkan daya saing, serta membuka peluang naik kelas.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, terdapat sekitar 56 juta pengusaha mikro di Indonesia. Namun, baru sekitar 15 juta yang telah memiliki NIB. Artinya, masih terdapat sekitar 40 juta pengusaha UMKM yang perlu difasilitasi proses formalitasnya sekaligus dibina agar mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

“Ini menjadi tugas kita bersama untuk berkolaborasi mengelola potensi besar tersebut. Masih ada puluhan juta pengusaha UMKM yang perlu diformalkan dan dibina agar dapat naik kelas serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” ujar Helvi.

Wamen Helvi kembali menekankan bahwa penyederhanaan KKPR Darat akan membuat proses legalitas usaha semakin mudah, cepat, dan terintegrasi, sekaligus tetap selaras dengan ketentuan tata ruang.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menjelaskan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 1.S Tahun 2026 tentang Ketentuan Penerbitan KKPR Darat bagi Usaha Mikro.

Kebijakan tersebut memangkas prosedur yang sebelumnya berlapis sehingga proses perizinan menjadi lebih sederhana dan efisien, tanpa mengabaikan prinsip tata ruang serta fungsi pengawasan pemerintah daerah.

“Kami ingin usaha mikro tidak lagi terbebani prosedur yang rumit. Melalui pernyataan mandiri di sistem Online Single Submission (OSS), prosesnya menjadi lebih cepat dan sederhana, namun tetap bertanggung jawab. Ini merupakan bentuk dukungan nyata agar pengusaha UMKM dapat segera berusaha secara legal dan produktif,” ujar Todotua.

Dalam mekanisme baru tersebut, pengusaha UMKM cukup mengisi data lokasi usaha yang mencakup informasi administratif, alamat lengkap, luas lahan, satu titik koordinat, serta foto tampak depan lokasi usaha. Setelah data dilengkapi, pengusaha UMKM menyampaikan pernyataan mandiri kesesuaian lokasi kegiatan usaha melalui sistem OSS.

Kemudahan ini tetap mengedepankan prinsip kesesuaian tata ruang dan pengawasan oleh pemerintah daerah, terutama untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Kolaborasi antara Kementerian UMKM dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ini menjadi langkah konkret dalam membangun ekosistem usaha yang inklusif, tertib, dan berdaya saing. Penyederhanaan regulasi bukan berarti mengurangi tata kelola, melainkan memastikan regulasi bekerja untuk memberdayakan, bukan menghambat.

Dengan legalitas yang semakin mudah diakses, pengusaha UMKM diharapkan semakin percaya diri untuk berkembang, memperluas usaha, dan menjadi penggerak utama ekonomi nasional.

Pemerintah pun terus memastikan bahwa transformasi formalitas ini berjalan beriringan dengan pendampingan dan pembinaan, sehingga UMKM Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan naik kelas.

 

Bupati Bogor Rudy Susmanto Tegaskan BUMD Harus Untung dan Berdampak, Targetkan Profit Meningkat Mulai 2026

R.A Wulansari
-
0
Bupati Bogor Rudy Susmanto Tegaskan BUMD Harus Untung dan Berdampak, Targetkan Profit Meningkat Mulai 2026

Bogordaily.net – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmennya untuk mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara profesional dengan orientasi pada peningkatan profit serta dampak nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) gabungan empat BUMD Pemerintah Kabupaten Bogor, di Hotel Horison Sayaga, Cibinong, Rabu, 25 Februari 2026.

Hadir secara virtual Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat, para komisaris, direktur, dan pemegang saham, perwakilan Bank BJB Provinsi Jawa Barat, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor.

Dalam forum itu, Bupati Rudy menekankan pentingnya sinergi, evaluasi menyeluruh, serta penyamaan visi antara pemerintah daerah dan jajaran komisaris maupun direksi. Menurutnya, BUMD harus menjadi lokomotif pembangunan daerah, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan.

“Keuntungan pemerintah bukan hanya soal dividen, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat. BUMD harus untung dan harus berdampak,” tegas Rudy.

Rudy memastikan pengelolaan BUMD di bawah kepemimpinannya tidak akan diwarnai kepentingan politik. Ia menegaskan evaluasi jabatan komisaris dan direksi dilakukan secara objektif berdasarkan kinerja.

Menurutnya, pejabat yang masa jabatannya telah habis tetap berpeluang diperpanjang apabila menunjukkan capaian positif. Sementara itu, jabatan yang kosong akan segera diisi melalui mekanisme Panitia Seleksi (Pansel).

“Bisnis itu butuh kepercayaan dan kebersamaan. Kita tidak mencari kesalahan, tapi membenahi bersama,” ujarnya.

Rudy menargetkan mulai 2026 tren profit seluruh BUMD harus meningkat signifikan. Ia menyebut tahun 2025 menjadi fondasi awal yang baik karena seluruh BUMD tercatat tidak mengalami kerugian.

Beberapa langkah strategis yang disiapkan antara lain penguatan sektor pariwisata dan layanan haji melalui pengembangan hotel serta optimalisasi potensi kegiatan pelatihan perangkat daerah sebagai pasar internal.

Selain itu, sektor perbankan daerah juga didorong lebih agresif mengambil peluang, termasuk pembiayaan perumahan bagi ASN dan PPPK dengan skema yang terjangkau.

Dalam rangka memperkuat tata kelola, Pemerintah Kabupaten Bogor juga akan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit menyeluruh. Rudy menegaskan langkah ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan transparansi dan perbaikan sistem manajemen.

“Kita ingin melihat secara utuh. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama,” katanya.

Rudy berharap seluruh jajaran BUMD memiliki pola pikir yang sama dalam membangun perusahaan daerah. Ia mengajak semua pihak meninggalkan perbedaan dan fokus pada penguatan bisnis.

“Kalau ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Tidak perlu ganti semuanya kalau masih bisa dibenahi. Yang penting maju bersama,” tandasnya.

Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis BUMD dapat tumbuh lebih sehat, kompetitif, dan memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.***

 

Tarawih Keliling, Ketua DPRD Kota Bogor Salurkan Bantuan Hibah Rp25 Juta untuk Masjid Daarul Jannah

SD
-
0
Tarawih Keliling, Ketua DPRD Kota Bogor Salurkan Bantuan Hibah Rp25 Juta untuk Masjid Daarul Jannah

Bogordaily.net – Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat di bulan suci Ramadhan 1447 H, Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, melakukan Tarawih Keliling (Tarling) di Masjid Daarul Jannah, Bantarjati, Bogor Utara, pada Selasa 24 Februari 2026.

​Kegiatan yang merupakan agenda rutin Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor ini tidak hanya menjadi sarana ibadah bersama, tetapi juga menjadi momentum penyaluran bantuan sarana keagamaan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD menyerahkan bantuan hibah sebesar Rp25 juta untuk pengembangan fasilitas masjid.

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menyatakan bahwa kehadirannya bersama tim IV Tarling merupakan penugasan langsung untuk memastikan kenyamanan tempat ibadah bagi warga.

​”Alhamdulillah kita sudah bersama-sama melaksanakan ibadah puasa ke-6, semoga kita semua diberikan kesehatan. Hari ini kami menjalankan tugas dari Pak Wali Kota untuk silaturahmi melalui tarawih keliling,” ujar Adityawarman.

​Terkait bantuan hibah yang diberikan, Adityawarman menjelaskan bahwa dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan fasilitas agar jemaah dapat beribadah dengan lebih khusyuk.

​”Ada hibah dari Pemkot Bogor untuk Masjid Daarul Jannah senilai Rp25 juta. Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah agar fasilitas kenyamanan jemaah senantiasa terjaga dan membaik,” tambahnya.

​Selain bantuan hibah dari pemerintah, anggota DPRD Kota Bogor Abdul Rosyid yang turut hadir juga memberikan bantuan personal berupa satu unit kipas angin untuk menunjang kesejukan ruang utama masjid.

​Adityawarman berharap kegiatan Tarling ini menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa DPRD dan Pemkot Bogor selalu terbuka untuk mendiskusikan berbagai persoalan pembangunan yang ada di wilayah.

​Senada dengan hal tersebut, Camat Bogor Utara, Riki Robiansah mengapresiasi kunjungan tim Tarling di wilayahnya.

Ia menyebutkan bahwa perhatian pemerintah terhadap masjid-masjid di Bogor Utara dilakukan secara konsisten setiap tahunnya.

​”Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di RW 13, mudah-mudahan ini berkah untuk kita semua. Bantuan ini rutin diberikan setiap Ramadhan oleh Pemkot Bogor sebagai pendorong bagi kemakmuran masjid,” kata Riki.***

Benahi Carut-Marut Sampah dan PKL, DPRD Kota Bogor Tancap Gas Rampungkan Raperda Pasar

SD
-
0
Benahi Carut-Marut Sampah dan PKL, DPRD Kota Bogor Tancap Gas Rampungkan Raperda Pasar

Bogordaily.net – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor mulai tancap gas membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat. Regulasi ini disusun untuk menjadi solusi permanen atas carut-marut pengelolaan pasar, mulai dari tumpang tindih kewenangan sampah hingga penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

​Dalam rapat kerja yang digelar di Ruang Rapat Komisi l, Gedung DPRD Kota Bogor, Pansus memanggil sejumlah instansi, mulai dari Dinas KUKM Dagin, Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ), Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.

​Wakil Ketua Pansus DPRD Kota Bogor, H. Muhamad Dodi Hikmawan, mengungkapkan bahwa pembahasan saat ini telah memasuki tahap pendalaman draf hingga Pasal 14.

Fokus utama Pansus adalah menyelaraskan regulasi daerah dengan aturan yang lebih tinggi, yakni Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Pemerintah terbaru.

​”Setelah tahapan ekspos pada Jumat lalu, hari ini kami fokus membedah draf awal. Poin utamanya adalah penyempurnaan landasan hukum dan sinkronisasi data lapangan agar mengakomodasi fakta eksisting yang dihadapi Perumda Pasar Pakuan Jaya,” ujar Dodi Hikmawan pada Selasa 24 Februari 2026.

​Salah satu temuan dalam rapat tersebut adalah adanya pasar di Kota Bogor yang secara kriteria tidak masuk dalam kategori standar nasional (Tipe A, B, C, dan D).

Hal ini memicu Pansus untuk mengkaji payung hukum tambahan agar pasar-pasar tersebut tetap terakomodasi secara legal.

​Dodi menjelaskan bahwa terdapat pasar eksis yang saat ini posisinya menggantung karena tidak memenuhi kriteria tipe yang ada.

​”Kami tengah mengkaji apakah nanti akan dibentuk kategori Tipe E atau regulasi khusus lainnya. Keputusan ini sangat penting agar semua pasar memiliki legalitas yang jelas, dan akan kami tetapkan pada rapat berikutnya,” tegas Dodi.

​Lebih lanjut, Dodi menekankan bahwa Raperda Penyelenggaraan Pasar Rakyat ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pengelola pasar.

Selama ini, sering terjadi aksi “lempar tanggung jawab” antara dinas terkait dengan Perumda PPJ, terutama dalam urusan pengelolaan sampah dan penataan PKL.

​Dodi menyatakan bahwa dengan aturan ini, batasan kewenangan akan ditarik secara tegas. Perda ini akan menjadi payung hukum yang kuat sehingga pembinaan pedagang memiliki jalur koordinasi yang sistematis.

​”Kita ingin menghapus praktik lempar tanggung jawab, misalnya soal sampah antara DLH dan pihak pasar. Termasuk penataan PKL, harus ada batasan tegas mengenai wilayah kewenangan pasar agar pembinaannya jelas dan punya payung hukum,” tambahnya.

​Sebagai informasi rapat tersebut juga dihadiri oleh anggota Pansus lainnya, di antaranya Akhmad Saeful Bakhri, Devie Prihartini, Murtadlo, Hj. Hakanna, H. Azis Muslim, Hj. Lusiana Nurissiyadah, Abdul Rosyid, Rozi Putra, dan Zakiyatul Fikriyah Al-Aslamiyah.***

Menkes Usul Iuran BPJS Kesehatan Naik Tiap 5 Tahun

SD
-
0
Menkes Usul Iuran BPJS Kesehatan Naik Tiap 5 Tahun

Bogordaily.net – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar iuran BPJS Kesehatan disesuaikan setiap lima tahun sekali guna menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurutnya, tekanan inflasi serta semakin luasnya cakupan layanan kesehatan membuat beban pembiayaan terus meningkat.

Jika iuran tidak pernah disesuaikan, maka keseimbangan keuangan sistem jaminan kesehatan nasional akan semakin tertekan.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat. Ia menyoroti kondisi keuangan yang disebutnya tengah mengalami tekanan serius.

“BPJS itu sudah negatif, setahunnya hampir Rp 20 triliun,” ujarnya.

Secara teknis, kata dia, penyesuaian iuran adalah hal yang wajar dalam sistem pembiayaan jangka panjang.

Inflasi yang terus berjalan dan peningkatan kualitas serta jumlah layanan kesehatan berdampak langsung pada kenaikan biaya.

“Tidak mungkin tarif BPJS tidak disesuaikan setiap lima tahun. Inflasi ada, layanan makin diperluas,” katanya.

Namun, ia mengakui bahwa kebijakan kenaikan iuran kerap menjadi isu sensitif secara politik. Meski begitu, menurutnya keputusan harus tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan sistem.

“BPJS sudah negatif, seharusnya tidak boleh. Artinya iuran memang harus naik. Kalau ramai, seharusnya yang ramai itu yang mampu,” tegasnya.

Rekam Jejak Pendapatan dan Beban JKN

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa sejak awal beroperasi, BPJS Kesehatan beberapa kali mengalami ketidakseimbangan antara pendapatan dan beban pembiayaan.

Rinciannya sebagai berikut:

  • 2014: Pendapatan Rp 40,7 triliun | Beban Rp 42,7 triliun
  • 2015: Pendapatan Rp 52,8 triliun | Beban Rp 57,1 triliun
  • 2016: Pendapatan Rp 67,4 triliun | Beban Rp 67,3 triliun
  • 2017: Pendapatan Rp 74,3 triliun | Beban Rp 84,4 triliun
  • 2018: Pendapatan Rp 85,4 triliun | Beban Rp 94,3 triliun
  • 2019: Pendapatan Rp 111,8 triliun | Beban Rp 108,5 triliun
  • 2020: Pendapatan Rp 139,9 triliun | Beban Rp 95,5 triliun
  • 2021: Pendapatan Rp 143,3 triliun | Beban Rp 90,3 triliun
  • 2022: Pendapatan Rp 144 triliun | Beban Rp 113,5 triliun

Dari data tersebut terlihat bahwa pada sejumlah tahun awal, beban pembiayaan lebih besar dibandingkan pendapatan iuran.

Meski sempat mencatat surplus pada periode tertentu, tekanan pembiayaan tetap menjadi tantangan.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah menilai penyesuaian iuran secara berkala menjadi salah satu opsi realistis untuk menjaga stabilitas keuangan JKN.

Langkah ini diharapkan mampu memastikan layanan kesehatan tetap berjalan optimal bagi seluruh peserta, tanpa mengorbankan keberlanjutan sistem dalam jangka panjang.***

1...289290291...9,480Page 290 of 9,480