Bogordaily.net– Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS Endah Purwanti menyoroti aset Pemkot Bogor baru menginjak angka 26 persen yang tersertifikasi.
Belum optimalnya pencatatan aset disampaikannya dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2022, pada Selasa, 12 April 2023.
“Aset tanah yang menjadi milik Pemerintah Kota Bogor baru 26,08 persen yang tersertifikasi,” kata Endah Purwanti, di Ruang Badan Anggaran, DPRD Kota Bogor.
Ia melihat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kurang serius dalam hal pengelolaan dan pencatatan aset yang dimiliki dan dikelola. Khususnya pada pencatatan aset berupa tanah dan kontruksi dalam pengerjaan.
Baca Juga: Erat Silaturahmi, Endah Purwanti Menyapa Warga dan Bagikan Takjil
“Sedangkan hanya 26,98 persen kontruksi dalam pengerjaan yang dokumennya sudah lengkap. Ini menjadi masalah serius yang harus ditangani segera,” tegas Endah.
Pentingnya Sertifikasi Aset Tanah
Politisi PKS Endah Purwanti menilai sertifikasi aset tanah sangat penting agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Tanah yang ada itu kata Endah, agar dapat dikelola secara maksimal, baik untuk pelayanan publik, fasilitas publik, ataupun menjadi sumber pendapatan baru bagi Pemkot Bogor.
Di samping itu, ia juga menemukan masih ada 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang capaian kelengkapan pencatatan asetnya masih di bawah 75 persen.
“Ini menunjukan bahwa Pemkot tidak serius dalam hal pengelolaan dan pencatatan aset daerah ini,” imbuh Endah yang juga anggota Komisi I DPRD Kota Bogor tersebut.
Endah pun berpesan agar ada kolaborasi dari seluruh OPD yang ada untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan pencatatan aset ini yang sudah bertahun-tahun belum terselesaikan.
“Adanya aplikasi SIMASDA harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk terdigitalisasinya pencatatan aset,” tutup dia.(Mutia Dheza Cantika)
