Page 3126 – Bogor Daily

Segini Biaya Pelunasan Perjalanan Ibadah Haji Reguler

Travelling

SD

-

11 April 2023

Segini Biaya Pelunasan Perjalanan Ibadah Haji Reguler

Bogordaily.net – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) sudah menerbitkan Keputusan Menteri Agama No 352 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1444 H dan Penggunaan Nilai Manfaat.

KMA tersebut mengatur Bipih jemaah haji reguler, petugas haji daerah (PHD), serta pembimbing pada Kelompok Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Kemudian diatur juga masa pelunasan dan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang bersumber dari Nilai Manfaat.

“Menag menerbitkan KMA Bipih Reguler. Pelunasan dibuka mulai 11 April sampai 5 Mei 2023,” tutur Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief di Jakarta, dikutip dari PMJ, Selasa 11 April 2023.

“Bila sampai batas akhir masih ada kuota yang belum terisi, masa pelunasan dapat diperpanjang dan akan ditetapkan Dirjen PHU,” sambungnya.

Rincian Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler

Di bawah ini besaran Bipih jemaah haji reguler dan sebaran provinsinya:

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp 44.364.357,26, untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Aceh

b. Embarkasi Medan sebesar Rp45.201.652,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Sumatera Utara.

c. Embarkasi Batam sebesar Rp47.429.308,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi

d. Embarkasi Padang sebesar Rp46.044.850,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu

e. Embarkasi Palembang sebesar Rp48.005.008,26 untuk Jemaah Haji Reguler sejumlah dari Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung;

f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sebesar Rp51.338.008,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Lampung;

g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sebesar Rp51.338.008,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari sebagian Provinsi Jawa Barat (Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Cianjur)

h. Embarkasi Solo sebesar Rp49.893.981,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta; i. Embarkasi Surabaya sebesar Rp55.928.458,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp50.753.057,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah;

k. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp50.792.201,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara;

l. Embarkasi Lombok sebesar Rp51.268.349,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Nusa Tenggara Barat;

m. Embarkasi Makassar sebesar Rp52.182.703,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Provinsi Papua Barat;

n. Embarkasi Kertajati sebesar Rp52.837.858,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari sebagian Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sumedang).

“Besaran Bipih jemaah haji ini dipergunakan untuk biaya: penerbangan haji, biaya hidup (living cost) serta sebagian biaya layanan Arafah, Mudzalifah, dan Mina,” ungkapnya.

Biaya Perjalanan Ibadah Haji PHD dan Pembimbing KBIHU

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp84.602.294,26, untuk Provinsi Aceh;

b. Embarkasi Medan sebesar Rp85.439.589,26 untuk Provinsi Sumatera Utara;

c. Embarkasi Batam sebesar Rp87.667.245,26 untuk Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi

d. Embarkasi Padang sebesar Rp86.282.787,26 untuk Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu;

e. Embarkasi Palembang sebesar Rp88.242.945,26 untuk Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung;

f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sebesar Rp91.575.945,26 untuk Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Lampung;

g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sebesar Rp91.575.945,26 untuk sebagian Provinsi Jawa Barat (Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Cianjur)

h. Embarkasi Solo sebesar Rp90.131.918,26 untuk Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta;

i. Embarkasi Surabaya sebesar Rp96.166.395,26 untuk Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp90.990.994,26 untuk Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah;

k. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp91.030.138,26 untuk Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara;

l. Embarkasi Lombok sebesar Rp91.506.286,26 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat;

m. Embarkasi Makassar sebesar Rp92.420.640,26 untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Provinsi Papua Barat;

n. Embarkasi Kertajati sebesar Rp93.075.795,26 untuk sebagian Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sumedang).

Sebagai informasi, Bipih PHD dan KBIHU ini dipakai untuk biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, serta transportasi.

Kemudian, pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina, pelindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, spelayanan keimigrasian.

Selanjutnya, premi asuransi dan pelindungan, dokumen perjalanan, biaya hidup (living cost), pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi dan pengelolaan BPIH.***

Pria Penempel Barcode QRIS Palsu di Kotak Amal Masjid Ditangkap

Berita

SD

-

11 April 2023

0

Pria Penempel Barcode QRIS Palsu di Kotak Amal Masjid Ditangkap

Bogordaily.net – Polda Metro Jaya melalui tim gabungan bersama Polres Metro Jakarta Selatan menangkap pelaku penipuan barcode QRIS palsu di masjid-masjid dan juga kotak amal yang sempat viral.

“Sudah ditangkap tim gabungan Polres Jakarta Selatan dan Subdit Siber Polda Metro Jaya. Pelaku ditangkap di Kebayoran Lama,” kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Kompol Irwandhy Idrus, Selas, 11 April 2023.

“Masih jalani pemeriksaan ya. Belum bisa dijelaskan, karena baru saja ditangkap,” sambungnya.

Diketahui, viral sebuah video di media sosial seorang pria dengan santai melakukan penempelan barcode QRIS palsu di kotak amal masjid dan juga di kaca-kaca masjid di kawasan Jakarta Selatan dan juga Masjid Istiqlal.

Kronologi

Ramai di media sosial (medsos) menangkap seorang pria yang menempelkan stiker barcode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) palsu di kotak amal Masjid Istiqlal.

Seorang pria berkacamata dengan santai melakukan penempelan barcode palsu di kotak amal masjid dan juga di kaca-kaca masjid.

Wakil Ketua Bidang Penyelenggara Peribadatan Masjid Istiqlal, Abu Hurairah membenarkan telah terjadi aksi penipuan berkedok stiker barcode yang tertempel pada kotak amal di Masjid Istiqlal.

“Ya betul. Penempelan (barcode QRIS) diketahui sekitar tiga hari lalu,” ungkap Abu kepada awak media, dikutip dari PMJ, Selasa 11 April 2023.

Menurutnya, aksi penipuan tersebut terungkap pasca salah seorang petugas Masjid Istiqlal mencurigai stiker barcode QRIS yang tertempel pada kotak amal di masjid itu.

Kemudian, ada tulisan ‘restorasi masjid’ di stiker barcode QRIS tersebut.

“Petugas kita curiga, kok ada tulisan restorasi masjid,” bebernya.

Kemudian, pihaknya pun langsung menelusuri ke setiap kotak amal di Masjid Istiqlal.

Tercatat, ada sekitar 50 stiker barcode QRIS palsu yang tertempel di kotak amal di sekitar Masjid Istiqlal itu.

Sejauh ini, Abu mengatakan pihaknya sudah mencopot stiker barcode QRIS palsu itu dan menyerahkannya ke bank terkait untuk diselidiki lebih jauh.

“Totalnya ada 50 stiker. Kita serahkan ke pihak bank, jadi bank yang punya QRIS yang mengusut,” tandasnya.***

Pejabat Simak, Mobil Dinas Tak Boleh Digunakan untuk Mudik!

Berita

SD

-

11 April 2023

0

Pejabat Simak, Mobil Dinas Tak Boleh Digunakan untuk Mudik!

Bogordaily.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghimbau kepada seluruh pejabat di lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar tidak menggunakan mobil dinas untuk mudik.

Hal itu dikarenakan mudik lebaran termasuk kategori kepentingan pribadi, jadi diharapkan tidak menggunakan mobil dinas.

“KPK mengimbau kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan,” ungkasp Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati, Selasa, 11 April 2023.

Ipi mengingatkan para penyelenggara negara juga dilarang menerima hadiah ataupun uang dalam rangka Tunjangan Hari Raya (THR) di luar yang merupakan haknya.

KPK meminta agar pimpinan di instansi negara masing-masing membuat aturan tegas perihal larangan mobil dinas yang tidak boleh digunakan untuk mudik.

“Pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD juga diharapkan menerbitkan imbauan secara internal untuk pegawai di lingkungan kerjanya agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya,” tegasnya.

KPK juga mengimbau kepada para pelaku usaha untuk tidak memberikan apapun kepada penyelenggara negara.

Hadiah yang dimaksud dalam bentuk apapun masuk ke dalam kategori gratifikasi. Hal itu, dilarang dalam aturan perundang-undangan.

“Pimpinan asosiasi/perusahaan/masyarakat diharapkan juga melakukan langkah-langkah pencegahan dengan mengimbau anggotanya tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin atau suap dalam bentuk lainnya,” urai Ipi.

“Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, KPK mengimbau agar segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang,” tandasnya.***

Waspada! QRIS Palsu Beredar di Kotak Amal Masjid Istiqlal

Viral

SD

-

11 April 2023

0

Waspada! QRIS Palsu Beredar di Kotak Amal Masjid Istiqlal

Bogordaily.net – Ramai di media sosial (medsos) menangkap seorang pria yang menempelkan stiker barcode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) palsu di kotak amal Masjid Istiqlal.