Home Blog Page 343

PLN UP3 Bogor Laksanakan One Day Service Perubahan Daya 1.385 kVA Pelanggan Industri PT Sinar Sosro Gunung Slamat S

R.A Wulansari
-
0
PLN UP3 Bogor Laksanakan One Day Service Perubahan Daya 1.385 kVA Pelanggan Industri PT Sinar Sosro Gunung Slamat S

Bogordaily.net — PT PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bogor telah berhasil melaksanakan penyalaan layanan perubahan daya listrik kepada pelanggan industri PT Sinar Sosro Gunung Slamat S yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat.

Perubahan daya dilakukan dari 690 kVA menjadi 1.385 kVA guna mendukung peningkatan kebutuhan operasional perusahaan.

Pelaksanaan penyalaan dilakukan dengan layanan One Day Service, di mana seluruh tahapan layanan, mulai dari verifikasi teknis, kesiapan instalasi, hingga proses penyalaan, diselesaikan dalam satu hari kerja. Kegiatan ini berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan standar operasional prosedur, berkat koordinasi yang solid antara tim teknik PLN dan pihak pelanggan.

Dengan peningkatan kapasitas daya tersebut, kontribusi pemakaian listrik pelanggan dapat meningkat serta mendukung kelancaran dan keberlanjutan proses produksi perusahaan.

PT Sinar Sosro Gunung Slamat S merupakan bagian dari Sinar Sosro Group, perusahaan nasional yang dikenal sebagai pelopor minuman teh siap minum di Indonesia.

Dalam menjalankan proses produksinya, perusahaan senantiasa mengedepankan standar mutu, keamanan, dan keberlanjutan, yang ditunjang oleh sistem operasional terintegrasi untuk menjaga efisiensi dan kontinuitas produksi.

Manager PLN UP3 Bogor, Grahaita Gumelar, menyampaikan bahwa keberhasilan layanan ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam memberikan kemudahan dan kecepatan layanan kepada pelanggan industri.

“PLN UP3 Bogor berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang cepat, andal, dan sesuai kebutuhan pelanggan. Melalui skema One Day Service, kami memastikan pelanggan mendapatkan kepastian layanan tanpa mengganggu aktivitas operasionalnya,” ujar Gumelar.

Apresiasi juga disampaikan oleh perwakilan pelanggan, Teddy, yang menilai layanan PLN berjalan dengan baik dan profesional.

“Proses penambahan daya berjalan lancar dan tepat waktu. PLN memberikan pendampingan yang jelas sejak tahap persiapan hingga penyalaan selesai,” ungkapnya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat, Sugeng Widodo, menegaskan bahwa dukungan kelistrikan bagi sektor industri merupakan bagian dari peran strategis PLN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“PLN siap mendukung kebutuhan listrik pelanggan industri sebagai motor penggerak perekonomian. Peningkatan daya ini diharapkan dapat membantu pelanggan meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan operasional yang lebih efisien dan berkelanjutan,” tutur Sugeng.

Melalui layanan ini, PLN terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis dunia usaha dengan menghadirkan layanan kelistrikan yang cepat, andal, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan, sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri di Jawa Barat.

PT. Vopak Indonesia disidak KLH/BPLH

Diki Sudrajat
-
0
PT. Vopak Indonesia disidak KLH/BPLH

Bogordaily.net – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke PT Vopak Indonesia di Kota Cilegon, Rabu 4 Februari 2026.

Sidak tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas dugaan pencemaran udara yang menyebabkan puluhan warga mengalami gangguan kesehatan.

Hanif Faisol menegaskan, pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap kasus ini. Namun demikian, pihaknya mengapresiasi respons cepat perusahaan dalam menangani kejadian tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kecepatan gerak dari teman-teman perusahaan dalam mengantisipasi kejadian ini dan melakukan penanganan serius kepada masyarakat yang terdampak,” ujar Hanif.

Hanif juga menyebutkan bahwa pihak perusahaan mengklaim insiden ini baru pertama kali terjadi dalam hampir 20 tahun operasional.

“Selama hampir 20 tahun bekerja baru terjadi kecelakaan ini. Kehati-hatian sebenarnya sudah cukup dibangun, tetapi namanya musibah tentu tidak bisa diduga,” katanya.

Meski demikian, Hanif menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan. Saat ini, kasus tersebut tengah dalam penyelidikan oleh pihak Kepolisian yang dikoordinasikan oleh Polri. Ia menyatakan, Kementerian Lingkungan Hidup siap mendukung penuh proses penyidikan tersebut.

“Dengan adanya paparan terhadap 56 orang, saya rasa itu sudah menjadi alat bukti yang cukup untuk mengarah ke Pasal 99 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terkait kelalaian yang menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat. Tentu harus ada konsekuensinya,” tegasnya.

Selain itu, kata Hanif, Kementerian Lingkungan Hidup juga akan menghadirkan ahli untuk menjalankan amanat Pasal 87 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terkait gugatan pemerintah atas dugaan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat akibat aktivitas usaha.

Ia menyatakan Kementerian LH bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon akan melakukan peninjauan ulang terhadap persetujuan lingkungan, khususnya terkait aktivitas penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), termasuk rincian teknis dan pengelolaan limbah B3.

‘Kami juga memerintahkan penambahan persetujuan lingkungan untuk pengelolaan limbah B3, karena penyimpanan B3 pasti menghasilkan limbah B3,” jelasnya

Ia menambahkan, kasus ini akan menjadi pembelajaran penting secara nasional. Ke depan, seluruh fasilitas penyimpanan B3 akan diwajibkan memiliki persetujuan lingkungan untuk pengelolaan limbah B3, mengingat dampak yang ditimbulkan sangat besar.

Ia juga mengapresiasi peran pemerintah daerah dalam penanganan awal kejadian tersebut.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah daerahyang telah menangani langsung sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Melalui Dinas LH, emisi udara telah diperiksa dan dinyatakan kembali netral beberapa saat setelah kejadian,” pungkasnya.***

Pemerintah Siapkan Sanksi Pidana Khusus Pengelolaan Sampah

Diki Sudrajat
-
0
Pemerintah Siapkan Sanksi Pidana Khusus Pengelolaan Sampah

Bogordaily.net – Pemerintah pusat bersikap tegas terhadap kepala daerah yang dinilai lalai menangani persoalan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa sanksi pidana siap diterapkan bagi pihak yang tidak mematuhi aturan.

Hashim menyebut persoalan sampah seharusnya sudah dapat diselesaikan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun hingga kini, implementasi regulasi tersebut dinilai masih lemah di sejumlah daerah.

“Pemerintah serius menjaga lingkungan hidup. Undang-undang soal sampah sudah ada sejak 2008, tapi faktanya belum dijalankan secara optimal,’ ujar Hashim saat menghadiri ESG Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Hashim mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), untuk memperkuat penegakan hukum di sektor lingkungan.

Menurut Hashim, kepala daerah tidak bisa lagi mengabaikan kewajiban tersebut. Mereka diminta bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan undang-undang, termasuk siap menerima konsekuensi hukum.

“Ini bukan sekadar imbauan. Kepala daerah wajib menaati Undang-Undang Pengelolaan Sampah, dan jika melanggar akan ada konsekuensi pidana,” tegasnya.

Ia bahkan menyebut langkah penegakan hukum akan segera direalisasikan dalam waktu dekat. Kepala daerah yang tidak melindungi dan tidak menegakkan aturan lingkungan hidup dipastikan akan diproses secara hukum.

Peringatan keras itu disampaikan lantaran Hashim khawatir dampak pencemaran, terutama mikroplastik, akan mengancam generasi mendatang.

“Ini demi anak-anak kita, cucu dan cicit kita. Para ilmuwan sudah membuktikan mikroplastik masuk ke tubuh manusia, bahkan ke bayi dan anak-anak. Ini persoalan serius,” pungkasnya.***

Taman Safari Bogor Suguhkan Ragam Atraksi Spesial Februari, dari Imlek hingga Iftar Ramadan

Hendra
-
0
Taman Safari Bogor Suguhkan Ragam Atraksi Spesial Februari, dari Imlek hingga Iftar Ramadan

Bogordaily.net – Taman Safari Bogor menghadirkan beragam program dan atraksi tematik sepanjang Februari 2026 guna mendorong peningkatan kunjungan wisata keluarga sekaligus memperkuat posisi sektor pariwisata berbasis edukasi dan hiburan.

Memasuki bulan Februari, destinasi wisata konservasi ini menawarkan rangkaian pengalaman yang dirancang untuk menjangkau berbagai segmen pengunjung, mulai dari perayaan budaya, wisata malam, edukasi satwa, hingga kegiatan religi bersama keluarga.

Salah satu agenda utama adalah Chinese New Year Celebration yang digelar pada 14–17 Februari 2026. Perayaan Tahun Baru Imlek ini dikemas dengan nuansa budaya Tionghoa yang kental, menghadirkan hiburan tematik serta dekorasi khas yang memperkaya pengalaman wisata pengunjung.

Selain itu, Taman Safari Bogor juga menyelenggarakan Imlek Special Night Safari pada 14–16 Februari 2026. Program ini memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan untuk menjelajahi kawasan safari di malam hari, sekaligus menjadi daya tarik unggulan yang selama ini terbukti mampu meningkatkan minat kunjungan pada periode tertentu.

Dari sisi edukasi dan kampanye konservasi, Taman Safari Bogor turut memperingati World Hippo Day pada 15 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kesadaran publik terhadap perlindungan satwa, khususnya kuda nil, melalui edukasi interaktif yang menyasar keluarga dan anak-anak.

Tak hanya itu, memasuki akhir Februari hingga pertengahan Maret, pengelola juga menyiapkan program Saujana Iftar Ramadan yang berlangsung mulai 21 Februari hingga 18 Maret 2026. Program ini menggabungkan pengalaman berbuka puasa bersama keluarga dengan suasana alam dan satwa, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan wisata tematik selama bulan Ramadan.

Dengan beragam agenda tersebut, Taman Safari Bogor berharap dapat menciptakan pengalaman wisata yang berkesan sekaligus mendorong pergerakan ekonomi sektor pariwisata, khususnya di wilayah Bogor dan sekitarnya. Pengelola mengimbau masyarakat untuk merencanakan kunjungan lebih awal guna menikmati seluruh rangkaian program yang telah disiapkan sepanjang Februari.***

Peran Masyarakat Adat Miduana dalam Kelola Hutan Lestari Dibahas dalam Dialog Terbuka

Hendra
-
0
Peran Masyarakat Adat Miduana dalam Kelola Hutan Lestari Dibahas dalam Dialog Terbuka

Bogordaily.net — Peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan menjadi sorotan dalam kegiatan Dialog Terbuka bertajuk “Peran Masyarakat Adat dalam Mengelola Hutan Lestari: Studi Kasus Miduana” yang digelar pada Kamis, 5 Februari 2026.

Dialog ini mengangkat praktik pengelolaan hutan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) Miduana yang selama ini menjaga hutan sebagai ruang hidup melalui pranata adat Dongdonan Salapan Wali Puhun. Sistem adat tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan ekologi sekaligus menjamin keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Forum diskusi ini bertujuan menggali peluang sinergi antara kearifan lokal masyarakat adat dengan kebijakan nasional kehutanan, guna mewujudkan pengelolaan hutan yang adil, lestari, dan inklusif.

Sejumlah narasumber hadir dalam dialog tersebut, di antaranya Akademisi sekaligus Pendamping MHA Miduana N. Wina Resky Agustina, Penasihat Utama Menteri Kehutanan RI Silverius Oscar Unggul, serta Kepala CDK Wilayah IV Provinsi Jawa Barat Elvan Robiyana.

Para narasumber membahas tantangan, peluang, serta peran strategis masyarakat adat dalam menjaga ekosistem hutan di tengah dinamika pembangunan.

Kegiatan yang berlangsung pukul 08.00 hingga 10.00 WIB ini dilaksanakan di Talun dan Kedai Kopi Sarongge, Cianjur, dan diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam melindungi hutan sebagai benteng terakhir ekosistem.

Dialog terbuka ini juga menjadi ruang kolaborasi lintas pihak untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat sebagai garda terdepan pelestarian lingkungan.***

Gibran

Pemkot Teken Perjanjian Pinjam Pakai Eks Kantor Imigrasi

Hendra
-
0
Pemkot Teken Perjanjian Pinjam Pakai Eks Kantor Imigrasi

Bogordaily.net – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Asep Kurnia melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara (BMN) Eks Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor yang digelar di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Rabu (4/2/2026).

Setelah penandatanganan kerja sama ini, eks Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor nantinya akan digunakan sebagai Kantor Satpol PP Kota Bogor, sebelum selanjutnya dimanfaatkan sebagai Kantor Kecamatan Tanah Sareal.

Dedie Rachim mengatakan bahwa penandatanganan kerja sama ini merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas kebutuhan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terkait beberapa layanan publik yang selama ini masih terkendala oleh keterbatasan kantor.

“Nah, kebetulan kita punya rencana pembangunan underpass Kebon Pedes, maka kita tentu harus memikirkan kantor Kecamatan Tanah Sareal. Kemudian kita pindahkan ke satu tempat yang strategis dan alhamdulillah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki eks Kantor Imigrasi di Jalan Ahmad Yani seluas 900 meter persegi,” ujarnya.

Ia menambahkan, hal tersebut sudah disampaikan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan mendapat persetujuan untuk dipinjam pakai.

Sebab, lanjut Dedie Rachim, sebelumnya Kantor Satpol PP Kota Bogor masih menempati lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan lahan tersebut telah habis masa pinjam pakainya, kemudian akan ditarik kembali ke provinsi.

“Maka sementara sebelum pembangunan underpass Kebon Pedes, kita gunakan sebagai kantor sementara Satpol PP Kota Bogor,” ucapnya.***

Menteri LH dan Fokopimda Kota Tanggerang Sapu Bersih Sampah

Diki Sudrajat
-
0
Menteri LH dan Fokopimda Kota Tanggerang Sapu Bersih Sampah

Bogordaily.net – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, bersama Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie dan unsur Forkopimda, melakukan aksi bersih-bersih lingkungan di sepanjang Jalan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan pada Rabu 4 Februari 2026.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang meminta seluruh jajaran pemerintah pusat hingga daerah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan kebersihan lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, arahan Presiden wajib didukung dan dilaksanakan secara konsisten dari tingkat pusat hingga daerah.

“Menyikapi arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, diminta kepada seluruh jajaran kita di pusat sampai daerah untuk meluangkan waktu paling tidak satu jam sebelum bekerja melakukan kegiatan kebersihan lingkungan. Hari ini kami bersama Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Kajari, DPRD, dan Forkopimda hadir langsung untuk mengindahkan arahan tersebut,” ujar Hanif Faisol.

Menurut Hanif, Tangerang Selatan merupakan wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan dan heterogenitas masyarakat yang tinggi, sehingga pengelolaan sampah menjadi tantangan tersendiri. Namun demikian, kewenangan penuh ada di tangan kepala daerah untuk mengatur dan menegakkan aturan kebersihan.

Hanif juga menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus mendukung langkah penertiban dan penegakan hukum, termasuk terhadap unit usaha yang tidak mengelola sampah dengan baik.

“Bapak Presiden telah menggelontorkan Gerakan Nasional ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Gerakan ini wajib didukung untuk membangun budaya bersih sebagai prasyarat Indonesia menjadi negara maju,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyatakan, aksi bersih-bersih ini bukan hanya soal membersihkan lingkungan, tetapi juga membangun budaya bersih di tengah masyarakat.

“ni bukan sekadar kebersihan, tetapi membangun kesadaran individu dan kolektif agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh dukungan semua lapisan masyarakat,” kata Benyamin.

Benyamin menambahkan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan saat ini terus menggalakkan pembuatan lubang biopori, dengan target 20 ribu lubang dalam dua hingga tiga bulan ke depan, untuk menangani sampah organik rumah tangga yang mencapai 65 persen dari total sampah di Tangerang Selatan.

Selain itu, pengelolaan sampah anorganik akan diperkuat melalui bank sampah dan TPS 3R. Ia juga menegaskan akan menindak tegas pelanggaran aturan kebersihan.

“Jika masih ada pelanggaran, baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha, akan kita lakukan penertiban, penegakan hukum, hingga sanksi pidana atau pencabutan izin sesuai Perda dan Undang-Undang yang berlaku,” tegasnya.***

Kecamatan Bojonggede Kolaborasi Bareng DPTP dan PMC Tanam Pohon di Jalur Bomang

Diki Sudrajat
-
0
Kecamatan Bojonggede Kolaborasi Bareng DPTP dan PMC Tanam Pohon di Jalur Bomang

Bogordaily.net – Aksi penanaman pohon serentak di 40 kecamatan se Kabupaten Bogor menggema. Kecamatan Bojonggede fokus hijaukan jalur Bojonggede Kemang (Bomang), Kamis 5 Februari 2026.

Diikuti seluruh lapisan muspika se Kecamatan Bojonggede, seluruh kepala desa se Kecamatan Bojonggede, kegiatan tersebut berhasil menanam 1.636 bibit pohon jenis kayu dan buah-buahan.

Camat Bojonggede, Tenny Ramdhani mengungkapkan, aksi penanaman pohon tersebut merupakan bagian dari aksi penanaman pohon serentak di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor.

Sesuai arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto, kata Tenny, pihaknya bersama sejumlah pihak melaksanakan upaya penghijauan di jalur Bojonggede Kemang (Bomang).

Dalam hal ini, kata Tenny, untuk pengampu atau penyokong bibit Kecamatan Bojonggede mendapat support langsung dari Kadis DPTR Eko Mujiarto

“Ini aksi penanaman pohon kedua yang kami laksanakan. Aksi penghijauan ini akan terus berlanjut hingga wilayah perbatasan Bojonggede dan Kecamatan Tajur Halang,” kata Tenny.

Tenny berharap, dengan upaya kolaboratif bersama seluruh kalangan, dapat mewujudkan penghijauan jalur Bomang.

“Hari ini ada 1.636 pohon yang tertanam. Tahap kedua nanti ada 800 pohon lagi yang akan kami tanam di sepanjang 1,5 kilometer,” ungkapnya.

Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Pers Motor Club (PMC) juga ikut terlibat langsung dalam aksi tersebut.

Presiden PMC, Billy Adhiyaksa menambahkan, aksi penanaman pohon tersebut merupakan salah satu bagian dari program PMC di 2026.

“Hari ini kami memulai dan secara konsisten kami akan terus berkolaborasi dengan seluruh pihak dalam upaya penyelamatan bumi. Target PMC di 2026 25 ribu pohon bisa kami tanam di berbagai wilayah,” kata Billy.

Khusus untuk jalur Bomang, jelas Billy, PMC berkerjasama dengan EIGER Adventure Land (EAL) akan menyumbangkan 1.000 batang berbagai jenis pohon.

“Semoga upaya kolaboratif ini dapat menjadi ajakan positif kepada seluruh kalangan,” pungkasnya.

Diketahui, yang terlibat dalam penanaman pohon ini di antaranya, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) camat, kapolsek dan danramil.

Serta ikut andil juga ketua MUI kecamatan, Kepala KUA, Ketua TP PKK kecamatan yang juga melibatkan pemerintah desa dan kelurahan dengan mengikutsertakan ketua MUI, ketua PKK desanya, Babinsa, Babinkantibmas dan juga Linmas se Kecamatan Bojonggede.

Tak hanya itu, ikut dalam penanaman, termasuk para penggiat lingkungan hidup mulai satgas lingkungan hidup kecamatan dan komunitas peduli lingkungan.***

Diskusi Suara.com: Penegakan Hukum Dinilai Penentu Masa Depan Investasi Indonesia

Hendra
-
0
Diskusi Suara.com: Penegakan Hukum Dinilai Penentu Masa Depan Investasi Indonesia

Bogordaily.net – Suara.com menggelar round table discussion (RTD) bertema “Profesionalisme Penegakan Hukum dan Dampaknya terhadap Iklim Usaha” yang dilaksanakan di Manhattan Hotel Jakarta, Rabu (4/1/2026).

Forum ini menyoroti peran krusial supremasi hukum sebagai fondasi utama keberhasilan ekonomi nasional dan daya tarik investasi.

Dalam diskusi tersebut ditegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari kepastian hukum yang menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pelaku usaha.

Profesionalisme aparat penegak hukum dinilai menjadi parameter utama dalam membangun kepercayaan pasar serta menjaga stabilitas iklim investasi.

Namun demikian, dinamika terkini memunculkan diskursus publik terkait penggunaan instrumen hukum yang dinilai kurang proporsional, khususnya terhadap pengambil kebijakan dan pelaku sektor strategis.

Fenomena ini memicu kekhawatiran adanya pergeseran paradigma penegakan hukum, dari pendekatan korektif menuju pola represif yang berpotensi kontraproduktif bagi iklim usaha.

Para panelis diskusi menilai, maraknya persoalan hukum yang menyentuh ranah administrasi bisnis dan kebijakan publik perlu disikapi secara hati-hati agar tidak menciptakan ketidakpastian yang berdampak pada minat investor.

Oleh karena itu, forum ini mendorong adanya refleksi kritis dan pendekatan multidisipliner guna memastikan keseimbangan antara penindakan pelanggaran hukum dan perlindungan terhadap iklim investasi nasional.

Diskusi ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai narasumber, antara lain mantan Ketua KPK Abraham Samad, dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas Fery Amshari, Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana, budayawan Eros Djarot, serta ekonom senior PEPS Anthony Budiawan.

Pemimpin Redaksi Suara.com Suwarjono mengatakan forum ini dirancang sebagai agenda suara.com untuk merespons dinamika hukum yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

“Melalui partisipasi para pakar lintas disiplin, kami berharap diskusi ini dapat memetakan tantangan penegakan hukum ke depan sekaligus mengembalikan marwah hukum sebagai pengayom utama aktivitas ekonomi nasional,” ujar Suwarjono.***

Kabar Gembira, Pedagang Dapat Gratis Sewa 3 Bulan dan Diskon 20 Persen di Pasar Jambu Dua

R.A Wulansari
-
0
Kabar Gembira, Pedagang Dapat Gratis Sewa 3 Bulan dan Diskon 20 Persen di Pasar Jambu Dua

Bogordaily.net – Kabar gembira untuk para pedagang yang akan mengisi kios di Pasar Jambu Dua Kota Bogor. Mereka akan mendapatkan gratis sewa selama 3 bulan dan diskon atau pengurangan harga sewa sebesar 20 persen.

Hal tersebut sudah dibahas saat Perumda PPJ atau Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor menggelar rapat bersama PT Bogor Artha Makmur (BAM) selaku pengembang Pasar Jambu Dua.

Rapat yang membahas tentang rencana pemindahan pedagang Pasar Bogor ke Pasar Jambu Dua ini dihadiri lengkap dari masing-masing perwakilan pihak, yakni dari PT BAM dihadiri M Ages, Sigid dan Mulyono serta dari Perumda PPJ hadir Dirut, Dirops dan Dewas.

Dirut Perumda PPJ Kota Bogor, Jenal Abidin mengungkapkan, pedagang Pasar Bogor yang telah ditutup akhir tahun 2025 lalu saat ini masih banyak berdagang di area Pasar Bogor dan Jalan Pedati.

Mengingat saat ini Gedung Plaza Bogor dan Gedung Pasar Bogor dalam tahap pembongkaran, maka pedagang diimbau menempati Pasar Jambu Dua untuk keselamatan berdagang dari puing atau alat berat yang melakukan pembongkaran.

Sementara itu, Dirut PT BAM, M Ages menuturkan bahwa saat ini masih ada 900 kios yang siap menampung pedagang.

Selain itu, dipasar tesebut sudah siap menjadi Pasar Basah dan Pasar Bersih di Bogor karena pasar ini telah memenuhi syarat menjadi Pasar SNI.

“Pedagang yang akan masuk Pasar Jambu dua gratis sewa 3 bulan dan dapat pengurangan harga 20 persen dari harga normal,” kata M Ages.

(Muhammad Irfan Ramadan)

1...342343344...9,490Page 343 of 9,490