Home Blog Page 407

Serahkan DPA 2026, Dedie Rachim Tekankan Integritas dan Pemanfaatan Anggaran

0

Bogordaily.net – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menekankan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, bahwa ke depan, tugas yang dihadapi akan semakin berat dan harapan masyarakat selalu tinggi.

Ia menegaskan untuk manfaatkan sebaik-baiknya anggaran yang terbatas, jangan ada penggelapan, penyimpangan, penyelewengan, apalagi korupsi.

Semuanya disampaikan Dedie Rachim di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, pada penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026.

Beberapa arahan tersebut disampaikannya, semata untuk mengubah Kota Bogor menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

Seluruh perangkat daerah dan aparatur wilayah harus ikut terlibat dalam memperbaiki lingkungan, memperbaiki akses jalan dan transportasi, menata dan mengelola PKL yang melanggar, serta menggali dan memaksimalkan potensi yang dimiliki Kota Bogor.

Kepada pimpinan perangkat daerah, Dedie Rachim meminta untuk membenahi organisasi masing-masing agar roda organisasi ke depan berjalan dengan baik sehingga mendukung kondusivitas daerah.

Pengendalian, monitoring, serta ketegasan dalam mengambil tindakan harus dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dedie Rachim juga mengingatkan bahwa perencanaan-perencanaan besar membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Karena itu, mengawali tahun baru, dirinya mengajak jajaran Pemkot Bogor untuk bekerja semaksimal mungkin dengan berintegritas, transparan, dan akuntabel.

Ia menegaskan agar tidak ada lagi oknum-oknum yang mempersulit proses perizinan maupun bidang lainnya.

“Jangan ada lagi oknum-oknum yang mempersulit proses perizinan maupun bidang lainnya,” tegas Dedie Rachim.

(Muhammad Irfan Ramadan)

Kedai Sunang Prasmanan Hadir di Bogor, Satukan Cita Rasa Sunda dan Minang

0

Bogordaily.net — Kedai Sunang Prasmanan resmi hadir di Kota Bogor dengan mengusung konsep unik perpaduan kuliner Sunda dan Minang menjadi destinasi kuliner baru. Nama “Sunang” sendiri merupakan singkatan dari Sunda dan Minang.

Owner Kedai Sunang, Galih Apria menjelaskan, konsep tersebut terinspirasi dari latar belakang dirinya yang bersuku Sunda dan sang istri yang berasal dari Minang.

“Sunang ini diinisiasi karena saya orang Sunda, istri orang Minang. Jadi supaya enggak ribut, kita satukan saja dua budaya kuliner ini,” ujar Galih pada Sabtu 3 Januari 2026.

Beragam menu khas Sunda dan Minang disajikan di Kedai Sunang Prasmanan. Beberapa menu andalan di antaranya pepes belut dan belut goreng khas Sunda, serta kikil dan rendang khas Minang.

Selain itu, tersedia pula sambal khas Sunda dan sambal Minang yang dapat disesuaikan dengan selera pengunjung.

“Mudah-mudahan cocok di lidah masyarakat Kota Bogor dan bisa menjadi salah satu destinasi kuliner,” katanya.

Tak hanya menyajikan makanan prasmanan, Kedai Sunang juga tengah menyiapkan fasilitas tambahan berupa kafe di lantai atas.

Area tersebut nantinya dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti acara ulang tahun, arisan, hingga resepsi pernikahan.

Kedai Sunang Prasmanan buka setiap hari, Senin hingga Minggu, mulai pukul 09.00 hingga 21.00 WIB.

Fasilitas area parkir yang luas juga disediakan untuk kenyamanan pengunjung. Menu lainnya yang tak kalah diminati adalah goreng burung puyuh, yang menjadi salah satu favorit pelanggan.

Galih menyebut, konsep perpaduan Sunda dan Minang ini diharapkan menjadi yang pertama di Bogor.

“Bogor bukan hanya tempat tinggal, tapi juga kota yang layak huni dengan kualitas hidup yang baik. Masyarakatnya beragam, dan itu menjadi kekuatan tersendiri,” ungkapnya.

Dari sisi harga, Kedai Sunang Prasmanan menawarkan menu dengan harga terjangkau. Pengunjung dapat menikmati makanan mulai dari Rp15 ribu, bahkan dengan pilihan menu tertentu tersedia harga yang lebih ekonomis.

“Harganya variatif dan terjangkau. Ke depan, layanan pesan antar melalui aplikasi daring juga akan kami aktifkan,” tutupnya.***

Ibnu Galansa

Innalillahi, Pengasuh Pondok Gontor KH Amal Fathullah Zarkasyi Meninggal Dunia

0

Bogordaily.net — Kabar duka datang dari dunia pendidikan Islam nasional. Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor, KH Prof Dr Amal Fathullah Zarkasyi, wafat pada Sabtu (3/1/2026).

Almarhum mengembuskan napas terakhir pada pukul 12.14 WIB di RS Moewardi, Solo. Kabar wafatnya Prof Amal dikonfirmasi langsung oleh Rektor Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, Prof Dr Hamid Fahmy Zarkasyi.

“Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Prof Dr KH Amal Fathullah Zarkasyi. Semoga Allah mengampuni dosanya, menerima amal ibadahnya, dan memberikan husnul khatimah,” ujar Hamid dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/1/2026).

KH Amal Fathullah Zarkasyi merupakan salah satu figur sentral di Pondok Modern Darussalam Gontor. Ia adalah putra dari KH Imam Zarkasyi, salah satu pendiri Pondok Gontor yang dikenal sebagai Trimurti. Latar belakang keluarga pesantren yang kuat membentuk karakter Prof Amal sebagai pendidik dengan disiplin tinggi dan komitmen kuat pada dakwah serta pengembangan ilmu pengetahuan.

Pendidikan formal Prof Amal dimulai dari Kulliyatul Mu’allimin al-Islamiyah (KMI) Gontor, sebelum melanjutkan studi ke luar negeri. Ia meraih gelar sarjana dan magister di bidang teologi serta filsafat Islam dari Universitas Darul Ulum, Kairo, Mesir, yang kemudian mengukuhkan reputasinya sebagai akademisi dan pemikir Islam.

Dalam perjalanan kariernya, Prof Amal memainkan peran strategis dalam transformasi kelembagaan Gontor, khususnya di tingkat perguruan tinggi. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh kunci di balik perkembangan Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, yang pernah dipimpinnya sebagai rektor. Di bawah kepemimpinannya, UNIDA Gontor berkembang sebagai universitas berbasis pesantren dengan pendekatan integratif antara keilmuan modern dan nilai-nilai Islam.

Sebagai pakar filsafat dan teologi Islam, Prof Amal aktif menyuarakan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan serta terlibat dalam berbagai forum pemikiran Islam, baik nasional maupun internasional. Ia juga dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis, termasuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan aktif dalam organisasi kerja sama universitas Islam dunia.

Wafatnya KH Prof Dr Amal Fathullah Zarkasyi menjadi kehilangan besar bagi dunia pesantren dan pendidikan Islam di Indonesia. Warisan pemikiran dan pengabdiannya diharapkan terus hidup melalui lembaga-lembaga pendidikan yang telah ia bangun dan kembangkan.***

Tarif Listrik per kWh Januari 2026 untuk Rumah Tangga, Bisnis, dan Industri

0

Bogordaily.net – Tarif listrik per kWh Januari 2026 kembali menjadi perhatian pelaku industri dan rumah tangga di awal tahun. Pemerintah memastikan tidak ada perubahan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk periode Januari 2026, baik bagi pelanggan non-subsidi maupun pelanggan bersubsidi.

Mengutip kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tarif listrik per kWh yang berlaku pada Januari 2026 tetap sama dengan tarif yang diberlakukan pada akhir 2025. Artinya, 13 golongan pelanggan non-subsidi PLN tidak mengalami kenaikan tarif di awal tahun ini.

Kementerian ESDM memang menetapkan penyesuaian tarif listrik dilakukan setiap tiga bulan atau per triwulan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 juncto Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

Dalam regulasi itu dijelaskan, penyesuaian tarif listrik dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah parameter ekonomi makro, seperti nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA). Jika terjadi perubahan signifikan pada parameter tersebut, maka secara formula tarif listrik berpotensi disesuaikan.

Namun, untuk penetapan tarif listrik Triwulan I Tahun 2026, termasuk Januari ini, pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tetap atau tidak mengalami perubahan. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan kepastian dan stabilitas ekonomi di awal tahun.

“Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno dalam keterangan tertulis.

Selain pelanggan non-subsidi, pemerintah juga memastikan tarif listrik per kWh bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi tidak berubah. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga kurang mampu, industri kecil, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih mendapatkan subsidi listrik dari negara.

Daftar Tarif Listrik PLN Januari 2026

Berikut daftar lengkap tarif listrik yang berlaku pada Januari 2026:

1. Tarif listrik golongan R-1/TR daya 900 VA: Rp 1.352,00 per kWh
2. Tarif listrik golongan R-1/TR daya 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
3. Tarif listrik golongan R-1/TR daya 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
4. Tarif listrik golongan R-2/TR daya 3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
5. Tarif listrik golongan R-3/TR daya 6.600 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh
6. Tarif listrik golongan B-2/TR daya 6.600 VA–200 kVA: Rp 1.444,70 per kWh
7. Tarif listrik golongan B-3/TM daya di atas 200 kVA: Rp 1.114,74 per kWh
8. Tarif listrik golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA: Rp 1.114,74 per kWh
9. Tarif listrik golongan I-4/TT daya 30.000 kVA ke atas: Rp 996,74 per kWh
10. Tarif listrik golongan P-1/TR daya 6.600 VA–200 kVA: Rp 1.699,53 per kWh
11. Tarif listrik golongan P-2/TM daya di atas 200 kVA: Rp 1.522,88 per kWh
12. Tarif listrik golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum: Rp 1.699,53 per kWh
13. Tarif listrik golongan L/TR, TM, TT: Rp 1.644,52 per kWh

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap stabilitas tarif listrik per kWh dapat membantu menjaga konsumsi rumah tangga dan aktivitas dunia usaha tetap tumbuh di tengah tantangan ekonomi global.***

Pencurian Kambing di Tanah Sareal Bogor, 12 Ekor Disembelih dan Hanya Tinggalkan Jeroan

0

Bogordaily.net – Aksi pencurian ternak kembali meresahkan warga Kota Bogor. Kali ini, peristiwa pencurian kambing terjadi di Kampung Rawatan RT 03 RW 03, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, pada Jumat subuh, 2 Januari 2026.

Peristiwa tersebut baru diketahui pada pagi hari, saat pemilik hendak memberi pakan ternaknya seperti biasa. Namun setibanya di kandang, korban mendapati kondisi yang tidak lazim. Sebanyak 12 ekor kambing miliknya telah menjadi sasaran pencurian dengan kondisi yang mengenaskan.

Kambing-kambing tersebut ditemukan tidak lagi utuh. Pelaku diduga telah menyembelih ternak di lokasi, mengambil bagian tubuh tertentu, dan meninggalkan sisa jeroan di area kandang. Temuan tersebut sontak mengejutkan pemilik dan warga sekitar, yang kemudian melaporkan kejadian itu kepada aparat setempat.

Warga menduga aksi pencurian dilakukan lebih dari satu orang dan terjadi pada dini hari saat lingkungan dalam kondisi sepi. Selain menimbulkan kerugian materi, peristiwa ini juga menambah kekhawatiran masyarakat, terutama para peternak kecil, terhadap keamanan ternak mereka.

Kasus pencurian ternak ini menambah daftar gangguan keamanan yang terjadi di wilayah perkotaan, sekaligus menjadi pengingat pentingnya sistem keamanan lingkungan dan patroli rutin guna mencegah aksi kriminal serupa terulang kembali.***

Super Flu’ Terdeteksi di RI, Menkes Imbau Warga Sakit Gunakan Masker

0

Bogordaily.net — Kementerian Kesehatan RI mengonfirmasi keberadaan varian influenza Subclade K atau yang belakangan dikenal publik sebagai ‘super flu’ di Indonesia. Hingga Desember 2025, tercatat **62 kasus positif berdasarkan hasil pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pola penularan influenza—termasuk subclade K—terjadi melalui udara. Karena itu, ia mengimbau masyarakat yang mengalami gejala flu untuk menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di ruang publik dengan mobilitas tinggi.

“Kalau kita merasa ada yang batuk, demam, ya amannya pakai masker,” kata Budi kepada wartawan di kawasan Tanjung Priok, Jumat (2/1/2026).

Meski demikian, pemerintah menegaskan masyarakat tidak perlu merespons temuan ini dengan kepanikan berlebihan. Menkes menyebut influenza bukan penyakit dengan tingkat fatalitas tinggi seperti COVID-19 atau tuberkulosis (TBC).

Menurutnya, daya tahan tubuh menjadi kunci utama dalam menghadapi virus influenza. Sistem imun yang baik, kata Budi, memungkinkan tubuh melawan infeksi secara alami.

“Kalau sistem imun kita bagus, tubuh bisa mengatasi sendiri. Itu sebabnya penting makan cukup, tidur cukup, dan olahraga cukup,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa super flu merupakan influenza tipe A dengan subtipe H3N2, virus yang sudah lama dikenal di dunia medis. Subclade K hanyalah salah satu varian, mirip dengan dinamika mutasi yang terjadi pada virus COVID-19 saat pandemi.

Virus H3N2 diketahui cenderung meningkat di negara empat musim, khususnya saat musim dingin. Karena itu, banyak negara menjalankan program vaksinasi influenza tahunan untuk menekan penularan dan menurunkan risiko keparahan. Sementara di Indonesia, tren kenaikan kasus dinilai relatif tidak signifikan.

“Ini mirip dulu saat ada Omicron atau Delta. Virusnya sama, hanya variannya yang berbeda,” kata Budi.

Pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan kasus influenza di dalam negeri, sembari mengimbau masyarakat tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai langkah pencegahan utama.***

KUHP dan KUHAP Nasional Resmi Berlaku, Jadi Dasar Hukum Baru di Indonesia

0

Bogordaily.net – Indonesia resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana nasional dengan mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nasional pada 2 Januari 2026.

Dengan berlakunya regulasi tersebut, seluruh masyarakat Indonesia wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan pidana yang merupakan produk hukum anak bangsa.

Keberlakuan KUHP dan KUHAP Nasional ini sekaligus menandai ditinggalkannya KUHP lama yang selama ini banyak mengadopsi ketentuan hukum peninggalan era kolonial.

Meski memiliki peran penting dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, KUHP lama dinilai sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini.

Bagi Aparat Penegak Hukum (APH), pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru menjadi momentum penting untuk memperbarui pemahaman terhadap sistem hukum pidana nasional yang lebih modern dan berorientasi pada keadilan substantif.

Managing Partner Sembilan Bintang Law Office, Dita Aditya, menilai keberlakuan KUHP dan KUHAP Nasional sebagai sebuah kemajuan signifikan dalam hukum pidana Indonesia.

“Dulu pidana kerap dipandang sebagai ajang balas dendam. Dalam konsepsi pidana saat ini, pendekatan yang dikedepankan adalah pemulihan korban. Ini merupakan hal yang sangat penting dan sebuah kemajuan,” ujarnya pada Jum’at 2 Januari 2026.

Dita Aditya menjelaskan, terdapat sejumlah pengaturan baru dalam KUHP Nasional, di antaranya terkait kohabitasi, pengakuan terhadap hukum adat, serta pengaturan mengenai hukum yang bersifat khusus.

Menanggapi pengaturan hukum khusus dalam KUHP Nasional, ia menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak serta-merta menghapus undang-undang yang bersifat khusus.

“Jangan sampai terjadi salah persepsi. Asas lex specialis tetap berlaku, namun kita juga menganut asas lex posterior, sehingga ada penyesuaian terhadap beberapa pasal yang sebelumnya diatur dalam KUHP lama,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dita Aditya mengimbau masyarakat untuk mulai aktif mengakses informasi serta berinisiatif mencari pemahaman mengenai KUHP dan KUHAP Nasional. Hal tersebut penting agar masyarakat tidak terjerat persoalan hukum akibat ketidaktahuan.

“Karena tidak tahu hukum, tidak akan menggugurkan pertanggungjawaban pidana,” pungkasnya.

(Ibnu Galansa)

Koperasi Akan Terlibat untuk Pemulihan Ekonomi Sosial Daerah Bencana

0

Bogordaily.net – Kementerian Koperasi (kemenkop) memastikan bahwa Koperasi-Koperasi di seluruh Indonesia melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatra akan terus berperan aktif dalam pemulihan ekonomi dan sosial pasca bencana di wilayah Sumatra.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Intervensi Transisi Pemulihan Pasca Bencana Sumatra yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat (02/01).

Rakor dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) PMK Pratikno dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Turut hadir dalam rakor tersebut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri UMKM Maman Abdurahman, serta sejumlah Menteri dan Wakil Menteri terkait lainnya

Menkop Ferry menyebutkan bahwa terdapat sejumlah koperasi yang terdampak bencana di tiga provinsi utama: Aceh, Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar). Khusus di Sumatra Utara (Sumut), bencana banjir dan tanah longsor tersebut menyebabkan kerugian bagi koperasi-koperasi senilai Rp37,72 miliar.

“Kemudian ada 9 koperasi yang menjadi mitra LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) yang terdampak bencana dengan total kerugian Rp20,66 miliar, terdiri dari 5 koperasi di Aceh dan 4 koperasi di Sumut,” ungkap Menkop Ferry dalam Rakor tersebut.

Dengan kondisi tersebut, Kemenkop melalui LPDB telah memutuskan untuk menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap koperasi-koperasi yang terdampak bencana.

Kemenkop dan LPDB akan terus melakukan pemantauan secara menyeluruh agar beban koperasi yang terdampak bencana dapat diringankan.

“LPDB telah melakukan upaya restrukturisasi pembiayaan melalui grace periode dan perpanjangan tenor hingga 60 bulan. Ke depan akan dilakukan monitoring guna menjaga keberlanjutan kegiatan usahanya,” tambahnya.

Selain itu, Kemenkop juga telah menyalurkan bantuan sosial kemanusiaan melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatra beberapa waktu lalu.

Bantuan yang disalurkan mencakup kebutuhan dasar seperti pembalut wanita, hygiene kit, toilet portabel, penyulingan air, mainan anak, paket makanan bayi, mushaf Al-Qur’an, hingga kain kafan. Untuk donasi yang terkumpul dari Gerakan Koperasi tersebut mencapai Rp1,86 miliar.

“Kami akan terus menambah anggaran (Bantuan) untuk kegiatan Gerakan Koperasi Peduli ini,” kata Menkop Ferry.

Sebagai tindak lanjut program pemulihan, Kemenkop dan Gerakan Koperasi akan membantu pendirian posko-posko sebagai pusat distribusi bantuan kepada para korban bencana.

Posko ini akan didirikan di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah dan Agam. Posko tersebut juga akan berperan sebagai tempat untuk melakukan konsolidasi bagi berbagai pihak yang siap membantu mengaktifkan kembali kegiatan usaha dari koperasi-koperasi eksisting.

“Posko ini akan membantu memulai kegiatan produksi ataupun usaha dari koperasi yang terdampak termasuk memberikan layanan suplai kebutuhan barang-barang bagi Hunian Tetap Sementara,” jelas Menkop Ferry.

Sebagai upaya memaksimalkan rekonsiliasi berjalan efektif, Menkop Ferry menekankan pentingnya pendataan pasca bencana. Ia menyoroti pentingnya basis data presisi agar seluruh dukungan dan upaya pemulihan dapat lebih cepat dan tepat sasaran.

“Setelah masa darurat, kami memandang perlu untuk pendataan menjadi concern. Kalau tidak diselesaikan, akan bolak-balik mengulang kegiatan pendataan rekonsiliasi data,” imbuhnya.

Selanjutnya, sebagai bagian dari strategi pemulihan, Kemenkop akan memprioritaskan pembangunan gerai, gudang dan sara pendukung lainnya bagi Kopdes/Kel Merah Putih yang terdampak.

Selain itu, koperasi akan diberikan pendampingan pemulihan usaha dan penguatan kelembagaan agar kembali beroperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

“Kemudian kami bersama dengan Kementerian lainnya akan mengumpulkan semua koperasi-koperasi di Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh untuk bisa memulai kegiatan usahanya termasuk bagi masyarakat yang terdampak,” ucap Menkop Ferry.***

Biskita Trans Pakuan Sempat Berhenti, Dishub Targetkan Aktif Lagi 1–2 Hari

0

Bogordaily.net – Biskita Trans Pakuan Kota Bogor untuk sementara tidak beroperasi. Informasi tersebut telah disampaikan sejak beberapa hari lalu melalui Aplikasi Trans Pakuan.

Untuk diketahui, Trans Pakuan Kota Bogor tidak beroperasi sementara karena proses teknis operasional, mulai 1 Januari 2026 hingga waktu yang belum ditentukan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto mengatakan bahwa pengadaan Biskita dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Bogor melalui pengadaan Buy The Service (BTS).

Pengadaan tersebut dilakukan selama satu tahun anggaran dan akan berakhir pada setiap 31 Desember dan kembali dilanjutkan tahun berikutnya dengan pengadaan dan penandatanganan kontrak baru.

“Karena penganggarannya untuk satu tahun anggaran, tidak multi-year, jadi setiap tahun tanggal 31 Desember berakhir. Dan tahun ini sedang dalam proses kontrak baru,” ujarnya, Jumat 2 Januari 2026.

Meski demikian, lanjut Sujatmiko, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mengupayakan agar layanan Biskita tetap berjalan.

“Nah untuk itu insyaallah dalam kurun waktu satu sampai dua hari ke depan Biskita sudah bisa melayani dengan tarif yang sama sebesar Rp 4.000 melalui TOP, atau taping di layanan BISKITA yang ada saat ini untuk membantu masyarakat,” ujarnya.

Ia pun menyampaikan permohonan maaf dan berharap masyarakat bisa bersabar hingga ke depan akan dibuat kontrak secara permanen.

(Ibnu Galansa)

Dukung Target Adipura 2026, PWI Kota Bogor Terjun Langsung dalam Jumat Bebersih Bersama Pemkot Bogor dan BJB

0

Bogordaily.net – Mengawali tahun 2026, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor bersinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan didukung Bank BJB Cabang Kota Bogor serta Pramuka Kota Bogor, melakukan aksi sosial PWI Bebersih dengan tema Beberes Kota Bogor di Awal Tahun.

Kegiatan yang berlangsung sejak pagi itu digelar di kawasan Alun-alun Kota Bogor, Jumat 2 Januari 2026.

Aksi PWI Bebersih menjadi bentuk nyata kepedulian wartawan di Kota Bogor terhadap kebersihan lingkungan, sekaligus memperkuat kolaborasi dan sinergi lintas sektor maupun mitra strategis serta para relawan kebersihan dan masyarakat di awal tahun 2026.

Ketua PWI Kota Bogor Aldho Herman Indrabudi menuturkan, kegiatan Bebersih Kota Bogor di awal tahun inibentuk dukungan terhadap program Jumat Bersih yang rutin dilakukan oleh Pemkot Bogor.

Setiap hari jumat, PWI Kota Bogor rutin menggelar Jumat Sehat, sekarang ditambah dengan program jumat bersih. Kegiatan inipun sebagai bentuk dukungan penuh bagi Kota Bogor untuk kembali meraih piala Adipura di tahun 2026 ini.

“Kegiatan ini merupakan kolaborasi dan sinergi antara PWI Kota Bogor dengan Pemkot dan didukung penuh oleh Bank BJB. Kegiatan jumat bersih ini akan menjadi agenda rutin, kami mengajak para wartawan di setiap hari jumat, selain jumat sehat berolahraga bersama, juga dilanjutkan dengan bebersih. Semoga dengan kegiatan ini memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan rutin melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungannya masing-masing,” kata Aldho.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, memimpin langsung kegiatan mengatakan Jumat Bersih merupakan program rutin dan ikhtiar Pemkot Bogor untuk terus mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama.

“Ini adalah bentuk ikhtiar kami sebagai Pemkot yang terus mengajak warga dan para stakeholder untuk berkolaborasi, mulai dari masyarakat umum, siswa-siswi, pramuka, para relawan kebersihan hingga seluruh unsur lainnya, termasuk para wartawan, pramuka, OPD dan stakeholder lainnya dalam kegiatan Jumat Bersih ini,” ujar Jenal usai kegiatan.

Ia berharap gerakan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, namun menjadi kebiasaan positif yang terus dijaga dan rutin dilakukan. Jenal juga mengapresiasi PWI Kota Bogor yang terlibat dan selalu aktif dalam berbagai kegiatan kolaborasi dan sinergi.

“Harapannya satu, syiar ini dicontoh dan dijaga sehingga menjadi kebiasaan baik dalam menjaga pola hidup bersih dan kepedulian terhadap lingkungan, termasuk tidak membuang sampah sembarangan. Teman-teman wartawan PWI Kota Bogor menyaksikan sendiri, bagaimana upaya kami menjaga kebersihan ini,” jelasnya.

Jenal mengungkapkan, kondisi Alun-alun Kota Bogor pasca libur panjang cukup memprihatinkan, terutama di area taman dan saluran air. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penegakan standar operasional prosedur (SOP) oleh petugas kebersihan.

“Saya berharap seluruh petugas menjalankan SOP dengan baik dan tegas, sehingga perilaku buang sampah sembarangan bisa diminimalisir. Hari ini kami berkolaborasi bersama PWI dan Bank BJB, tidak hanya membersihkan Bogor dari sampah, tetapi juga berupaya menata lalu lintas dan mengurangi kemacetan,” tandasnya.

Selain persoalan kebersihan, Pemkot Bogor juga menyiapkan langkah penataan kawasan Alun-alun, termasuk rencana relokasi pedagang kaki lima (PKL). Jenal menyebutkan, kawasan Jalan Nyi Raja Permas akan dijadikan lokasi relokasi PKL Alun-alun Dewi Sartika pada tahun 2026.

“Insya Allah tahun ini sudah kita anggarkan. Nantinya akan dibangun hanggar yang di dalamnya terdapat wisata kuliner Dewi Sartika, Nyi Raja Permas, dan sekitar Alun-alun. Setelah itu harus jelas, tidak ada lagi tawar-menawar,” tegasnya.

Relokasi tersebut diharapkan mampu memusatkan aktivitas masyarakat dan UMKM di satu kawasan, sekaligus menjaga kebersihan trotoar dan ruang publik.

“Kita relokasi ke dalam agar okupansi manusia terpusat, UMKM hidup di sana, PKL hidup di sana, dan tidak ada lagi yang mengotori jalan maupun trotoar,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor, Denni Wismanto, menyampaikan bahwa volume sampah di kawasan Alun-alun meningkat signifikan pasca perayaan malam tahun baru.

“Dalam dua hari terakhir Alun-alun luar biasa sampahnya. Hari ini kita mengangkut dua truk dari DLH, satu truk dari PUPR, dan satu truk dari Perumkim. Total sampah yang terangkut sekitar 3,8 ton, dari pasca malam tahun baru hingga hari ini,” jelasnya.

Terkait target mempertahankan penghargaan Adipura, Deni menegaskan bahwa Pemkot Bogor terus menjaga konsistensi kebersihan di seluruh wilayah kota.

“Kita terus lakukan bersih-bersih bersama OPD dan stakeholder. Tidak hanya Alun-alun, tapi seluruh titik seperti terminal, pasar, pedestrian, dan saluran air dilakukan secara merata. Kami juga mengajak seluruh wartawan, PWI Kota Bogor, untuk terlibat menjaga kebersihan,” jelasnya.

Sementara, Kepala Cabang Bank BJB Bogor Kota, Heru Baharudin mendukung penuh kegiatan kolaborasi dan sinergi, seperti Bebersih Alun-Alun Kota Bogor. Pihaknya juga siap memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan sosial yang dilaksanakan di Kota Bogor.

“Kami mendukung kegiatan ini, bentuk kolaborasi dan sinergi berbagai pihak, baik Pemkot Bogor dan PWI Kota Bogor. Semoga kegiatan ini terus berlanjut dan Kota Bogor kembali meraih piala Adipura,” ucap Heru.

Pada kegiatan Jumat Bersih kali ini, diperkirakan sekitar 500 personel terlibat, terdiri dari DLH, PUPR, Perumkim, PWI Kota Bogor, serta unsur lainnya yang menyisir kawasan Alun-alun, Jalan Dewi Sartika, Stasiun Kereta Api, dan sekitarnya.