Bogordaily.net – Meski terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor menghadapi berbagai tantangan serius dalam pengelolaan pelayanan dan pembiayaan.
Direktur Utama RSUD Kota Bogor, dr. Ilham Chaidir, mengungkapkan bahwa rumah sakit milik Pemerintah Kota Bogor ini tengah berada pada titik keseimbangan yang sulit antara tingginya biaya operasional dengan keterbatasan pendanaan, terutama dari klaim BPJS Kesehatan.
Sebagai rumah sakit rujukan dengan jumlah kunjungan pasien yang terus meningkat, RSUD Kota Bogor kini harus melayani kasus-kasus dengan tingkat keparahan (severity level) yang tinggi.
Kondisi ini dengan jumlah pegawai yang kini mencapai 1.500 orang, bangunan baru yang terus bertambah, serta layanan medis yang terus berkembang dari tahun ke tahun.
“RSUD Kota Bogor saat ini menghadapi masalah high cost, terutama karena hampir 98 persen pasien kami adalah peserta BPJS. Sementara itu, nilai klaim INA-CBG’s sangat tidak sebanding dengan biaya riil pelayanan yang kami keluarkan,” ujar dr. Ilham, Senin 28 Juli 2025.
Sebagai informasi, ia memaparkan kasus seorang pasien dengan diagnosa patah tulang di bagian bahu (fracture shoulder humerus sinistra) yang menjalani tindakan medis pemasangan implan, bone graft, hingga pembidaian.
Pasien tersebut dirawat selama empat hari dengan total biaya rumah sakit sebesar Rp 42.740.083. Namun, klaim dari BPJS melalui skema INA-CBG’s hanya mencapai Rp 8.862.600.
Kondisi ketimpangan tersebut kian memberatkan rumah sakit, terutama dengan status RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tidak sepenuhnya berorientasi pada profit.
Selain itu, tingginya permintaan layanan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu juga menjadi beban tambahan yang harus ditanggung rumah sakit.
RSUD Kota Bogor Pelayanan Terus Berkembang
Meski begitu, dr. Ilham menegaskan bahwa RSUD Kota Bogor terus mendorong berbagai kebijakan efisiensi internal tanpa menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Strategi tersebut menjadi fokus dalam rencana pengembangan RSUD Kota Bogor tahun 2025 – 2026.
“Efisiensi yang kami lakukan tidak boleh mengorbankan mutu layanan. Ini menjadi tantangan manajerial yang harus kami hadapi bersama seluruh jajaran rumah sakit,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya jangka panjang, Pemerintah Kota Bogor akan memberikan bantuan APBD pada 2026 untuk RSUD Kota Bogor untuk mendorong operasional rumah sakit.
Hal ini penting mengingat layanan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“RSUD Kota Bogor terus berkembang, namun juga menghadapi permasalahan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, sinergi antara rumah sakit, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar pelayanan kesehatan bisa terus optimal,” pungkas dr. Ilham.
(Ibnu Galansa)
