Bogordaily.net – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono selaku Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menegaskan bahwa pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih di Papua Barat merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa dan menjadikan masyarakat Papua sebagai subyek dari perekonomian.
“Koperasi didorong menjadi pusat layanan ekonomi rakyat, dikelola secara profesional, dan menjadi ruang kolaborasi masyarakat membangun kesejahteraan bersama. Kopdes/Kel Merah Putih adalah manisfestasi pendekatan kesejahteraan oleh negara dan menjadikan masyarakat Papua sebagi subyek dari ekonomi,” kata Wamenkop, pada acara Dialog Monitoring Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Sabtu (28/06).
Turut hadir dalam acara Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Papua barat Mochamad lacitany, Bupati Manokwari dan Bupati Walikota se Provinsi Papua Barat, Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen serta beberapa perwakilan Kementerian dan Lembaga.
Wamenkop merujuk Manokwari menjadi contoh keberhasilan dengan capaian 100%. “Karena, koperasi desa/kelurahan merah putih adalah manifestasi pendekatan kesejahteraan oleh negara,” kata Wamenkop.
Wamenkop Ferry mengungkapkan, selama ini para petani, nelayan, dan penggerak ekonomi rakyat lainnya, kurang mendapat keadilan secara ekonomi. Termasuk yang ada di Papua Barat. Bayangkan saja, di produsen harganya rendah, tapi setelah diproses harganya tinggi di tingkat konsumen.
“Keuntungan yang didapat lebih banyak diambil para perantara atau middleman,” ucap Wamenkop.
Adanya Kopdes/Kel Merah Putih, Wamenkop meyakini dapat mengubah kondisi tersebut, karena dapat memutus mata rantai distribusi yang terlalu panjang.
Wamenkop pun menggambarkan kondisi di Papua Barat, di mana ada kebutuhan bahan-bahan pokok yang disuplai juga justru dari daerah-daerah lain. Ini juga yang menyebabkan harga produk mahal.
“Padahal, barang-barang tersebut bisa dihasilkan dari daerah itu sendiri. Baik dari provinsi, baik dari kabupaten, kota maupun dari desa-desa itu sendiri,” terang Wamenkop.
Kemudian, harga bahan pokok yang tidak stabil dan mahal, karena kebutuhan desa disuplai dari desa yang lain, hingga kecamatan butuh beras juga disuplai dari daerah yang lain.
Dari sisi penyerapan tenaga kerja, diakuinya banyak anak muda kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Di Indonesia sekarang banyak anak muda, atau hampir sebagian besar anak muda pindah ke kota, karena desa tidak ada tempat atau kegiatan untuk bekerja.
“Adanya Kopdes/Kel Merah Putih di desa-desa, akan menyerap banyak tenaga kerja, khususnya kaum muda terdidik, agar tidak urbanisasi lagi,” papar Wamenkop.
Dampak positif lainya, lanjut Wamenkop, adalah akses kesehatan. “Presiden Prabowo ingin kegiatan Kopdes/Kel Merah Putih ini juga bisa menyediakan apotik-apotik desa, supaya harga obat bisa terjangkau oleh rakyat,” ucap Wamenkop.
Sementara itu unit bisnis lainnya dari Kopdes/Kel Merah Putih, yaitu Klinik Desa, nantinya akan memperkuat keberadaan posisi Puskesmas dalam rangka kewajiban negara memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di pedesaan.
Bagi Wamenkop, yang tak kalah pelik adalah banyak masyarakat, khususnya masyarakat desa, yang terjebak pinjaman online dan rentenir. “Nah, dengan adanya Kopdes/Kel Merah Putih, segala hal rentenir, tengkulak, dan pinjaman online, bisa dihapus atau diminimalisir,” jelas Wamenkop.
Dalam kesempatan itu, Wamenkop juga memaparkan kondisi 80 ribu Kopdes Merah Putih pada akhir Juni 2025 ini sudah terbentuk di seluruh Indonesia. “Maka, kehadiran saya adalah untuk terus mendorong supaya wilayah-wilayah yang belum menyelesaikan 100 persen, kita minta untuk ikut menyelesaikan,” imbuh Wamenkop.
Khusus untuk Papua Barat, Wamenkop anggap sebagai langkah penting karena kegiatan Kopdes/Kel Merah Putih ini akan ikut membantu mensejahterakan warga desa, di Provinsi Papua Barat.
Langkah berikutnya, terang Wamenkop, selama tiga bulan ke depan (Juli hingga Oktober) akan memasuki tahap lebih krusial, yaitu mempersiapkan model bisnis, mempersiapkan modul-modul pelatihan untuk mempersiapkan SDM-SDM, pengawas, pengurus dan pengelola Kopdes/Kel Merah Putih.
“Jadi, tiga bulan ini kita masuk tahap yang kedua, tahap yang sebenarnya juga makin membutuhkan kerjasama. Karena, ini juga tahap yang tidak mudah,” ujar Wamenkop.
Terkait Kopdes/Kel Merah Putih percontohan atau Mock-Up di Papua Barat, Wamenkop menekankan pada dua pendekatan. Yaitu, satu percontohan yang di populasi desa di wilayah petanian, sedangkan satu lagi mock-up di wilayah pesisir.
“Saya berharap di Papua Barat sudah ada percontohan Kopdes/Kel Merah Putih yang nantinya akan mendapat pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir,” ucap Wamenkop.***
