Bogordaily.net – Bupati Bogor Ade Yasin meminta agar Pemerintah Pusat segera melakukan operasi pasar langsung ke para pedagang untuk menstabilkan harga selama bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang.

Hal itu dikatakannya bersama Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurman dan Ketua Komisi VI DPR RI, Arief Prasetyo ke Pasar Cibinong Kabupaten Bogor, Selasa 12 April 2022.

Hal itu diungkapkan Bupati Bogor saat mendampingi Direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri Oke Nurman dan Komisi VI DPR RI kunjungan ke Pasar Cibinong Kabupaten Bogor, untuk mengecek harga kebutuhan pokok di bulan Ramadhan dan jelang lebaran, Selasa 12 April 2022.

Bupati Bogor Ade Yasin menyatakan, telah meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk bisa menstabilkan harga supaya tidak memberatkan masyarakat, karena selama bulan Ramadhan dan jelang lebaran nanti diprediksi kebutuhan daging sapi, daging ayam dan kebutuhan pokok lainnya akan mengalami peningkatan.

Dikhawatirkan harga kembali naik pada saat lebaran, untuk mengantisipasi kenaikan harga, ia meminta agar Pemerintah Pusat melakukan operasi pasar.

“Antisipasi kenaikan harga, saya kira perlu diadakan gebrakan termasuk operasi pasar. Operasi pasarnya jangan langsung ke masyarakat tetapi langsung ke pedagang, jadi pedagang bisa menjual lebih murah, sehingga akan terjangkau oleh seluruh masyarakat. Kalau operasi pasar langsung ke masyarakat hanya beberapa segelintir masyarakat saja yang dapat tapi yang lain tidak, kalau di pasar saya kira ini akan merata, memudahkan dan meringankan beban masyarakat. Saya harap kenaikan ini tidak berlanjut hingga jelang lebaran nanti, keinginan kami dengan masyarakat sama yaitu harga kebutuhan pokok kembali stabil,” ungkap Ade Yasin.

Menurutnya, operasi pasar langsung ke pedagang adalah operasi pasar yang tepat sasaran, jadi menstabilkan harga di pedagang bukan ke masyarakat.

Kalau operasi pasar ke masyarakat, ia khawatir pedangan justru akan mengalami penurunan omzet dan penurunan penjualan karena ada saingan dengan harga yang lebih murah.

“Kami ingin bagaimana caranya, operasi pasar itu langsung ke pedagang untuk menstabilkan harga supaya semuanya tidak ada yang dirugikan,” tegas Ade Yasin.

Lanjut Ade Yasin mengatakan bahwa terkait kunjungan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) dan Komisi VI DPR RI adalah untuk mengecek secara langsung harga-harga kebutuhan pokok di bulan Ramadhan, dan menjelang lebarang mendatang. Apakah ada kenaikan atau tidak, tentunya ada walaupun tidak terlalu banyak.

“Hari ini saya melihat langsung, hasil cek harga bersama Dirjen PDN dan Komisi VI DPR RI. Terdapat perbedaan harga sebelum puasa dan saat Ramadhan ini, contohnya daging ayam dari Rp38.000 kini menjadi Rp40.000, mudah-mudahan ke depan tidak naik lagi. Tadi semua sudah saya sampaikan kepada jajaran DPR RI beserta kementerian, pesan dari masyarakat mengenai harga yang naik di bulan puasa ini,” harapnya.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurman menuturkan, pada dasarnya di tengah gejolak pangan dunia, pemerintah tetap memastikan ketersediaan barang pokok terutama dalam rangka menghadapi lebaran dan puasa sedang berjalan.

“Makanya kami turun karena ini ada gejolak dunia, beberapa komoditi memang perlu penyesuaian dan tidak bisa kita hindari. Setelah 2 tahun berjalan terkontraksi perlu ada keseimbangan baru, karena gejolak dunia tidak hanya dari harga saja, tapi termasuk transportasi, biaya logistik juga meningkat tajam sehingga memang beberapa komoditi yang tergantung dari impor harus ada penyesuaian,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI, Arief Prasetyo mengungkapkan, berdasarkan hasil kunjungan lapangan bahwa didapati harga daging yang masih tinggi, lalu harga tahu tempe yang sedikit kemahalan karena faktor bahan baku yang impor, serta harga minyak goreng yang masih belum mencapai Rp14 ribu seperti yang diharapkan, untuk harga telur ada di angka Rp24.000 dan ini harus terus dijaga agar tidak mengalami kenaikan.

“Kami minta tolong dipikirkan bersama, baik dari segi kebijakan Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional. Untuk pengawasan di lapangan kami minta tolong Bareskrim Polri melalui Satgas pangannya. Harapan kita masyarakat jangan dibikin susah karena harga pangan yang sulit, barangnya langka ataupun ketinggian,” tandas Arief.***