Saturday, 11 April 2026
Home Blog Page 682

Yayasan Nurhidayah Barokah Cimande Ajak Masyarakat untuk Donasi pembangunan Mushola, dan Asrama Tahfidz RMQ

Bogordaily.net – Yayasan Nurhidayah Barokah Cimande mengajak masyarakat untuk dapat memberikan donasi pembangunan mushola, dan aula asrama tahfidz RMQ Nurhidayah di Kampung Nangoh, Desa Cimande, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

Adapun, saat ini kebutuhan dana untuk melanjutkan pembangunan tahap kedua yakni, besi 12, 10, 8 sebanyak 200 buah. Kemudian, semen 300 sak, pasir 15 engkel dan, krikil 30 enkel.

Khodimul Ma’had Nurhidayah Barokah Cimande Ustadz Wahyudin Nurhidayat S.Sos menjelaskan bahwa, saat ini pihaknya sedang melaksanakan pembangunan mushola untuk santri tahfidz yang nantinya diperkirakan bakal menampung sebanyak 200 santri.

“Untuk tahap pertama mungkin sekitar 200 orang. Kalo disini ada 3 program santri khusus pesantren, santri pesantren dan sekolah, dan program tahfidz quran,” kata Ustadz Wahyudin Nurhidayat.

Ia mengatakan, para santri RMQ Nurhidayah yang berprestasi akan mendapatkan beasiswa, untuk santri Yatim dan Dhuafa tidak dipungut biaya apapun.

“Jadi untuk para santri Tahfidz berprestasi akan mendapatkan beasiswa, dan Yatim duafa akan ditanggung biaya makan, pendidikan sekolah formal SMP, disini baru ada SMP, insya Allah tahun depan sudah ada SMA nya,” jelasnya.

Lebih lanjut, pihaknya berharap para donatur nantinya dapat memberikan donasi untuk keberlangsungan pembangunan mushola bagi para santri tahfidz RMQ Nurhidayah.

“Kami berharap kepada seluruh masyarakat, seluruh donatur membantu pembangunan pesantren tahfidz mushola tempat ibadah, para santri penghafal al quran tempat berjuang para santri. Saya mengajak kepada seluruh donatur yang ikut andil dalam pembangunan ini,” ungkap Ustadz Wahyudi Nurhidayat.

Sementara itu, bagi masyarakat yang hendak memberikan donasi bisa langsung menghubungi nomor 089517388049, atau bisa transfer langsung melalui nomor rekening 059601000801306.***

Albin Pandita

Komisi II DPRD Kota Bogor dan Dishub Bahas Peningkatan Pendapatan Daerah

0

Bogordaily.net – Komisi II DPRD Kota Bogor bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor membahas upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor perparkiran dalam rapat kerja yang digelar di rumah Komisi II DPRD, pada Jumat 23 Mei 2025.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, mengungkapkan bahwa hingga kini kontribusi retribusi parkir, baik on street maupun off street, terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari harapan.

“Aktivitas parkir terjadi setiap hari di hampir seluruh titik strategis kota, namun angka retribusi yang masuk ke kas daerah tidak sebanding dengan realitas di lapangan,” ujar Hasbi.

Ia menilai, rendahnya kontribusi sektor parkir disebabkan oleh lemahnya tata kelola, longgarnya mekanisme pengawasan, serta pembiaran terhadap berbagai pelanggaran yang telah berlangsung lama.

Komisi II DPRD Kota Bogor memberikan lima rekomendasi kepada Dishub untuk segera ditindaklanjuti.

Pertama, seluruh titik parkir harus diaudit dan didata ulang guna mengukur potensi PAD secara akurat. Kedua, sistem digital harus diterapkan secara bertahap untuk menggantikan metode manual yang rawan manipulasi.

Ketiga, praktik parkir liar harus ditindak tegas, termasuk menindak oknum yang bermain di lapangan. Keempat, kerja sama dengan pihak ketiga harus dievaluasi ulang agar tidak hanya menguntungkan segelintir pihak tanpa dampak positif bagi daerah.

Kelima, pelaporan pendapatan retribusi parkir harus dilakukan secara transparan dan berkala agar dapat diawasi oleh DPRD maupun publik.

Hasbi menambahkan, pihaknya mendorong Dishub untuk memperkuat pengelolaan, pemantauan, dan memastikan setiap titik parkir memberikan kontribusi yang maksimal.

“Langkah ini bukan hanya akan menambah PAD, tetapi juga menciptakan tata kelola yang lebih tertib serta menjaga marwah Kota Bogor dari praktik premanisme dan oknum yang tidak bertanggung jawab,” tutup Hasbi. ***

Muhammad Irfan Ramadan

Heboh Semua SPBU Shell di Indonesia Dijual, Ini Dia Pembelinya!

0

Bogordaily.net – PT Shell Indonesia, tengah ramai diperbincangkan. Ini karena anak perusahaan dari Shell plc itu mengalihkan kepemilikan seluruh bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia.

Bisnis ini dibeli oleh perusahaan patungan baru yang dibentuk antara Citadel Pacific Limited dan Sefas Group.
Dalam penelusuran CNBC Indonesia, Citadel Pacific Ltd (CPL) adalah perusahaan asal Filipina yang terdiversifikasi di Hong Kong, Makau, Republik Parai dan Wilayah Guam di Amerika Serikat (AS).

Perusahaan ini tak hanya bergerak di sektor distribusi minyak dan gas bumi, melainkan juga di bidang telekomunikasi, ritel dan katering pesawat hingga layanan tenaga kerja dan bisnis tenaga surya.

Vice President Corporate Relations Shell Indonesia Susi Hutapea memastikan kegiatan operasional bisnis SPBU Shell akan tetap berlangsung seperti biasa. Adapun, pengalihan kepemilikan bisnis ini mencakup jaringan SPBU Shell serta kegiatan pasokan serta distribusi BBM di Indonesia. Namun tidak mencakup bisnis pelumas Shell yang berkembang di Indonesia.

“Setelah proses pengalihan kepemilikan ini selesai, merek Shell akan tetap berada di Indonesia, produk BBM akan dipasok melalui Shell dan pelanggan akan terus memiliki akses untuk menggunakan produk BBM berkualitas tinggi,” ujar Susi dalam keterangan tertulis Jumat (23/5/2025).

Menurut Susi, setelah proses pengalihan kepemilikan selesai, merek Shell akan tetap berada di Indonesia melalui perjanjian lisensi merek. Shell menggunakan model lisensi merek untuk bisnis Mobility & Convenience di lebih dari 50 pasar di seluruh dunia sehingga para pelanggan akan terus memiliki akses untuk menggunakan produk BBM berkualitas tinggi.

“Perjanjian lisensi mengizinkan penerima lisensi hak untuk menggunakan merek Shell sesuai dengan standar Shell di wilayah tersebut. Hal ini memungkinkan penerima lisensi untuk mendapatkan keuntungan dari nilai merek,” katanya.

Ia pun memastikan kegiatan operasional jaringan SPBU Shell di Indonesia tidak akan berubah sebagai akibat dari pengumuman pengalihan kepemilikan ini. Tim yang melayani para pelanggan di jaringan SPBU Shell tidak akan berubah dan kegiatan bisnis jaringan SPBU Shell akan terus berjalan seperti biasa.

“Shell tetap berkomitmen untuk menjalankan kegiatan operasional yang aman dan andal,” katanya. ***

Rudy Susmanto Terima Penghargaan SPM Awards 2025

Bogordaily.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali meraih juara pertama pada penganugerahaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards tahun 2025 kategori kabupaten berkinerja terbaik dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian kepada Bupati Bogor, Rudy Susmanto, di Ruang Serbaguna, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (23/5).

Pemkab Bogor berhasil mempertahankan juara pertama sebagai kabupaten terbaik dalam menerapkan SPM tahun 2025. Sebelumnya pada tahun 2024 Pemkab Bogor juga menjadi yang terbaik se-Indonesia pada SPM Awards.

Hadir bersama Menteri Dalam Negeri, perwakilan Duta Besar Australia, Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri. Sementara itu, Bupati Bogor hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika.

Untuk diketahui, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM sebagai tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan manfaat pelayanan.

Tujuannya untuk menjamin kualitas dan kuantitas pelayanan dasar yang layak bagi seluruh warga negara, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan SPM dilakukan oleh pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan terima kasih atas kinerja jajarannya di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor yang terus berupaya menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) demi melayani seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.

“Kami berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bogor, ” tandas Rudy.

Rudy menuturkan, penghargaan ini merupakan penyemangat Pemkab Bogor untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Kita membangun bangsa bersama-sama dari Kabupaten Bogor untuk Indonesia.

“Kita harus sadar diri bahwa kita adalah pelayanan masyarakat. Maka kedepan tentunya harus terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bogor,” pungkas Rudy Susmanto.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian menegaskan pentingnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai bentuk nyata kehadiran negara di tengah rakyat.

Ia menyampaikan bahwa SPM bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan kontrak sosial antara rakyat dengan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“SPM ini adalah sesuatu yang wajib mewakili kehadiran negara. Kalau SPM tidak dikerjakan, maka kontrak sosial rakyat dengan pemerintah bisa dianggap putus,” ujar Tito.

Tito menyoroti enam bidang pelayanan dasar yang wajib disediakan pemerintah daerah, yaitu: pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, perumahan layak, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan sosial. Salah satu sorotan utama dalam sambutan tersebut adalah pentingnya membangun sistem emergency call nasional yang terintegrasi. Menteri mencontohkan sistem 911 di Amerika Serikat sebagai model ideal yang bisa dijadikan acuan.

“Kalau ada orang sakit keras, serangan jantung, stroke, atau ketakutan tengah malam di jalan, mau hubungi siapa, kita tidak punya jalur terpadu seperti 911. Harusnya ada sistem dimana ambulans, kebakaran, keamanan bisa dijangkau dalam satu nomor darurat,” katanya,” tandas Mendagri Tito Karnavian.(*)

BRI Perkuat Ekosistem Maritim melalui Skema Pembiayaan dengan PELNI

0

Bogordaily.net – BRI terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan layanan transportasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian fasilitas kredit kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (PELNI) dan kerjasama untuk fasilitas Notional Pooling beserta anak usaha PELNI.

Penandatanganan perjanjian ini berlangsung di BRILian Centre Jakarta pada Senin (19/05) dengan dihadiri oleh Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya, Group Head of Infrastructure, Transportation, Oil & Gas Group BRI Yodi Herzaman, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PELNI Anik Hidayat, Direktur Utama Pelni Logistics Edward Tobing serta Direktur Utama Pelni Services Sukendra.

Dalam kerja sama ini, PELNI memperoleh fasilitas Cash Loan dan Non-Cash Loan (NCL) senilai Rp700 miliar serta fasilitas Forex Line sebesar USD 1,5 juta dari BRI. Fasilitas ini akan memperkuat kemampuan PELNI dalam memberikan layanan transportasi laut dengan biaya yang terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Fasilitas Non-Cash Loan (NCL) nantinya dapat memungkinkan PELNI untuk menerbitkan berbagai instrumen jaminan seperti Bank Garansi, Letter of Credit (L/C), dan Standby L/C (SBLC) yang dibutuhkan oleh PELNI dalam melakukan pembelian spare part dan maintenance kapal sebagai bagian dari operasional perusahaan untuk memastikan armada kapal dalam kondisi prima dan aman.

Sementara itu, fasilitas Forex Line akan memberikan fleksibilitas bagi PELNI dalam melakukan transaksi valuta asing yang terkait dengan pembelian spare part kapal dari luar negeri. Pembelian spare part dan maintenance kapal merupakan bagian penting dari operasional perusahaan untuk memastikan armada kapal dalam kondisi prima dan aman.

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan, sebagai bank nasional yang terus berkomitmen mendukung BUMN dalam menjalankan mandat strategisnya, BRI siap menjadi mitra terpercaya PT PELNI dalam menyediakan solusi keuangan yang terintegrasi, adaptif dan berkelanjutan. ”Kepercayaan tersebut akan terus kami jaga dengan prinsip kehati-hatian, layanan prima, dan solusi yang inovatif”, ungkapnya.

Selain fasilitas Cash Loan (CL) dan Non Cash Loan (NCL), BRI juga memberikan fasilitas Notional Pooling yaitu suatu fasilitas layanan Cash Management dari BRI yang menawarkan suatu mekanisme konsolidasi posisi saldo Rekening Peserta Pooling dalam rangka optimalisasi pengelolaan dana.

Layanan Notional Pooling ini diyakini mampu menjadi solusi antara PELNI beserta anak usahanya yang memiliki kebutuhan dana jangka pendek dengan yang memiliki dana idle tanpa adanya perpindahan dana antar rekening.

Notional Pooling BRI juga memiliki beberapa keunggulan utama antara lain memudahkan dalam mengelola dan memonitoring rekening perusahaan dengan transaksi real time online 24 jam dan mudah dioperasikan dengan berbasis teknologi yang sangat user friendly.

”Harapannya kerjasama ini bisa menjadi solusi untuk mengoptimalkan pengelolaan dana perusahaan juga meningkatkan sinergi, tidak hanya antar Grup PELNI tetapi juga sinergi antar BUMN. Semoga kerja sama ini membawa manfaat besar, tidak hanya bagi BRI dan PT PELNI, tetapi juga bagi kepentingan masyarakat dan kemajuan negara”, jelas Hendy.

Di lain pihak, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PELNI Anik Hidayat mengungkapkan, PELNI merupakan perusahaan pelayaran BUMN satu satunya yang tidak hanya beroperasi secara komersial, tetapi juga memegang peran strategis sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional. Kolaborasi ini bukan sekedar kerjasama bisnis, tetapi juga mencerminkan semangat sinergi antar-BUMN.

Ia juga menambahkan, fasilitas pinjaman BRI nantinya akan memperkuat kemampuan PELNI dalam memberikan layanan transportasi laut serta membantu pengembangan bisnis perseroan.

”Sudah dua tahun berturut turut kami dapat rating Triple A dari FITCH, yang artinya tingkat kesehatan keuangan kami bagus. Ini artinya pinjaman tersebut nantinya juga dapat digunakan untuk rencana-rencana investasi kami di kapal kapal komersial,” ungkapnya. ***

DPRD Kota Bogor Sambut Baik Kajian Pelaksanaan CFD

0

Bogordaily.net – Pemerintah Kota atau Pemkot Bogor saat ini tengah mengkaji ulang wacana pelaksanaan car free day (CFD).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, menyambut baik rencana Pemkot Bogor ini.

Menurutnya, kegiatan CFD memang sudah sepatutnya dilaksanakan kembali, agar masyarakat memiliki gaya hidup sehat dengan berolahraga dan pemerintah hadir untuk memfasilitasi hal tersebut.

“Ini adalah langkah yang baik dan tentunya juga mendapatkan dukungan dari kami di DPRD Kota Bogor. Agar masyarakat juga mendapatkan fasilitas untuk bisa hidup sehat,” kata Zenal, Jumat 23 Mei 2025

Zenal juga menilai, pelaksanaan CFD mampu memberikan dampak-dampak positif lain bagi masyarakat. Yakni, memberikan ruang publik yang ramah bagi pejalan kaki, mengurangi polusi udara dan menjadi ruang interaksi bagi warga.

“Namun perlu diperhatikan agar kegiatan CFD ini tidak berubah menjadi pasar tumpah. Penataan PKL dan penanganan di lapangan perlu direncanakan dengan matang,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Banu Lesmana Bagaskara. Menurutnya, kegiatan CFD adalah agenda baik yang perlu didukung agar bisa terealisasi lagi.

Namun, agar kegiatan positif ini bisa terus terlaksana, menurutnya harus diberikan landasan hukum yang kuat, seperti penerbitan Perwali.

Sehingga, kegiatan CFD yang memiliki tujuan yang positif juga mampu memberikan hasil yang positif juga berupa lingkungan yang inklusif bagi warga Kota Bogor.

“Sehingga output yang kita harapkan bisa terwujud yaitu mewujudkan lingkungan inklusif bagi warga serta lingkungan yang sehat melalui pengurangan polusi udara akibat kendaraan bermotor saat CFD berlangsung,” tutup Zenal. ***

Muhammad Irfan Ramadan

Inspektorat Kota Bogor Perkuat Pembinaan ASN untuk Cegah Korupsi

0

Bogordaily.net – Upaya mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan terus digencarkan Pemerintah Kota Bogor. Melalui sinergi antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Inspektorat, pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin diperkuat, khususnya dalam aspek kedisiplinan dan integritas.

Pembantu Khusus Inspektorat Kota Bogor, Jimmy, menyebutkan bahwa sesuai tugas pokok dan fungsi, manajemen kepegawaian merupakan kewenangan BKPSDM.

Namun dalam praktiknya, Inspektorat turut dilibatkan, terutama ketika menangani kasus pelanggaran disiplin yang tergolong sedang hingga berat.

“Inspektorat masuk dalam tim pemeriksa jika pelanggaran ASN berada pada kategori sedang atau berat. Tim ini turut menelusuri dan menilai sejauh mana pelanggaran dilakukan,” jelas Jimmy pada Jum’at 23 Mei 2025.

Tak hanya terlibat dalam penegakan disiplin, Inspektorat juga aktif menggelar pembinaan mandiri melalui bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi nilai-nilai integritas, termasuk upaya pencegahan korupsi.

“Setiap ASN memiliki potensi risiko menjadi pelaku korupsi. Oleh karena itu, membangun kesadaran akan pentingnya sembilan nilai integritas seperti kejujuran, keadilan, dan keberanian menolak korupsi adalah hal yang mutlak,” tegasnya.

Lebih jauh, Inspektorat mendorong perangkat daerah melakukan pemetaan dan analisis risiko korupsi, terutama di sektor anggaran dan pengadaan barang/jasa. Pengawasan ketat diperlukan agar potensi kerugian negara bisa ditekan sekecil mungkin.

Untuk pelanggaran ringan, umumnya diselesaikan di level instansi masing-masing.

Namun jika menyangkut pelanggaran berat, maka prosesnya melibatkan pemeriksaan formal dan keputusan sanksi ditentukan oleh atasan langsung atau Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), tergantung pada jabatan pelanggar.

Jika dugaan korupsi mengemuka, kata Jimmy, Inspektorat akan merujuk pada ketentuan hukum pidana.

Apabila ditemukan unsur niat jahat dan kerugian negara, maka kasus akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum (APH).

“Kami memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan kejaksaan dan kepolisian. Bila ada indikasi tindak pidana korupsi, Inspektorat wajib melapor,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa tidak semua kerugian negara otomatis dikategorikan sebagai korupsi.

Misalnya, temuan BPK terkait kelebihan bayar harus dianalisis terlebih dahulu, apakah murni kesalahan administratif atau ada unsur kesengajaan.

Melalui pendekatan kolaboratif dan peningkatan kapasitas ASN, Pemerintah Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.***

Ibnu Galansa

Ancaman Kesehatan Mental di Era Digital, Screen Time Maksimal 3 Jam

0

Bogordaily.net – Komunikasi adalah bagian penting dalam kehidupan manusia, baik itu dilakukan sendiri maupun dengan kelompok. Kehidupan sosial mendorong antar individu untuk saling interaksi dengan individu lainnya karena setiap manusia memerlukan bantuan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing.

Terlebih, pada era digital membuat masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya berselancar di dunia maya. Mulai dari bekerja, bermedia sosial, menikmati hiburan, dan bermain game online.

Meski banyak memberikan manfaat, kebiasaan ini juga tidak dipungkiri membawa berbagai ancaman risiko kesehatan mental.

Psikiater Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzuki Mahdi (PKJN RSMM), dr Lahargo Kembaren membeberkan risiko kesehatan mental yang dapat ditimbulkan, antara lain adiksi (kecanduan) internet, kesepian (loneliness), ansietas, dan depresi.

“Risiko lain yakni penurunan fungsi kognitif (brain root) untuk fokus, konsentrasi, memori dan pengambilan keputusan karena sering menonton video pendek. Selain itu risiko gangguan bicara (speech delay) pada anak,” ungkap dia.

Untuk terhindar dari bahaya tersebut, Lahargo menyarankan masyarakat agar mulai mengatur screen time selama maksimal tiga jam sehari. Hanya untuk hiburan, medsos, dan bermain game.

Ia juga mendorong masyarakat menyeimbangkan aktivitas digital dengan aktivitas non digital seperti olahraga, bermusik, mengikuti komunitas, kegiatan keagamaan dan hobi-hobi lainnya.

“Canangkan gerakan rindulah mata yang menatap dan bukan jari yang mengetik. Kemudian kenali tanda-tanda kecanduan atau adiksi digital seperti muncul masalah mental emosional, performa dalam keseharian menurun, hubungan dengan orang lain terganggu,” jelas dia.

Lahargo menyarankan masyarakat melakukan digital detoksifikasi, yakni pengurangan atau penghentian penggunaan media digital untuk kurun waktu tertentu. Tujuannya memberi kesempatan bagi otak dan badan istirahat.

Selanjutnya menghindari berkunjung ke situs-situs yang tidak bermanfaat dan berguna, bahkan memberikan efek negatif, seperti berita berita hoaks, kekerasan, dan pornografi.

“Konsultasi ke profesional kesehatan jiwa bila sudah mulai sulit untuk melepaskan diri dari adiksi digital,” seru Lahargo.

Upaya bersama untuk memahami dan mengelola dampak psikologis dari interaksi daring, serta penggunaan teknologi yang bijak, menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan digital yang mendukung kesejahteraan mental. Dengan demikian dapat membangun fondasi yang kuat bagi kesejahteraan psikologis di dunia digital saat ini. ***

Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Pamoyanan, RS BSH dan Klinik DNA Jalin Kolaborasi untuk Wujudkan Masyarakat Sehat

0

Bogordaily.net – Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Rumah Sakit BSH bersama Klinik DNA menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis di Posyandu Melati, RW 12, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, pada Jum’at 23 Mei 2025. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 08.30 hingga pukul 10.00 WIB.

Rangkaian pemeriksaan yang diberikan meliputi pengecekan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, serta konsultasi langsung dengan dokter spesialis penyakit dalam dan dokter umum.

Tujuannya adalah untuk mendeteksi sedini mungkin potensi gangguan kesehatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kondisi tubuh secara berkala.

Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran perangkat Kelurahan Pamoyanan, seperti Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Kasi Kemas), Sekretaris Kelurahan (Seklur), dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Kasi Ekbang).

Kehadiran mereka mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah setempat dan layanan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif.

Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim medis profesional, yakni dr. Naldo Sofian, Sp.PD, Dokter Spesialis Penyakit Dalam dari RS BSH dan dr. Faradina Sudira, Dokter Umum dari Klinik DNA.

Melalui kegiatan ini, dr. Naldo dari RS BSH menyampaikan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan mudah diakses oleh masyarakat.

Mereka juga menekankan pentingnya gaya hidup sehat dan pemeriksaan rutin sebagai langkah awal dalam mencegah penyakit kronis.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di berbagai wilayah. Tujuannya bukan hanya membantu masyarakat dari sisi layanan kesehatan, tetapi juga membangun budaya sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini,” ujar dr. Naldo.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan semakin banyak warga yang terdorong untuk lebih peduli terhadap kesehatannya, dan tercipta lingkungan yang lebih sehat di wilayah Pamoyanan dan sekitarnya.***

Ibnu Galansa

Kota Bogor Siapkan Dua Moda Transportasi Massal

Bogordaily.net – Selain Trem Pakuan yang dirancang sebagai moda transportasi massal di Kota Bogor, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI melalui divisi LRT Jabodebek (Light Rail Transit Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi), berencana melanjutkan pembangunan jalur LRT Fase 2 supaya tersambung hingga ke Bogor.

Excutive Vice President (EVP) LRT Jabodebek Mocha­mad Purnomosidi mengatakan, perpanjangan jalur LRT Fase 2 rencananya dilakukan tahun ini.

Namun, pihaknya masih menyu­sun uji kelayakan (Feasibility Study / FS) untuk rute atau jalur moda transportasi LRT dari Harjamukti (Cibu­bur) ke Baranangsiang (Bogor) sepanjang 23 kilometer (km).

Targetnya, FS selesai pada Agustus mendatang dan akan diserahkan ke Kementerian Perhubungan. Mengingat, pem­bangunan infrastruktur transpor­tasi umum menjadi kewajiban Pemerintah.

Saat dihubungi melalui pesan elektrik, Walikota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan rencana LRT Bodebek yg akan tersambung ke Baranangsiang perkiraan pada 2030.

Menurutnya kehadiran RLT harus dibarenge dengan beroperasinya moda trasnpoetasi massal Trem.

“Karena tanpa adanya Trem Pakuan, bisa jadi Baranangsiang sebagai titik akhir LRT semerawut karena penumpang tidak terdistribusi dengan baik,” kata Dedie.***