BOGOR DAILY -Pemkot Bogor telah menunjuk Puskesmas Tanah Sereal sebagai lokasi uji coba vaksin Corona. Namun, Pemkot Bogor masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait pelaksanaannya.

“Kemungkinan awal tahun. Apakah Januari atau Februari. Yang penting kita persiapkan dulu semua dan memastikan semua protokol kesehatan dipenuhi harus dihitung betul jumlah pasien yang datang untuk dilakukan vaksin itu berapa itu yang paling penting. Direncanakan bapak Presiden akan meninjau langsung lokasi ini,” ujar Wali Kota Bogor Bima Arya, dalam keterangannya, Minggu (4/10/2020).

Hal itu disampaikan Bima Arya saat memantau simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Jalan Kesehatan, Tanah Sareal. Pemantauan itu disaksikan oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan. Bima Arya mengatakan Pemkot Bogor siap menggelar uji coba vaksinasi.

“Jadi seperti diketahui Puskesmas Tanah Sareal ini dipilih menjadi salah satu lokasi pelaksanaan imunisasi vaksin Covid-19. Kami pastikan pertama tenaga kesehatan kita siap, sistem dan alur dari mulai datang sampai selesai juga siap,” jelas dia.

“Kita pastikan ada jalur emergency juga. Jadi nanti begitu selesai divaksin setengah jam duduk dulu untuk diberikan sosialisasi dan observasinya, kalau 30 menit lancar itu diperbolehkan pulang. Tapi kalau ada gejala, ada jalur khusus untuk penanganan KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi). Kita antisipasi ada jalur khusus ke IGD dan ambulans,” terang Bima.

Politisi PAN ini pun mengaku siap bila dirinya diminta ikut uji coba vaksin COVID-19.

“Saya siap. Tapi saya ini kan alumni COVID-19, saya harus konsultasi dulu ke tim kesehatan. Apakah kalau alumni masih perlu vaksin khusus atau tidak, tapi kalau saya siap,” imbuh dia.

Perwakilan Kemenkes dari Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan dr Asik Surya menuturkan, Kota Bogor dipilih menjadi sebagai salah satu lokasi uji coba vaksin COVID-19 karena bagian dari epicentrum Jabodetabek.

“Untuk vaksin ini sejumlah wilayah akan lokakarya. Bogor ini kan bagian dari epicentrum Jabodetabek. Kedua, paling mudah mudah tempatnya. Nanti akan ada mini lokakarya, Puskesmas yang hitung-hitung terkait kebutuhan jumlah vaksin,” kata Surya.

Untuk diketahui, pemerintah mulai menyiapkan rencana rinci vaksinasi Corona sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lokasi simulasi vaksinasi telah ditentukan.

Simulasi ini mulai dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan. Rakor ini dihadiri oleh Menkes Terawan Agus Putranto, Menlu Retno Marsudi, dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo.

Berdasarkan keterangan kepada wartawan, Kementerian Kesehatan menyatakan sudah menyusun beberapa langkah dalam kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia. Sejak Senin (28/9), telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi COVID-19 ini.

Selain itu, telah disiapkan dua Puskesmas yang akan menjadi tempat simulasi, yaitu Puskesmas Abiansemal Kabupaten Badung, Denpasar serta Puskesmas Tanah Sereal Kota Bogor, Jawa Barat. Menkes Terawan juga memaparkan prioritas dari target penerima vaksin tersebut. Selain tenaga medis, pekerja usia 18-59 tahun juga jadi prioritas.

“Prioritas vaksin akan diberikan kepada garda terdepan yaitu seluruh tenaga medis dan seluruh masyarakat yang bekerja pada fasilitas medis. Berikutnya akan diberikan kepada masyarakat dengan kategori high risk, yaitu pekerja pada usia 18-59 tahun,” ungkapnya.

“Saya minta untuk rencana vaksinasi, rencana suntikan vaksin, direncanakan secara detil, seawal mungkin. Saya minta dalam 2 minggu ini sudah ada perencanaan yang detil,” ujar Jokowi saat membuka Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional seperti disiarkan dalam channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (28/9).Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional merencanakan pemberian suntikan vaksin Corona kepada masyarakat sedini mungkin. Persiapan secara detail diminta sudah bisa dilaporkan dalam 2 minggu.

BOGOR DAILY – Pemerintah pusat berencana menjadikan Kota Bogor sebagai satu dari dua tempat uji coba vaksin Covid-19 di Indonesia. Alasannnya cukup mengejutkan yaitu karena Bogor sebagai epicentrum kasus Covid-19 terbanyak.

Menurut Perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dari Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan dr Asik Surya dipilihnya Kota Bogor sebagai salah satu lokasi uji coba vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) karena bagian dari epicentrum Jabodetabek.

Hal tersebut diungkapkan dr Asik Surya saat meninjau proses simulasi uji coba vaksi Corona di Puskesmas Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Minggu (4/10/2020).

“Untuk vaksin ini sejumlah wilayah akan lokakarya. Bogor ini kan bagian dari epicentrum Jabodetabek. Kedua, paling mudah mudah tempatnya. Nanti akan ada mini lokakarya, Puskesmas yang hitung-hitung terkait kebutuhan jumlah vaksin,” ungkapnya.

Sementara itu Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku bersedia dan siap Puskesmas Tanah Sareal sebagai satu dari dua puskesmas yang dipilih pemerintah untuk pelaksanaan imunisasi vaksin Covid-19.

“Kami pastikan pertama tenaga kesehatan kita siap, sistem dan alur dari mulai datang sampai selesai juga siap,” ungkap Bima Arya.

“Kita pastikan ada jalur emergency juga. Jadi nanti begitu selesai di vaksin setengah jam duduk dulu untuk diberikan sosialisasi dan observasi-nya.”

“Kalau 30 menit lancar itu diperbolehkan pulang. Tapi kalau ada gejala, ada jalur khusus untuk penanganan KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi). Kita antisipasi ada jalur khusus ke IGD dan ambulance,” tambahnya.

Bima mengatakan, Pemkot Bogor masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait pelaksanaannya.

“Kemungkinan awal tahun. Apakah Januari atau Februari. Yang penting kita persiapkan dulu semua dan memastikan semua protokol kesehatan dipenuhi harus dihitung betul jumlah pasien yang datang”

“Untuk dilakukan vaksin itu berapa itu yang paling penting. Direncanakan bapak Presiden akan meninjau langsung lokasi ini” ujar Bima.

Mengenai target uji coba vaksin, Bima mengaku akan dibahas dalam pertemuan lanjutan bersama Kemenkes.

“Kita lakukan pemetaan, mana saja yang diprioritaskan kemungkinan dari mulai tenang kesehatan, kemudian pelayan publik yang rentan terpapar.”

“Kalau tenaga kesehatan yang disiagakan di Puskesmas ini ada 37 orang. Tapi tergantung ya kalau memang dibutuhkan lebih untuk memberikan vaksin itu kita tambah lagi tenaga kesehatannya,” terang Bima.

Sebagai pejabat publik, lanjut Bima, dirinya mengaku siap jika dibutuhkan untuk dilakukan uji coba vaksin ke tubuhnya. Namun, harus dilihat dulu syarat-syaratnya.

“Saya siap. Tapi saya ini kan alumni (Covid-19), saya harus konsultasi dulu ke tim kesehatan, apakah kalau alumni masih perlu vaksin khusus atau tidak, tapi kalau saya siap,” tandasnya.

BOGOR DAILY – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), kembali mengeluarkan surat edaran yang membatasi jam operasional unit usaha bagi pengunjung yang makan di tempat (dine in) hingga pukul 18.00 WIB.

Langkah ini diambil Pemkot Bogor untuk menyelaraskan satu kebijakan penanganan pandemi Covid-19, di Jabodetabek berdasarkan hasil rakor dengan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Kepala Disparbud Kota Bogor, Atep Budiman menyatakan, sesuai arahan Satgas Covid-19 Kota Bogor merujuk kepada hasil rakor wilayah Jabodetabek, dengan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk dilakukan sinkronisasi kebijakan PSBM kota/kabupaten wilayah Jabodetabek.

“Pertimbangannya untuk menekan laju positif Covid-19 wilayah Jabodetabek, agar ada keselarasan kebijakan penanganan Covid-19. Diharapkan dalam beberapa hari kedepan bisa kembali ke zona oranye lagi,” kata Atep.

Selain itu, pelaku usaha diminta mengoptimalkan peran Tim Satgas Covid-19 di lingkungan internalnya masing-masing, dan melaporkan hasil monev ke Disparbud Kota Bogor.

“Setiap pelaku usaha rumah makan, restoran, cafe yang terbukti melanggar kriteria protokol kesehatan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Perwali Nomor 107 tahun 2020 tentang pengenaan sanksi administratif pelanggaran tertib kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 di Kota Bogor,” tegas Atep.

Pihaknya berharap semua pelaku usaha membantu dan mendukung Pemkot Bogor dalam melakukan edukasi, sosialisasi dan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan di lokasi usahanya masing-masing.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menerbitkan instruksi mengenai pembatasan aktivitas restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenisnya, dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19 di wilayah

Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 443 / 07/ Hukham Tentang Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Restoran, Kafe, Rumah Makan, Warung, dan Usaha Sejenis, yang ditandatangani 30 September 2020.

Surat tersebut menyatakan dalam rangka mengendalikan penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi (wilayah Bodebek) khususnya berkaitan dengan aktivitas usaha restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenis, maka hal ini diinstruksikan kepada Bupati Bogor, Wali Kota Bogor, Wali Kota Depok, Bupati Bekasi, dan Wali Kota Bekasi.

Di daerah dengan zona risiko kesehatan masyarakat tinggi, diinstruksikan untuk tidak melayani pengunjung untuk makan di tempat (dine in), pelayanan hanya diberikan dengan cara dibawa pulang (take away).

Di daerah dengan zona risiko kesehatan masyarakat sedang, dapat memberikan layanan makan di tempat (dine in) dengan ketentuan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen, kemudian layanan makan di tempat (dine in) dibatasi sampai dengan pukul 18.00 WIB.

Sementara, lebih dari pukul 18.00 WIB, layanan hanya diberikan dengan cara dibawa pulang (take away). Di daerah dengan zona risiko kesehatan masyarakat rendah, dengan ketentuan kapasitas pengunjung maksimal 70 persen dan di daerah yang tidak ada kasus dan tidak terdampak, dapat melaksanakan kegiatan usahanya secara normal, dengan ketentuan menerapkan protokol kesehatan.

Zonasi yang dimaksud adalah zonasi dalam konteks Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBMK), dimana Pemkot Bogor menggunakan PSBMK pada skala RW (Rukun Warga).