BOGORDAILY – Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana tahun 2020, di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (4/2/20) pagi. Rapat akbar ini dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo.

Dalam pidatonya, Jokowi, sapaan akrabnya, berpesan kepada seluruh kepala daerah agar mewaspadai bahaya Virus Corona yang belakangan ini telah mewabah ke berbagai negara. Jokowi menyebut, Virus Corona merupakan bencana non alam yang perlu diantisipasi oleh semua pihak di setiap daerah.

“Sekarang contohnya kita bisa lihat adanya virus corona. Ini bencana, harus hati-hati dengan ini, kita harus punya skenario kalau itu terjadi. Moga-moga gak terjadi di negara kita, kalau terjadi harus punya skenario apa, penyiapan apa, di mana, dikerjakan apa, step-step itu harus kita miliki,” ucap Jokowi dihadapan ribuan peserta Rakornas Penanggulangan Bencana.

Menanggapi arahan Presiden, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyebut, pemerintah daerah tentunya akan menyiapkan berbagai hal penanganan terkait antisipasi wabah virus berbahaya yang berawal muncul dari negara China tersebut. Imbauan dan informasi kepada masyarakat, sambung Dedie, telah dilakukan terkait bahayanya virus corona.

“Pesan Presiden, selain ada bencana alam ada juga bencana non alam, seperti merebaknya virus corona yang harus diantisipasi oleh daerah. Dalam hal ini, daerah harus menyiapkan berbagai hal termasuk simulasi bencana apabila virus ini merebak sampai ke Indonesia,” ujar Dedie.

Selain antisipasi virus corona, lanjut Dedie, Presiden juga menginstruksikan seluruh kepala daerah agar melakukan penanaman tanaman vetiver di wilayah rawan longsor. Sebab, pohon yang lebih dikenal dengan sebutan akar wangi ini mampu mencegah terjadinya tanah longsor lantaran memiliki akar yang sangat kuat dan panjang.

“Presiden juga meminta kepada seluruh kepala daerah yang wilayahnya rawan bencana longsor untuk mempersiapkan bibit tanaman vetiver yang nantinya dimanfaatkan untuk menguatkan bidang-bidang tanah yang terkikis. Itu karena, akar serabut tanaman vetiver mampu menembus ke kedalaman tanah yang lebih jauh,” tuturnya.

Untuk menindaklanjuti penanaman tersebut, kata Dedie, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan terlebih dahulu melakukan pembahasan lanjutan bersama BPBD dan Disperumkim terkait pemetaan wilayah rawan longsor dan kebutuhan bibit tanaman vetiver. (prokompim :teddy/ryan-sz/bdn)

BOGORDAILY – Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bogor yang rutin digelar setiap tahun mengalami peningkatan 68 persen dibanding tahun lalu. Dibuka sejak April 2019 sampai Akhir Desember 2019, PMI Kota Bogor mendapatkan dana sebesar Rp 1,4 Miliar lebih dari sebelumnya Rp 982 Juta. Perolehan dana ini tidak lepas dari peran semua stakeholder tak terkecuali dari kupon PMI pada tiket masuk Kebun Raya Bogor.

“Peroleh dana dari Kebun Raya Bogor mencapai 54 persen dan kedua terbanyak dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor,” ujar Ketua PMI Kota Bogor, Edgar Suratman usai serah terima Bulan Dana di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Jalan Ir. H. Juanda, Selasa (4/2/20).

Edgar mengatakan, besarnya pengumpulan dana dari Disdik berasal dari seluruh Sekolah Kota Bogor yang berpartisipasi. Pihaknya pun tak segan memberikan reward (penghargaan) bagi Sekolah dengan pengumpulan dana terbanyak. Mengingat dana ini pun digunakan kembali untuk pembinaan PMR Tingkat Mula, Madya dan Wira.

“Reward ke sekolah kami beri tas disertai perlengkapan tensi, seperangkat obat-obatan untuk pertolongan pertama. Sekolah yang perolehannya paling banyak ditambah satu buah tandu, yakni SMPN 12 Bogor dan SMAN 2 Bogor,” katanya.
Mantan Kepala Disdik Kota Bogor ini menuturkan, hasil bulan dana ini diperuntukkan setidaknya untuk lima item kebutuhan. Pertama untuk belanja pegawai, gaji, honor, Jamsostek, bantuan transportasi, seragam dan untuk purna bakti. Kebutuhan kedua yakni untuk belanja barang jasa seperti ATK, Komputer, Souvenir, mesin sterilisasi air minum.

Ketiga untuk belanja pemeliharaan seperti telepon, gas, air, internet, service laptop, pagr, gedung, kendaraan roda dua, roda empat dan peralatan lainnya.

“Sesuai aturan, dana tersebut 10 persennya disetor ke PMI Jawa Barat, dan 10 persen insentif ke pengumpul,” imbuhnya.

Namun, tidak hanya untuk kebutuhan disitu, pasalnya tujuan utamanya yakni memberikan penguatan penanggulangan bencana juga semakin meningkat. Mulai dari pelayanan kesehatan untuk pertolongan pertama, pengamanan relawan, KSR, TSR, PMR dan Siaga Bencana (Sibad) berbasis masyarakat, simulasi pemberian bantuan PMI ke kecamatan, belanja siaga bencana seperti natura (bahan makanan), logistik, asuransi untuk relawan, perlengkapan dan lainnya.

“Insya Allah hasil bulan dana dapat dirasakan manfaatnya, karena semakin meningkat jumlah dananya semakin meningkat juga bantuan untuk masyarakatnya,” jelasnya.

Edgar menambahkan, PMI Kota Bogor masih memerlukan beberapa penguatan lainnya. Sebut saja ketersedian Ambulance mengingat ambulance di PMI sudah berusia tua. Pihaknya pun membutuhkan double decker untuk masuk ke kawasan bencana yang medannya berat dan mesin pengolah komponen darah untuk berbagai layanan penting donor darah, trombosit dan Thalasemia.

“Sementara uang hibah Rp 600 Juta dari Pemerintah Kota Bogor sudah diperuntukkan untuk Jumbara, Bakti Sosial, timbangan darah, dan kursi pelayanan donor darah,” katanya. (prokopim:fla/ismet/indra/apri-sz/bdn)

BOGORDAILY – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat menggelar pertemuan awal, dalam rangka pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 di Balai Kota Bogor, Selasa (4/2/20).
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya dan Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat, menerima langsung kedatangan tim pemeriksa yang terdiri dari Pengendali Teknis Robby Mulyadi, Penanggung Jawab Nyra Yuliantina, Ketua Tim Tin Rachmawati dan sejumlah anggotanya.

“Kualitas laporan keuangan harus relevan. Artinya terdapat feedback value, predictive value, tepat waktu dan lengkap. Selain itu juga harus andal di mana laporannya harus jujur, dapat diverifikasi dan netral. Tidak itu saja, laporan juga harus dapat dibandingkan dan dapat dipahami,” ungkap Robby Mulyadi.

Ia menambahkan, jangka waktu pemeriksaan akan dilakukan 25 hari ke depan, mulai dari 4 Februari 2020 sampai 28 Februari 2020. “Tujuan pemeriksaan untuk menilai efektivitas SPI (test of control) dalam penyusunan laporan keuangan, dengan melakukan pengujian substantif terbatas pada transaksi atau akun-akun untuk menilai kewajaran saldo dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Pengujian akan prioritas akan dilakukan pada akun kas, belanja modal, belanja barang, dan jasa serta aset tetap,” jelasnya.

Hasil pemeriksaan sebelumnya, kata Robby, Pemkot Bogor telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga kali berturut-turut, pada tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018. “Tindak lanjut hasil pemeriksaan per semester II 2019 adalah hasilnya 93,89 persen sesuai rekomendasi, 5,99 persen belum sesuai dan 0,12 persen tidak dapat ditindaklanjuti. Hasil ini bisa dibilang sangat bagus,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Bima Arya meminta jajarannya untuk memberikan seluruh data yang dibutuhkan tim pemeriksa agar hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Alhamdulillah kita sudah tiga kali WTP. Tentunya saya meminta kepada semua, seperti bisa jangan kasih kendor, tetap gaspol untuk memberikan apa yang dibutuhkan dalam proses tim BPK di sini,” ungkap Bima.

Bima pun mengaku optimistis Kota Bogor bisa meraih kembali predikat WTP pada LKPD 2019. Mengingat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat kembali mengaktifkan Bengkel WTP sebagai wadah bagi OPD untuk memperbaiki laporan keuangannya.

“Kita buka Bengkel WTP sejak dulu dan sekarang saya kira tingkat waspada dan siaganya sama, jangan kendor. Bukan berarti sistem kita sudah sangat baik, memang lebih baik dari tahun ke tahun tapi belum sempurna. Kita berharap kali keempat WTP, Insya Allah. Selamat bertugas kepada tim BPK dan mohon arahan teknisnya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Bogor Pupung W Purnama menyatakan bahwa jajaran Pemkot Bogor siap untuk memberikan data yang dibutuhkan tim pemeriksa. “Ada delapan kriteria seperti pemenuhan laporan keuangan, kesesuaian dengan pertanggungjawaban, sistem akuntansi pemerintahan dan lain-lain. Kriteria-kriteria itu yang harus dipenuhi dan kami siap dan mudah-mudahan kita bisa WTP lagi tahun ini,” pungkasnya. (Prokompim fla/ismet/adt/pri/bdn)