Oleh Meutia Zahra Mahasiswi Komunikasi Digital dan Media SV IPB University

Kali ini, kasus penganiayaan datang dari dunia kedokteran. Kejadian ini menimpa seorang dokter koas, Muhammad Luthfi Hadhyan oleh supir pribadi keluarga Lady rekan dokter koas. Mulanya kejadian ini dipicu oleh ketidaksukaan Lady, atas jadwal piket yang ia dapat pada libur Panjang Natal dan tahun baru sehingga berujung protes kepada Luthfi, Ketua Tim Dokter Koas di RS Siti Fatimah Palembang. Masalah ini sampai ke telinga ibu Lady, Sri Meilina yang kemudian mengundang Luthfi untuk bertemu di sebuah kafe di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, pada 13 Desember 2024.

KODEKI

Setiap dokter harus menjunjung tinggi dan mengamalkan sumpah dokternya saat dokter dilantik. Pengambilan sumpah dokter saat ini sangatlah penting karena ketika ia berikrar dalam mengamalkan profesinya, maka ia akan selalu mendasarinya dengan kesanggupan yang telah diucapkan sebagai sumpah.  Sumpah dokter telah di akui oleh Indonesia dalam PP No. 26 Tahun 1960. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) merupakan kesepakatan dokter Indonesia bagi pedoman pelaksanaan profesi dokter. Kode Etik Kedokteran Indonesia didasarkan pada asas-asas hidup bermasyarakat, yaitu Pancasila yang telah diakui Bangsa Indonesia sebagai falsafah hidup bangsa.

Setiap dokter memiliki kewajiban terhadap teman sejawatnya dengan memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Hal tersebut tertulis jelas dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Etik kedokteran mewajibkan setiap dokter menjaga hubungan baik dengan rekan sejawatnya sesuai dengan salah satu makna dari lafal sumpah dokter. Sebagaimana tertera dalam Etik Kedokteran, hubungan antara rekan sejawat dapat memburuk bukan karena perbedaan pendapat mengenai cara penanganan pasien, perselisihan, mengenai rekan sejawat yang cuti, sakit, dan sebagainya. Persoalan tersebut hendaknya diselesaikan melalui musyawarah antar rekan sejawat.

PERSETERUAN KORBAN DENGAN TERSANGKA

Kasus tersebut berawal dari Luthfi yang Menyusun jadwal jaga, kemudian mendapat protes dari Lady yang menganggap tidak adil. Setelah itu Luthfi telah mengurangi jadwal jaganya, Lady pun masih tidak terima. Luthfi mengatakan kepada Lady “yaudah atur sendirn aja, tuker-tukeran sama temennya, biar sesuai”. Kenyataannya dalam pengaturan jadwal jaga selama praktik, berdasarkan hasil musyawarah mahasiswa profesi dokter yang telah disetujui dan ditandatangani oleh chief dan diserahkan kepada koordinator pendidikan mahasiswa profesi dokter. Namun, setelah mendapatkan balasan seperti itu, lady tidak terima dan bercerita kepada sang ibu.

Ibunya pun mengundang Luthfi untuk bertemu di salah satu kafe di Palembang. Ibu Lady datang bersama supir tersangka dan bertujuan berkomunikasi dengan korban untuk mengatur ulang jadwal di malam tahun baru. Luthfi tidak menanggapi permintaan tersebut, sehingga tersangka dibuat geram dan terjadi tindak kekerasan. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka memar di bagian wajah, sebelah matanya memerah. Setelah insiden tersebut korban dirawat di RS Bhayangkara Palembang.  Tindakan kekerasan tersebut tidak hanya merugikan korban secara fisik dan mental, tetapi juga menciptakan susasana kerja yang tidak aman dan nyaman bagi semuua tenaga medis.

EPRESENTASI KODEKI DALAM LINGKUNGAN KERJA

Dalam kasus tindakan kekerasan melibatkan Luthfi oleh DK supir keluarga Lady, tersangka kasus tersebut merupakan salah satu tindak pelanggaran KODEKI yang menekankan memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan dengan saling menghormati, empati sesame rekan sejawat. Secara konsep pendidikan kedokteran, dokter koas sudah seharusnya menjadi teladan bagi rekan lainnya dan pasien. Namun, dengan adanya insiden tersebut menunjukkan bahwa ada ketidakpuasaan antar sesame rekan terkait sistem penjadwalan tugas yang mungkin tidak adil.

Pihak Fakultas Kedokteran Universitas Sriiwijaya prihatin terhadap insiden yang menimpa salah satu peserta didiknya dan langsung melakukan rapat koordinasi dengan pihak kampus. Intitusi pendidikan seharusnya memberikan pendidikan etika yang mendalam kepada mahasiswa kedokteran demi menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka antara mahasiswa dengan pengajar. Kasus ini menekankan pentingnya membangun lingkungan kerja yang sehat di rumah sakit serta institusi pendidikan kedokteran. Tindakan kekerasan tidak dapat dianggap sebagai solusi untuk konflik. Semua pihak harus menyelesaikan konflik secara professional dan tidak ada keikutsertaan pihak eksternal dalam proses penyelesaian konflik.

KESIMPULAN

Insiden tersebut menjadi peringatan etika dalam dunia medis yang tidak serta merta tentang mengikuti aturan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang saling menghormati dan menghargai antar sesama rekan medis. Hal ini menunjukan bahwa perlunya perbaikan sistem pendidikan kedokteran dan budaya kerja di rumah sakit. Masyarakat juga ikut andil dalam upaya mendukung hal tersebut dengan memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan tenaga medis.***

Oleh: Novita Efliani, Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB                                                                                        

Mendaki gunung merupakan suatu aktivitas yang banyak diminati oleh banyak kalangan, selain dapat menikmati keindahan alam tetapi juga dapat memberikan pengalaman baru yang menantang bagi para pendaki. Tapi sebelum melakukan pendakian banyak aturan aturan yang harus kita patuhi demi keselamatan dan kelestarian alam. Seperti yang sudah banyak dilansir di berbagai media mainstream diketahui bersama bahwa pada Minggu, 3 Desember 2023 telah terjadi erupsi Gunung Marapi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), yang menyebabkan sebanyak 75 orang pendaki terjebak di atas gunung, diantaranya 52 orang selamat dan 23 orang meninggal dunia. Semenjak saat itu jalur pendakian Gunung Marapi ditutup sementara sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan. Namun meskipun telah ada larangan resmi, beberapa individu masih nekat melakukan pendakian secara ilegal.

Pada 19 Januari 2025, BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) mendapati tujuh pendaki liar dibantu dua masyarakat lokal menaiki Gunung Marapi lewat jalur ilegal yang saat ini gunung tersebut masih berstatus waspada atau level dua. Pada Minggu, 26 Januari 2025, BKSDA Sumbar mencatat sebanyak 9 orang pendaki melakukan pendakian berbahaya ke puncak Gunung Marapi.

Sehingga BKSDA Sumbar bersama Pemerintah Kabupaten Agam dan Tanah Datar sepakat menutup secara permanen pendakian Gunung Marapi. Kebijakan ini diambil usai viralnya kegiatan ilegal oleh para pendaki Gunung Marapi di Sumbar karena mereka memposting kecerobohannya di media sosial.

Hingga pihak BKSDA Sumbar meminta para pendaki untuk melakukan klarifikasi dalam waktu 3×24 jam sebelum dimasukan kedalam blacklist yang membuat para oknum tidak bisa menaiki gunung manapun. Kejadian ini menjadi peringatan bagi para pendaki dan semua pihak terkait mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang telah dibuat.

Penutupan permanen jalur pendakian Gunung Marapi ini tentunya mendapat berbagai respon dari masyarakat, terutama dari kalangan pendaki dan pecinta alam. Beberapa kalangan menyayangkan keputusan tersebut karena mereka menilai bahwa pendakian gunung merupakan bagian dari hobi dan adanya experience tersendiri yang seharusnya tetap bisa diakses dengan pengawasan yang lebih ketat. Tapi di sisi lain, keputusan ini harus bisa dipahami untuk melindungi nyawa manusia serta keseimbangan ekosistem di sekitar gunung.

Keberanian para pendaki ilegal ini juga menunjukkan kurangnya kesadaran akan risiko dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pemerintah menutup jalur pendakian ini juga bukan tanpa alasan.

Dengan status waspada atau level dua, gunung ini masih memiliki potensi untuk mengalami erupsi maupun aktivitas vulkanik yang membahayakan.

Oleh karena itu, keputusan untuk menutup jalur pendakian ini bukan hanya hukuman bagi para pelanggar, tetapi juga antisipasi untuk mencegah korban jiwa yang lebih banyak lagi.

Sikap yang tidak bertanggung jawab dari para pendaki ilegal ini juga mencerminkan kurangnya edukasi serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Selain tentang mencapai puncak, etika melakukan pendakian juga perlu diperhatikan seperti harus menghormati alam, mematuhi aturan, serta memastikan keselamatan diri dan orang lain.

Dengan adanya kejadian ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pendaki agar memahami peraturan yang dibuat demi kepentingan bersama tanpa hanya mengikuti ego tersendiri.

Berdasarkan hal itu perlu adanya kolaborasi peran pemerintah serta organisasi pecinta alam memberikan edukasi kepada calon pendaki. Program pelatihan, seminar, pembekalan serta kampanye kesadaran tentang bahaya pendakian ilegal harus lebih ditingkatkan.

Dengan adanya program penyuluhan ini diharapkan para pendaki semakin sadar akan pentingnya menaati aturan yang ditetapkan Kedepannya, diharapkan adanya langkah-langkah konkrit dalam pengawasan dan penegakan aturan terkait pendakian gunung, tidak hanya di Gunung Marapi tetapi juga di gunung-gunung lainnya.

Selain itu, sosialisasi mengenai bahaya pendakian ilegal serta pentingnya konservasi alam perlu ditingkatkan. Kesadaran bersama dari para pendaki, pemerintah, serta masyarakat sekitar menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keselamatan manusia.

Keputusan untuk menutup Gunung Marapi secara permanen memang terasa berat bagi sebagian pihak terutama para pendaki dan pecinta alam, tetapi ini adalah langkah yang perlu diambil demi keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.

Semua pihak harus belajar dari kejadian ini dan mengambil sikap yang lebih bijak dalam menghargai serta melestarikan alam agar tragedi serupa tidak kembali terulang. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa aktivitas pendakian kedepannya dapat berlangsung dengan lebih aman dan bertanggung jawab.***

Oleh: Anatasya Disha Mahasiswa Prodi Komunikasi Digital dan Media

Fenomena cancel culture atau budaya boikot semakin menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan berkembangnya media sosial sebagai platform utama komunikasi publik. Cancel culture merujuk pada tindakan kolektif masyarakat untuk memboikot atau mengabaikan individu, biasanya figur publik, yang dianggap melakukan kesalahan atau perilaku yang tidak pantas. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada dunia internasional, tetapi juga telah mengakar kuat di Indonesia.

Belakangan ini, cancel culture kembali ramai diperbincangkan di Indonesia setelah kontroversi yang melibatkan CodeBlu yang merupakan seorang food reviewer yang dinilai terlalu kritis hingga sampai di titik dimana review-nya tersebut dinilai merugikan banyak usaha kuliner. Di awal tahun, hal serupa juga terjadi pada Abidzar, pemeran utama dalam film remake “A Business Proposal.” Film ini mendapatkan kritik keras dari publik dan mengalami penurunan jumlah penonton serta rating rendah. Dilansir dari beberapa media online, kontroversi bermula ketika Abidzar dianggap tidak profesional karena tidak sepenuhnya membaca webtoon atau menonton drama Korea asli yang di-remake. Ia mengaku hanya mendalami perannya berdasarkan skrip yang ada dan dengan percaya diri menyatakan ingin membangun karakternya sendiri. Pernyataan Abidzar yang menganggap penggemar drama Korea di Indonesia sebagai fanatik, serta sikapnya yang arogan dalam menanggapi kritik warganet, memperburuk situasi dan memicu gelombang cancel culture terhadap dirinya.

Penjelasan tentang cancel culture

Secara umum, cancel culture adalah fenomena di mana individu atau kelompok secara kolektif menarik dukungan dari seseorang yang dianggap melakukan kesalahan atau melanggar norma sosial. Altamira dan Movementi (2023) menyatakan bahwa pelabelan cancel culture sering disematkan pada figur publik yang mengecewakan atau dianggap tidak berperilaku baik. Akibatnya, mereka kehilangan kepercayaan publik dan seringkali mengalami konsekuensi serius dalam karier dan kehidupan pribadi mereka.

Fenomena cancel culture mulai berkembang secara signifikan pada tahun 2016-2017 dengan tujuan utama untuk mengecam selebritas atau artis yang bermasalah (Jaafar & Herna, 2023). Di Indonesia, budaya boikot ini mulai mengakar pada tahun 2019 dan sebagian besar terjadi di media sosial seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube. Menurut Kurniawan et al. (2022), “Cancel culture semakin umum terjadi terutama setelah internet berhasil menguasai aktivitas sosial manusia.” Ini menunjukkan bagaimana teknologi digital mempercepat dan memperluas dampak dari fenomena ini.

Putri et al. (2023) menambahkan bahwa, “Cancel culture dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepemilikan media, wacana publik dan politik, serta diskusi seputar batas-batas kebebasan berbicara di era digital.” Ini menunjukkan bahwa cancel culture tidak hanya sekadar reaksi spontan dari masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika yang lebih luas dalam struktur sosial dan politik.

Dampak positif dan negatif cancel culture

Fenomena cancel culture membawa dampak yang beragam, baik positif maupun negatif, terhadap komunikasi online dan kehidupan sosial secara umum.

1. Dampak Positif

Meningkatkan kesadaran sosial: Cancel culture dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu penting seperti diskriminasi, pelecehan, atau perilaku tidak etis lainnya.

Akuntabilitas publik: Fenomena ini mendorong figur publik untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbicara karena mereka sadar bahwa tindakan mereka diawasi oleh publik.

Pemberdayaan suara masyarakat: Melalui media sosial, masyarakat memiliki platform untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap perilaku figur publik atau institusi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut.

1. Dampak Negatif

Resiko cyberbullying: Cancel culture sering kali berubah menjadi serangan pribadi yang berlebihan, di mana kritik yang seharusnya konstruktif berubah menjadi cyberbullying.

Penghakiman tanpa fakta lengkap: Banyak kasus di mana individu atau organisasi dihukum oleh opini publik sebelum ada klarifikasi atau bukti yang cukup. Ini bisa menyebabkan ketidakadilan.

Dampak psikologis: Individu yang menjadi sasaran cancel culture dapat mengalami tekanan psikologis yang berat, kehilangan pekerjaan, dan kerusakan reputasi yang signifikan (Putri et al., 2023).

Bagaimana seharusnya masyarakat menanggapi fenomena ini?

Fenomena cancel culture menuai pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, masyarakat memiliki hak untuk mengkritik dan menuntut akuntabilitas dari figur publik. Namun, penting juga untuk tetap bijak dalam menanggapi fenomena ini. Kritik yang disampaikan seharusnya bersifat membangun dan tidak berubah menjadi serangan pribadi atau cyberbullying yang berlebihan.

Masyarakat perlu memahami batasan antara memberikan kritik yang konstruktif dan melakukan penghakiman yang tidak adil. Dalam era digital ini, di mana informasi dapat dengan cepat menyebar, kita harus memverifikasi kebenaran suatu informasi sebelum ikut serta dalam arus cancel culture. Selain itu, memberikan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki kesalahan mereka juga merupakan langkah yang lebih bijaksana.

Akhir kata, cancel culture adalah fenomena yang mencerminkan kekuatan masyarakat dalam mempengaruhi perilaku figur publik. Namun, kekuatan ini harus digunakan dengan penuh tanggung jawab agar tidak berubah menjadi alat penghancur yang merugikan semua pihak.

 Oleh: Balqis Nabilah Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB

Dalam era kepemimpinan Presiden Prabowo, perbincangan mengenai prioritas anggaran selalu menjadi topik hangat di ranah publik. Baru-baru ini, isu bahwa sektor pendidikan dan kesehatan hanya dianggap sebagai “program pendukung” muncul setelah tersebarnya foto paparan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai arah kebijakan BPP Tahun Anggaran 2026. Foto tersebut, yang menampilkan tiga kategori prioritas anggaran, memicu spekulasi dan interpretasi yang berbeda di kalangan masyarakat, terutama di media sosial.

Pendidikan dan kesehatan merupakan pondasi untuk masa depan

Isu yang bermula dari kesan bahwa kebijakan anggaran mendatang mengesampingkan pendidikan dan kesehatan harus dipandang lebih luas. Perlu diketahui bahwa dalam setiap perencanaan pembangunan nasional, pemerintah mengelompokkan program-program strategis berdasarkan peran dan kepentingannya. Pengelompokan ini bertujuan untuk seluruh program bersinergi antara sektor utama dan pendukung berjalan secara optimal. Dengan demikian, istilah “pendukung” dalam konteks tersebut tidak berarti bahwa pendidikan dan kesehatan diabaikan, melainkan menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut terintegrasi dalam kerangka pembangunan yang lebih besar.

Pendidikan dan kesehatan selama ini telah menjadi pondasi kemajuan bangsa. Investasi pada pendidikan tidak hanya menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi juga mendorong inovasi, produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sektor kesehatan merupakan jaminan bagi keberlanjutan pembangunan dengan menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. Kedua sektor ini memiliki dampak jangka panjang yang tak terukur, dimana kualitas pendidikan akan menentukan daya saing bangsa di era globalisasi, dan kualitas kesehatan mempengaruhi stabilitas sosial serta kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan.

Dalam konteks kebijakan anggaran, penyusunan program prioritas tidak semestinya menimbulkan kesan adanya hierarki yang menurunkan peran pendidikan dan kesehatan. Penjelasan dari Kemenkeu melalui Deni Surjantoro menegaskan bahwa semua program, termasuk inisiatif seperti program makan bergizi gratis (MBG), memiliki peran strategis yang saling melengkapi.

Tantangan dalam Komunikasi Kebijakan

Namun, di tengah penjelasan tersebut, muncul pertanyaan dari kalangan pengamat dan masyarakat mengenai mekanisme komunikasi kebijakan. Foto dan slide yang tersebar di platform X memberikan ruang bagi interpretasi yang beragam. Di era digital, penyampaian pesan kebijakan harus dilakukan dengan sangat cermat, mengingat informasi yang tidak lengkap atau terpotong-potong bisa menimbulkan persepsi yang merugikan kepercayaan publik. Media sosial, dengan sifatnya yang cepat menyebarkan informasi, sering kali menjadi pertempuran opini dan konteks pesan bisa hilang. Oleh karena itu, klarifikasi resmi seperti yang disampaikan oleh Kemenkeu menjadi penting untuk meredam potensi kekeliruan.

Peran Dialog Terbuka

Perdebatan mengenai prioritas pembangunan adalah hal yang wajar dan bahkan sehat di masa demokrasi. Kritik serta diskusi yang dapat mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki mekanisme penyampaian kebijakan serta memastikan bahwa seluruh sektor yang penting mendapatkan perhatian. Dari sudut pandang kebijakan publik, strategi pembangunan yang baik harus mampu menyeimbangkan berbagai aspek, mulai dari kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, hingga program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.

Dalam tataran praktis, pembenahan sistem pendidikan dan kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh. Kebijakan yang mengintegrasikan peningkatan mutu pendidikan dengan pelayanan kesehatan yang merata akan menciptakan masyarakat yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat secara fisik dan mental. Oleh karena itu, penekanan pada pembiayaan kedua sektor ini merupakan investasi jangka panjang yang akan membawa dampak signifikan bagi kemajuan bangsa. Pemerintah harus terus memastikan bahwa alokasi anggaran tidak hanya memenuhi angka-angka target, tetapi juga menghasilkan output yang maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, komunikasi kebijakan yang transparan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik. Klarifikasi dari Kemenkeu harus dijadikan momentum untuk mendorong dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat sehingga publik dapat memperoleh gambaran utuh mengenai strategi pembangunan yang sedang dijalankan, sehingga kritik dan masukan yang memabangun dapat diterima sebagai bagian dari proses perbaikan yang berkelanjutan.