Tuesday, 14 April 2026
Home Blog Page 88

Bupati Bogor Rudy Susmanto Tegaskan BUMD Harus Untung dan Berdampak, Targetkan Profit Meningkat Mulai 2026

0

Bogordaily.net – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmennya untuk mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara profesional dengan orientasi pada peningkatan profit serta dampak nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) gabungan empat BUMD Pemerintah Kabupaten Bogor, di Hotel Horison Sayaga, Cibinong, Rabu, 25 Februari 2026.

Hadir secara virtual Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat, para komisaris, direktur, dan pemegang saham, perwakilan Bank BJB Provinsi Jawa Barat, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor.

Dalam forum itu, Bupati Rudy menekankan pentingnya sinergi, evaluasi menyeluruh, serta penyamaan visi antara pemerintah daerah dan jajaran komisaris maupun direksi. Menurutnya, BUMD harus menjadi lokomotif pembangunan daerah, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan.

“Keuntungan pemerintah bukan hanya soal dividen, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat. BUMD harus untung dan harus berdampak,” tegas Rudy.

Rudy memastikan pengelolaan BUMD di bawah kepemimpinannya tidak akan diwarnai kepentingan politik. Ia menegaskan evaluasi jabatan komisaris dan direksi dilakukan secara objektif berdasarkan kinerja.

Menurutnya, pejabat yang masa jabatannya telah habis tetap berpeluang diperpanjang apabila menunjukkan capaian positif. Sementara itu, jabatan yang kosong akan segera diisi melalui mekanisme Panitia Seleksi (Pansel).

“Bisnis itu butuh kepercayaan dan kebersamaan. Kita tidak mencari kesalahan, tapi membenahi bersama,” ujarnya.

Rudy menargetkan mulai 2026 tren profit seluruh BUMD harus meningkat signifikan. Ia menyebut tahun 2025 menjadi fondasi awal yang baik karena seluruh BUMD tercatat tidak mengalami kerugian.

Beberapa langkah strategis yang disiapkan antara lain penguatan sektor pariwisata dan layanan haji melalui pengembangan hotel serta optimalisasi potensi kegiatan pelatihan perangkat daerah sebagai pasar internal.

Selain itu, sektor perbankan daerah juga didorong lebih agresif mengambil peluang, termasuk pembiayaan perumahan bagi ASN dan PPPK dengan skema yang terjangkau.

Dalam rangka memperkuat tata kelola, Pemerintah Kabupaten Bogor juga akan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit menyeluruh. Rudy menegaskan langkah ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan transparansi dan perbaikan sistem manajemen.

“Kita ingin melihat secara utuh. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama,” katanya.

Rudy berharap seluruh jajaran BUMD memiliki pola pikir yang sama dalam membangun perusahaan daerah. Ia mengajak semua pihak meninggalkan perbedaan dan fokus pada penguatan bisnis.

“Kalau ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Tidak perlu ganti semuanya kalau masih bisa dibenahi. Yang penting maju bersama,” tandasnya.

Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis BUMD dapat tumbuh lebih sehat, kompetitif, dan memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.***

 

Tarawih Keliling, Ketua DPRD Kota Bogor Salurkan Bantuan Hibah Rp25 Juta untuk Masjid Daarul Jannah

0

Bogordaily.net – Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat di bulan suci Ramadhan 1447 H, Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, melakukan Tarawih Keliling (Tarling) di Masjid Daarul Jannah, Bantarjati, Bogor Utara, pada Selasa 24 Februari 2026.

​Kegiatan yang merupakan agenda rutin Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor ini tidak hanya menjadi sarana ibadah bersama, tetapi juga menjadi momentum penyaluran bantuan sarana keagamaan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD menyerahkan bantuan hibah sebesar Rp25 juta untuk pengembangan fasilitas masjid.

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menyatakan bahwa kehadirannya bersama tim IV Tarling merupakan penugasan langsung untuk memastikan kenyamanan tempat ibadah bagi warga.

​”Alhamdulillah kita sudah bersama-sama melaksanakan ibadah puasa ke-6, semoga kita semua diberikan kesehatan. Hari ini kami menjalankan tugas dari Pak Wali Kota untuk silaturahmi melalui tarawih keliling,” ujar Adityawarman.

​Terkait bantuan hibah yang diberikan, Adityawarman menjelaskan bahwa dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan fasilitas agar jemaah dapat beribadah dengan lebih khusyuk.

​”Ada hibah dari Pemkot Bogor untuk Masjid Daarul Jannah senilai Rp25 juta. Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah agar fasilitas kenyamanan jemaah senantiasa terjaga dan membaik,” tambahnya.

​Selain bantuan hibah dari pemerintah, anggota DPRD Kota Bogor Abdul Rosyid yang turut hadir juga memberikan bantuan personal berupa satu unit kipas angin untuk menunjang kesejukan ruang utama masjid.

​Adityawarman berharap kegiatan Tarling ini menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa DPRD dan Pemkot Bogor selalu terbuka untuk mendiskusikan berbagai persoalan pembangunan yang ada di wilayah.

​Senada dengan hal tersebut, Camat Bogor Utara, Riki Robiansah mengapresiasi kunjungan tim Tarling di wilayahnya.

Ia menyebutkan bahwa perhatian pemerintah terhadap masjid-masjid di Bogor Utara dilakukan secara konsisten setiap tahunnya.

​”Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di RW 13, mudah-mudahan ini berkah untuk kita semua. Bantuan ini rutin diberikan setiap Ramadhan oleh Pemkot Bogor sebagai pendorong bagi kemakmuran masjid,” kata Riki.***

Benahi Carut-Marut Sampah dan PKL, DPRD Kota Bogor Tancap Gas Rampungkan Raperda Pasar

0

Bogordaily.net – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor mulai tancap gas membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat. Regulasi ini disusun untuk menjadi solusi permanen atas carut-marut pengelolaan pasar, mulai dari tumpang tindih kewenangan sampah hingga penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

​Dalam rapat kerja yang digelar di Ruang Rapat Komisi l, Gedung DPRD Kota Bogor, Pansus memanggil sejumlah instansi, mulai dari Dinas KUKM Dagin, Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ), Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.

​Wakil Ketua Pansus DPRD Kota Bogor, H. Muhamad Dodi Hikmawan, mengungkapkan bahwa pembahasan saat ini telah memasuki tahap pendalaman draf hingga Pasal 14.

Fokus utama Pansus adalah menyelaraskan regulasi daerah dengan aturan yang lebih tinggi, yakni Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Pemerintah terbaru.

​”Setelah tahapan ekspos pada Jumat lalu, hari ini kami fokus membedah draf awal. Poin utamanya adalah penyempurnaan landasan hukum dan sinkronisasi data lapangan agar mengakomodasi fakta eksisting yang dihadapi Perumda Pasar Pakuan Jaya,” ujar Dodi Hikmawan pada Selasa 24 Februari 2026.

​Salah satu temuan dalam rapat tersebut adalah adanya pasar di Kota Bogor yang secara kriteria tidak masuk dalam kategori standar nasional (Tipe A, B, C, dan D).

Hal ini memicu Pansus untuk mengkaji payung hukum tambahan agar pasar-pasar tersebut tetap terakomodasi secara legal.

​Dodi menjelaskan bahwa terdapat pasar eksis yang saat ini posisinya menggantung karena tidak memenuhi kriteria tipe yang ada.

​”Kami tengah mengkaji apakah nanti akan dibentuk kategori Tipe E atau regulasi khusus lainnya. Keputusan ini sangat penting agar semua pasar memiliki legalitas yang jelas, dan akan kami tetapkan pada rapat berikutnya,” tegas Dodi.

​Lebih lanjut, Dodi menekankan bahwa Raperda Penyelenggaraan Pasar Rakyat ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pengelola pasar.

Selama ini, sering terjadi aksi “lempar tanggung jawab” antara dinas terkait dengan Perumda PPJ, terutama dalam urusan pengelolaan sampah dan penataan PKL.

​Dodi menyatakan bahwa dengan aturan ini, batasan kewenangan akan ditarik secara tegas. Perda ini akan menjadi payung hukum yang kuat sehingga pembinaan pedagang memiliki jalur koordinasi yang sistematis.

​”Kita ingin menghapus praktik lempar tanggung jawab, misalnya soal sampah antara DLH dan pihak pasar. Termasuk penataan PKL, harus ada batasan tegas mengenai wilayah kewenangan pasar agar pembinaannya jelas dan punya payung hukum,” tambahnya.

​Sebagai informasi rapat tersebut juga dihadiri oleh anggota Pansus lainnya, di antaranya Akhmad Saeful Bakhri, Devie Prihartini, Murtadlo, Hj. Hakanna, H. Azis Muslim, Hj. Lusiana Nurissiyadah, Abdul Rosyid, Rozi Putra, dan Zakiyatul Fikriyah Al-Aslamiyah.***

Menkes Usul Iuran BPJS Kesehatan Naik Tiap 5 Tahun

0

Bogordaily.net – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar iuran BPJS Kesehatan disesuaikan setiap lima tahun sekali guna menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurutnya, tekanan inflasi serta semakin luasnya cakupan layanan kesehatan membuat beban pembiayaan terus meningkat.

Jika iuran tidak pernah disesuaikan, maka keseimbangan keuangan sistem jaminan kesehatan nasional akan semakin tertekan.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat. Ia menyoroti kondisi keuangan yang disebutnya tengah mengalami tekanan serius.

“BPJS itu sudah negatif, setahunnya hampir Rp 20 triliun,” ujarnya.

Secara teknis, kata dia, penyesuaian iuran adalah hal yang wajar dalam sistem pembiayaan jangka panjang.

Inflasi yang terus berjalan dan peningkatan kualitas serta jumlah layanan kesehatan berdampak langsung pada kenaikan biaya.

“Tidak mungkin tarif BPJS tidak disesuaikan setiap lima tahun. Inflasi ada, layanan makin diperluas,” katanya.

Namun, ia mengakui bahwa kebijakan kenaikan iuran kerap menjadi isu sensitif secara politik. Meski begitu, menurutnya keputusan harus tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan sistem.

“BPJS sudah negatif, seharusnya tidak boleh. Artinya iuran memang harus naik. Kalau ramai, seharusnya yang ramai itu yang mampu,” tegasnya.

Rekam Jejak Pendapatan dan Beban JKN

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa sejak awal beroperasi, BPJS Kesehatan beberapa kali mengalami ketidakseimbangan antara pendapatan dan beban pembiayaan.

Rinciannya sebagai berikut:

  • 2014: Pendapatan Rp 40,7 triliun | Beban Rp 42,7 triliun
  • 2015: Pendapatan Rp 52,8 triliun | Beban Rp 57,1 triliun
  • 2016: Pendapatan Rp 67,4 triliun | Beban Rp 67,3 triliun
  • 2017: Pendapatan Rp 74,3 triliun | Beban Rp 84,4 triliun
  • 2018: Pendapatan Rp 85,4 triliun | Beban Rp 94,3 triliun
  • 2019: Pendapatan Rp 111,8 triliun | Beban Rp 108,5 triliun
  • 2020: Pendapatan Rp 139,9 triliun | Beban Rp 95,5 triliun
  • 2021: Pendapatan Rp 143,3 triliun | Beban Rp 90,3 triliun
  • 2022: Pendapatan Rp 144 triliun | Beban Rp 113,5 triliun

Dari data tersebut terlihat bahwa pada sejumlah tahun awal, beban pembiayaan lebih besar dibandingkan pendapatan iuran.

Meski sempat mencatat surplus pada periode tertentu, tekanan pembiayaan tetap menjadi tantangan.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah menilai penyesuaian iuran secara berkala menjadi salah satu opsi realistis untuk menjaga stabilitas keuangan JKN.

Langkah ini diharapkan mampu memastikan layanan kesehatan tetap berjalan optimal bagi seluruh peserta, tanpa mengorbankan keberlanjutan sistem dalam jangka panjang.***

BRI Gelar Imlek Prosperity 2026, Hadirkan Pengalaman Eksklusif Sambut Tahun Kuda Api

0

Bogordaily.net – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menggelar BRI Imlek Prosperity 2026 di Hotel Mulia, Jakarta (20/2). Mengusung semangat Tahun Baru Imlek 2026 yang dikenal sebagai Tahun Kuda Api, kegiatan ini menjadi wujud apresiasi BRI terhadap keberagaman tradisi, sekaligus memperkuat relasi bersama nasabah dalam pertemuan yang hangat dan bermakna dengan sentuhan budaya Tionghoa di sepanjang acara.
Acara tersebut dihadiri Komisaris Utama BRI Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Wakil Direktur Utama BRI Viviana Dyah Ayu R.K, serta jajaran Direksi BRI bersama lebih dari 300 nasabah BRI.

Rangkaian kegiatan diawali melalui Foyer Experience sebagai area penyambutan, dengan alunan musik guzheng serta sejumlah aktivitas tematik, antara lain Kipas Lukis, Face Reader, Shio Card, Taste of Peranakan, dan Wheel of Fortune. Pengalaman di area foyer tersebut dirancang untuk membangun suasana perayaan yang berkesan sejak awal kedatangan tamu undangan.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengungkapkan bahwa semangat Tahun Kuda Api menjadi pengingat pentingnya energi, keberanian, dan ketangguhan dalam menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Di tahun yang baru ini, kita memasuki Tahun Kuda Api, simbol energi, keberanian, semangat untuk melangkah maju, serta ketangguhan dalam menghadapi tantangan. Kuda melambangkan kecepatan dan ketekunan, sementara elemen api merepresentasikan semangat, transformasi, dan kekuatan untuk terus bertumbuh,” ujarnya.

Memasuki rangkaian utama, pertunjukan Barongsai dan Bian Lian menjadi salah satu sorotan dengan pesan tentang keberuntungan, energi positif, serta transformasi. Acara turut dilengkapi Yee Sang Ceremony yang sarat makna kemakmuran dan kolaborasi, sejalan dengan semangat pertumbuhan bersama, serta Feng Shui Talk yang dirancang sebagai insight bagi nasabah dalam menyambut Tahun Baru Imlek, baik dari sisi perencanaan personal maupun bisnis, sebelum seluruh rangkaian ditutup dengan special entertainment dan prosperity moment.

Sejalan dengan dinamika kebutuhan nasabah yang semakin beragam, BRI terus memperkuat kapabilitas layanan Wealth Management untuk menjawab kebutuhan pengelolaan aset yang kian kompleks. Melalui penguatan layanan tersebut, BRI mendukung kebutuhan pengelolaan aset, perencanaan keuangan, dan proteksi dengan pendampingan yang lebih personal sesuai tujuan finansial jangka panjang nasabah. Komitmen tersebut sejalan dengan peran BRI sebagai Satu Bank untuk Semua.

“Kami memahami bahwa setiap nasabah memiliki kebutuhan, aspirasi, dan tantangan yang berbeda di setiap fase kehidupan maupun siklus bisnis. Oleh karena itu, BRI terus memperkuat kapabilitas layanan untuk menghadirkan solusi finansial yang relevan, terintegrasi, dan adaptif, baik dalam mengelola arus kas, mengembangkan usaha, maupun merencanakan pertumbuhan di masa depan. BRI siap membersamai setiap langkah Bapak dan Ibu sebagai mitra dalam menangkap peluang, menghadapi tantangan, dan mewujudkan rencana jangka panjang dengan fondasi keuangan yang lebih kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya.

BRI Imlek Prosperity 2026 merupakan wujud nyata komitmen BRI dalam menghadirkan nilai tambah yang bermakna, tidak hanya melalui produk dan layanan finansial, tetapi juga melalui pengalaman eksklusif yang dirancang khusus bagi nasabah terpilih. Setelah penyelenggaraan di Jakarta, rangkaian BRI Imlek Prosperity 2026 dilanjutkan di Surabaya pada 24 Februari 2026 dan Medan pada 27 Februari 2026.***

Satpol PP Kabupaten Bogor Bakal Gencar Razia THM hingga Panti Pijat Selama Ramadan

0

Bogordaily.net – Satpol PP Kabupaten Bogor bakal gencar melaksankaan razia tempat hiburan malam hingga panti pijat selama bulan suci Ramadan.

Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid menjelaskan bahwa, razia tersebut dilakukan sesuai dengan surat edaran Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk menjaga kondusifitas selama Ramadan.

“Bukan hanya di bulan suci Ramadhan, cuman sekarang lebih digiatkan hargai orang yang sedang beribadah, dan surat dari pimpinan, dari Pak Bupati akan segera turun kaitan dengan hikmahnya bulan suci Ramadan,” kata Cecep Imam kepada wartawan, Rabu 25 Februari 2026.

Kemudian, Cecep meminta agar pemilik Tempat Hiburan Malam (THM) di wilayah Kabupaten Bogor untuk berhenti sejenak selama pelaksanaan bulan Ramadan.

“Jadi tempat-tempat hiburan yang mengarah-mengarah kepada hal-hal yang berbau seks agar dihentikan,” jelasnya.

Ia mengatakan, beberapa toko miras yang masih nekat beroperasi di bulan suci Ramadan akan di razia oleh jajaran Satpol PP.

“Sama, yang lain juga. Pokoknya yang akan mengganggu gangguan tribun, termasuk tadi, penjualan miras, panti pijat, tempat-tempat tanda petik lah ya,” ujar Cecep.

Sementara itu, kata Cecep, banyak tempat prostitusi yang berkedok panti pijat di wilayah Kabupaten Bogor.

“Kan di Kabupaten Bogor kebanyakan itu menjualnya panti pijat, kedoknya. Tapi setelah ditelusuri ternyata pake roknya segini. Dan selain pijat ada plus-plus,” ungkapnya.(Albin)

Bayi 3 Hari Dijual Rp52 Juta di Facebook, Pasutri di Palembang Diciduk Polisi

0

Bogordaily.net – Peristiwa memilukan terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Sepasang suami istri (pasutri) nekat menawarkan bayi perempuan mereka yang baru berusia tiga hari untuk dijual melalui media sosial. Bayi yang bahkan belum sempat diberi nama itu dipatok dengan harga Rp52 juta.

Kasus ini terungkap setelah aparat dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penyamaran sebagai calon pengadopsi.

Strategi tersebut membuahkan hasil ketika pelaku menyanggupi pertemuan untuk transaksi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, bayi tersebut lahir pada 19 Februari 2026. Tak lama setelah proses persalinan, sang ayah berinisial HA (31) diduga langsung mengunggah status di akun Facebook pribadinya. Unggahan itu berisi penawaran jual beli bayi secara terang-terangan.

Dalam komunikasi lanjutan dengan calon pengadopsi yang ternyata anggota kepolisian yang menyamar HA bersama istrinya S (27) menetapkan harga Rp52 juta.

Mereka meminta transaksi dilakukan secara tunai dengan sistem serah terima langsung.

Kesepakatan pertemuan pun dibuat di kawasan KM 7, Sukarami, Palembang, pada Minggu 22 Februari 2026.

Namun sebelum transaksi terjadi, tim dari Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang Polda Sumsel bergerak cepat dan langsung mengamankan keduanya.

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, membenarkan penangkapan tersebut.

“Tersangka sengaja membuat status di Facebook untuk menawarkan bayinya dengan harga Rp52 juta. Bayi itu baru berumur tiga hari,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, pasangan tersebut mengaku nekat melakukan aksi itu karena alasan ekonomi. Mereka berdalih tidak memiliki kemampuan finansial untuk membesarkan sang anak.

“Katanya tidak mampu menghidupi,” ungkap Nandang.

Meski demikian, pihak kepolisian belum sepenuhnya menerima alasan tersebut. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain atau jaringan perdagangan orang yang terlibat dalam upaya penjualan bayi tersebut.

“Masih kita kembangkan agar benar-benar terungkap,” tegasnya.***

Tragedi Bocah 12 Tahun di Sukabumi, Laporan Ibu Kandung Seret Ayah Korban

0

Bogordaily.net – Kematian bocah NS (12), pelajar SMP asal Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, masih menyisakan duka mendalam sekaligus tanda tanya besar. Peristiwa yang terjadi pada Februari 2026 itu tidak hanya memicu empati publik, tetapi juga memunculkan polemik hukum yang kini melebar ke lingkup keluarga inti korban.

Setelah sebelumnya nama ibu tiri korban dikaitkan dengan dugaan penganiayaan, kini ayah kandung NS turut dilaporkan ke polisi.

Ibu kandung korban, Lisnawati, resmi melayangkan laporan ke Polres Sukabumi dengan nomor STPLB/106/II/2026/SPKT.

Ia melaporkan mantan suaminya, Anwar Satibi (AS), atas dugaan pembiaran dan penelantaran anak.

Langkah hukum itu diambil setelah Lisnawati menilai ayah korban tidak menunjukkan respons cepat saat kondisi NS kritis.

Ia meyakini ada sikap tidak peduli yang berujung pada keterlambatan penanganan medis terhadap anaknya.

Kuasa hukum Lisnawati, Krisna Murti, menyebut pihaknya mengantongi bukti percakapan yang memperlihatkan respons AS ketika keluarga meminta agar NS segera dibawa ke rumah sakit. Percakapan itu terjadi dua hari sebelum korban meninggal dunia.

Menurut Krisna, ketika keluarga memberi tahu kondisi NS memburuk dan meminta agar segera dirujuk ke rumah sakit, AS justru mengaku sibuk.

Bahkan, dalam pesan tersebut, ia disebut menyatakan agar keluarga mengikhlaskan jika memang anaknya meninggal dunia.

Tak hanya itu, dalam chat tertanggal 17 Februari 2026, AS juga disebut sudah membicarakan lokasi pemakaman apabila hal terburuk terjadi. Tim kuasa hukum menilai sikap tersebut mengindikasikan adanya unsur pembiaran.

Atas dasar tersebut, Lisnawati melalui kuasa hukumnya melaporkan dugaan pelanggaran Pasal 76B juncto Pasal 77B tentang perlindungan anak.

Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk memproses laporan ini secara profesional dan transparan.

Kecurigaan keluarga semakin menguat saat melihat kondisi fisik NS setelah meninggal dunia.

Pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka lebam, bekas luka bakar, serta kulit melepuh di beberapa bagian. Temuan inilah yang kemudian memicu dugaan kekerasan.

Sehari-hari, NS diketahui tinggal di sebuah pesantren. Ia pulang ke rumah dalam rangka persiapan menyambut bulan puasa bersama keluarga. Namun, kepulangan itu justru berakhir dengan tragedi.

Menurut keterangan yang beredar, ayah korban yang bekerja di Kota Sukabumi sempat menerima telepon dari istrinya agar segera pulang karena anaknya sakit.

Setibanya di rumah, NS langsung dibawa ke RSUD Jampangkulon. Meski sempat mendapatkan penanganan medis, nyawanya tidak tertolong.

Di sisi lain, Lisnawati mengungkapkan alasan mengapa ia baru melapor sekarang. Ia mengaku selama empat tahun terakhir tidak diizinkan bertemu dengan anaknya.

Selain itu, ia juga membeberkan pengalaman dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya saat masih bersama AS.

Dengan suara bergetar, Lisnawati mengaku pernah mengalami kekerasan fisik dan ancaman saat mengandung.

Trauma tersebut membuatnya kesulitan menjangkau dan melindungi sang anak di masa lalu.

Kasus ini pun mendapat perhatian luas, termasuk dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi III yang membidangi hukum dan hak asasi manusia.

Sementara itu, ibu tiri korban berinisial TR (47) membantah keras tudingan penganiayaan. Ia menyatakan bahwa luka dan kondisi kulit melepuh yang dialami NS bukan akibat kekerasan, melainkan karena penyakit serius.***

Bupati Bogor Buktikan Komitmen Cegah Korupsi, Gandeng KPK Awasi Sejumlah Proyek Pembangunan

0

Bogordaily.net – Pemerintah Kabupaten Bogor kini mendapatkan pendampingan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan seluruh program dan proyek strategis berjalan transparan, sesuai aturan, dan bebas dari praktik korupsi.

Langkah ini menjadi bukti komitmen Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dalam mengawal integritas proyek di tahun 2026.

Inspektur Kabupaten Bogor, Arif Rahman menerangkan, bahwa Bupati Bogor berkomitmen mencegah tindakan korupsi, dengan cara meminta pendampingan KPK agar proyek strategis dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan hingga pelelangan.

Menurutnya, beberapa Perangkat Daerah telah melakukan Rapat koordinasi dan pada kemarin 23 Februari 2026 telah melakukan ekspose dan KPK memberikan pertimbangan dan rekomendasi terkait proyek strategis, sekaligus membuka ruang bagi SKPD untuk meminta bantuan pada kegiatan non-strategis bila diperlukan.

Inspektur Arif Rahman menegaskan, Inspektorat sebagai lembaga pengawas harus diperkuat, sehingga setiap rekomendasi bisa menjadi masukan berharga bagi SKPD dalam pelaksanaan proyek-proyek bernilai anggaran besar.

“Dengan pendampingan KPK, kami mendapatkan arahan jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini langkah luar biasa Bupati Bogor agar proyek strategis di Kabupaten Bogor berjalan transparan dan aman dari masalah di kemudian hari,” ungkapnya.

KPK melakukan pendampingan terhadap sejumlah proyek strategis Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dan menekankan bahwa pendampingan akan terus berlanjut, bukan hanya tahun 2026.

Pendekatan ini menegaskan keseriusan Pemkab Bogor dalam mencegah korupsi, menjaga integritas, dan meningkatkan profesionalisme setiap proyek.

Kemudian, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman dan Plt. Kepala Dinas Pertnahan dan Tata Ruang, Eko Mujiarto, berharap pendampingan KPK terus dilakukan tidak hanya tahun ini tapi berlanjut ketahun berikutnya.

“Dengan pendampingan ini, program yang dilaksanakan berjalan sesuai ketentuan yang ada, sesuai target yang direncanakan, sehingga semua kegiatan dapat berjalan lancar,” imbuhnya.***

Puting Beliung Rusak Stadion Gelora Pakansari, Dispora Bogor: Total Kerugian Rp350 Juta

0

Bogordaily.net – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor telah melakukan asesmen, pasca kerusakan di Stadion Gelora Pakansari, akibat puting beliung beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Asnan AP menjelaskan bahwa, hasil asesmen kerusakan baru terdata pada bagian plafon hingga pagar Stadion, dengan nilai kerugian mencapai Rp. 350 juta.

“Yang sudah dihitung oleh kita itu dengan sudah ada nilainya itu kaitan dengan plafon, kemudian pagar yang rusak, ini area Gelora Pakansari, bukan hanya Sadion saja,” kata Asanan kepada wartawan, Rabu 25 Februari 2026.

“Kerugian untuk perbaikan sekitar 350 jutaan itu belum termasuk atap,” tambahnya.

Menurut Asnan, untuk atap saat ini belum diketahui jumlah kerugian, dan masih dalam proses pendataan.

“Yang belum kita hitung anggaran itu yang atapnya, karena itu ada 13 panel yang terbawa angin,” jelasnya.

Adapun, untuk perbaikan pada bagian atap stadion saat ini masih menunggu pihak ahli.

“Sekarang kita sedang evakuasi yang rusak dulu di atas, soalnya lama. Gabisa yang kaya di bawah, harus ada yang ahli untuk naik ke atas sana, tidak semua pegawai naik kesana,” ujar Asnan.

Sementara itu, kata Asnan, pekerjaan perbaikan pada bagian plafon hingga pagar Stadion rencananya akan dilakukan mulai bulan depan.

“Kita sedang hitung dulu, mungkin di bulan depan kita pekerjaannya,” ungkapnya.(Albin)