Bogordaily.net – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi melantik Bimo Wijayanto menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru. Bimo ditunjuk menggantikan Suryo Utomo yang saat ini masih menjabat sebagai Dirjen Pajak.

Pelantikan ini digelar pada Jumat, 23 Mei 2025, di Aula Mezzanine Gedung Kemenkeu, Jakarta.

Dalam sambutannya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pengangkatan para pejabat ini merupakan langkah strategis demi mendorong transformasi birokrasi fiskal yang lebih modern, efisien, dan akuntabel.

“Pada hari ini Jumat, tanggal 23, bulan Mei tahun 2025, saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” tegas Sri Mulyani.

Dipilih Langsung oleh Presiden Prabowo Subianto

Penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak bukan keputusan sembarangan. Presiden RI Prabowo Subianto secara langsung memilihnya untuk menduduki posisi strategis ini.

Sri Mulyani menyebutkan bahwa Bimo ditugaskan untuk melakukan reformasi besar-besaran di Direktorat Jenderal Pajak.

Presiden menekankan agar sistem perpajakan nasional dibenahi secara menyeluruh, demi mencapai sistem yang lebih berintegritas, akuntabel, dan independen.

Ini menjadi tantangan besar bagi Bimo, sekaligus kesempatan emas untuk menunjukkan kapasitasnya dalam mengawal keuangan negara.

Profil Akademik Bimo Wijayanto

Bimo Wijayanto bukan sosok baru di bidang ekonomi dan kebijakan fiskal. Ia merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara (Tarnus) di Magelang, yang dikenal sebagai sekolah unggulan penghasil calon pemimpin nasional.

Setelah itu, ia melanjutkan studi sarjananya di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), mengambil jurusan Akuntansi, dan berhasil lulus pada tahun 2000.

Tak berhenti di situ, Bimo melanjutkan pendidikan ke Australia, mengambil gelar MBA di bidang Akuntansi dan Keuangan di University of Queensland pada 2004. Ia kemudian meraih gelar Ph.D. in Economics dari University of Canberra pada 2010, dan menempuh pendidikan postdoctoral di Duke University, Amerika Serikat, pada tahun 2014.

Karier Panjang di Pemerintahan dan Lembaga Strategis

Perjalanan karier Bimo dimulai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tempat ia sempat menjadi Analis Senior di Center for Tax Analysis (CTA) pada 2014-2015. Ia juga menjabat sebagai Kepala Seksi Dampak Kebijakan Makro Ekonomi di Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan pada periode yang sama.

Setelah itu, Bimo bergabung dengan Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Tenaga Ahli Utama di dua bidang berbeda, yaitu bidang Politik dan Keamanan, serta Kajian dan Pengelolaan Isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis. Ia bertugas di KSP dari awal 2016 hingga pertengahan 2020.

Pengalaman selanjutnya membawanya ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), di mana ia menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis dari 2020 sampai Desember 2024.

Di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Pandjaitan, ia terlibat aktif dalam mendorong investasi nasional, khususnya di sektor strategis dan pertambangan.

Terakhir, Bimo bertugas sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebelum akhirnya dipercaya menjabat sebagai Dirjen Pajak.

Tugas Berat Menanti

Kini, di bawah komando Sri Mulyani, Bimo Wijayanto menghadapi tugas berat dalam memimpin Direktorat Jenderal Pajak.

Ia diharapkan mampu memperbaiki tata kelola perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan membangun sistem yang lebih transparan serta dipercaya oleh publik.

Selain itu, ia juga perlu merespons tantangan era digital, seperti pengawasan pajak ekonomi digital, penghindaran pajak lintas negara, serta penguatan basis data perpajakan nasional yang terintegrasi.

Pelantikan ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan, baik pengamat ekonomi, pelaku usaha, maupun masyarakat umum. Banyak pihak berharap Bimo membawa angin segar dan inovasi dalam sistem pajak Indonesia, demi meningkatkan penerimaan negara secara adil dan merata.***