BOGOR DAILY– Rencana Pemerintah Pusat yang akan melebarkan jalan di sekitar kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, nampaknya sebentar lagi akan terealisasi. Kabarnya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menganggarkan sebanyak Rp36 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun ini.

Sekedar diketahui, Pemerintah Pusat berencana melebarkan sepanjang jalur Puncak dari simpang Gadog hingga Gunung Mas, Kabupaten Bogor. Jalan yang akan dilebarkan selebar dua meter, baik itu kanan dan kiri jalan dengan total keselurhan nantinya menjadi selebar 11 meter.

Namun, tak hanya itu, ada PR yang siap menanti pemerintah sebelum realisasi pembangunan jalan segera dilaksanakan. Adanya ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang berada di kawasan Puncak jadi persoalaan yang harus diselesaikan Pemerintah Pusat.

“Yang jelas rencana pembangunan ini harus simultan. Ketika rencana pembangunan jalannya tengah dibahas, mereka (Kemen PUPR) juga harus memikirkan PKL yang berada disana. Tapi, mereka juga sudah meninjau lokasi untuk rest areanya ko,” kata Camat Cisarua, Bayu Rahmawanto.

Menurut lelaki penghobi touring ini, ada tiga lokasi di kawasan Cisarua yang akan dijadikan rest area bagi para wisatawan berbelanja. Diantaranya, rest area di sekitar Perkebunan PTPN dengan lokasi seluas 5 hektar. Lalu, di sekitar Sumber Sari Pakuan akses masuk ke lokasi Paralayang dengan luasan sekitar 5 hektar. Serta, di seberang pintu masuk Taman Wisata Matahari dengan estimasi menampung sebanyak 300 PKL.

“Jadi nantinya para PKL akan berjualan di rest area bukan lagi di pinggir jalan. Kita bukan memindahkan pedagang, melainkan pembelinya,” ucap dia.

Lelaki bertubuh tambun ini juga menjelaskan, rest area ini memiliki konsep bernama anjungan cerdas yang nantinya akan menjadi icont baru di Kabupaten Bogor. Sehingga, wisatawan tak perlu lagi repot-repot untuk mencari kuliner ataupun cinderamata yang dibawa dari Bogor.

“Kita membikin model pasar wisata sesuai komiditi. Jadi, pedagang basah, kering sampai cinderamata itu sesuai dengan komoditi tidak digabung. Nanti yang mengatur PD Pasar sama PT Sayaga,” jelasnya.

Kalau berbicara kapan pembebasan lahan hingga pelebaran jalan dilakukan, dituturkan dia, memang hal tersebut belum bisa dipastikan kapan akan dilaksanakan. Namun demikian, Presiden Joko Widodo telah mengatensikan kepada jajarannya agar memprioritaskan menangani persoalan kemacetan yang kerap melanda di wilayah Selatan Kabupaten Bogor.

“Tergantung anggaran dari pusat. Kalau sekarang belum ada, namun ini sudah jadi atensi Presiden,” imbuhnya.

Bayu pun menambahkan, sudah ada beberapa langkah strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk membenahi kawasan Puncak. Salah satunya dengan cara membangun jalur alternatif di Jalur Utara Puncak, mulai dari Pasir Angin tepatnya di Makam Mbah Raya hingga Jalan Ciletuh, Desa Tugu Utara. Serta, jalur alternatif di jalur selatan Puncak, yaitu jalur Citeko-Cibeureum.

“Sampai saat ini jalan tersebut sudah terakses jalurnya dan bisa dilintasi kendaraan. Untuk anggaran karena jalan itu milik desa maka model penganggaran melalui bantuan keuangan. Saya yakin jika pembenahan Jalur Puncak dapat terealisasi, maka diperkirakan kemacetan di Jalur Puncak bakal berkurang 30 persen,” tutupnya.(metropolitan)