BOGORDAILY – Setelah bertahun-tahun di wacanakan dan diperjuangakn, Pemekaran Bogor Barat Kabupaten Bogor jadi juga.
DPR telah membuat Rancangan Peraturan Pemerintah sudah dan sudah ada di meja Presiden Joko Widodo untuk dipertimbangkan.
“Pemekaran Bogor Barat tinggal persetujuan dari Presiden Joko Widodo,” kata Ketua Komisi II DPR Rambe Kamaruzzaman.
Dia menjelaskan, ada dua hal yang dibahas dalam Rancangan Peraturan Pemerintah itu. Desain besar pemerintahan daerah dan Daerah Otonomi Baru melalui tahap daerah persiapan.
“Kabupaten Bogor jumlah penduduknya sangat banyak dan ke depan bisa mencapai 6 juta jiwa. Karena itu kami melihat Bogor Barat harus dimekarkan,” tambahnya.
Rambe berharap secepatnya Presiden memutuskan pemekaran Bogor Barat. Agar ada kepastian nasib warga Bogor Barat ke depan.
“Bogor Barat ini harus dicoba dulu melalui daerah pesiapan selama tiga tahun, dan setelah layak maka tahap selanjutnya baru dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru,” jelas Rambe.
Mengenai isu terhambatnya proses pemekaran karena anggaran yang dimiliki pemerintah pusat terbatas, anggota Komisi II DPR Diah Pitaloka membantahnya.
Dia mengklaim, pemerintah sebenarnya memiliki dana untuk pemekaran wilayah, namun dialihkan ke sektor lain yang lebih membutuhkan.
“Ini masalah prioritas yang lebih ke pertumbuhan dan kebutuhan akan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini juga bagian jawaban keinginan masyarakat yang ingin mekar wilayahnya. Komisi II juga sudah mendorong desain strategis penataan daerah agar kesenjangan antar-daerah semakin tipis. Walaupun Bogor Barat kecil kemungkian mekar di tahun ini, semoga bisa di tahun depan,” kata politikus PDIP ini. (bdn/ini)
KALAU WARGA LEUWILIANG ADA URUSAN DENGAN kANTOR kABUPATEN BOGOR, MAKA DIA HARUS NGURUS KE KANTOR KABUPATEN YANG LETAKNYA DI CIBINONG.HARUS MEMBAYAR ONGKOS TRANSPORT YANG MAHAL DAN MEMERLUKAN WAKTU CUKUP LAMA JARAK TEMPUHNYA.TIDAK PRAKTIS DAN EKONOMIS,
Kapan kapan nih ditunggu tunggu rakyat banyak/bawah, agar cepat maju dan cepat ikut nikmati.