Anggota FP Gerindra DPRD Kab. Bogor: Mobil Siaga Desa tak Perlu Direbranding

  • Whatsapp

BOGORDAILY – Instruksi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Ade Jaya Munadi, seperti yang tertuang dalam surat No: 147/247-PK  tentang penamaan ulang (rebranding) mobil siaga desa, terus menyedot perhatian sejumlah kalangan. Kali ini Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Gerindra  Daen Nuhdiana, angkat bicara menyikapi tentang dampak dari surat edaran yang dikeluarkan pada 8 November 2019.

Daen berpendapat, ada konsekwensi logis dari alokasi branding ulang mobil siaga desa, yang harus didanai dari APBDes yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retrebusi Daerah. Dengan begitu, lanjut Daen, pemerintah desa harus melakukan perubahan anggaran.

Read More

Lebih detail Dean menjelaskan Pemerintah desa harus menggelar rapat ulang untuk meminta persetujuan dari Badan Permusyawarahan Desa (BPD). Ia menjelaskan, terdapat sejumlah tahapan yang harus ditempuh untuk melakukan perubahan APBDes.  “Itupun,  kalau BPD menyutujui ada perubahan APBDes. Akan merepotkan pemerintah desa secara administrasi,” kata Daen.

Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Gerindra Daen Nuhdiana

Hal lain yang disampaikan Daen adalah, akibat dari perubahan APBDes untuk membiayai branding ulang mobil siaga desa, maka program desa yang sudang tertuang dan sudah ditetapkan dalam APBDes akan dicoret alias hilang.

Sehingga, ia menyarankan pemerintah desa,  tidak harus mengikuti surat edaran DPMD tersebut. Anggaran yang dirubah, kata Daen, akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Apalagi membranding itu,  harus selesai akhir November. Waktunya sangat sempit. Padahal ada beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh Pemerintah Desa dalam merubah anggaran,” paparnya. (nanang hidayat)

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *