BOGOR DAILY-Kota Bogor dan empat wilayah lainnya di Jawa Barat akan mengajukan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Menteri Kesehatan. Namun, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menegaskan pengajuan PSBB harus disesuaikan dengan turunnya jaring pengaman sosial.
“Intinya Kota Bogor setuju untuk mengajukan PSBB dilaksanakan, tapi kami ingin sekali menyesuaikan dengan turunnya jaring pengaman sosial yang akan dikucurkan oleh Pemprov Jawa Barat,” kata Dedie dalam keterangannya, Rabu (8/4/2020).
Hal itu diucapkannya saat teleconference dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan kepala daerah lainnya pada Selasa tadi malam (7/4). Dedie mengatakan pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan DPRD Kota Bogor.
Kata dia, pada dasarnya dewan memberikan ‘lampu hijau' apabila memang Kota Bogor mengajukan PSBB kepada Gubernur Jawa Barat, kemudian diteruskan ke Menkes dengan catatan dilengkapi kajian dampak sosial dan dampak ekonomi yang timbul selama penerapannya nanti.
“Tentu yang perlu kami pastikan adalah jaringan pengamanan sosial. Kemarin kami rapat dengan PT Pos Indonesia terkait dengan bantuan yang akan diturunkan oleh Pemprov Jawa Barat,” ujar Dedie.
“Tetapi yang perlu kami pastikan adalah kapan kira-kira disalurkan sehingga timing penetapan PSBB dengan turunnya dari provinsi ini bisa tepat,” jelasnya.
Sebagai informasi, dalam rapat koordinasi tadi malam, diputuskan bahwa Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor akan mengajukan PSBB secara kolektif dan dikoordinasikan oleh Gubernur Jawa Barat.
“Pengajuan surat permohonan rekomendasi PSBB akan diajukan bersama dalam waktu yang tidak terlalu lama sambil dilengkapi dengan data-data yang diperlukan. Besok pagi hal ini akan dilaporkan oleh Gubernur Jawa Barat dan Kepala Daerah se-Bodebek kepada presiden dalam rapat terbatas penanganan COVID-19,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pada intinya semua sepakat bahwa Kota dan Kabupaten yang berdekatan dengan DKI Jakarta mengajukan PSBB ke Menkes.
“Kami tunggu surat yang bertanda tangan kepala daerah yang ditujukan kepada gubernur sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat untuk segera direkap besok pagi dan siangnya dikirim ke Menkes. Saya kawal agar bisa segera diputuskan,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, ia mengingatkan semua kepala daerah terus melaksanakan rapid test sebanyak-banyaknya. Pasalnya Jawa Barat menargetkan 100 ribu orang telah dites.
“Kalau bisa tujuh hari ke depan bisa selesai. Kota Bogor punya target minimal 4.400, kalau kurang kita koordinasikan,” kata Kang Emil sapaan akrabnya.
Untuk jaring pengaman sosial dalam membantu rakyat ada lima ‘pintu' di Jawa Barat. Dia menekankan bagaimana caranya agar jangan ada duplikasi atau penerima ganda sesuai arahan pemerintah pusat.
“Didata mana saja yang menerima sembako rutin, PKH, ada juga bantuan kartu pra-kerja untuk kelompok yang di PHK atau kelompok pengangguran yang masuk kategori. Ada lagi khusus untuk warga Jabodetabek bantuan sosial dari Pak Jokowi sebesar Rp 600 ribu. 16 April kami menargetkan dibagikan dengan catatan datanya valid dan sudah di-SK-kan,” katanya
Sumber:Detik.com