Bogordaily.net – Pengesahan RUU TNI oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 Maret 2025 telah memicu gelombang penolakan dari masyarakat. Dalam pandangan saya, RUU ini merupakan undang-undang yang sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia. Dengan memberikan kewenangan kepada TNI untuk bertindak layaknya masyarakat sipil, kita menghadapi risiko yang signifikan, terutama karena mereka memiliki akses dan kewenangan atas senjata api.

Bayangkan jika prajurit TNI adalah atasan kita di tempat kerja. Dengan kekuasaan yang mereka miliki, ada kemungkinan mereka akan menggunakan kewenangan tersebut secara tidak semestinya.

Hal ini bukan hanya berpotensi menciptakan ketidakadilan, tetapi juga dapat mengancam keselamatan masyarakat sipil. Menurut Prof. Susi Harijanti, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Padjadjaran,

“Pembahasan RUU TNI ini menunjukkan tanda-tanda abusive law making, di mana prosedur penyusunan undang-undang tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil.”

Demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah juga menjadi bukti nyata bahwa penolakan terhadap RUU TNI meluas.

Mahasiswa dan masyarakat sipil turun ke jalan untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap pengesahan RUU tersebut.

Dalam aksi demonstrasi di Jakarta, salah satu mahasiswa yang ikut serta, Andi, menyatakan, “Kami menolak RUU TNI karena ini akan mengembalikan kekuasaan militer ke dalam ranah sipil, yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi.” Pendapat ini sejalan dengan banyak suara lain yang menuntut agar DPR mendengarkan aspirasi rakyat.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menganggap penolakan masyarakat sebagai bagian dari dinamika politik dan menyatakan bahwa DPR telah berusaha melibatkan publik dalam pembahasan RUU ini. Namun, banyak pihak meragukan klaim tersebut.

Penolakan yang masif di media sosial dengan tagar #TolakRUUTNI menunjukkan bahwa masyarakat tidak merasa didengar.

Hingga saat ini, petisi penolakan terhadap RUU TNI telah ditandatangani oleh hampir 30 ribu orang.

RUU TNI juga mengatur peran TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP), yang dapat diinterpretasikan secara luas dan berpotensi disalahgunakan.

Menurut Prof. Susi, konsideran dalam RUU ini tidak mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional yang seharusnya menjadi landasan dalam penyusunan undang-undang.

Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk mempertanyakan, Apakah kita ingin kembali ke era di mana militer memiliki peran dominan dalam kehidupan sipil? Atau apakah kita ingin memperkuat posisi demokrasi dan supremasi sipil?

Pengesahan RUU TNI harus menjadi panggilan bagi kita semua untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik dan memastikan bahwa suara masyarakat didengar.

Kita tidak bisa membiarkan keputusan yang merugikan kepentingan publik diambil tanpa adanya partisipasi dan transparansi yang memadai.

Mari kita bersama-sama menolak pengesahan RUU TNI demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik.

Pengesahan RUU ini bukan sekadar masalah hukum; ia merupakan refleksi dari kondisi demokrasi kita saat ini.

Banyak pihak melihatnya sebagai langkah mundur bagi Indonesia yang baru saja berjuang untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi setelah era Orde Baru yang otoriter.

Seharusnya, pengesahan undang-undang seperti ini dilakukan dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.

Perdebatan mengenai RUU TNI juga mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap cara DPR berfungsi sebagai wakil rakyat.

Banyak kalangan merasa bahwa DPR lebih mendengarkan suara elite politik daripada suara rakyat biasa. Hal ini terlihat dari bagaimana proses legislasi sering kali berjalan cepat tanpa melibatkan dialog publik yang cukup.

Kita perlu mendorong transparansi dalam setiap proses legislasi agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan memberikan masukan yang konstruktif. Dengan demikian, undang-undang yang dihasilkan akan lebih akomodatif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat luas.

Di sisi lain, penting juga untuk mengingat sejarah kelam ketika militer memiliki kekuasaan besar dalam pemerintahan. Kita tidak boleh melupakan pelajaran dari masa lalu ketika militer berperan aktif dalam kehidupan politik dan sosial negara.

Pengalaman tersebut seharusnya menjadi pengingat bahwa kekuasaan militer harus dibatasi dan diawasi dengan ketat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Kita harus bersatu menolak pengesahan RUU TNI ini dengan cara-cara damai namun tegas. Aksi demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi ketidakpuasan kita sebagai warga negara terhadap keputusan yang dianggap merugikan. Setiap suara penting dan harus didengar oleh para pengambil keputusan.

Akhirnya, mari kita teruskan perjuangan untuk menjaga demokrasi Indonesia agar tetap hidup dan berkembang.

Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu berpihak pada kepentingan rakyat dan bukan kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu.

Hanya dengan cara inilah kita bisa berharap untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik, adil, dan demokratis bagi semua warga negara.***

Abang Muhammad Rafie Dzulfiqar,
Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB

Bogordaily.net – Pada akhir Januari 2025, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan laporan penemuan virus HMPV (Human Metapneumovirus) yang ditemukan di beberapa wilayah negara ini.

Kabar tersebut tentu saja memunculkan kekhawatiran, mengingat virus ini diketahui dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, orang tua, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah.

Namun, yang perlu digaris bawahi adalah, meskipun HMPV ini telah ditemukan di Indonesia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menekankan agar masyarakat tidak panik. Lantas, bagaimana sebaiknya kita menyikapi temuan ini?

Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa HMPV bukanlah virus yang asing di dunia kesehatan. Virus ini sebenarnya sudah ada dan terdeteksi di banyak negara sejak tahun 2001.

Di luar Indonesia, HMPV telah menyebabkan infeksi pernapasan pada berbagai kelompok usia, tetapi penyebarannya cenderung terbatas dan tidak sebesar virus-virus lain seperti influenza atau COVID-19.

Oleh karena itu, meskipun virus ini hadir di Indonesia, kita tidak perlu langsung merasa ketakutan yang berlebihan.

Penjelasan dari Kemenkes yang meminta masyarakat untuk tidak panik adalah sebuah langkah yang sangat bijak.

Keterbukaan informasi mengenai penemuan virus ini penting agar masyarakat tahu fakta yang ada dan tidak terjebak dalam rumor atau desas-desus yang menambah kepanikan.

Dalam situasi seperti ini, informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu sangat dibutuhkan agar kita bisa menjaga kewaspadaan tanpa terjebak dalam ketakutan yang tidak berdasar.

Virus HMPV memang dapat menyebabkan gejala serupa dengan flu biasa, seperti batuk, pilek, dan demam.

Pada beberapa kasus, terutama pada anak-anak dan lansia, infeksi ini bisa menjadi lebih serius dan memerlukan perhatian medis.

Namun, seperti yang telah diingatkan oleh pihak kesehatan, penanganan yang tepat dapat mengurangi risiko komplikasi.

Oleh karena itu, masyarakat perlu mengerti bahwa penanganan terhadap virus ini sama seperti infeksi saluran pernapasan pada umumnya.

Tidak perlu ada reaksi berlebihan, tetapi juga tidak boleh lengah dalam menjaga kesehatan. Penting juga untuk memperhatikan bagaimana kita bisa mengurangi penyebaran virus ini.

Meski penularan HMPV tidak secepat atau seintensif COVID-19, namun tetap perlu diwaspadai karena virus ini menyebar melalui droplet atau tetesan cairan tubuh yang keluar ketika seseorang batuk atau bersin.

Oleh karena itu, menjaga kebersihan diri dengan rutin mencuci tangan, memakai masker jika sedang tidak sehat, dan menghindari kerumunan orang banyak tetap menjadi langkah pencegahan yang sangat efektif.

Satu hal yang tidak kalah penting adalah untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah dan tenaga medis.

Hal ini akan sangat membantu dalam menekan penyebaran virus dan menjaga agar jumlah kasus tidak berkembang menjadi masalah besar.

Pemerintah harus terus memberikan edukasi yang jelas mengenai gejala HMPV, langkah pencegahan, dan apa yang harus dilakukan jika terinfeksi.

Dengan informasi yang tepat, kita bisa menjaga kewaspadaan, tetapi tanpa perlu terjebak dalam ketakutan yang berlebihan.

Dalam menghadapi situasi seperti ini, kita sebagai masyarakat perlu bersikap bijak. Waspada itu perlu, tetapi panik tidak akan menyelesaikan masalah.

Kita harus percaya pada kemampuan tenaga medis dan pemerintah untuk mengendalikan situasi ini.

Kewaspadaan dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan tetap menjadi kunci agar kita bisa mengurangi dampak dari penularan virus HMPV.

Kesimpulannya, meskipun penemuan virus HMPV di Indonesia perlu mendapat perhatian, kita tidak perlu terperangkap dalam ketakutan.

Alih-alih panik, mari kita tingkatkan kewaspadaan dan patuhi semua langkah pencegahan yang disarankan oleh pihak berwenang.

Dengan demikian, kita bisa menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain tanpa harus cemas berlebihan.***

Viosela Meytriana Situmorang