Oleh: Anatasya Disha
Mahasiswa Komunkasi Digital dan Media

Awal Maret 2025, wilayah Jabodetabek kembali dilanda banjir besar dan Bekasi menjadi daerah yang terdampak paling parah. Banjir kali ini dinilai lebih buruk dibandingkan peristiwa serupa yang pernah terjadi sebelumnya, termasuk banjir besar pada tahun 2020. Dari berita yang beredar, 10 dari 12 kecamatan di Kota Bekasi terendam air, bahkan di beberapa titik, banjir dilaporkan mencapai ketinggian 4 meter. Peristiwa ini tentunya tidak hanya merusak ribuan rumah, tapi juga mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, dan transportasi, serta memaksa ribuan warga mengungsi.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: Mengapa banjir terus terjadi dengan skala yang semakin besar meskipun fenomena ini sudah diprediksi sebelumnya? Pemerintah sering mengkategorikan banjir besar sebagai “banjir lima tahunan,” seolah-olah ini adalah siklus alamiah yang tidak bisa dihindari. Namun fakta menunjukkan bahwa tidak ada upaya signifikan yang dilakukan untuk meminimalkan dampaknya. Padahal, banyak faktor yang mendorong semakin parahnya banjir, terutama buruknya mitigasi dan tata kelola lingkungan di kawasan Jabodetabek.

Sungai-sungai yang Kian Menyempit dan Sistem Drainase yang Buruk

Bekasi memiliki peran strategis dalam sistem Daerah Aliran Sungai (DAS), terutama dengan keberadaan Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas yang bermuara di Kali Bekasi dan mengalir ke Laut Jawa. Sungai ini seharusnya mampu menampung dan mengalirkan air dengan baik dari wilayah hulu di Bogor ke daerah hilir di Bekasi dan Jakarta, namun nampaknya dalam beberapa tahun terakhir, sistem DAS ini menghadapi berbagai permasalahan seperti penyempitan aliran sungai akibat pembangunan permukiman hingga alih fungsi lahan yang mengurangi daya serap air.

Kondisi juga diperburuk dengan pembangunan yang tidak terkendali di bantaran sungai. Banyak kawasan yang seharusnya menjadi daerah sempadan sungai sekarang dipenuhi dengan permukiman dan infrastruktur lain. Hal hal tersebut pastinya mengurangi kapasitas sungai dalam menampung air saat curah hujan tinggi dan meningkatkan resiko banjir. Sayangnya, izin pembangunan di kawasan ini tetap dikeluarkan oleh pemerintah daerah meskipun mereka paham tentang resiko apa yang akan timbul.

Sistem drainase di Bekasi juga tidak mampu mengalirkan air secara optimal. Banyak saluran yang tersumbat oleh sampah atau sedimentasi, sehingga ketika hujan deras terjadi, air tidak dapat mengalir dengan lancar dan akhirnya menggenang di pemukiman warga. Ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan infrastruktur drainase masih belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan tata kota.

Alih Fungsi Lahan Berlebih = Bencana Buatan Manusia

Salah satu penyebab utama banjir di Bekasi bukan hanya curah hujan tinggi di wilayah tersebut, tetapi juga aliran air dari kawasan hulu, terutama dari Bogor. Kawasan Puncak, yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air, kini telah banyak dialihfungsikan menjadi kawasan wisata dan pemukiman. Padahal, daerah ini memiliki peran penting dalam menyerap air hujan sebelum mengalirkannya ke sungai-sungai di hilir.

Alih fungsi lahan ini menyebabkan air hujan yang seharusnya terserap ke tanah malah langsung mengalir ke sungai yang meningkatkan debit air secara drastis dalam waktu singkat. Akibatnya, sungai tidak mampu menampung volume air yang melonjak, sehingga banjir di daerah hilir, termasuk Bekasi, menjadi tidak terhindarkan. Jika kawasan resapan air di hulu terus berkurang, kedepannya kejadian banjir besar seperti ini akan semakin sering terjadi.

Ironisnya, meskipun masalah ini sudah diketahui sejak lama, kebijakan yang ada belum menunjukkan keberpihakan pada lingkungan. Pemerintah daerah dan developer terus mengabaikan pentingnya menjaga ekosistem hulu demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Itu membuktikan bahwa perencanaan tata ruang yang ada saat ini tidak memperhitungkan dampak lingkungan dalam jangka panjang.

Pemerintah Lamban dalam Mitigasi, Padahal Banjir Sudah Menjadi Pola yang Berulang

Banjir di Bekasi sering kali disebut sebagai “banjir lima tahunan,” yang berarti bencana ini sudah memiliki pola yang bisa diprediksi. Namun meskipun pola ini sudah diketahui, upaya mitigasi yang dilakukan tetap minim dan tidak menunjukkan adanya perbaikan signifikan. Salah satu contohnya adalah kurangnya upaya pengerukan sungai secara rutin untuk mengatasi sedimentasi. Sungai yang mengalami pendangkalan otomatis akan kehilangan kapasitasnya untuk menampung air dalam jumlah besar. Selain itu, proyek normalisasi sungai yang telah lama direncanakan tidak pernah benar-benar berjalan dengan efektif.

Pembangunan yang terus berlangsung tanpa mempertimbangkan dampaknya pada lingkungan juga dapat membuat kondisi semakin parah. Banyak lahan yang seharusnya dijadikan daerah resapan air malah dijadikan kawasan permukiman atau industri. Dinas PUPR seharusnya lebih ketat dalam memberikan izin pembangunan, terutama di daerah yang secara geografis rentan terhadap banjir. Namun kenyataannya? Perizinan sering kali lebih didasarkan pada kepentingan ekonomi dibandingkan pertimbangan lingkungan.

Selain itu, tidak ada sistem peringatan dini yang efektif untuk memberitahu warga tentang potensi banjir yang akan datang. Banyak warga yang baru menyadari ancaman banjir ketika air sudah mulai masuk ke rumah mereka. Jika sistem mitigasi yang baik diterapkan, warga seharusnya bisa mendapatkan informasi lebih awal sehingga bisa melakukan langkah-langkah antisipasi.

Mitigasi Banjir Harus Menjadi Prioritas

Banjir di Bekasi bukan sekadar bencana alam yang tidak bisa dihindari, melainkan juga akibat dari kebijakan tata ruang yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Penyempitan sungai, sistem drainase yang buruk, hingga alih fungsi lahan adalah faktor utama yang menyebabkan banjir semakin parah dari tahun ke tahun.

Pemerintah seharusnya tidak lagi melihat banjir sebagai kejadian tahunan yang hanya perlu ditangani saat terjadi, tetapi sebagai masalah yang membutuhkan solusi jangka panjang. Perbaikan sistem drainase, penghentian pembangunan di kawasan sempadan sungai, serta restorasi daerah resapan air di hulu harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan kota.

Jika tidak ada perubahan signifikan dalam kebijakan mitigasi banjir, maka bencana serupa akan terus terjadi, bahkan dengan dampak yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan komitmen bersama, baik dari pemerintah, developer, maupun masyarakat, untuk membangun sistem pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Hanya dengan langkah tersebutlah kita bisa menghentikan siklus banjir yang terus berulang dan memastikan kota-kota kita menjadi tempat yang lebih aman untuk dihuni.***

Oleh Meutia Zahra Mahasiswi Komunikasi Digital dan Media SV IPB University

Kali ini, kasus penganiayaan datang dari dunia kedokteran. Kejadian ini menimpa seorang dokter koas, Muhammad Luthfi Hadhyan oleh supir pribadi keluarga Lady rekan dokter koas. Mulanya kejadian ini dipicu oleh ketidaksukaan Lady, atas jadwal piket yang ia dapat pada libur Panjang Natal dan tahun baru sehingga berujung protes kepada Luthfi, Ketua Tim Dokter Koas di RS Siti Fatimah Palembang. Masalah ini sampai ke telinga ibu Lady, Sri Meilina yang kemudian mengundang Luthfi untuk bertemu di sebuah kafe di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, pada 13 Desember 2024.

KODEKI

Setiap dokter harus menjunjung tinggi dan mengamalkan sumpah dokternya saat dokter dilantik. Pengambilan sumpah dokter saat ini sangatlah penting karena ketika ia berikrar dalam mengamalkan profesinya, maka ia akan selalu mendasarinya dengan kesanggupan yang telah diucapkan sebagai sumpah.  Sumpah dokter telah di akui oleh Indonesia dalam PP No. 26 Tahun 1960. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) merupakan kesepakatan dokter Indonesia bagi pedoman pelaksanaan profesi dokter. Kode Etik Kedokteran Indonesia didasarkan pada asas-asas hidup bermasyarakat, yaitu Pancasila yang telah diakui Bangsa Indonesia sebagai falsafah hidup bangsa.

Setiap dokter memiliki kewajiban terhadap teman sejawatnya dengan memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Hal tersebut tertulis jelas dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Etik kedokteran mewajibkan setiap dokter menjaga hubungan baik dengan rekan sejawatnya sesuai dengan salah satu makna dari lafal sumpah dokter. Sebagaimana tertera dalam Etik Kedokteran, hubungan antara rekan sejawat dapat memburuk bukan karena perbedaan pendapat mengenai cara penanganan pasien, perselisihan, mengenai rekan sejawat yang cuti, sakit, dan sebagainya. Persoalan tersebut hendaknya diselesaikan melalui musyawarah antar rekan sejawat.

PERSETERUAN KORBAN DENGAN TERSANGKA

Kasus tersebut berawal dari Luthfi yang Menyusun jadwal jaga, kemudian mendapat protes dari Lady yang menganggap tidak adil. Setelah itu Luthfi telah mengurangi jadwal jaganya, Lady pun masih tidak terima. Luthfi mengatakan kepada Lady “yaudah atur sendirn aja, tuker-tukeran sama temennya, biar sesuai”. Kenyataannya dalam pengaturan jadwal jaga selama praktik, berdasarkan hasil musyawarah mahasiswa profesi dokter yang telah disetujui dan ditandatangani oleh chief dan diserahkan kepada koordinator pendidikan mahasiswa profesi dokter. Namun, setelah mendapatkan balasan seperti itu, lady tidak terima dan bercerita kepada sang ibu.

Ibunya pun mengundang Luthfi untuk bertemu di salah satu kafe di Palembang. Ibu Lady datang bersama supir tersangka dan bertujuan berkomunikasi dengan korban untuk mengatur ulang jadwal di malam tahun baru. Luthfi tidak menanggapi permintaan tersebut, sehingga tersangka dibuat geram dan terjadi tindak kekerasan. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka memar di bagian wajah, sebelah matanya memerah. Setelah insiden tersebut korban dirawat di RS Bhayangkara Palembang.  Tindakan kekerasan tersebut tidak hanya merugikan korban secara fisik dan mental, tetapi juga menciptakan susasana kerja yang tidak aman dan nyaman bagi semuua tenaga medis.

EPRESENTASI KODEKI DALAM LINGKUNGAN KERJA

Dalam kasus tindakan kekerasan melibatkan Luthfi oleh DK supir keluarga Lady, tersangka kasus tersebut merupakan salah satu tindak pelanggaran KODEKI yang menekankan memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan dengan saling menghormati, empati sesame rekan sejawat. Secara konsep pendidikan kedokteran, dokter koas sudah seharusnya menjadi teladan bagi rekan lainnya dan pasien. Namun, dengan adanya insiden tersebut menunjukkan bahwa ada ketidakpuasaan antar sesame rekan terkait sistem penjadwalan tugas yang mungkin tidak adil.

Pihak Fakultas Kedokteran Universitas Sriiwijaya prihatin terhadap insiden yang menimpa salah satu peserta didiknya dan langsung melakukan rapat koordinasi dengan pihak kampus. Intitusi pendidikan seharusnya memberikan pendidikan etika yang mendalam kepada mahasiswa kedokteran demi menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka antara mahasiswa dengan pengajar. Kasus ini menekankan pentingnya membangun lingkungan kerja yang sehat di rumah sakit serta institusi pendidikan kedokteran. Tindakan kekerasan tidak dapat dianggap sebagai solusi untuk konflik. Semua pihak harus menyelesaikan konflik secara professional dan tidak ada keikutsertaan pihak eksternal dalam proses penyelesaian konflik.

KESIMPULAN

Insiden tersebut menjadi peringatan etika dalam dunia medis yang tidak serta merta tentang mengikuti aturan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang saling menghormati dan menghargai antar sesama rekan medis. Hal ini menunjukan bahwa perlunya perbaikan sistem pendidikan kedokteran dan budaya kerja di rumah sakit. Masyarakat juga ikut andil dalam upaya mendukung hal tersebut dengan memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan tenaga medis.***

Oleh: Novita Efliani, Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB                                                                                        

Mendaki gunung merupakan suatu aktivitas yang banyak diminati oleh banyak kalangan, selain dapat menikmati keindahan alam tetapi juga dapat memberikan pengalaman baru yang menantang bagi para pendaki. Tapi sebelum melakukan pendakian banyak aturan aturan yang harus kita patuhi demi keselamatan dan kelestarian alam. Seperti yang sudah banyak dilansir di berbagai media mainstream diketahui bersama bahwa pada Minggu, 3 Desember 2023 telah terjadi erupsi Gunung Marapi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), yang menyebabkan sebanyak 75 orang pendaki terjebak di atas gunung, diantaranya 52 orang selamat dan 23 orang meninggal dunia. Semenjak saat itu jalur pendakian Gunung Marapi ditutup sementara sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan. Namun meskipun telah ada larangan resmi, beberapa individu masih nekat melakukan pendakian secara ilegal.

Pada 19 Januari 2025, BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) mendapati tujuh pendaki liar dibantu dua masyarakat lokal menaiki Gunung Marapi lewat jalur ilegal yang saat ini gunung tersebut masih berstatus waspada atau level dua. Pada Minggu, 26 Januari 2025, BKSDA Sumbar mencatat sebanyak 9 orang pendaki melakukan pendakian berbahaya ke puncak Gunung Marapi.

Sehingga BKSDA Sumbar bersama Pemerintah Kabupaten Agam dan Tanah Datar sepakat menutup secara permanen pendakian Gunung Marapi. Kebijakan ini diambil usai viralnya kegiatan ilegal oleh para pendaki Gunung Marapi di Sumbar karena mereka memposting kecerobohannya di media sosial.

Hingga pihak BKSDA Sumbar meminta para pendaki untuk melakukan klarifikasi dalam waktu 3×24 jam sebelum dimasukan kedalam blacklist yang membuat para oknum tidak bisa menaiki gunung manapun. Kejadian ini menjadi peringatan bagi para pendaki dan semua pihak terkait mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang telah dibuat.

Penutupan permanen jalur pendakian Gunung Marapi ini tentunya mendapat berbagai respon dari masyarakat, terutama dari kalangan pendaki dan pecinta alam. Beberapa kalangan menyayangkan keputusan tersebut karena mereka menilai bahwa pendakian gunung merupakan bagian dari hobi dan adanya experience tersendiri yang seharusnya tetap bisa diakses dengan pengawasan yang lebih ketat. Tapi di sisi lain, keputusan ini harus bisa dipahami untuk melindungi nyawa manusia serta keseimbangan ekosistem di sekitar gunung.

Keberanian para pendaki ilegal ini juga menunjukkan kurangnya kesadaran akan risiko dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pemerintah menutup jalur pendakian ini juga bukan tanpa alasan.

Dengan status waspada atau level dua, gunung ini masih memiliki potensi untuk mengalami erupsi maupun aktivitas vulkanik yang membahayakan.

Oleh karena itu, keputusan untuk menutup jalur pendakian ini bukan hanya hukuman bagi para pelanggar, tetapi juga antisipasi untuk mencegah korban jiwa yang lebih banyak lagi.

Sikap yang tidak bertanggung jawab dari para pendaki ilegal ini juga mencerminkan kurangnya edukasi serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Selain tentang mencapai puncak, etika melakukan pendakian juga perlu diperhatikan seperti harus menghormati alam, mematuhi aturan, serta memastikan keselamatan diri dan orang lain.

Dengan adanya kejadian ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pendaki agar memahami peraturan yang dibuat demi kepentingan bersama tanpa hanya mengikuti ego tersendiri.

Berdasarkan hal itu perlu adanya kolaborasi peran pemerintah serta organisasi pecinta alam memberikan edukasi kepada calon pendaki. Program pelatihan, seminar, pembekalan serta kampanye kesadaran tentang bahaya pendakian ilegal harus lebih ditingkatkan.

Dengan adanya program penyuluhan ini diharapkan para pendaki semakin sadar akan pentingnya menaati aturan yang ditetapkan Kedepannya, diharapkan adanya langkah-langkah konkrit dalam pengawasan dan penegakan aturan terkait pendakian gunung, tidak hanya di Gunung Marapi tetapi juga di gunung-gunung lainnya.

Selain itu, sosialisasi mengenai bahaya pendakian ilegal serta pentingnya konservasi alam perlu ditingkatkan. Kesadaran bersama dari para pendaki, pemerintah, serta masyarakat sekitar menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keselamatan manusia.

Keputusan untuk menutup Gunung Marapi secara permanen memang terasa berat bagi sebagian pihak terutama para pendaki dan pecinta alam, tetapi ini adalah langkah yang perlu diambil demi keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.

Semua pihak harus belajar dari kejadian ini dan mengambil sikap yang lebih bijak dalam menghargai serta melestarikan alam agar tragedi serupa tidak kembali terulang. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa aktivitas pendakian kedepannya dapat berlangsung dengan lebih aman dan bertanggung jawab.***