Monday, 6 April 2026
Home Blog Page 134

KLH/BPLH Menggelar Patroli Emisi ke Sejumlah Perusahaan

Diki Sudrajat
-
0
KLH/BPLH Menggelar Patroli Emisi ke Sejumlah Perusahaan

Bogordaily.net – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) meningkatkan pengawasan terhadap kualitas udara dengan menggelar patroli emisi ke sejumlah perusahaan yang diduga berpotensi mencemari udara, khususnya di wilayah Jabodetabek.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi memburuknya kualitas udara yang belakangan kerap terjadi, terutama di kawasan Jabodetabek.

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian LH, Rasio Ridho Sani, menjelaskan bahwa sumber pencemaran udara berasal dari berbagai aktivitas, mulai dari industri, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara, kendaraan bermotor, pembakaran sampah, hingga debu jalanan dan kegiatan konstruksi.

“Namun dari hasil pemantauan kami, kontribusi terbesar pencemaran udara berasal dari sektor industri,” ujar Rasio saat konferensi pers di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta pada Kamis 22 Januari 2026.

Ia mengungkapkan, dalam patroli emisi yang dilakukan, tim Kementerian LH menemukan sejumlah industri yang mengeluarkan asap pekat melebihi ambang batas. Terhadap temuan tersebut, pihaknya langsung melakukan penghentian sementara sumber emisi dan penindakan di lapangan.

“Kami tidak menghentikan operasional pabriknya, tetapi menghentikan sumber emisi yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan menurunkan kualitas udara,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Ridho, Kementerian LH juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, untuk menindaklanjuti hasil patroli emisi melalui langkah-langkah hukum apabila ditemukan pelanggaran serius.

Dalam waktu dekat, pengawasan akan difokuskan pada sekitar 40 kawasan industri di wilayah Jabodetabek. Patroli emisi serupa juga akan terus dilakukan di kawasan industri lain di luar Jabodetabek secara berkelanjutan.

Dari hasil pemantauan sementara, tercatat delapan sumber emisi yang telah dihentikan sementara, antara lain PT MF di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, PT BK di kawasan KBN, Marunda, Jakarta Utara, PT MG di kawasan JIEP, Cakung, Jakarta Timur, PT KP di kawasan Bekasi Fajar Estate di Cikarang Barat, PT RJ di kawasan Jatiake, PT PM di kawasan Jabbeka 2, PT DK di Cikarang dan PT TK di Pasar Kemis.

“Tim kami terus berada di lapangan dan akan memperluas pengawasan ke lokasi-lokasi lain,” jelasnya.

Tak hanya fokus pada emisi udara, Kementerian LH juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan industri terkait pengendalian pencemaran air. Langkah ini, kata Rasio, merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Menteri Lingkungan Hidup agar patroli emisi dilakukan secara intensif dan disertai penegakan hukum yang tegas.

“Penghentian sumber emisi di delapan kawasan industri Jabodetabek ini harus menjadi pelajaran bagi para pelaku usaha yang abai terhadap pengendalian emisi,” ucapnya.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan ruang bagi pelaku industri untuk melakukan perbaikan. Namun, terhadap pelanggaran yang dilakukan secara berulang, penegakan hukum akan ditingkatkan.

Langkah tegas ini dilakukan untuk memastikan masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di kota-kota besar, dapat menghirup udara yang bersih dan sehat.

“Kami ingin melindungi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan mereka yang paling terdampak akibat pencemaran udara,” pungkasnya.***

Konsisten Dorong Kemajuan Ekonomi Desa, BRI Raih Penghargaan pada Puncak Hari Desa Nasional 2026

Hendra
-
0
Konsisten Dorong Kemajuan Ekonomi Desa, BRI Raih Penghargaan pada Puncak Hari Desa Nasional 2026

Bogordaily.net – Komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa kembali memperoleh pengakuan nasional. Dalam rangkaian Puncak Peringatan Hari Desa Nasional 2026 yang digelar di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, BRI meraih penghargaan “Mendukung Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.”

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto kepada Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan peran aktif BRI dalam mendorong penguatan desa sebagai fondasi pemerataan ekonomi nasional, sejalan dengan Asta Cita ke-6 Presiden Republik Indonesia, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.

Puncak Hari Desa Nasional 2026 yang mengusung tema “Bangun Desa Bangun Indonesia: Desa Terdepan untuk Indonesia” turut dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanto, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, jajaran kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali, asosiasi desa se-Indonesia, kepala desa, serta para pemangku kepentingan pembangunan desa.

Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi BRI untuk terus memperluas kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

“Penghargaan ini merupakan apresiasi atas komitmen dan kerja kolektif seluruh insan BRI dalam mendampingi desa-desa di Indonesia. BRI akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun desa yang berdaya, mandiri, dan berkelanjutan melalui penguatan ekosistem ekonomi serta perluasan akses layanan keuangan,” ujar Riko Tasmaya.

Sebagai bank yang memiliki fokus kuat pada segmen UMKM, BRI secara konsisten menghadirkan berbagai program pemberdayaan desa yang terintegrasi. Hingga Desember 2025, BRI melalui Program Desa BRILiaN telah memberdayakan 5.000 desa di seluruh Indonesia, yang dirancang untuk mendorong desa agar mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa, digitalisasi layanan dan transaksi, penerapan prinsip keberlanjutan, serta pengembangan inovasi berbasis kebutuhan dan karakteristik desa.

Selain Program Desa BRILiaN, BRI juga memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui perluasan jaringan BRILink Agen yang menghadirkan akses layanan keuangan hingga ke pelosok, pengembangan LinkUMKM sebagai platform digital yang menghubungkan pelaku UMKM dengan pasar dan mitra usaha, pelaksanaan program Klasterku Hidupku untuk mendorong produktivitas usaha berbasis komunitas, serta penguatan Rumah BUMN sebagai pusat pembinaan UMKM dalam membangun ekosistem ekonomi digital. Berbagai inisiatif tersebut menjadi bagian dari strategi BRI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan sekaligus memperkuat peran desa sebagai penggerak ekonomi nasional.

Penghargaan yang diterima BRI pada momentum Hari Desa Nasional 2026 ini menggambarkan kuatnya sinergi antara pemerintah, BUMN dan masyarakat dalam membangun desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. “Melalui kolaborasi lintas sektor, BRI optimistis penguatan desa akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerataan pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkokoh ketahanan ekonomi Indonesia. Ke depan, BRI akan terus melanjutkan komitmen pemberdayaan desa melalui inovasi, digitalisasi, serta penguatan kapasitas ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan,” pungkas Riko.***

Kinerja & Inovasi Imigrasi Bogor Dipuji Komisi XIII DPR RI

Hendra
-
0
Kinerja & Inovasi Imigrasi Bogor Dipuji Komisi XIII DPR RI

Bogordaily.net — Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja dan inovasi pelayanan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.

Apresiasi ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke kantor Imigrasi Bogor, Kamis (22/1/2026), sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan pelayanan keimigrasian di wilayah penyangga Ibu Kota.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra, menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam membangun sistem keimigrasian yang adaptif dan berdaya saing.

“Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dalam peningkatan kualitas layanan dan pengawasan keimigrasian,” ujar Jaya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Ritus Ramadhana, memaparkan sejumlah capaian strategis sepanjang 2025, termasuk keberhasilan melampaui target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor layanan keimigrasian.

Menurut Ritus, pencapaian tersebut mencerminkan komitmen institusinya dalam menghadirkan layanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Capaian ini menjadi bukti komitmen Imigrasi Bogor dalam menjaga kualitas pelayanan sekaligus mendukung penerimaan negara,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan kajian berkelanjutan terhadap pola peningkatan PNBP, khususnya dari layanan izin tinggal agar dapat dioptimalkan secara terukur dan berkelanjutan.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menekankan pentingnya pengembangan inovasi layanan, termasuk peningkatan pelayanan bagi pekerja migran serta calon jamaah haji dan umrah.

“Kami juga mendorong penguatan fungsi keimigrasian yang lebih humanis, tanpa mengabaikan aspek pengawasan,” ujarnya.

Selain itu, Komisi XIII DPR RI menyoroti urgensi penguatan fungsi intelijen keimigrasian, terutama dalam mendeteksi dini penyalahgunaan izin tinggal, mobilitas warga negara asing lintas wilayah, praktik kawin kontrak, hingga potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Andreas menambahkan, integrasi dan pertukaran data keimigrasian dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dinilai krusial untuk meningkatkan efektivitas pengawasan orang asing.

“Kami mengapresiasi capaian Imigrasi Bogor dan mendorong penguatan SDM, kolaborasi lintas sektor, serta inovasi layanan yang berorientasi pada kepentingan publik,” tegasnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPR RI dan jajaran keimigrasian dalam mewujudkan sistem keimigrasian nasional yang berdaulat, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.***

Dinkes Kota Bogor Perkuat Layanan Gawat Darurat Lewat PSC 119 dan Puskesmas 24 Jam

Hendra
-
0
Dinkes Kota Bogor Perkuat Layanan Gawat Darurat Lewat PSC 119 dan Puskesmas 24 Jam

Bogordaily.net – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya dalam penanganan kegawatdaruratan.

Saat ini, Dinkes Kota Bogor telah menyediakan layanan Public Safety Center (PSC) 119 serta Puskesmas dengan Unit Gawat Darurat (UGD) 24 jam yang dapat diakses oleh seluruh warga Kota Bogor.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, dr. Erna Nuraena, menjelaskan bahwa PSC 119 merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinkes Kota Bogor yang memberikan berbagai layanan kegawatdaruratan.

Layanan tersebut meliputi penanganan gawat darurat, rujukan pasien, konsultasi kesehatan, informasi fasilitas kesehatan, layanan ambulans, pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), hingga pelatihan bantuan hidup dasar.

“Layanan PSC 119 dapat diakses selama 24 jam melalui panggilan telepon 119 atau melalui WhatsApp Call Center ESIR di nomor 08111116093. Seluruh layanan ini diberikan secara cepat, siaga, dan gratis tanpa dipungut biaya,” ujar dr. Erna Rabu 21 Januari 2026.

Lebih lanjut, kata dia, Dinkes Kota Bogor juga menyiagakan layanan ambulans PSC 119 selama 24 jam dengan total 28 unit ambulans mobil dan 10 unit ambulans motor yang tersebar di PSC dan 25 puskesmas. Ambulans tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan pasien.

Pelayanan kegawatdaruratan sendiri harus memenuhi kriteria tertentu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018, di antaranya kondisi yang mengancam nyawa, membahayakan diri sendiri maupun orang lain, gangguan jalan napas, pernapasan dan sirkulasi, penurunan kesadaran, gangguan hemodinamik, serta kondisi yang memerlukan tindakan medis segera.

Selain PSC 119, Dinkes Kota Bogor juga menghadirkan Puskesmas 24 Jam untuk memastikan pelayanan kesehatan dasar tetap tersedia kapan pun dibutuhkan masyarakat.

Puskesmas tersebut dilengkapi dengan layanan UGD 24 jam guna menangani kondisi gawat darurat tingkat pertama.

Adapun puskesmas yang telah memberikan layanan UGD 24 jam di Kota Bogor antara lain Puskesmas Tanah Sareal, Puskesmas Bogor Utara, Puskesmas Bogor Tengah, Puskesmas Bogor Timur, Puskesmas Pasir Mulya, dan Puskesmas Cipaku.

Dinkes Kota Bogor juga mengatur sistem pelayanan kesehatan rujukan sesuai Permenkes Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.

Proses rujukan dilakukan secara terintegrasi secara online melalui sistem ESIR PSC 119, dengan memperhatikan persetujuan pasien atau keluarga, kondisi terkini pasien, kesiapan rumah sakit penerima, transportasi rujukan, serta stabilisasi pasien.

Dalam kesempatan tersebut, dr. Erna mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan PSC 119 dan Puskesmas 24 Jam secara bijak.

Warga yang membutuhkan layanan kegawatdaruratan dan ambulans diminta segera menghubungi PSC 119, sementara masyarakat dengan kondisi gawat darurat tingkat pertama dapat langsung mendatangi puskesmas terdekat.

“Masyarakat diharapkan memahami bahwa proses rujukan membutuhkan waktu untuk koordinasi antar rumah sakit. Oleh karena itu, warga diminta tetap berada di rumah sakit pengirim hingga rumah sakit tujuan siap menerima pasien,” pungkasnya.***

Komisi II DPRD Kota Bogor Bahas Rencana Kerja PDAM Tirta Pakuan Tahun Anggaran 2026

Hendra
-
0
Komisi II DPRD Kota Bogor Bahas Rencana Kerja PDAM Tirta Pakuan Tahun Anggaran 2026

Bogordaily.net – Komisi II DPRD Kota Bogor menerima jajaran Direksi PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026. Pertemuan tersebut difokuskan pada peningkatan pelayanan air bersih, pengawasan anggaran, serta arah kebijakan perusahaan hingga 2027.

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, didampingi Wakil Ketua Atty Somaddikarya dan Sekretaris Komisi II Mochamad Benninu Argoebie.

Hadir juga anggota Komisi II lainnya Heri Cahyono, Endah Purwanti, Hj. Anna Mariam Fadhilah, Hj. Lusiana Nurissiyadah, Anita Primasari Mongan, Wishnu Ardiansyah, dan Desy Yanthi Utami.

Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, Rino Indira, memaparkan rencana kerja PDAM untuk tahun 2026.

Fokus utama meliputi penambahan jumlah pelanggan baru, penurunan tingkat kehilangan air, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta memastikan program sanitasi berjalan optimal.

Sementara anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, menekankan pentingnya penyempurnaan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Bogor.

Ia juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD.

“PDAM harus transparan dalam pelaporan penggunaan dana, termasuk peningkatan setoran kepada Pemerintah Kota Bogor,” ujarnya.

Heri juga menyinggung rencana proyek PMP hingga tahun 2027, yang mencakup target sambungan rumah baru serta penggantian jaringan pipa.

Selain itu, ia meminta penjelasan terkait aset PDAM yang belum diserahkan, serta mengingatkan agar proses tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru karena berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat maupun perusahaan.

Sementara itu, anggota Komisi II, Endah Purwanti, menilai pentingnya strategi dan program kerja yang jelas untuk mencapai target hingga 2027.

Menurutnya, masih didominasi program reguler dan perlu penjelasan lebih lanjut terkait implikasi strategis serta kinerja direksi yang baru.

“Penguatan regulasi dan koordinasi harus dilakukan sejak awal. Semua rencana dan kajian harus benar-benar siap sebelum masuk tahun 2026 agar tidak menghambat pencapaian target,” tegas Endah.

Anggota Komisi II lainnya, Hj. Anna Mariam Fadhilah, menyoroti peluang pengembangan kawasan air minum premium yang airnya dapat langsung diminum tanpa dimasak.

Meski demikian, ia juga mengingatkan adanya konsekuensi biaya dan perawatan yang lebih tinggi.

“Air berkualitas adalah kebutuhan dasar masyarakat. Kami mendukung pengembangan sistem air minum premium, selama manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga,” katanya.***

Sutradara Asal Bogor Buat Film Dokumenter Karaja Sumba, Angkat Kisah Perempuan Penenun dan Perlawanan KDRT 

R.A Wulansari
-
0
Sutradara Asal Bogor Buat Film Dokumenter Karaja Sumba, Angkat Kisah Perempuan Penenun dan Perlawanan KDRT 

Bogordaily.net – Sutradara asal Kabupaten Bogor membuat bangga kancah perfilman tanah air dengan karya filmnya berjudul “Karaja Sumba”.

Adapun, film dokumenter Karaja Sumba “Ketika Perempuan Berkarya, Sumba Berdaya” resmi menggelar gala premier di CGV FX Sudirman, Jakarta pada Rabu malam, 21 Januari 2026.

Film yang disutradarai Ineu Rahmawati yang merupakan warga Citeureup, Kabupaten Bogor ini mengangkat kisah para mama penenun di Sumba, Nusa Tenggara Timur, yang berjuang keluar dari lingkaran kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pemberdayaan ekonomi berbasis budaya tenun.

Ineu menjelaskan, latar belakang film ini berangkat dari realitas pahit yang dialami banyak perempuan penenun di Sumba. Menurutnya, tenun tidak hanya soal kain dan budaya, tetapi juga menyimpan cerita tentang kehidupan perempuan yang kerap menghadapi kekerasan.

“Film ini sebenarnya bukan hanya tentang tenun. Tetapi kami cerita di balik tenun itu ada banyak mama penenun yang mengalami KDRT,” kata Ineu usai pemutaran perdana pada Rabu, 22 Januari 2026.

Dalam film ini, sosok Asti seorang perempuan muda asal Sumba menjadi karakter utama. Asti berperan besar dalam memberdayakan para mama penenun agar praktik kekerasan bisa berkurang, sekaligus menjadikan tenun sebagai sumber mata pencaharian yang mandiri.

“Sebenernya ka Asti ini salah satu perempuan Sumba anak muda Sumba yang memberdayakan mama Sumba ini, sehingga praktik dari kekerasan itu bisa berkurang dan mama ini bisa memberdayakan tenun menjadi salah satu mata pencaharian mereka,” jelasnya.

Ineu mengungkapkan proses produksi Karaja Sumba memakan waktu cukup panjang. Total pengerjaan film berlangsung sekitar satu setengah tahun, dengan riset mendalam selama satu tahun penuh.

“Risetnya lama, hampir satu tahun. Produksinya sendiri sekitar dua minggu, lalu pascaproduksi kurang lebih tiga bulan,” ujar Ineu.

Alasan memilih Sumba sebagai latar film juga berangkat dari kegelisahan pribadi sang sutradara. Ia menilai masih banyak masyarakat yang kurang mengenal Sumba dan bahkan kerap menyamakan dengan daerah lain.

“Kalau orang ingat Indonesia, biasanya Bali. Banyak juga yang masih tertukar antara Sumba dan Sumbawa. Dari situ saya merasa Sumba perlu lebih dikenalkan,” tuturnya.

Melalui Karaja Sumba, Ineu ingin menyampaikan banyak pesan, salah satunya tentang kekuatan budaya dan peran perempuan. Tenun, yang sudah diajarkan sejak kecil hingga usia lanjut, menjadi simbol ketekunan dan identitas perempuan Sumba.

“Dari hasil tenun itu, mama-mama ini diberdayakan. Mereka bisa mandiri secara ekonomi, menyekolahkan anak-anaknya, dan berani speak up ketika mengalami KDRT,” katanya.

Tayang di Festival Internasional

Sebagai film dokumenter, Karaja Sumba tidak ditayangkan di bioskop komersial. Film ini lebih difokuskan pada pemutaran komunitas dan festival film.

Sebelumnya, Karaja Sumba telah diputar di beberapa negara, termasuk Bulgaria dan Australia. Di Australia, film ini bahkan mendapat pemutaran khusus di University of Queensland.

“Tahun lalu kami sudah screening di Bulgaria dan dua kali di Australia. Penonton di sana sangat antusias, terutama melihat sisi masyarakat adat,” ungkap Ineu.

Film ini juga dijadwalkan akan mengikuti International Golden Road Film Festival di Istanbul, Turki, pada 9–12 Februari 2026.

Bangga Jadi Filmmaker dari Bogor

Sebagai warga Bogor, Teh Ineu mengaku bangga bisa membawa karya anak daerah ke panggung internasional.

“Aku bangga banget terutama aku sebagai salah satu pemuda Bogor, bangga banget selain mengangkat Bogor saya juga mengangkat daerah lain di kancah Internasional sehingga saya ingin warga Bogor juga mengikuti jejak saya,” jelasnya.

Ia pun berpesan kepada warga Bogor, khususnya generasi muda yang ingin menjadi filmmaker, agar tidak pernah menyerah.

“Sebenernya pesan saya untuk warga Bogor yang ingin menjadi Filmaker, terus membaca dan menonton kuncinya, sebenernya kalo di dokumenter itu kami harus banyak riset, harus peka juga terhadap lingkungan tidak cuma dilingkungan, tetapi kita harus mulai dari diri sendiri juga, baru ke masyarakat luar,” tuturnya.*

(Albin Pandita)

Mudahkan Akses Kepemilikan Properti Berkualitas Dengan Nilai Investasi Tinggi, Sinar Mas Land Luncurkan Program Penjualan Nasional Royal Key 2026

Diki Sudrajat
-
0
Mudahkan Akses Kepemilikan Properti Berkualitas Dengan Nilai Investasi Tinggi, Sinar Mas Land Luncurkan Program Penjualan Nasional Royal Key 2026

Bogordaily.net — Industri properti di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan pada tahun 2026. Cushman & Wakefield memprediksi bahwa sektor properti akan mengalami penguatan yang berkelanjutan, didorong oleh percepatan pembangunan infrastruktur, dukungan kebijakan pemerintah, serta ekspansi aktivitas bisnis di berbagai sektor. Memanfaatkan momentum ini, Sinar Mas Land menghadirkan program National Sales bertajuk Royal Key yang secara resmi diluncurkan pada 22 Januari 2026 di Marketing Office BSD City.

“Di tengah kondisi pasar yang semakin selektif, masyarakat tidak lagi sekadar mencari properti, tetapi membutuhkan key access, akses yang memberi rasa percaya diri, kepastian, dan nilai jangka panjang. Royal Key 2026 kami hadirkan sebagai simbol komitmen Sinar Mas Land dalam membuka akses tersebut. Melalui Royal Key, kami ingin memastikan bahwa konsumen mendapatkan akses istimewa terhadap portofolio properti premium Sinar Mas Land yang tersebar di berbagai lokasi strategis, dengan pilihan harga yang rasional dan skema pembelian yang semakin mudah. Tahun 2026, kami menawarkan lebih dari 1.400 unit properti dengan target perolehan Rp3,6 triliun. Didukung momentum positif industri properti serta keberlanjutan insentif pemerintah seperti penurunan suku bunga dan perpanjangan PPN DTP hingga akhir 2026, kami optimis Royal Key akan menjadi solusi bagi masyarakat untuk memiliki hunian dan aset investasi berkualitas tinggi dengan rasa aman dan kepercayaan jangka panjang.” ujar Deputy Group CEO Strategic Development and Assets Sinar Mas Land, Herry Hendarta mengatakan.

Jajaran Direksi Sinar Mas Land bersama perwakilan 22 bank partner selepas penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk memberikan kemudahan pembiayaan properti bagi konsumen dalam National Sales Sinar Mas Land bertajuk Royal Key.

Program Royal Key diambil dari kata Royal yang merepresentasikan kualitas unggul serta nilai premium jangka panjang, sementara Key melambangkan akses untuk membuka peluang. Royal Key menjadi solusi strategis untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memiliki hunian dan properti komersial yang siap huni, sebagai salah satu pilihan aset investasi jangka panjang bernilai tinggi. Program ini menghadirkan beragam pilihan produk dengan harga variatif mulai dari Rp1,1 miliar, berlokasi di kawasan premium yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Program penjualan nasional Royal Key dimulai sejak 22 Januari – 31 Desember 2026 yang terbagi menjadi empat periode di antaranya Periode I (22 Januari – 31 Maret), Periode II (1 April – 30 Juni), Periode III (1 Juli – 30 September), dan Periode IV (1 Oktober – 31 Desember). Nilai promo terbesar berlaku pada Periode I dan akan berkurang secara bertahap di periode berikutnya.

Berbagai keuntungan ditawarkan dalam program Royal Key 2026, antara lain potongan harga hingga 26 persen, subsidi uang muka hingga 15 persen, free BPHTB, free biaya KPA, voucher furniture, hadiah konsumen, hingga voucher elektronik untuk periode tertentu. Selain itu, tersedia tambahan promo khusus berupa ekstra diskon potongan harga 1 persen untuk transaksi pada periode 22–31 Januari 2026.

Herry Hendarta (Deputy Group CEO Strategic Development and Assets Sinar Mas Land) memberikan sambutan dalam peluncuran program National Sales Royal Key dan menekankan bahwa program nasional ini merupakan upaya perusahaan untuk memberikan akses istimewa bagi konsumen terhadap portofolio properti premium Sinar Mas Land yang tersebar di berbagai lokasi strategis, dengan pilihan harga yang rasional dan skema pembelian yang semakin mudah.

Sinar Mas Land juga memberikan benefit tambahan bagi konsumen setia Sinar Mas Land yang tergabung sebagai member Precious Sinar Mas Land, di mana member Precious akan mendapatkan berbagai keuntungan tambahan, seperti diskon eksklusif untuk anggota, ekstra diskon hingga 1,25 persen untuk pembelian berikutnya, insentif referral, serta manfaat yang dapat digabung dengan promo lain sesuai ketentuan.

Informasi mengenai tier keanggotaan tersedia di www.sinarmasland.com/precious. Selain itu, nasabah prioritas dan nasabah bank rekanan juga berkesempatan memperoleh ekstra diskon hingga 4 persen dengan menunjukkan kartu prioritas atau solitaire yang berlaku.

Dian Asmahani (Chief of Corporate Sales and Marketing Sinar Mas Land) memberikan penjelasan mengenai program National Sales Royal Key yang dimulai sejak 22 Januari – 31 Desember 2026. Berbagai keuntungan ditawarkan dalam program Royal Key 2026, antara lain potongan harga hingga 26 persen, subsidi uang muka hingga 15 persen, free BPHTB, free biaya KPA, voucher furniture, hadiah konsumen, hingga voucher elektronik untuk periode tertentu. Selain itu, tersedia tambahan promo khusus berupa ekstra diskon potongan harga 1 persen untuk transaksi pada periode 22–31 Januari 2026.

Produk yang ditawarkan dalam produk Royal Key 2026 tersedia melalui skema hard cash maupun pembiayaan KPR/KPA/KPT Express. Program ini berkolaborasi dengan 22 bank rekanan seperti BCA, Mandiri, CIMB Niaga, BNI, Danamon, BRI, Maybank, Permata, Panin, Bank Sinarmas, BSI, Bank Nobu, OCBC NISP, BTN, Bank INA, UOB, CCB, Bank Mestika, BCA Syariah, Bank Woori Saudara, KB Bank, dan Bank Saqu.

Program penjualan nasional ini mencakup berbagai proyek unggulan Sinar Mas Land di sejumlah kota, antara lain BSD City dan Taman Banjar Wijaya di Tangerang; The Elements Apartment, Southgate Residence, dan Aerium Apartment di Jakarta; Kota Wisata, Legenda Wisata, dan Harvest City di Cibubur; Rancamaya dan Royal Tajur di Bogor; Wisata Bukit Mas dan Klaska Residence di Surabaya; Grand City Balikpapan; serta Nuvasa Bay Batam. Informasi lengkap dan detail teknis program dapat diakses melalui microsite resmi Royal Key www.sinarmasland.com/royal-key atau melalui akun sosial media resmi Sinar Mas Land di Instagram dan Facebook.***

 

Jawab Demo Sopir Angkot, Wakil Wali Kota Bogor Pastikan Razia Dihentikan Sementara

Hendra
-
0
Jawab Demo Sopir Angkot, Wakil Wali Kota Bogor Pastikan Razia Dihentikan Sementara

Bogordaily.net – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Muttaqien, menemui massa aksi demo sopir angkutan umum alias angkot yang menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Bogor, usai melakukan pertemuan tertutup dengan perwakilan koordinator aksi, Selasa (tanggal menyesuaikan).

Dalam pertemuan tersebut, Jenal menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bogor tengah menyiapkan proses penghapusan program peremajaan angkutan umum yang akan diatur melalui Peraturan Wali Kota (Perwali). Namun, pembahasan regulasi tersebut belum dimulai dan masih menunggu tahapan penyusunan bersama para pemangku kepentingan.

“Perlu saya sampaikan, tadi kita sudah berdiskusi di dalam. Proses penghapusan peremajaan akan dilakukan setelah Perwali selesai. Saat ini Perwalinya belum dibahas, dan nanti pembahasannya akan melibatkan perwakilan dari teman-teman pengemudi,” ujar Jenal di hadapan massa aksi.

Ia juga menegaskan, sembari menunggu regulasi rampung, aktivitas operasional angkutan umum di lapangan tetap diperbolehkan berjalan seperti biasa.

Lebih lanjut, Jenal memastikan bahwa razia terhadap angkutan umum yang berusia di atas 20 tahun akan dihentikan sementara hingga proses penyusunan Perwali rampung. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan perwakilan pengemudi.

“Hari ini kita sepakat, Dinas Perhubungan tidak akan melakukan razia terlebih dahulu sampai menunggu proses pembahasan Perwali. Nantinya peraturan ini akan disusun dengan melibatkan perwakilan pembudi, KKSU, Organda, dan organisasi pengusaha angkutan,” jelasnya.

Meski demikian, Pemkot Bogor tetap menekankan sejumlah aturan kedisiplinan yang wajib dipatuhi pengemudi selama masa transisi kebijakan. Salah satunya adalah larangan merokok saat mengemudi serta kebiasaan berhenti sembarangan atau ngetem di lokasi yang tidak semestinya.

“Sekali lagi, saya sebagai warga Bogor juga mengingatkan, tolong pengemudi jangan merokok saat mengemudi dan tidak berhenti sembarangan,” pungkas Jenal.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas layanan transportasi publik di Kota Bogor, sekaligus memberi ruang dialog bagi pemerintah dan pelaku usaha angkutan dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif dan berkeadilan.***

Amaroossa Royal Bogor Hadirkan “Royal Iftar Delight” Start 150.000/pax, Tradisi Berbuka Puasa dalam Balutan Elegansi

R.A Wulansari
-
0
Amaroossa Royal Bogor Hadirkan “Royal Iftar Delight” Start 150.000/pax, Tradisi Berbuka Puasa dalam Balutan Elegansi

Bogordaily.net – Amaroossa Royal Hotel Bogor, salah satu hotel bintang 4 terkemuka di Kota Bogor dengan bangga Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H, Amaroossa Royal Bogor dengan bangga mempersembahkan paket buka puasa eksklusif bertajuk “Royal Iftar Delight”.

Mengusung konsep A Royal Taste of Ramadan, hotel yang berlokasi strategis di pusat Kota Bogor ini mengajak para tamu untuk menikmati momen kebersamaan dengan sajian kuliner autentik dalam suasana yang mewah dan elegan.

Para tamu akan dimanjakan dengan berbagai pilihan menikmati paket All You Can Iftar Buffet mulai dari takjil khas Nusantara, hidangan utama yang kaya rempah, hingga hidangan penutup yang manis.

Semuanya disajikan dengan standar layanan hotel berbintang untuk memastikan kenyamanan maksimal bagi keluarga, kerabat, maupun kolega bisnis.

Untuk memberikan apresiasi kepada para tamu yang merencanakan momen Ramadhan lebih awal, Amaroossa Royal Bogor menghadirkan promo Early Bird:

Harga Early Bird: IDR 150.000 nett/pax (Periode pemesanan: 1 – 20 Februari 2026).
Harga Normal: IDR 185.000 nett/pax (Berlaku selama bulan Ramadhan).

Informasi danReservasi

Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati makan siang terbaik di jantung Kota Bogor. Untuk informasi lebih lanjut atau pemesanan tempat, silakan hubungi:

Phone : 0251 8354555
Whatsapp : 08111757815
Instagram : @amaroossaroyal
Tiktok : @amaroossaroyal
Website : www.amaroossahotel.com

Tentang Amaroossa Royal Bogor: Terletak di jantung Kota Bogor, Amaroossa Royal Bogor adalah destinasi sempurna untuk beristirahat sambil mengeksplorasi berbagai daya tarik kota.

Dengan layanan terbaik, arsitektur bergaya kerajaan, dan lokasi strategis dekat Kebun Raya Bogor, kami menjamin pengalaman menginap yang memadukan keanggunan dan kenyamanan.

Yusfitriadi Nilai Setahun Kepemimpinan Rudy Susmanto–Jaro Ade Sat Set Tangani Masalah Bogor

R.A Wulansari
-
0
Yusfitriadi Nilai Setahun Kepemimpinan Rudy Susmanto–Jaro Ade Sat Set Tangani Masalah Bogor

Bogordaily.net – Memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Ade Ruhandi (Jaro Ade), kinerja pemerintahan daerah dinilai menunjukkan respons cepat dalam menangani berbagai persoalan masyarakat.

Penilaian tersebut disampaikan Founder Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS Vinus), Yusfitriadi, dalam diskusi publik bertajuk “Menuju Satu Tahun Kepemimpinan Rudy Susmanto–Ade Ruhandi di Kabupaten Bogor” yang digelar Kamis, 22 Januari 2026.

Diskusi itu turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara, Kepala Bappedalitbang Bamban Setia Aji, serta sejumlah tokoh dan undangan lainnya.

Menurut Yusfitriadi, pola kepemimpinan Rudy Susmanto–Jaro Ade selama setahun terakhir ditandai dengan kecepatan bertindak dan kehadiran langsung di lapangan setiap kali muncul persoalan.

“Bupati dan Wakil Bupati saat ini amat sangat satset, tidak boleh mendengar ada permasalahan, ditu langsung turun ke lapangan, dia langsung bereskan Tidak boleh kemudian melihat berbagai macam keluhan masyarakat, dia datang, langsung dibereskan,” kata Yusfitriadi, Kamis 22 Januari 2026.

“Sehingga saya ngomong nya Bupati dan wakil bupati saat ini setahun satset, karena begitu cepat responnya,” tambahnya.

Kemudian, beberapa aduan masyarakat yang kini marak di media sosial dinilai telah direspon cepat oleh akun resmi Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Kedua pada aspek transparansi, kalo saya hitung itu ada lima akun sosial media yang itu digarap oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Ada bupati punya akun, Pemerintah Kabupaten punya akun, Bapak Bupati nya sendiri punya akun, dan juga ada tagline nya kuta udaya wangsa juga punya akun,” jelasnya.

Selanjutnya kata Yus, beberapa persoalan dari mulai wilayah Bogor Barat hingga Bogor Timur sedikit demi sedikit mulai dibenahi.

“Kemudian yang selanjutnya yang menjadi kepentingan teman teman Bogor barat Bogor timur. Terkait dengan baru pada periode ini menemukan indikator menuju pemekaran. Selama ini kita berdebat, Cigudeg apa rumpin,” ujarnya.

Selain itu, dirinya juga tak lupa untuk mengapresiasi atas kinerja dari Rudy Susmanto-Ade Ruhandi yang tak kenal lelah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Dia bisa memisahkan kalo siang untuk bekerja, mari kita mulai rapatnya setelah maghrib. Karena kalo siang untuk melayani publik Dan saya apresiasi dan salut terhadap pak Rudy Susmanto dan pak ade Ruhandi,” ungkap Yus.

(Albin Pandita)

1...133134135...9,255Page 134 of 9,255

Bogordaily.net | Indonesiadaily.net | Selebgram.net | Bogoran.com | Cekisu.com | Daulatrakyat.com | Didikpos.com | Dimanakita.com | Lihatjabar.com | Thejabodetabek.com

Redaksi | Pedoman Media Siber | Disclaimer | Privacy Policy | Terms of Use | Kontak | Medsos