Home Blog Page 139

Menag Usul Soal Kurban Lewat BAZNAS Picu Pro Kontra

SD
-
0
Menag Usul Soal Kurban Lewat BAZNAS Picu Pro Kontra

Bogordaily.net – Pernyataan Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, langsung menyita perhatian publik setelah menyarankan masyarakat mempertimbangkan penyaluran dana akikah dan kurban melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau pengelolaan pemerintah.

Gagasan tersebut muncul sebagai upaya menghadirkan sistem distribusi yang lebih praktis dan merata.

Dengan pengelolaan terpusat, diharapkan penyaluran daging kurban tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah terpencil yang membutuhkan, termasuk wilayah dengan tingkat stunting dan kemiskinan ekstrem.

Dalam pernyataan yang beredar luas, Menag menyoroti efisiensi proses kurban jika dikelola oleh lembaga yang memiliki sistem dan jaringan distribusi yang matang.

Ia juga menyinggung aspek kebersihan serta ketepatan sasaran sebagai keunggulan dari pengelolaan terpusat.

“Daripada repot-repot memotong kambing sendiri, masyarakat bisa menyetor uangnya ke lembaga yang kompeten agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan higienis,” ungkap Menag dalam kutipan yang viral tersebut.

Selain Badan Amil Zakat Nasional, nama Masjid Istiqlal juga disebut sebagai salah satu pihak yang dinilai mampu mengelola distribusi secara luas dan terorganisir.

Namun, wacana ini tidak lepas dari perdebatan. Di media sosial, sebagian masyarakat menyambut baik ide tersebut karena dianggap lebih efisien dan modern.

Di sisi lain, muncul pula kekhawatiran terkait transparansi dan akuntabilitas jika pengelolaan dilakukan secara terpusat dalam skala besar.

Isu ini sekaligus membuka kembali diskusi lama tentang kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana sosial keagamaan oleh lembaga resmi.

Banyak warganet menilai, kejelasan mekanisme dan laporan distribusi akan menjadi faktor kunci dalam menentukan tingkat penerimaan masyarakat.

Hingga saat ini, topik terkait “kurban” dan Menteri Agama masih ramai diperbincangkan dan masuk dalam jajaran trending topic di berbagai platform media sosial.

Publik pun menunggu penjelasan lebih rinci serta panduan teknis terkait usulan tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.***

Unhas Jadi Kampus Pertama Punya Dapur MBG

SD
-
0
Unhas Jadi Kampus Pertama Punya Dapur MBG

Bogordaily.net – Langkah baru dalam penguatan program gizi nasional resmi dimulai dari Universitas Hasanuddin (Unhas) yang berlokasi di Sulawesi Selatan. Kampus ini kini menjadi perguruan tinggi negeri pertama di Indonesia yang memiliki dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peresmian fasilitas tersebut dilakukan oleh Brian Yuliarto selaku Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Kehadiran dapur MBG di lingkungan kampus menjadi penanda bahwa perguruan tinggi mulai mengambil peran lebih aktif dalam mendukung program pemerintah, khususnya di bidang pemenuhan gizi masyarakat.

Tak hanya sekadar fasilitas pendukung, dapur MBG di Unhas dirancang sebagai bagian dari ekosistem akademik.

Kampus diharapkan tidak hanya menjadi pengamat, tetapi ikut terlibat langsung dalam implementasi program melalui pendekatan berbasis riset dan inovasi.

“SPPG yang dibentuk di kampus tidak hanya mendukung program, tetapi juga dapat menjadi teaching factory. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat praktik mahasiswa, penelitian, serta pengembangan lebih lanjut program MBG di masyarakat,” katanya di SPPG Unhas Makassar, Selasa 28 April 2026.

Konsep teaching factory yang diusung membuka peluang bagi mahasiswa untuk belajar secara langsung melalui praktik di lapangan.

Selain itu, fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium hidup untuk mengembangkan berbagai inovasi di bidang pangan dan gizi.

Lebih jauh, keterlibatan perguruan tinggi dinilai sangat strategis karena memiliki sumber daya yang lengkap, mulai dari teknologi, tenaga ahli, hingga kemampuan riset yang mumpuni.

“Perguruan tinggi memiliki teknologi, SDM, dan inovasi yang sangat bermanfaat untuk pengembangan program Makan Bergizi, mulai dari pengembangan peralatan, keamanan pangan, hingga pelatihan dan bimbingan teknis,” tambahnya.

Sementara itu, Dadan menyebut bahwa keberadaan SPPG di Unhas juga menjadi tonggak penting bagi kawasan Indonesia Timur. F

asilitas ini tercatat sebagai yang pertama di lingkungan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) di wilayah tersebut.

“Ini yang pertama di perguruan tinggi negeri di Indonesia Timur,” pungkasnya.

Dengan hadirnya dapur MBG ini, Unhas tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas gizi, tetapi juga membuka ruang kolaborasi antara dunia pendidikan dan kebijakan publik.

Model ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi kampus lain di Indonesia untuk turut berperan aktif dalam program-program strategis nasional.***

Menteri Koperasi Resmikan SPBU Nelayan Berbasis Koperasi di Aceh Selatan

R.A Wulansari
-
0
Menteri Koperasi Resmikan SPBU Nelayan Berbasis Koperasi di Aceh Selatan

Bogordaily.net – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan kehadiran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di kawasan pesisir menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para nelayan.

Upaya tersebut juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi pesisir melalui akses BBM yang lebih mudah, terjangkau, dan tepat sasaran bagi nelayan.

SPBUN berbasis koperasi ini dinilai mampu menekan biaya operasional, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendorong pengelolaan potensi kelautan secara modern dan berkelanjutan, dengan koperasi sebagai pilar utama penguatan ekonomi rakyat.

“Kehadiran negara (melalui pendirian SPBUN) ini Insyallah dapat mengubah tatanan ekonomi yang ada di sini dan harapannya nanti bisa mengubah fakta-fakta yang menyedihkan sebelumnya,” kata Menkop Ferry saat meresmikan SPBUN Koperasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Kecamatan Bakongan Timur, Aceh Selatan, Selasa (28/04).

Turut menghadiri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Didit Herdiawan Ashaf, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Menkop menegaskan bahwa SPBUN akan terus diupayakan untuk diperbanyak pendiriannya terutama di wilayah-wilayah pantai atau pesisir yang banyak nelayan.

“Kelompok masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir pantai itu merupakan kelompok masyarakat yang relatif miskin sehingga lebih butuh dukungan, butuh bantuan dari semua pihak termasuk dari pemerintah (melalui pembangunan SPBUN),” katanya.

Selain itu, Menkop Ferry juga menyoroti pentingnya sinergi antara program Kampung Nelayan Merah Putih dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Keduanya diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus penyangga distribusi kebutuhan pokok dan hasil produksi masyarakat.

Menkop Ferry mengapresiasi atas kolaborasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta PT Pertamina (Persero) melalui entitas usahanya PT Pertamina Patra Niaga. Ia memastikan bahwa konsep pembangunan SPBUN yang disatukan di dalam ekosistem KDKMP akan direplikasi lebih banyak untuk berbagai wilayah lainnya di Indonesia.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan peresmian SPBU Nelayan di Aceh Selatan tersebut adalah langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan keadilan energi bagi masyarakat khususnya para nelayan.

“SPBUN ini hadir untuk memberikan keadilan energi, menurunkan biaya operasional, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir di wilayah Aceh Selatan,” kata Didit.

Sementara itu Bupati Aceh Selatan H. Mirwan menjelaskan bahwa wilayahnya memiliki potensi yang luar biasa di sektor kelautan dan perikanan dimana terdapat 71 desa pesisir dengan jumlah nelayan sekitar 7.000 orang. Besarnya jumlah nelayan tersebut menjadi salah satu urat nadi bagi perekonomian Aceh Selatan dalam hal pemenuhan pangan berupa produk perikanan dan kelautan.

Oleh sebab itu dibutuhkan keberpihakan dan dukungan dari pemerintah agar kehidupan para nelayan dapat turut meningkat sejalan dengan besarnya kontribusi mereka terhadap perekonomian daerah dan nasional.***

Kebakaran Apartemen Mediterania Jakbar, Penghuni Panik Berhamburan

SD
-
0
Kebakaran Apartemen Mediterania Jakbar, Penghuni Panik Berhamburan

Bogordaily.net – Kebakaran terjadi di Apartemen Mediterania Tanjung Duren yang berlokasi di kawasan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, pada Kamis pagi.

Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB, asap tebal terlihat keluar dari lantai dua salah satu gedung apartemen.

Situasi tersebut membuat para penghuni dan pekerja panik hingga berkerumun di area luar bangunan.

Beruntung, petugas pemadam kebakaran yang memiliki pos di seberang apartemen bergerak cepat melakukan pemadaman sekaligus mengevakuasi penghuni yang berada di dalam gedung.

Salah satu pekerja retail di lokasi, Abdul, mengungkapkan bahwa kebakaran terjadi tak lama setelah aktivitas pagi dimulai.

“Jadi, kan kita udah mulai masuk jam 07.00 WIB tuh, terus tadi terjadinya (kebakaran) jam 07.15 WIB gitu,” ucap Abdul.

“Jadi, pada lari keluar semua, tadi evakuasi sama Damkar juga,” tambahnya.

Hingga pukul 09.30 WIB, proses penanganan masih berlangsung dengan asap yang masih tampak mengepul dari area lantai dua gedung tersebut. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui dan masih dalam penanganan petugas.***

Menteri Koperasi Resmikan SPBU Nelayan Berbasis Koperasi di Aceh Selatan

SD
-
0
Menteri Koperasi Resmikan SPBU Nelayan Berbasis Koperasi di Aceh Selatan

Bogordaily.net – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan kehadiran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBU) di kawasan pesisir menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para nelayan.

Upaya tersebut juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi pesisir melalui akses BBM yang lebih mudah, terjangkau, dan tepat sasaran bagi nelayan.

SPBUN berbasis koperasi ini dinilai mampu menekan biaya operasional, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendorong pengelolaan potensi kelautan secara modern dan berkelanjutan, dengan koperasi sebagai pilar utama penguatan ekonomi rakyat.

“Kehadiran negara (melalui pendirian SPBUN) ini Insyallah dapat mengubah tatanan ekonomi yang ada di sini dan harapannya nanti bisa mengubah fakta-fakta yang menyedihkan sebelumnya,” kata Menkop Ferry saat meresmikan SPBUN Koperasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Kecamatan Bakongan Timur, Aceh Selatan, Selasa 28 April 2026.

Turut menghadiri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Didit Herdiawan Ashaf, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS.

Menkop menegaskan bahwa SPBUN akan terus diupayakan untuk diperbanyak pendiriannya terutama di wilayah-wilayah pantai atau pesisir yang banyak nelayan.

“Kelompok masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir pantai itu merupakan kelompok masyarakat yang relatif miskin sehingga lebih butuh dukungan, butuh bantuan dari semua pihak termasuk dari pemerintah (melalui pembangunan SPBUN),” katanya.

Selain itu, Menkop Ferry juga menyoroti pentingnya sinergi antara program Kampung Nelayan Merah Putih dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Keduanya diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus penyangga distribusi kebutuhan pokok dan hasil produksi masyarakat.

Menkop Ferry mengapresiasi atas kolaborasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta PT Pertamina (Persero) melalui entitas usahanya PT Pertamina Patra Niaga.

Ia memastikan bahwa konsep pembangunan SPBUN yang disatukan di dalam ekosistem KDKMP akan direplikasi lebih banyak untuk berbagai wilayah lainnya di Indonesia.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan peresmian SPBU Nelayan di Aceh Selatan tersebut adalah langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan keadilan energi bagi masyarakat khususnya para nelayan.

“SPBUN ini hadir untuk memberikan keadilan energi, menurunkan biaya operasional, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir di wilayah Aceh Selatan,” kata Didit.

Sementara itu Bupati Aceh Selatan H. Mirwan menjelaskan bahwa wilayahnya memiliki potensi yang luar biasa di sektor kelautan dan perikanan dimana terdapat 71 desa pesisir dengan jumlah nelayan sekitar 7.000 orang.

Besarnya jumlah nelayan tersebut menjadi salah satu urat nadi bagi perekonomian Aceh Selatan dalam hal pemenuhan pangan berupa produk perikanan dan kelautan.

Oleh sebab itu dibutuhkan keberpihakan dan dukungan dari pemerintah agar kehidupan para nelayan dapat turut meningkat sejalan dengan besarnya kontribusi mereka terhadap perekonomian daerah dan nasional.***

Donald Trump Ingin Tinggal di Istana Buckingham, Siap Bicara ke Raja Charles III

SD
-
0
Donald Trump Ingin Tinggal di Istana Buckingham, Siap Bicara ke Raja Charles III

Bogordaily.net – Keinginan tak biasa diungkapkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyatakan ketertarikannya untuk tinggal di Istana Buckingham, kediaman resmi keluarga kerajaan Inggris di London.

Dalam pernyataannya di platform Truth Social, Trump menyebut bahwa impian tersebut sudah lama ia miliki dan berencana membicarakannya langsung dengan Raja Charles III dan Ratu Camilla.

“Wow, itu bagus. Saya selalu ingin tinggal di Istana Buckingham. Saya akan berbicara dengan Raja dan Ratu soal ini sebentar lagi,” tulis Trump.

Istana Buckingham sendiri telah menjadi pusat administrasi dan kediaman resmi monarki Inggris sejak tahun 1837, menjadikannya salah satu simbol paling ikonik dari kekuasaan kerajaan di dunia.

Menariknya, Trump juga disebut memiliki hubungan kekerabatan yang sangat jauh dengan Raja Charles III, yakni terhubung melalui garis keturunan sekitar 15 generasi.

Sementara itu, Raja Charles III diketahui tengah melakukan kunjungan resmi ke Amerika Serikat sejak Senin, 27 April 2026.

Dalam agenda tersebut, ia dijadwalkan menyampaikan pidato di hadapan Kongres AS menjadi momen bersejarah karena terakhir kali anggota keluarga kerajaan Inggris berpidato di sana terjadi pada tahun 1991.

Pernyataan Trump ini pun langsung menarik perhatian publik, memicu berbagai reaksi mulai dari yang menganggapnya sebagai candaan hingga spekulasi serius terkait hubungan diplomatik antara kedua negara.***

Momen Haru di Pernikahan El Rumi, Shafeea Ahmad Tak Kuasa Tahan Air Mata

SD
-
0
Momen Haru di Pernikahan El Rumi, Shafeea Ahmad Tak Kuasa Tahan Air Mata

Bogordaily.net – Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju pada 26 April 2026 masih menjadi sorotan publik. Namun di tengah suasana bahagia tersebut, perhatian netizen justru tertuju pada Shafeea Ahmad. Putri dari Ahmad Dhani dan Mulan Jameela itu terlihat berusaha menahan emosi sepanjang acara.

Sebagai adik tiri dari El Rumi, serta Al Ghazali dan Dul Jaelani, Shafeea dikenal memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kakak-kakaknya, terutama dengan El.

Dalam sejumlah video dan foto yang beredar, Shafeea tampak berkaca-kaca dengan ekspresi wajah yang berbeda dibanding tamu lainnya.

Momen tersebut pun langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Menariknya, Shafeea mengaku dirinya merasa lebih emosional di pernikahan El Rumi dibandingkan saat kakaknya, Al Ghazali, menikah sebelumnya.***

Pemkab Bogor Genjot Transformasi Posyandu 6 SPM, Perkuat Layanan Dasar hingga Desa

SD
-
0
Pemkab Bogor Genjot Transformasi Posyandu 6 SPM, Perkuat Layanan Dasar hingga Desa

Bogordaily.net – Pemerintah Kabupaten Bogor terus mempercepat transformasi Posyandu sebagai pusat layanan dasar masyarakat dengan mengintegrasikan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat desa dan kelurahan.

Momentum Hari Posyandu Nasional 2026 dimanfaatkan sebagai pengingat pentingnya peran Posyandu dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bogor, Eva Rudy Susmanto, menegaskan bahwa transformasi Posyandu menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Selamat hari posyandu nasional, transformasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal mendekatkan layanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Diskominfo Kabupaten Bogor, Penguatan ini menempatkan Posyandu tidak lagi terbatas pada layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi sebagai simpul pelayanan terpadu yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Hadijana mengungkapkan, upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar secara menyeluruh.

Posyandu juga didorong menjadi garda terdepan dalam deteksi dini permasalahan masyarakat, penguatan pencatatan dan pelaporan, serta percepatan rujukan layanan lintas sektor.

Menurutnya Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan bantuan dana operasional bagi setiap Posyandu melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Dukungan ini difokuskan untuk memperkuat kelembagaan, menunjang operasional kader, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat di tingkat desa.

“Selain itu, bantuan sarana dan prasarana disalurkan kepada Tim Pembina Posyandu Desa guna memperkuat sistem pelaporan,” katanya.

Dengan dukungan tersebut, pemantauan layanan, pencatatan kegiatan, hingga tindak lanjut permasalahan masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, tertib, dan terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar, sekaligus memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan yang cepat, mudah, dan berkualitas menuju masyarakat yang lebih sehat, tangguh, dan sejahtera.***

Buka Diseminasi FCP, Dedie Rachim Ingatkan ASN Pemkot Bogor Hindari Gaya Hidup Berlebihan

SD
-
0
Buka Diseminasi FCP, Dedie Rachim Ingatkan ASN Pemkot Bogor Hindari Gaya Hidup Berlebihan

Bogordaily.net – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk tidak menerapkan gaya hidup berlebihan. Terutama terkait perilaku pegawai yang dapat memicu terjadinya berbagai penyimpangan dan ketidakdisiplinan.

Hal itu disampaikan Dedie Rachim saat membuka Diseminasi Fraud Control Plan (FCP) dan Penegakan Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang dilaksanakan di Hotel Royal Padjadjaran, Rabu 29 April 2026.

“Untuk itu, saya memberikan apresiasi kepada Inspektorat yang telah menginisiasi pelaksanaan diseminasi ini dengan menghadirkan berbagai narasumber untuk memberikan gambaran bagaimana sesungguhnya penyimpangan, ketidakdisiplinan, dan hal-hal yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dapat dicegah sejak awal,” ujar Dedie Rachim.

Menurutnya, deteksi dini terhadap perilaku menyimpang di lingkungan kerja penting dilakukan sebagai langkah pencegahan agar tidak berkembang menjadi tindakan indisipliner yang dapat menimbulkan berbagai kerugian.

Salah satu contohnya adalah gaya hidup berlebihan yang dipenuhi melalui pinjaman di luar kemampuan finansial, bahkan melibatkan pihak ketiga yang mengambil keuntungan.

“Dan itu berdampak pada beban besar yang diterima pegawai, yang tidak sebanding dengan penghasilan. Akibatnya, pegawai tersebut mencari sumber pendapatan lain yang tidak sah,” ucapnya.

Dedie Rachim menambahkan, deteksi dini maupun pencegahan juga dapat dimulai dari masing-masing individu melalui pola hidup hemat, termasuk di lingkungan kerja, seperti mematikan listrik yang tidak digunakan, menggunakan AC seperlunya, serta melakukan penghematan energi dalam berbagai aspek.

“Karena bagaimana kita mau mengawasi orang, kalau hal-hal di lingkungan diri sendiri saja tidak bisa dilakukan penghematan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Dedie Rachim juga mengingatkan perangkat daerah untuk terus melakukan efisiensi di berbagai aspek, sehingga anggaran yang terbatas dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat di berbagai sektor demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Panitia Pelaksana, Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kota Bogor, Jimmy Hutapea, mengatakan bahwa risiko kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Untuk pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, telah disusun rencana pengendalian kecurangan atau Fraud Control Plan sebagaimana Perwali Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, FCP merupakan pengembangan sistem yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons kejadian yang terindikasi sebagai fraud.***

Camat Bogor Tengah Gerak Cepat Beri Bantuan Korban Longsor Paledang

R.A Wulansari
-
0
Camat Bogor Tengah Gerak Cepat Beri Bantuan Korban Longsor Paledang

Bogordaily.net – Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, gerak cepat memberikan bantuan kepada warga yang terdampak bencana longsor di kawasan Kampung Kebon Manggis, Kelurahan Paledang.

Camat Bogor Tengah, Dheri Wiriadirama, menjelaskan bahwa, pihaknya sudah bergerak cepat membantu kepada warga-warga yang terdampak.

“Dari kami sudah memberikan bantuan berupa terpal, kemudian pendataan warga yang terkenal musibah,” kata Camat Bogor Tengah, Dheri Wiriadirama kepada Bogordaily.net, Kamis 30 April 2026.

Ia menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Baznas untuk bantuan natura bagi korban yang terdampak.

“Bantuan lainnya nanti malam akan kami antarkan ke lokasi bencana,” jelasnya

Sebelumnya diberitakan, peristiwa tanah longsor terjadi di kawasan permukiman warga di wilayah Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor. Longsor tersebut memiliki panjang sekitar 50 meter dengan kedalaman mencapai kurang lebih 10 meter.

Dari video yang diterima Bogordaily, terlihat tanah longsor tersebut diduga terjadi akibat intensitas hujan deras yang mengguyur Bogor pada Kamis 30 April 2026 dini hari.

Sudut lereng yang curam membuat area tanah longsor tersebut sangat berbahaya bagi aktivitas warga setempat.

Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran warga sekitar karena lokasi longsor berada dekat area hunian.

Hingga saat ini, kondisi di lokasi masih dalam pemantauan, sementara warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi longsor susulan, terutama saat cuaca hujan.

(Muhammad Irfan Ramadan)

1...138139140...9,460Page 139 of 9,460