Home Blog Page 140

BM PAN Kota Bogor Siap Gelar Musda ke-6, Fokus Regenerasi dan Cetak Pemimpin Muda

0

Bogordaily.net – Organisasi sayap Barisan Muda PAN di Kota Bogor bersiap menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-6 pada pertengahan Mei 2026.

Agenda ini menjadi momentum penting dalam proses regenerasi kepemimpinan di tubuh Partai Amanat Nasional, khususnya dalam menjaring dan menyiapkan kader-kader muda potensial.

Musda tersebut tidak hanya menjadi ajang pergantian kepengurusan, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang partai dalam memperkuat basis kepemimpinan generasi muda di tingkat daerah.

Regenerasi Jadi Fokus Utama

Ketua Harian DPD PAN Kota Bogor, Fajari Aria Sugiarto, menegaskan bahwa pelaksanaan Musda BM PAN memiliki peran strategis dalam mencetak kader muda yang siap menghadapi tantangan politik ke depan.

Menurutnya, organisasi kepemudaan seperti BM PAN merupakan wadah pembinaan yang sangat penting dalam proses kaderisasi partai.

“BM PAN adalah Kawah Candradimuka nya Partai Amanat Nasional dalam mengkader generasi muda untuk menjadi penerus perjuangan partai dan menjadi pemimpin yang siap dengan berbagai medan ke depannya ” jelasnya.

Ia menambahkan, regenerasi bukan sekadar pergantian figur, tetapi juga proses membangun kapasitas dan kualitas kepemimpinan generasi muda agar mampu beradaptasi dengan dinamika zaman.

Fajari berharap, sosok yang terpilih sebagai Ketua DPD BM PAN Kota Bogor nantinya adalah figur muda yang memiliki visi kuat serta komitmen untuk terus berkembang.

Selain itu, kemampuan berkolaborasi dengan struktur partai juga menjadi poin penting yang diharapkan dari calon pemimpin BM PAN ke depan.

Ia menilai sinergi antara organisasi sayap dan struktur partai akan sangat menentukan efektivitas perjuangan politik di tingkat daerah, khususnya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Pendaftaran Calon Sudah Dibuka

Sementara itu, Ketua Steering Committee (SC) Musda ke-6 BM PAN Kota Bogor, Denny Irwansyah, mengungkapkan bahwa tahapan awal Musda telah dimulai dengan dibukanya pendaftaran bakal calon formatur.

“Pendaftaran bakal calon formatur dimulai dari tanggal 29 April sampai dengan 3 Mei 2026. ” ujarnya.

Proses ini menjadi pintu masuk bagi kader-kader muda yang ingin berkontribusi lebih besar dalam organisasi serta memiliki kesempatan untuk memimpin BM PAN di tingkat kota.

Setelah proses pendaftaran, para bakal calon formatur dijadwalkan akan mengikuti tahapan presentasi di tingkat provinsi, tepatnya di DPW BM PAN Jawa Barat.

Tahapan ini bertujuan untuk melakukan verifikasi sekaligus menilai kapasitas, visi, dan kesiapan para kandidat dalam memimpin organisasi.

Proses seleksi yang berlapis ini diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki kompetensi dan integritas.

Denny menyampaikan bahwa pelaksanaan Musda ke-6 BM PAN Kota Bogor direncanakan berlangsung pada pertengahan Mei 2026, dengan catatan seluruh tahapan berjalan lancar sesuai jadwal.

“Dan Inshaa Allah, kalau tidak ada halang rintang, Musdanya akan dilaksanakan di pertengahan bulan Mei ini. ” pungkasnya.***

Srikandi PLN UP3 Bogor Gelar “Srikandi Movement Hari Kartini” di Kebun Raya Bogor

0

Bogordaily.net— Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Srikandi PLN UP3 Bogor menggelar kegiatan bertajuk Srikandi Movement Hari Kartini yang dilaksanakan di Kebun Raya Bogor.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai perempuan PLN UP3 Bogor sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat perjuangan R.A. Kartini sekaligus mendorong peran aktif perempuan dalam dunia kerja modern.

Kegiatan ini bertujuan untuk meneladani nilai-nilai perjuangan Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, serta mengajak para Srikandi PLN untuk terus berkontribusi nyata dalam kemajuan perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, para peserta diajak memperkuat solidaritas, meningkatkan kepercayaan diri, serta memperluas wawasan dalam menghadapi tantangan di era transformasi energi.

Manager PLN UP3 Bogor, Grahaita Gumelar, menyampaikan bahwa peringatan Hari Kartini bukan hanya seremonial, namun menjadi momentum penting untuk memperkuat peran perempuan di lingkungan kerja.

“Semangat Kartini harus terus hidup dalam setiap langkah Srikandi PLN. Perempuan PLN memiliki peran strategis dalam mendukung operasional perusahaan, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, serta menjadi agen perubahan dalam transformasi energi,” ujar Gumelar.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Sugeng Widodo, menambahkan bahwa kehadiran Srikandi PLN merupakan aset penting perusahaan dalam mewujudkan kinerja yang unggul dan berkelanjutan.

“Kami mendorong seluruh pegawai perempuan untuk terus berkembang, berinovasi, dan berani mengambil peran kepemimpinan. Semangat emansipasi yang diperjuangkan Kartini harus diwujudkan dalam kontribusi nyata bagi perusahaan dan masyarakat,” ungkap Sugeng.

Melalui Srikandi Movement Hari Kartini ini, PLN UP3 Bogor berharap dapat terus menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, setara, dan mendukung pengembangan potensi perempuan.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen PLN dalam membangun budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai kesetaraan, profesionalisme, dan kolaborasi.

Dengan semangat Hari Kartini, Srikandi PLN UP3 Bogor siap melanjutkan perjuangan Kartini masa kini dengan berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui sektor ketenagalistrikan yang andal dan berkelanjutan.***

PLN UP3 Bogor Tegaskan Komitmen Integritas Melalui Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

0

Bogordaily.net – Dalam upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang bersih dan berintegritas, Manajemen PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bogor menegaskan komitmennya dalam menerapkan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara konsisten di seluruh lini organisasi.

Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan budaya kerja yang menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta implementasi nilai “4 No’s” yang menjadi pedoman perilaku insan PLN, yaitu: No Bribery (tidak menerima suap), No Kickback (tidak menerima komisi), No Gift (tidak menerima gratifikasi), dan No Luxurious Hospitality (tidak menerima jamuan berlebihan).

Manager PLN UP3 Bogor, Grahaita Gumelar, menyampaikan bahwa penerapan SMAP bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar, namun juga menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan.

“Penerapan SNI ISO 37001:2016 merupakan langkah nyata kami dalam menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Hal ini menjadi kunci dalam menjaga reputasi perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Gumelar.

Lebih lanjut, implementasi budaya integritas ini memberikan berbagai manfaat strategis bagi perusahaan, di antaranya meningkatkan kepercayaan publik dan stakeholder terhadap PLN, menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan beretika, meminimalisir risiko hukum dan reputasi akibat praktik penyuapan,kemudian mendorong efisiensi dan efektivitas proses bisnis serta memperkuat budaya perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai integritas.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Sugeng Widodo, turut menegaskan pentingnya komitmen berkelanjutan dalam penerapan SMAP.

“Integritas adalah pondasi utama dalam menjalankan bisnis kelistrikan yang andal dan berkelanjutan. Kami memastikan seluruh jajaran PLN, termasuk UP3 Bogor, terus konsisten menjalankan prinsip GCG dan nilai 4 No’s dalam setiap aktivitas operasional. Dengan demikian, PLN dapat terus hadir sebagai perusahaan yang terpercaya dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” ungkap Sugeng.

Melalui penerapan SNI ISO 37001:2016 secara konsisten, PLN UP3 Bogor optimis dapat memperkuat budaya anti penyuapan serta mendukung terwujudnya perusahaan yang profesional, bersih, dan berintegritas tinggi dalam melayani kebutuhan listrik masyarakat.***

Perwali Penertiban Angkot Tua Segera Terbit, Dishub Kota Bogor Siap Kandangkan Armada Tak Laik Jalan

0

Bogordaily.net – Pemerintah Kota Bogor segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait penertiban angkutan kota (angkot) tua dalam waktu dekat. Aturan tersebut akan memuat sanksi tegas, termasuk pengandangan armada yang dinilai tidak laik jalan.

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Doddy Wahyudin, mengungkapkan bahwa penertiban akan dilakukan secara mobile di lapangan. Angkot yang terjaring akan langsung dibawa ke kantor Dishub untuk ditindaklanjuti.

“Angkot tua nantinya akan dibawa dulu ke kantor Dishub Kota Bogor. Kemudian pemilik atau badan usahanya diminta membuat pernyataan tidak lagi beroperasi di jalan,” ujar Doddy

Selain pengandangan oleh petugas, Dishub juga memberikan opsi kepada pemilik kendaraan untuk secara mandiri menghentikan operasional armadanya jika terbukti melanggar ketentuan.

“Ada beberapa skema, pertama kita kandangkan, kedua mereka mengandangkan secara personal,” jelasnya.

Sambil menunggu Perwali resmi diterbitkan, Dishub Kota Bogor telah mulai melakukan penyisiran awal terhadap angkot yang diduga tidak memenuhi standar kelaikan jalan. Pemeriksaan tahap awal dilakukan secara visual di lapangan.

“Secara visual kita lihat angkot yang berada di bawah standar laik jalan. Kita filter mana yang tingkat kerawanan kecelakaannya sangat tinggi,” kata Doddy.

Ia menegaskan, angkot yang tidak laik jalan berpotensi membahayakan keselamatan penumpang. Risiko yang ditimbulkan tidak hanya kecelakaan, tetapi juga kemungkinan terjadinya kebakaran akibat kondisi kendaraan yang sudah uzur.

“Kalau angkutan membawa penumpang dan berpotensi menimbulkan kecelakaan, tentu harus diantisipasi. Ada juga potensi kebakaran karena kondisi kendaraan yang sudah tua,” ujarnya.

Adapun pemeriksaan visual meliputi sejumlah komponen kendaraan seperti bodi, kaca, pintu, hingga ban. Namun, untuk memastikan kelaikan secara teknis, tetap diperlukan pengujian menggunakan alat khusus.

“Mulai dari bodi, kaca, pintu, ban, dan lainnya kita sisir secara visual. Untuk kelaikan tetap harus diuji dengan alat,” tambahnya.

Doddy juga mengakui masih ditemukan angkot yang tidak memenuhi standar uji kelaikan, namun tetap beroperasi dan mengangkut penumpang.

“Kita masih menemukan yang beroperasi padahal sudah di bawah standar laik uji,” tutup Dody

(Muhammad Irfan Ramadan)

Libur Panjang May Day 2026, Polisi Terapkan One Way di Jalur Puncak Bogor dan Siagakan 180 Personel

Bogordaily.net – Menghadapi lonjakan kendaraan selama libur panjang Hari Buruh Internasional yang berlangsung pada 1–3 Mei 2026, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor menyiapkan strategi khusus untuk mengantisipasi kepadatan di Jalur Puncak.

Kawasan wisata yang menjadi primadona masyarakat Jabodetabek ini diprediksi akan mengalami peningkatan volume kendaraan secara signifikan, terutama pada puncak libur di awal Mei.

Kasatlantas Polres Bogor, Afif Widhi Ananto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan total 180 personel untuk mengawal kelancaran arus lalu lintas.

Jumlah tersebut terdiri dari 120 anggota kepolisian yang akan berjaga di jalur utama, serta 60 Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) yang disebar di jalur alternatif.

Kehadiran personel tambahan ini diharapkan mampu mengurai kemacetan, sekaligus membantu pengendara yang melintas di titik-titik rawan kepadatan.

One Way Berlaku Situasional

Untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan, polisi akan menerapkan sistem satu arah atau one way. Namun, penerapannya bersifat fleksibel dan menyesuaikan kondisi di lapangan.

“Pelaksanaan one way umumnya dilakukan dari arah Jakarta menuju Puncak pada pagi hari, dan dari arah Puncak menuju Jakarta pada siang hari,” kata Afif saat dikonfirmasi, Kamis 30 April 2026.

Skema ini dinilai efektif untuk mengatur arus kendaraan yang biasanya meningkat tajam pada jam-jam tertentu, terutama saat wisatawan berangkat di pagi hari dan kembali pada siang hingga sore hari.

Afif menegaskan bahwa jadwal pemberlakuan one way tidak bersifat tetap. Keputusan akan diambil secara langsung di lapangan berdasarkan kondisi real-time.

Hal ini dilakukan agar rekayasa lalu lintas bisa lebih adaptif terhadap perubahan volume kendaraan yang kerap terjadi secara dinamis.

Ganjil Genap Ditiadakan Sementara

Berbeda dari kebijakan sebelumnya, sistem ganjil genap yang biasa diberlakukan di kawasan Simpang Gadog dipastikan tidak akan diterapkan selama libur panjang kali ini.

“Terkait ganjil genap, sementara ini belum diterapkan,” jelasnya.

Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi arus lalu lintas serta efektivitas pengaturan melalui sistem one way yang dinilai lebih fleksibel.

Pihak kepolisian memprediksi peningkatan volume kendaraan menuju Puncak akan terjadi pada 1 hingga 2 Mei 2026. Pada periode tersebut, arus wisatawan diperkirakan membludak, terutama dari arah Jakarta.

Sementara itu, arus balik diprediksi akan terjadi pada 3 Mei 2026, ketika para pengunjung kembali ke wilayah asalnya.

Dengan pola tersebut, masyarakat diimbau untuk mengatur waktu perjalanan agar terhindar dari kepadatan lalu lintas yang ekstrem.

Selain menyiapkan rekayasa lalu lintas, kepolisian juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan.

Pengendara diminta memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum berangkat, serta mematuhi seluruh aturan lalu lintas yang berlaku.

Tak kalah penting, pengguna jalan juga diimbau mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran bersama.

Selain faktor lalu lintas, kondisi cuaca di kawasan Puncak juga menjadi perhatian. Wilayah ini dikenal memiliki cuaca yang cepat berubah, mulai dari hujan deras hingga kabut tebal yang dapat mengganggu visibilitas.

Oleh karena itu, pengendara diharapkan lebih waspada dan berhati-hati, terutama saat melintasi jalur yang menanjak dan berkelok.***

Longsor di Kebon Manggis Paledang Bogor, Pemkot Siapkan Huntara dan Minta Warga Segera Mengungsi

0

Bogordaily.net – Bencana longsor yang terjadi di kawasan Kampung Kebon Manggis, tepatnya di wilayah Kelurahan Paledang, mendapat respons cepat dari Pemerintah Kota Bogor.

Sebagai langkah darurat untuk melindungi warga, Pemkot Bogor memastikan akan menyediakan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak, guna mencegah risiko korban jiwa akibat potensi longsor susulan.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, saat melakukan peninjauan ke lokasi kejadian pada Kamis, 30 April 2026.

Dalam kunjungannya, Dedie melihat langsung kondisi tebing yang longsor serta dampaknya terhadap permukiman warga di sekitarnya. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana ini.

“Kami berikan bantuan Huntara kami akan cek berapa banyak tapi intinya untuk menghindarkan korban jiwa kami akan berikan Huntara,” jelas Dedie.

Pendataan Warga Terdampak Masih Berlangsung

Saat ini, pemerintah masih melakukan pendataan jumlah warga yang terdampak langsung oleh longsor. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan hunian sementara.

Sementara itu, untuk lokasi pembangunan huntara, Pemkot Bogor menyerahkan penentuan titiknya kepada pihak kelurahan agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan warga setempat.

Dalam penanganan jangka panjang, Pemkot Bogor juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan karena area sungai yang berada di sekitar lokasi longsor masuk dalam kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.

Kolaborasi lintas instansi dinilai penting untuk memastikan penanganan bencana dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mitigasi hingga perbaikan infrastruktur.

Sebagai langkah awal, tebing yang mengalami longsor saat ini telah ditutup menggunakan terpal oleh tim dari BPBD Kota Bogor guna mencegah longsor susulan akibat air hujan.

Namun demikian, kondisi tersebut masih dinilai berisiko tinggi. Oleh karena itu, warga yang tinggal di sekitar area rawan diminta segera meninggalkan lokasi untuk sementara waktu.

Bangunan Sekolah Ikut Terdampak

Tak hanya permukiman warga, dampak longsor juga dirasakan oleh fasilitas pendidikan di sekitar lokasi. Salah satu madrasah dilaporkan berada dalam kondisi mengkhawatirkan karena struktur tanah di bawah bangunan sudah mengalami kerusakan.

Wali Kota Bogor pun menegaskan bahwa aktivitas belajar mengajar di lokasi tersebut harus dihentikan sementara demi keselamatan.

“Mau MI mau rumah apapun itu yang dalam kondisi rawan bencana harus dipindah, karena tidak kita tolelir, anak lagi ada pengajian terkena longsoran sehingga jadi korban,” jelas Dedie.

Di tengah kondisi cuaca yang masih tidak menentu, Dedie juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana.

Ia menyebutkan bahwa curah hujan di Kota Bogor saat ini cukup tinggi, dengan rata-rata mencapai 120 milimeter. Kondisi ini berpotensi memicu longsor susulan, terutama di wilayah dengan kontur tanah labil.

“Jadi saya minta masyarakat Kota Bogor untuk memitigasi bencana dengan menghindari tempat tinggal yang tentu di area yang cukup rawan bencana seperti sekarang,” pungkasnya.***

IDI Kota Bogor Gelar Rangkaian Kegiatan Nasional: Penguatan Profesi, Budaya, hingga Gerakan Hidup Sehat

0

Bogordaiky.net– Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Bogor serta Ikatan Istri Dokter Infonesia akan menggelar rangkaian kegiatan berskala nasional pada 8–10 Mei 2026.

Kegiatan ini menjadi wujud komitmen organisasi profesi dalam memperkuat kapasitas dokter sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui edukasi dan gerakan hidup sehat.

Rangkaian acara terdiri dari tiga agenda utama, yakni Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) XVI, Malam Keakraban & Budaya (MKB), serta Fun Walk (FW). Selain menyasar kalangan dokter, kegiatan ini juga melibatkan masyarakat umum sebagai bagian dari upaya preventif dan peningkatan kesadaran kesehatan.

Ketua IDI Cabang Kota Bogor, dr. Armein Sjuhary Rowi, menegaskan bahwa peran IDI saat ini tidak hanya sebatas organisasi profesi, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam pembangunan kesehatan.

“IDI Kota Bogor hadir bukan hanya menaungi, tetapi juga melindungi, memberdayakan, dan meningkatkan kapasitas dokter agar tetap relevan dengan tantangan zaman.

Kami juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem kesehatan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai instrumen strategis agar dokter tetap kompeten dan adaptif terhadap perkembangan dunia medis.

“Kami ingin kegiatan ini tidak hanya menjadi forum transfer ilmu, tetapi juga memastikan dokter siap menghadapi tantangan kesehatan masa depan,” tambahnya.

Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) XVI

PIT XVI akan berlangsung pada 8–9 Mei 2026 di IPB International Convention Center, Bogor, mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB. Mengusung tema “Navigating The Future Chronic Care: Digital Innovations and Challenges”, kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi bagi praktisi kesehatan, akademisi, hingga inovator teknologi medis.

Ketua Seksi Ilmiah PIT XVI, dr. Lia Sari Utami Dewi, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pendidikan kedokteran berkelanjutan (Continuing Medical Education/CME), tetapi juga menyoroti tantangan penyakit kronis dan transformasi digital di bidang kesehatan.

“Kami ingin peserta tidak hanya memperoleh ilmu terbaru, tetapi juga mampu mengimplementasikannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien,” ujarnya.

PIT XVI akan menghadirkan 2 kuliah pleno, 4 lokakarya praktik, 22 simposium, lomba poster ilmiah, serta pameran teknologi kesehatan.

Sekitar 28 pakar nasional dijadwalkan hadir sebagai pembicara, dengan target peserta mencapai 350 orang secara langsung serta akses daring. Kegiatan ini juga memberikan sekitar 44 Satuan Kredit Profesi (SKP) Kemenkes bagi peserta dokter.

Malam Keakraban & Budaya

Sebagai bagian dari penguatan nilai humanisme profesi, IDI Kota Bogor juga menggelar Malam Keakraban & Budaya pada 9 Mei 2026. Mengusung tema “Silang Sang Dokter Silang Sang Kasehatan”, kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi dan penguatan solidaritas antaranggota.

Ketua Panitia, dr. Irma Rosalina, menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk menjaga nilai kebersamaan dalam profesi.

“Dokter tidak hanya identik dengan pelayanan medis, tetapi juga memiliki sisi empati, budaya, dan kebersamaan. Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa kekuatan profesi tidak hanya pada ilmu, tetapi juga pada nilai kemanusiaan,” katanya.

Acara ini juga akan diisi dengan pemberian penghargaan kepada para mantan Ketua IDI Kota Bogor, pertunjukan seni budaya Jawa Barat, pergelaran busana bertema Modern Ethnic Style, serta penggalangan donasi untuk Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kota Bogor.

Fun Walk dan Gerakan Hidup Sehat

Sebagai puncak acara, Fun Walk akan digelar pada Minggu, 10 Mei 2026 di Summarecon Bogor dengan pusat kegiatan di area Kiospace. Mengusung tema “Walk Together, Live Healthier”, kegiatan ini menjadi kampanye hidup sehat yang melibatkan tenaga medis dan masyarakat luas.

Humas Panitia Fun Walk, dr. Mindi Widayani, mengatakan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai ruang interaksi positif antara tenaga kesehatan dan masyarakat.

“Fun Walk bukan hanya kegiatan olahraga bersama, tetapi juga mengajak masyarakat membangun kebiasaan hidup aktif dan preventif,” ujarnya.

Kegiatan ini menargetkan 350–450 peserta dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor, hingga Sukabumi. Selain jalan sehat sejauh 4 kilometer, peserta juga dapat mengikuti senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, serta donor darah.

Melalui rangkaian kegiatan ini, IDI Cabang Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk menjadi organisasi profesi yang adaptif, kolaboratif, dan berdampak luas, tidak hanya bagi anggotanya tetapi juga bagi masyarakat.

(Fikri)

Hadiri Deklarasi Kencana, Ini Pesan Ketua DPRD Kota Bogor untuk Para Camat

0

Bogordaily.net – Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menghadiri acara Deklarasi Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) Kota Bogor yang digelar di Kantor BPBD Kota Bogor, Tanah Sareal, Kamis 30 April 2026.

Dalam kegiatan tersebut, DPRD menekankan bahwa kesiapsiagaan bencana di Kota Hujan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan.

​Adityawarman hadir didampingi oleh Ketua Pansus BPBD, Nasya Kharisa Lestari, Wakil Ketua Pansus H. Murtadlo, dan Ketua Badan Kehormatan (BK), Safrudin Bima.

Dalam sambutannya, Adityawarman memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas deklarasi Kencana tersebut.

Ia meyakini, jajaran Camat dan aparatur wilayah sebenarnya telah memiliki jiwa kesiapsiagaan dalam melayani warga sejak lama.

​Namun, ia mengingatkan bahwa posisi geografis Indonesia yang berada di jalur Ring of Fire menuntut kewaspadaan ekstra.

Dengan potensi bencana kategori sedang hingga tinggi, penguatan kapasitas di tingkat kecamatan menjadi sangat penting.

​”Kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi kita semua,” tegas Adityawarman.

Sebagai bentuk nyata dukungan legislatif, Adityawarman memaparkan bahwa DPRD Kota Bogor terus mengawal fungsi anggaran (budgeting) untuk memastikan penanggulangan bencana berjalan optimal.

Melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dialokasikan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan porsi yang besar.

​Ia menjelaskan bahwa setiap tahun anggaran sekitar Rp30 hingga Rp40 miliar dialokasikan untuk anggaran BTT yang salah satu alokasinya untuk penanggulangan bencana agar penanganan di lapangan tidak terkendala biaya.

Kabar penting lainnya yang disampaikan adalah progres pembahasan Raperda Pembentukan BPBD yang mandiri.

Saat ini, status kelembagaan BPBD Kota Bogor masih dipimpin oleh pejabat Eselon III. Melalui regulasi baru ini, DPRD menargetkan peningkatan status menjadi Eselon II.

​Peningkatan status ini bertujuan agar sisi operasional dan penganggaran dalam kondisi darurat dapat dilakukan dengan jauh lebih optimal

Adityawarman menargetkan Pansus yang dipimpin oleh Nasya Kharisa Lestari dapat merampungkan tugasnya sebelum ketuk palu anggaran perubahan tahun ini.

Dr. Adityawarman Adil menekankan bahwa secanggih apapun regulasi dan sebesar apapun anggaran, kunci keberhasilan tetap terletak pada kolaborasi antar instansi di bawah kepemimpinan Wali Kota.

​”Kehadiran kita di sini adalah untuk saling menguatkan. Kita memang tidak bisa memilih kapan dan di mana bencana akan terjadi, tetapi kita bisa memilih untuk selalu siaga,” pungkasnya.***

Bencana Tanah Longsor Terjadi di Paledang, Kedalaman Diperkirakan 10 Meter

0

Bogordaily.net – Peristiwa tanah longsor terjadi di kawasan permukiman warga di wilayah Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor. Longsor tersebut memiliki panjang sekitar 50 meter dengan kedalaman mencapai kurang lebih 10 meter.

Dari video yang diterima Bogordaily, terlihat tanah longsor tersebut diduga terjadi akibat intensitas hujan deras yang mengguyur Bogor pada Kamis 30 April 2026 dini hari.

Sudut lereng yang curam membuat area tanah longsor tersebut sangat berbahaya bagi aktivitas warga setempat.

Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran warga sekitar karena lokasi longsor berada dekat area hunian.

Hingga saat ini, kondisi di lokasi masih dalam pemantauan, sementara warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi longsor susulan, terutama saat cuaca hujan.

Belum ada laporan resmi terkait korban jiwa maupun kerusakan yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut. Pihak terkait diharapkan segera melakukan penanganan untuk mencegah dampak yang lebih luas.

Sampai saat ini Bogordaily masih berusaha mengkonfirmasi terkait data resmi mengenai tanah longsor tersebut perihal kerugian, korban jiwa hingga jumlah rumah yang ambruk.

(Muhammad Irfan Ramadan)

Jika Diizinkan KAI, Pemkab Bogor Bakal Bangun Pos Pengamanan hingga Palang Perlintasan Kereta Api

Bogordaily.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berencana akan membangun pos pengamanan hingga palang perlintasan kereta api.

Hal tersebut dilakukan apabila mendapat izin dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk meminimalisir tingkat kecelakaan di perlintasan tanpa palang pintu khususnya di wilayah Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyebut, pihaknya sudah melayangkan surat ke PT KAI untuk bersedia sepenuhnya membangun palang perlintasan kereta api dan pos pengamanan.

“Apabila diizinkan oleh PT Kereta Api Indonesia untuk membangun pos yang kedua membangun palang kereta api yang ketiga diberikan juga sistemnya,” kata Rudy, Kamis 30 April 2026.

“Karena sistemnya kan yang punya PT KAI Kapan kereta akan melintas, kami pemerintah Kabupaten Bogor siap membiayai untuk pembangunannya,” tambahannya.

Menurut Rudy, banyak perlintasan tanpa palang pintu yang memakan korban, salah satunya di sepanjang Stasiun Cilebut hingga Bojonggede.

Sehingga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berinisiatif untuk membangun palang hingga pos pengamanan sementara.

“Salah satunya palang yang banyak banyak memakan korban bukan di pinggir jalan utama sudah beberapa orang juga meninggal dunia disitu. Kami sudah bersurat berkali-kali kepada PT KAI akhirnya kami membangun pos sementara,” ujar Rudy

Selain itu, palang hingga pos tersebut dibangun bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap pengendara dan masyarakat sekitar yang hendak melintasi rel kereta api.

“Karena yang mengetahui detik berapa kereta akan datang Itu kan sistemnya dari PT KAI. Maka prinsipnya pemerintah Kabupaten Bogor Untuk melindungi masyarakat kita,” tuturnya.

Sebelumnya diketahui, Komisaris Utama (Komut) KAI Said Aqil Siradj menyinggung palang pintu menjadi salah satu penyebab kecelakaan kereta api (KA). Dia menyebut pembuatan palang pintu adalah tanggung jawab pemerintah setempat.

“(Kewajiban) Pemerintah daerah, pemerintah setempat. Ya perbatasan Kemenhub, berkoordinasi dengan kepala daerah, Kemendagri juga. Itu bukan kewajiban KAI,” ungkap Said Aqil.

(Albin)