Bogordaily.net – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan PT Telkom Indonesia meluncurkan program SNI Corner dan Wifi Corner di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) Kabupaten Bandung untuk meningkatkan kualitas layanan PLUT-KUMKM dan penerapan SNI oleh UMKM.

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius mengatakan, PLUT-KUMKM merupakan salah satu program prioritas KemenKopUKM, yang keberadaannya diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar dalam memajukan koperasi dan UMKM melalui berbagai layanan yang ada.

“Melalui kerja sama dengan berbagai stakeholder di antaranya kerja sama dengan BSN dan PT Telkom Indonesia dapat berdampak besar bagi pengembangan UMKM serta menjadikan PLUT-KUMKM sebagai rumah UMKM melalui berbagai layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan UMK,” kata Deputi Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius saat memberikan sambutan pada acara peluncuran SNI Corner dan Wifi Corner di PLUT-KUMKM Kabupaten Bandung, Rabu, 7 Juni 2024.

Yulius menyebut, hadirnya SNI Corner diharapkan dapat meningkatkan pemahaman UMKM akan standar dan peningkatan penerapan SNI oleh UMKM.

“Dengan adanya dorongan dari BSN ini, menambah aktivitas UMKM di PLUT menjadi lebih banyak dan berkualitas,” kata Yulius.

Di PLUT, kata Yulius, selain mengadakan pelatihan-pelatihan, juga ada formalisasi usaha, termasuk sertifikat halal.

“Kami akan saling melengkapi dengan BSN, kami tidak sendiri. Termasuk pengurusan semua sertifikasi yang diperlukan pelaku usaha,” kata Yulius.

Yulius mengatakan, program SNI Corner diharapkan dapat dilakukan di semua PLUT di Indonesia, dan di Kabupaten Bandung merupakan yang pertama.

Nantinya, kata Yulius, PLUT akan menyiapkan para tenaga konsultan untuk meningkatkan pemasaran, produk, hingga akses keuangan (KUR).

“Di PLUT juga akan disiapkan fasilitas pendampingan hukum, ketika pelaku UMKM berurusan dengan masalah hukum. PLUT KUMKM akan menjadi semacam one stop services,” ujar Yulius.

Sementara itu, Sekretaris Utama BSN Donny Purnomo mengatakan, pelaku usaha mikro itu merupakan pelaku usaha berbasis kerakyatan yang memiliki potensi yang sangat penting jika berhasil membuat produk-produk ini bisa diterima pasar dengan peningkatan perolehan omzet yang besar.

“Kalau produknya laku di pasar, otomatis omzetnya naik. Kalau omzet pelaku usaha naik, PDB juga meningkat. Tinggal ukuran dari pembinaan dari PLUT mengarah kepada peningkatan omzet pelaku usaha mikro. Sehingga, kontribusi dari pembinaan dari PLUT ini menjadi sangat dirasakan,” ujar Donny.

Donny berharap, produk-produk yang dihasilkan dari pembinaan di PLUT, selain masuk ke pasar domestik, juga bisa dikenalkan ke pasar luar negeri melalui SNI Corner.

“Untuk masuk ke negara tujuan ekspor, kita tidak mungkin meninggalkan para pelaku usaha sendirian. Kita perlu aggregator yang bisa membawa produk-produk rakyat ke luar negeri. Diharapkan aggregatornya berbadan hukum koperasi,” kata Donny.

Donny menambahkan, integrasi SNI Corner BSN ke dalam PLUT menjadi sesuatu yang harus dilakukan karena tidak cukup hanya membina SNI-nya saja, tetapi juga harus meningkatkan kualitas produk dan pasar.

“Nantinya, ke depan, brand SNI Corner akan diarahkan menjadi Layanan Terpadu BSN yang bisa membantu setiap PLUT menjadi aggreagator usaha kerakyatan di Indonesia,” kata Donny.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Dindin Syahidin mengatakan, sejak PLUT KUMKM diresmikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada 2023, sudah dilakukan beberapa penataan. Di antaranya, perubahan struktur organisasi dimana di dalamnya PLUT KUMKM menjadi bagian UPTD pada Dinas Koperasi dan UKM.

“Pada 2024 ini, PLUT Kabupaten Bandung ditargetkan KemenkopUKM membina 1300 pelaku usaha mikro. Dan hingga Juni 2024, sudah dilakukan pendampingan terhadap 533 pelaku usaha mikro,” kata Dindin.

Kemudian, kata Dindin, PLUT KUMKM juga sudah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan terhadap 362 pelaku usaha mikro yang selain difasilitasi anggaran dari program APBD, juga merupakan hasil kolaborasi dengan 20 staleholder yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Termasuk di dalamnya, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, dan swasta.

Tak hanya itu, Pemkab Bandung juga memiliki perhatian khusus dalam pembinaan pelaku usaha mikro melalui program pembiayaan tanpa jaminan dan bunga dimana bunga kredit dibebankan ke Pemkab Bandung.

“Dalam waktu dekat, kami akan membangun sebuah inkubator bisnis yang ada di PLUT ini. Dan kehadiran SNI Corner ini memiliki banyak manfaat bagi pelaku usaha mikro di Bandung untuk memaksimalkan segala potensinya,” ujar Dindin.***