Home Blog Page 193

Heboh! Mayat Pria Ditemukan Mengambang di Danau Binong Cileungsi, Warga Awalnya Kira Sampah

R.A Wulansari
-
0
Heboh! Mayat Pria Ditemukan Mengambang di Danau Binong Cileungsi, Warga Awalnya Kira Sampah

Bogordaily.net – Warga di kawasan Danau Binong digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria yang mengambang di tepian danau pada Minggu, 12 April 2026.

Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh seorang warga yang tengah memancing di sekitar lokasi. Saat itu, ia melihat sesuatu yang mencurigakan mengapung di permukaan air.

Awalnya, benda tersebut dikira sampah atau benda biasa. Namun, setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata merupakan tubuh seorang pria dalam kondisi telungkup di tepi danau.

Kapolsek Cileungsi, Edison, menjelaskan bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut langsung melaporkannya kepada pihak lingkungan setempat sebelum diteruskan ke kepolisian.

“Warga yang sedang mancing melihat ada mayat laki-laki mengambang di pinggir Danau Binong Cileungsi,” jelas dia.

Polisi Lakukan Evakuasi dan Pemeriksaan Awal

Mendapat laporan tersebut, petugas kepolisian dari Polsek Cileungsi segera menuju lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap jasad korban.

Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati mengingat posisi korban berada di dalam air, tepat di bagian tepi danau.

“Posisi korban pada saat ditemukan telungkup di dalam air tepi danau,” tutur dia.

Setelah berhasil dievakuasi, petugas langsung melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi tubuh korban guna mengetahui adanya tanda-tanda kekerasan.

Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan adanya luka yang mengindikasikan tindak kekerasan pada tubuh korban.

Meski demikian, penyelidikan tetap dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kematian pria tersebut.

Di lokasi kejadian, petugas juga menemukan sejumlah barang yang diduga milik korban. Barang-barang tersebut diharapkan dapat membantu proses identifikasi.

“Ditemukan 1 kendaraan roda dua, 1 tas ransel berisikan 1 buah helm proyek berwarna putih,” jelasnya.

Hingga saat ini, identitas korban masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Petugas juga tengah menelusuri kemungkinan adanya saksi lain yang melihat aktivitas korban sebelum kejadian.

Operasi Wirawaspada Digelar, Imigrasi Bogor Amankan 10 WNA Diduga Langgar Aturan Keimigrasian

R.A Wulansari
-
0
Operasi Wirawaspada Digelar, Imigrasi Bogor Amankan 10 WNA Diduga Langgar Aturan Keimigrasian

Bogordaily.net – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor mengintensifkan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) melalui kegiatan bertajuk Operasi Wirawaspada yang digelar pada Kamis, 9 April 2026.

Operasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum serta pengawasan keimigrasian di wilayah kerja Bogor.

Untuk memaksimalkan jangkauan, petugas dibagi menjadi dua tim yang bergerak ke lokasi berbeda dengan fokus pada hunian vertikal yang kerap menjadi tempat tinggal WNA.

Sasar Apartemen, Puluhan WNA Diperiksa

Tim pertama menyasar kawasan Apartemen Bogor Valley. Di lokasi tersebut, petugas melakukan pendataan terhadap 12 WNA yang berasal dari sejumlah negara, seperti India, Afghanistan, dan Yaman.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah dugaan pelanggaran keimigrasian. Beberapa WNA diketahui tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan yang sah, sementara lainnya belum melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pihak berwenang.

Tak hanya itu, terdapat pula indikasi aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki, sehingga memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh pihak imigrasi.

Temuan Serupa di Podomoro Golf View

Sementara itu, tim kedua bergerak ke Apartemen Podomoro Golf View dan melakukan pemeriksaan terhadap dua WNA asal Pakistan dan Nigeria.

Dari hasil pengawasan di lokasi tersebut, kedua WNA diduga melakukan pelanggaran administratif karena belum melaporkan perubahan alamat tempat tinggal, yang merupakan kewajiban bagi setiap warga negara asing yang berada di Indonesia.

10 WNA Diamankan untuk Pemeriksaan Lanjutan

Sebagai tindak lanjut dari hasil operasi, sebanyak 10 WNA diamankan dan dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, dua WNA lainnya diberikan Surat Tanda Penerimaan Paspor (STP) sebagai bagian dari proses administrasi yang berlaku.

Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap WNA yang berada di wilayah Bogor mematuhi seluruh ketentuan keimigrasian yang berlaku, termasuk terkait dokumen perjalanan, izin tinggal, serta kewajiban pelaporan.

Operasi Wirawaspada menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Imigrasi Bogor dalam menjaga ketertiban administrasi keimigrasian serta mencegah potensi pelanggaran hukum yang melibatkan warga negara asing.

Kegiatan pengawasan ini juga dilakukan secara rutin dan terukur, dengan mengedepankan pendekatan humanis namun tetap tegas dalam penegakan aturan.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur, tanpa adanya hambatan berarti di lapangan.

Ke depan, Imigrasi Bogor memastikan akan terus meningkatkan intensitas pengawasan guna menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.(*)

Meriah! Lebaran Golok 2026 di Setu Babakan Jadi Ajang Pelestarian Budaya, Dorong Golok Masuk UNESCO

R.A Wulansari
-
0
Meriah! Lebaran Golok 2026 di Setu Babakan Jadi Ajang Pelestarian Budaya, Dorong Golok Masuk UNESCO

Bogordaily.net – Dentuman petasan yang menggema di kawasan Setu Babakan menjadi penanda dibukanya perhelatan budaya bertajuk Lebaran Golok 2026, Minggu, 12 April 2026.

Suasana penuh semangat langsung terasa sejak awal acara, menandai dimulainya sebuah tradisi baru yang sarat nilai budaya dan kearifan lokal.

Kegiatan ini merupakan inisiatif dari Golok Pedang Sepuh Nusantara (GPSN) yang untuk pertama kalinya menggelar Lebaran Golok sebagai wadah silaturahmi sekaligus pelestarian warisan budaya.

Ratusan peserta dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Banten, hingga DKI Jakarta turut ambil bagian dalam acara ini. Mereka tampil mengenakan beragam busana tradisional khas pendekar, seperti pangsi, pakaian silat, hingga busana adat lainnya yang menambah nuansa kultural yang kental.

Panggung Budaya yang Menghidupkan Tradisi

Lebaran Golok tidak sekadar menjadi ajang berkumpul, tetapi juga menghadirkan berbagai pertunjukan budaya yang menggambarkan kekayaan tradisi Nusantara.

Mulai dari demonstrasi silat golok, pameran berbagai jenis golok, hingga diskusi budaya (sarasehan) yang membahas sejarah dan filosofi golok Betawi.

Para pendekar dan pesilat dari berbagai perguruan turut menunjukkan kemampuan mereka dalam seni bela diri tradisional.

Gerakan silat yang ditampilkan tidak hanya menunjukkan ketangkasan, tetapi juga mengandung nilai filosofi tentang kehormatan, kedisiplinan, dan keseimbangan hidup.

Penggagas kegiatan ini, Gatut Susanta, mengungkapkan bahwa penggunaan istilah “Lebaran Golok” sengaja dipilih untuk memberikan daya tarik tersendiri.

“Dan ternyata berhasilkan, sangat banyak yang hadir untuk bersilaturahmi,” kata Gatut Susanta.

Menurutnya, istilah yang unik mampu memancing rasa penasaran masyarakat sehingga tertarik untuk hadir dan mengenal lebih dekat budaya golok sebagai warisan leluhur.

Dihadiri Tokoh Penting dan Budayawan

Acara ini juga dihadiri sejumlah tokoh penting, mulai dari pembina dan penasehat GPSN, perwakilan TNI dari Kodam Jaya, hingga Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Kehadiran para tokoh budaya Betawi, pendekar, serta komunitas silat dari berbagai daerah semakin memperkuat nilai kebersamaan dalam acara tersebut.

Salah satu yang turut hadir adalah Dedie A. Rachim yang juga bertindak sebagai penasehat GPSN. Dalam sambutannya, ia memberikan apresiasi tinggi terhadap terselenggaranya kegiatan ini.

“Pemerintah Kota Bogor terus mengawal perjalanan Golok Road to Unesco, karena golok bukan hanya sebagai benda pusaka, tetapi juga sebagai simbol kehormatan, jati diri, dan kearifan lokal dan berharap agar generasi muda dan Gen Z dapat terus dilibatkan dalam kegiatan budaya seperti ini agar tidak kehilangan obor,” kata Dedie Rachim.

Dorong Golok Mendunia Lewat UNESCO

Salah satu misi besar dari penyelenggaraan Lebaran Golok adalah mendukung program “Golok Road to UNESCO”. Program ini bertujuan untuk mengangkat golok sebagai warisan budaya tak benda yang diakui secara internasional.

Upaya ini dinilai penting agar golok tidak hanya dikenal sebagai senjata tradisional, tetapi juga sebagai simbol perjuangan dan identitas budaya masyarakat Sunda, Betawi, dan Banten.

Ketua GPSN sekaligus ketua panitia, Teguh Cahyadi, menegaskan pentingnya mengubah stigma negatif terhadap golok di masyarakat.

“Opini Golok sebagai sarana tawuran, keributan harus kita hilangkan karena di masa lalu Golok adalah Pusaka para Pejuang dalam mengusir Penjajahan,” pungkasnya.

Pabrik Kosmetik Ilegal di Bogor Terbongkar, Gunakan Merkuri Berbahaya hingga Raup Omzet Puluhan Juta per Bulan

R.A Wulansari
-
0
Pabrik Kosmetik Ilegal di Bogor Terbongkar, Gunakan Merkuri Berbahaya hingga Raup Omzet Puluhan Juta per Bulan

Bogordaily.net – Praktik produksi kosmetik ilegal kembali terungkap di wilayah Kabupaten Bogor. Kali ini, aparat dari Bareskrim Polri berhasil membongkar sebuah pabrik rumahan yang memproduksi produk kecantikan tanpa izin resmi di kawasan Ciherang, Kecamatan Dramaga.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas produksi kosmetik yang tidak sesuai standar keamanan.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri langsung melakukan penyelidikan intensif.

Operasi penggerebekan akhirnya dilakukan pada Kamis, 9 April 2026 sekitar pukul 19.00 WIB. Dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan tiga orang pria yang diduga terlibat dalam produksi dan distribusi kosmetik ilegal.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, mengungkapkan bahwa ketiga tersangka memiliki peran berbeda dalam menjalankan bisnis ilegal.

“Tersangka RH merupakan pemilik usaha atau pabrik, MR sebagai karyawan, dan FA bertugas sebagai kurir,” ujar Brigjen Eko Hadi dalam keterangannya, Senin, 13 April 2026.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa para pelaku tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi atau kesehatan, yang seharusnya menjadi syarat utama dalam produksi kosmetik.

“Tersangka ini lulusan SMK Penerbangan jurusan penerbangan,” jelasnya.

Produksi Sejak 2024, Jual Online hingga Raup Omzet Besar

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pabrik ilegal tersebut diketahui telah beroperasi sejak April 2024. Dalam sehari, para pelaku mampu memproduksi sekitar 90 hingga 100 paket kosmetik yang kemudian dipasarkan secara online melalui berbagai platform marketplace.

Produk yang dijual meliputi krim siang, krim malam, hingga toner yang dikemas menyerupai produk kecantikan pada umumnya.

Dari bisnis ilegal tersebut, para pelaku disebut mampu meraup omzet hingga sekitar Rp60 juta per bulan, meski tanpa izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Yang paling mengkhawatirkan, hasil uji laboratorium forensik menunjukkan bahwa produk kosmetik yang diproduksi mengandung bahan berbahaya.

“Hasil uji laboratorium forensik menunjukkan krim siang dan krim malam tersebut positif mengandung merkuri,” ungkapnya.

Selain merkuri, produk tersebut juga dicampur dengan alkohol 70 persen serta bahan kimia lain yang tidak sesuai standar keamanan kosmetik.

Penggunaan merkuri dalam produk kecantikan sangat berbahaya karena dapat menyebabkan iritasi kulit, kerusakan organ, hingga meningkatkan risiko kanker jika digunakan dalam jangka panjang.

Pelaku Terancam Hukuman Berat

Dalam penggerebekan tersebut, polisi turut menyita berbagai barang bukti, mulai dari bahan baku, alat produksi, hingga produk kosmetik siap edar dalam jumlah besar.

Ketiga tersangka kini telah diamankan dan dibawa ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur tentang produksi dan peredaran sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa izin.

Anggaran Alat Makan Program MBG Tembus Rp4,19 Triliun? Badan Gizi Nasional Kembali Jadi Sorotan

R.A Wulansari
-
0
Anggaran Alat Makan Program MBG Tembus Rp4,19 Triliun? Badan Gizi Nasional Kembali Jadi Sorotan

Bogordaily.net – Nama Badan Gizi Nasional kembali menjadi perbincangan hangat setelah beredarnya data anggaran yang memicu tanda tanya besar di kalangan publik.

Sorotan tersebut muncul usai terungkapnya nilai anggaran pengadaan alat makan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp4,19 triliun.

Informasi ini dengan cepat menyebar di media sosial dan menjadi viral, terutama setelah diunggah oleh akun Instagram @bantenraya pada 12 April 2026.

Berdasarkan data yang beredar, anggaran sebesar Rp4.196.589.147.000 tersebut dialokasikan untuk pengadaan alat makan di 15 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di wilayah Yogyakarta.

Besarnya nilai anggaran ini langsung memancing perhatian publik, mengingat cakupan proyek yang dinilai relatif terbatas.

Dalam tangkapan layar yang beredar, terlihat rincian nilai proyek yang dinilai tidak sebanding dengan jumlah unit layanan yang dilayani.

Tak hanya soal nominal, publik juga menyoroti durasi pelaksanaan proyek tersebut.

Disebutkan bahwa proyek pengadaan alat makan ini memiliki masa kontrak hanya sekitar dua bulan dan bahkan dikategorikan sebagai paket usaha kecil.

“Sorotan makin panas karena paket tersebut disebut masuk kategori usaha kecil dan berjalan hanya dalam dua bulan kontrak,” tulis unggahan tersebut.

Kombinasi antara nilai anggaran besar, cakupan terbatas, serta durasi proyek yang singkat menjadi faktor utama yang memicu polemik.

Reaksi Warganet Dari Kritik hingga Sindiran

Viralnya informasi ini memicu gelombang reaksi dari warganet di berbagai platform media sosial.

Banyak yang mempertanyakan transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran dalam program tersebut.

Beberapa komentar bahkan menyentil lembaga penegak hukum untuk turun tangan menyelidiki temuan ini.

“Hello @official.kpk masih bangun kan?,” tulis akun @meran07.

Sementara itu, warganet lain menyoroti potensi pemanfaatan anggaran tersebut untuk sektor lain yang dianggap lebih mendesak.

“Jalan rusak se-provinsi udah beres pakai duit segitu,” komentar akun @_Sardihidayat.

Tak sedikit pula yang mempertanyakan minimnya respons publik dalam bentuk aksi nyata.

“Kenapa tidak ada yang demonstrasi padahal udah terang-terangan,” tulis akun @ramos_tio.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak Badan Gizi Nasional terkait validitas data yang beredar maupun rincian penggunaan anggaran tersebut.

Dedie Rachim Usulkan Moratorium Angkot dari Kabupaten ke Kota Bogor, Solusi Atasi Kemacetan?

R.A Wulansari
-
0
Dedie Rachim Usulkan Moratorium Angkot dari Kabupaten ke Kota Bogor, Solusi Atasi Kemacetan?

Bogordaily.net – Pemerintah Kota Bogor mengambil langkah strategis dalam upaya mengatasi persoalan kemacetan yang kian kompleks.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, secara tegas mengusulkan kebijakan moratorium atau penghentian sementara penerbitan izin baru angkutan kota (angkot) yang berasal dari wilayah Kabupaten Bogor dan masuk ke dalam kawasan Kota Bogor.

Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari langkah penataan sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Menurut Dedie, salah satu persoalan utama yang dihadapi Kota Bogor saat ini adalah terus bertambahnya jumlah angkot, khususnya yang berasal dari wilayah luar kota.

Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut berpotensi memperburuk kemacetan yang sudah terjadi di berbagai ruas jalan utama.

“Jadi saya mengingatkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi, jangan ditambah lagi. Caranya apa, moratorium. Jangan ditambah tuh izin-izin barunya,” ujar Dedie pada Senin, 13 April 2026.

Ia menilai, kebijakan pembatasan ini penting agar tidak terjadi ketimpangan antara jumlah kendaraan umum dengan kapasitas jalan yang tersedia.

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa langkah yang lebih mendesak saat ini bukanlah menambah jumlah armada, melainkan melakukan penataan menyeluruh terhadap angkot yang sudah beroperasi.

Terutama angkot lintas wilayah yang masuk dari Kabupaten Bogor ke Kota Bogor, yang dinilai belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem transportasi kota.

Tanpa adanya penataan yang sinkron, kebijakan transportasi yang sudah diterapkan oleh pemerintah kota berpotensi menjadi tidak efektif.

Perda Usia Angkot Jadi Acuan Penataan

Pemerintah Kota Bogor sendiri telah lebih dulu menerapkan regulasi terkait pembatasan usia kendaraan angkutan umum melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023.

Dalam aturan tersebut, usia maksimal operasional angkot dibatasi hingga 20 tahun.

“Dan Kota Bogor kan punya Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang pembatasan usia teknis angkutan perkotaan, berapa tahun? 20 tahun. Jangan nanti angkutan perkotaan Bogor sudah ditata yang 20 tahun tidak beroperasi, tapi yang dari luar masih,” jelasnya.

Dedie menilai, tanpa keselarasan kebijakan lintas wilayah, upaya pembenahan yang dilakukan di dalam kota akan menjadi sia-sia.

Salah satu dampak nyata dari banyaknya angkot dari luar wilayah yang masuk ke Kota Bogor adalah meningkatnya beban lalu lintas atau yang disebut sebagai “luapan jalan”.

Kondisi ini membuat ruas jalan menjadi lebih padat, terutama di titik-titik pertemuan arus kendaraan.

“Ini memang menambah luapan jalan di Kota Bogor,” tambahnya.

Fenomena tersebut juga telah banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang merasakan langsung dampak kemacetan dalam aktivitas sehari-hari.

Untuk mengatasi persoalan ini secara menyeluruh, Dedie menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kota, kabupaten, hingga provinsi.

Usulan moratorium ini pun telah dibahas dalam forum bersama yang melibatkan Dinas Perhubungan dari berbagai tingkatan pemerintahan di Bandung.

Ia berharap, hasil pembahasan tersebut tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi dapat melahirkan kebijakan konkret yang mampu mengurai persoalan transportasi lintas wilayah.

Descendants of The Sun Versi Indonesia Tuai Kontroversi, Reza Rahadian Dinilai Kurang Cocok Jadi Yoo Si Jin

R.A Wulansari
-
0
Descendants of The Sun Versi Indonesia Tuai Kontroversi, Reza Rahadian Dinilai Kurang Cocok Jadi Yoo Si Jin

Bogordaily.net – Nama Reza Rahadian kembali menjadi pusat perhatian publik setelah dikabarkan masuk dalam jajaran pemeran utama remake drama Korea legendaris Descendants of the Sun versi Indonesia.

Kabar ini mencuat seiring rencana adaptasi salah satu drama Korea paling fenomenal tersebut ke layar Indonesia.

Antusiasme publik pun langsung memuncak, terutama dari kalangan penggemar K-drama yang penasaran dengan siapa saja aktor yang akan memerankan karakter ikonik dalam cerita tersebut.

Namun, alih-alih mendapat sambutan sepenuhnya positif, isu keterlibatan Reza Rahadian justru memicu perdebatan sengit di media sosial.

Spekulasi ini bermula dari beredarnya foto sutradara Hanung Bramantyo bersama dua aktor papan atas Indonesia, yakni Dian Sastrowardoyo dan Reza Rahadian.

Dalam foto tersebut, ketiganya tampak mengenakan kaos putih bertuliskan Descendants of The Sun Indonesia, yang langsung memancing asumsi publik bahwa mereka akan menjadi pemeran utama dalam proyek remake ini.

Meskipun belum ada konfirmasi resmi terkait daftar pemain, kemunculan foto tersebut sudah cukup membuat jagat media sosial ramai dengan berbagai opini.

Perdebatan publik tak lepas dari kuatnya bayang-bayang versi asli drama ini. Dalam versi Korea, karakter Kapten Yoo Si Jin diperankan oleh Song Joong Ki, yang dikenal memiliki visual youthful, charming, dan karisma khas pria militer muda.

Karakter tersebut digambarkan sebagai sosok tentara berusia awal 30-an dengan penampilan rapi, wajah bersih, dan aura romantis yang kuat.

Hal inilah yang kemudian menjadi titik kritik sebagian warganet terhadap kemungkinan pemilihan Reza Rahadian.

Menariknya, kritik yang muncul bukan menyasar kemampuan akting Reza Rahadian, yang sudah tak diragukan lagi di industri perfilman Indonesia melainkan lebih kepada aspek visual yang dianggap kurang sesuai dengan karakter asli.

Beberapa komentar warganet bahkan secara terang-terangan mempertanyakan kecocokan fisik Reza untuk memerankan Yoo Si Jin.

“Netizen itu gak mempermasalahkan aktingnya tapi mempermasalahkan visualnya yang gak cocok dan lagi lagi Reza lagi Reza lagi,” tulis salah satu pengguna media sosial.

Tak sedikit pula yang menilai bahwa karakter Yoo Si Jin membutuhkan sosok dengan wajah yang lebih “soft” dan youthful dibandingkan karakter kuat yang sering diperankan Reza.

Beberapa netizen bahkan turut menyebut nama aktor lain yang dinilai memiliki visual yang cocok dengan karakter Yoo Si Jin.

“Kenapa gak Billy Davidson sih pak,” komentar seorang warganet.

“Lakinya Herjunot Ali kalo gak Nicholas Saputra sekalian dah Ya Allah,” ujar yang lainnya.

“Ada Herjunot Ali buat Yoo Si Jin,” tulis yang lainnya.

Daftar Pemain Descendants of the Sun Indonesia

Di tengah perdebatan tersebut, sejumlah nama aktor lain mulai bermunculan sebagai alternatif pilihan warganet.

Beberapa di antaranya adalah:

  • Herjunot Ali
  • Nicholas Saputra
  • Billy Davidson

Nama-nama tersebut dianggap memiliki visual yang lebih mendekati karakter Kapten Yoo Si Jin versi asli.

Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi terkait siapa saja yang benar-benar akan terlibat dalam proyek remake ini.

Namun, selain Reza Rahadian dan Dian Sastrowardoyo, beberapa nama lain yang disebut-sebut berpotensi ikut ambil bagian antara lain:

  • Ali Fikry
  • Mathias Muchus
  • Davina Karamoy
  • Iedil Dzuhrie Alauddin

Meski demikian, seluruh daftar tersebut masih sebatas rumor dan belum mendapat konfirmasi dari pihak produksi.

Siapa Bonnie Triyana? Anggota DPR yang Usulkan Gaji Guru Minimal Rp5 Juta per Bulan

R.A Wulansari
-
0
Siapa Bonnie Triyana? Anggota DPR yang Usulkan Gaji Guru Minimal Rp5 Juta per Bulan

Bogordaily.net – Wacana peningkatan kesejahteraan guru kembali menjadi perhatian publik setelah anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menyampaikan usulan terkait standar gaji ideal bagi tenaga pendidik di Indonesia.

Dalam forum resmi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI bersama perwakilan guru dan asosiasi psikolog, ia mengemukakan gagasan agar gaji guru di Indonesia bisa dipatok minimal Rp5 juta per bulan.

Usulan tersebut sontak menjadi perbincangan luas, terutama karena disertai dengan perhitungan anggaran yang dinilai cukup realistis.

Dalam paparannya, Bonnie Triyana menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru bukan sekadar wacana, melainkan komitmen yang harus diwujudkan secara konkret oleh negara.

Ia menyampaikan bahwa selama ini peran guru sangat vital dalam membangun kualitas sumber daya manusia, sehingga sudah seharusnya kesejahteraan mereka menjadi prioritas utama dalam kebijakan nasional.

”Saya pernah hitung, Pak, saya pernah hitung secara serampangan saja jumlah guru di Indonesia itu 3.470.000 kalau nggak salah, menurut data pusdatin per hari ini,” kata dia.

Berdasarkan perhitungannya, jika seluruh guru di Indonesia, baik honorer maupun tetap mendapatkan gaji minimal Rp5 juta per bulan, maka kebutuhan anggaran negara diperkirakan mencapai sekitar Rp208 triliun per tahun.

”Berarti dikali 12, (sekitar) Rp 208 triliun (setahun). Itu kalau saya pukul rata 3.470.000 guru seluruh Indonesia digaji masing-masing Rp 5 juta, dipukul rata nggak ada yang berbeda, itu baru Rp 208 triliun satu tahun,” jelasnya.

Menurutnya, angka tersebut masih berada dalam batas yang memungkinkan jika pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama.

Dukungan Penuh Komisi X DPR RI

Lebih lanjut, Bonnie Triyana menegaskan bahwa Komisi X DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia.

Ia bahkan menyebut dukungan tersebut tidak tanggung-tanggung, melainkan total tanpa kompromi.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyinggung pandangan rekannya di Komisi X, Once Mekel, yang mengusulkan angka lebih tinggi.

”Kami di Komisi X ini 100 persen setuju guru harus makmur. Kalau kata teman saya tadi Once, Bang Once di belakang itu yang suaranya merdu, gaji guru itu minimal Rp 15 juta, kata Once,” bebernya.

”Kalau gitu mari kita wujudkan kesejahteraan guru dan kami di Komisi X mendukung 1.000 persen tanpa korting kepada guru-guru seluruh Indonesia,” tandasnya.

Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan karena dinilai berani dan konkret. Di tengah berbagai keluhan mengenai kesejahteraan guru, usulan ini dianggap sebagai angin segar, meski tetap memunculkan perdebatan terkait kemampuan fiskal negara.

Sebagian pihak menilai angka Rp208 triliun masih perlu dikaji lebih mendalam, sementara lainnya melihatnya sebagai langkah awal untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga pendidik.

Profil Bonnie Triyana

Di balik pernyataan tersebut, publik juga mulai menyoroti sosok Bonnie Triyana. Ia dikenal sebagai figur yang memiliki latar belakang kuat di bidang sejarah dan kebudayaan.

Lahir di Rangkasbitung, Banten, pada 27 Juni 1979, Bonnie merupakan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Di internal partai, ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Sejarah Indonesia PDIP.

Selain aktif di dunia politik, Bonnie juga dikenal sebagai sejarawan dan pegiat budaya. Salah satu kontribusinya adalah menggagas pendirian Museum Multatuli pada 2018.

Museum tersebut menjadi pusat edukasi sejarah kolonialisme dan pergerakan sosial di Indonesia, serta memanfaatkan bangunan bersejarah peninggalan era kolonial.

Ia juga pernah terlibat dalam upaya penyelamatan gedung Sarekat Islam di Semarang, yang memiliki nilai historis penting dalam perjalanan organisasi pergerakan nasional.

Dari sisi akademik, Bonnie merupakan lulusan Jurusan Sejarah Universitas Diponegoro (2003) dan melanjutkan studi magister di Universitas Indonesia pada 2005.

Tak hanya itu, ia juga aktif di dunia media sebagai bagian dari Majalah Historia. Bahkan, ia pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah tersebut.

Majalah Historia sendiri dikenal sebagai media yang mengangkat isu-isu sejarah populer di Indonesia sejak pertama kali hadir dalam bentuk digital pada 2010 dan edisi cetak pada 2012.

Pada 2022, Bonnie Triyana juga terlibat sebagai kurator tamu dalam pameran Revolusi Nasional Indonesia di Rijksmuseum, Amsterdam, Belanda.

Keterlibatannya dalam forum internasional tersebut menunjukkan pengakuan atas kapasitasnya sebagai sejarawan. Meski sempat memicu polemik, hal ini justru menegaskan perannya sebagai intelektual publik yang aktif dalam diskursus sejarah global.

Tumpahan Minyak Lumpuhkan Lalu Lintas, Jalan Kemang–Parung Bogor Macet Total

SD
-
0
Tumpahan Minyak Lumpuhkan Lalu Lintas, Jalan Kemang–Parung Bogor Macet Total

bogordaily.net – Jalan Raya Kemang–Parung, Kabupaten Bogor, pada Senin, 13 April 2026 macet total. Arus kendaraan dari dua arah Salabenda menuju Kemang dan sebaliknya terpantau lumpuh total.

Penyebabnya bukan sekadar kepadatan biasa. Badan jalan dipenuhi tumpahan minyak dari truk terguling yang membuat permukaan aspal menjadi licin dan berbahaya.

Kondisi ini memaksa pengaturan lalu lintas dilakukan secara darurat, dengan pembagian jalur untuk mengurangi kepadatan yang terus mengular.

Meski sudah dilakukan upaya penguraian, antrean kendaraan tetap panjang dan pergerakan lalu lintas berjalan sangat lambat.

Situasi ini tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan bagi para pengendara yang melintas.

Pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut diimbau untuk ekstra waspada. Permukaan jalan yang licin akibat minyak membuat kendaraan lebih mudah tergelincir, terutama bagi pengendara sepeda motor.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa gangguan kecil di jalan raya, seperti tumpahan cairan, dapat berdampak besar terhadap keselamatan dan kelancaran lalu lintas.***

Disorot Anggaran Rp113 Miliar, BGN Tegaskan Penggunaan EO sebagai Langkah Strategis

SD
-
0
Disorot Anggaran Rp113 Miliar, BGN Tegaskan Penggunaan EO sebagai Langkah Strategis

bogordaily.net – Sorotan publik terhadap penggunaan anggaran sekitar Rp113 miliar untuk jasa Event Organizer (EO) akhirnya mendapat penjelasan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa penggunaan jasa EO bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari kebutuhan strategis lembaga yang masih berada pada fase awal pembentukan.

Menurutnya, sebagai institusi baru yang mengemban program strategis nasional, BGN saat ini masih dalam tahap membangun fondasi kelembagaan mulai dari sistem kerja, struktur organisasi, hingga tata kelola operasional.

“Pada fase ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Ia menjelaskan, berbagai agenda seperti penyelenggaraan event, kampanye publik, hingga sosialisasi nasional memiliki kompleksitas tinggi dan membutuhkan standar profesional yang ketat.

Dalam konteks inilah, keterlibatan EO dinilai menjadi solusi yang realistis dan efektif.

“Penggunaan jasa EO merupakan langkah strategis agar kegiatan dapat berjalan profesional, terstandar, dan tepat waktu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dadan menekankan bahwa EO memiliki keahlian khusus yang belum sepenuhnya dimiliki BGN saat ini.

Mulai dari perencanaan acara, koordinasi dengan berbagai vendor, pengelolaan teknis di lapangan, hingga mitigasi risiko operasional.

“Semua itu membutuhkan pengalaman dan tim yang solid, yang secara realistis masih dalam proses dibangun oleh BGN,” tambahnya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi respons atas kritik yang berkembang di masyarakat terkait besarnya anggaran yang dialokasikan.

BGN memastikan bahwa langkah tersebut diambil untuk menjamin kualitas pelaksanaan program di masa awal operasional lembaga.

Dengan demikian, penggunaan EO diposisikan bukan sebagai pemborosan, melainkan sebagai investasi awal dalam memastikan program strategis nasional dapat berjalan optimal sejak tahap awal.***

1...192193194...9,465Page 193 of 9,465