Bogordaily.net – Biro Keuangan dan Umum Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi pengelola keuangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan BGN yang bertempat di SICC Bogor.
Sebanyak 6300 peserta dari Kareg Korwil dr seluruh Indonesia serta perwakilan Akuntan dr Dapur2 yang ada di wilayah DKI, Jabar, Banten, Jateng, Jatim, DIY.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa, Program Makan Bergizi Gratis terus menunjukkan perkembangan signifikan sejak badan tersebut berdiri pada Agustus 2024.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Keuangan BGN, Dadan menegaskan bahwa dalam waktu lebih dari satu tahun, BGN berhasil melakukan ekspansi besar-besaran secara nasional.
“Badan Gizi Nasional ini lahir 15 Agustus 2024. Saat saya dilantik, saya sendirian, tidak ada protokoler. Sekarang, pegawai pusat sudah hampir 500 orang dan kita punya gedung sendiri,” kata Dadan, Rabu 24 Desember 2025.
Ia menjelaskan, hingga akhir 2025, BGN telah membentuk sekitar 18.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan. Menurutnya, ekspansi tersebut menjadi yang tercepat sepanjang sejarah.
Kemudian, Dadan juga mengungkapkan bahwa anggaran BGN awalnya sebesar Rp71 triliun, kemudian mendapat tambahan Rp14 triliun setelah disetujui Kementerian Keuangan, sehingga total anggaran menjadi Rp85 triliun.
“Kalau tidak ada tambahan Rp14 triliun, hari ini tidak ada lagi program makan bergizi karena dananya habis. Ini bukti bahwa mekanisme penyerapan anggaran kita berjalan,” jelasnya.
Adapun, mulai 8 Januari 2025, program makan bergizi gratis akan melayani sekitar 55 juta penerima manfaat dengan anggaran sekitar Rp850 miliar per hari.
Dadan menyebut sekitar 70 persen anggaran digunakan untuk pembelian bahan baku pangan, yang berdampak langsung pada pergerakan ekonomi nasional.
“Ini bukan hanya program gizi, tapi juga penggerak ekonomi. Petani, peternak, nelayan, hingga relawan ikut merasakan dampaknya,” tambahnya.
Selain itu, BGN menargetkan peningkatan kualitas layanan melalui sertifikasi SPPG mulai 2026. Dadan menegaskan bahwa, mitra yang tidak memenuhi standar akan diberi kesempatan memperbaiki diri sebelum dilakukan penilaian ulang.
“Kita tidak hanya bicara cepat, tapi juga kualitas. Tahun depan adalah masa peningkatan mutu layanan,” ujar Dadan.
Ia pun memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai dan mitra yang telah berkontribusi dalam menjalankan salah satu program prioritas nasional tersebut.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional mengatakan, Irjen Pol ( Purn ) Sony Sonjaya mengatakan, berdasarkan arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional bahwa penihilan Saldo: Sesuai PMK 132/PMK.05/2021, sisa dana Bantuan Pemerintah wajib disetor ke Kas Negara.
Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan penihilan saldo Virtual Account (VA) seluruh SPPG pada akhir tahun anggaran.
Untuk kelancaran rekonsiliasi saldo dalam rangka penihilan, seluruh VA SPPG akan dinonaktifkan sementara pada 25 Desember 2025 (Pukul 00.00 WIB) sampai dengan 2 Januari 2026.(Albin)
