Home Blog Page 218

Rektorat Universitas Islam Bogor Bersilaturahmi dengan Kasubdit Kelembagaan Direktorat Diktis Kemenag RI

0

Bogordaily.net – Rektorat Universitas Islam Bogor (UIB) melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kementerian Agama Republik Indonesia pada Kamis (2/4/2026). Kunjungan ini diterima langsung oleh Kasubdit Kelembagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Dr. Asro’i, M.Pd, di gedung Kementerian Agama RI.

Rombongan Rektorat UIB tiba pada pukul 08.15 WIB dan disambut dengan hangat oleh Dr. Asro’i, M.Pd. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaboratif.

Silaturahmi ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membahas upaya peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Islam Bogor. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi mengenai penguatan tata kelola institusi, pengembangan akademik, serta peningkatan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Universitas Islam Bogor dapat terus berkembang menjadi institusi pendidikan yang unggul, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman.***

LKPJ 2025 Wali Kota Bogor: Pendapatan Tembus Rp3,23 T, Ekonomi Tumbuh 5,45%

0

Bogordaily.net – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Selasa (31/3/2026).

LKPJ tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025.

Pada tahun pertama ini, seluruh pemerintah daerah, termasuk Kota Bogor, dihadapkan pada kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.

Dedie Rachim menyampaikan bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2025, pendapatan daerah meningkat dari Rp2,93 triliun menjadi Rp3,31 triliun atau naik 13,06 persen, dengan realisasi mencapai Rp3,23 triliun atau sebesar 97,41 persen.

Sementara itu, realisasi belanja daerah Tahun 2025 mencapai Rp3,22 triliun atau 95,43 persen dari rencana belanja daerah sebesar Rp3,38 triliun, yang difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Capaian kinerja makro Kota Bogor Tahun 2025 menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 79,75, persentase penduduk miskin menurun menjadi 5,89 persen, dan tingkat pengangguran menurun menjadi 7,95 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bogor mencapai 5,45 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5,15 persen. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor mengalami peningkatan sebesar 5,83 persen pada tahun 2025.

“Dari indikator yang ada, baik mikro maupun makro, alhamdulillah capaiannya tidak mengecewakan. Namun, ini menjadi PR bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas masyarakat Kota Bogor, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan,” ujarnya.

Peningkatan capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan berbagai program prioritas, yakni Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Sejahtera, dan Bogor Lancar.

Pendapatan per kapita Kota Bogor meningkat menjadi Rp60,7 juta atau naik 7,21 persen dari tahun 2024 sebesar Rp56,6 juta. Angka tersebut melampaui rata-rata Jawa Barat sebesar Rp59,8 juta.

Sementara itu, ketimpangan pendapatan (rasio gini) Kota Bogor menurun menjadi 0,435 dari tahun sebelumnya 0,477 atau turun 8,81 persen.

Di samping capaian tersebut, sepanjang 2025 Pemerintah Kota Bogor meraih 83 penghargaan di tingkat nasional, provinsi, dan kota. Penghargaan tersebut menjadi bukti kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Kota Bogor atas saran dan rekomendasinya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” ujarnya.

Dedie Rachim berharap sinergi dan kemitraan antara Pemerintah Kota Bogor dan DPRD dapat terus terjaga dan semakin ditingkatkan demi kemajuan Kota Bogor.

Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, mengatakan bahwa LKPJ kepala daerah merupakan bagian dari mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah, baik tugas umum pemerintahan, pembangunan, maupun pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun,” ucapnya.

Ia menambahkan, secara teknis LKPJ kepala daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.***

Walikota Bogor Buka Bimbingan Manasik Haji, Ingatkan Kesehatan

0

Bogordaily.net – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, resmi membuka bimbingan manasik haji bagi jamaah asal Kota Bogor yang dilaksanakan di Masjid Agung Kota Bogor, Kamis (2/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Dedie Rachim menyampaikan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jamaah, mengingat waktu keberangkatan yang tinggal beberapa minggu lagi.

“Yang pasti siapkan kesehatan. Jaga kesehatan, jangan sampai mengorbankan kesehatan untuk kegiatan yang tidak produktif, karena persiapan dan proses pelaksanaan haji ini harus dimulai dari sekarang,” ujarnya.

Pada tahun ini, terdapat 774 jamaah asal Kota Bogor yang dipastikan berangkat menunaikan ibadah haji. Sementara itu, jumlah pendaftar haji hingga tahun 2026 telah mencapai 26.000 orang.

“Sehingga manasik haji ini hanya dilaksanakan satu kali. Harapannya ke depan, kuota haji dapat terus bertambah agar waktu tunggunya tidak terlalu lama bagi para jamaah,” ucap Dedie Rachim.

Dirinya juga mengingatkan agar para jamaah haji disiplin, tertib, dan menjaga kebersihan selama melaksanakan ibadah, serta fokus beribadah tanpa terlalu memikirkan hal lain.
Selain itu, ia juga mendoakan agar seluruh jamaah menjadi haji yang mabrur.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bogor, Indra Hermawan, mengatakan bahwa terdapat hal yang berbeda dalam pelaksanaan haji tahun ini, yakni setiap jamaah wajib memiliki BPJS Kesehatan yang aktif. Sehingga, dalam manasik ini salah satu narasumber yang mengisi materi berasal dari BPJS Kesehatan untuk penguatan aspek kesehatan haji tahun 2026.

Ia pun berharap para jamaah haji dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, mengingat peluang untuk berangkat haji saat ini sangat terbatas.

Ia juga berpesan agar para jamaah menjaga kesehatan, mengingat Pemerintah Arab Saudi menerapkan aturan ketat terkait kesehatan.

“Nantinya di Bandara Madinah dan Jeddah akan ada petugas Kementerian Kesehatan Arab Saudi yang melakukan pemeriksaan secara sampel terhadap jamaah haji Indonesia, seperti penyakit jantung, ginjal, saraf, dan lainnya,” kata Indra.***

Dukung Penguatan Pasar Keuangan Domestik, BRI Raih 3 Penghargaan Dealer Utama dengan Kinerja Terbaik dari Kemenkeu

0

Bogordaily.net – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mencatatkan capaian positif dengan meraih tiga penghargaan Dealer Utama Kinerja Terbaik pada Tahun 2025 dari Kementerian Keuangan RI.

Pengakuan ini memperlihatkan konsistensi BRI dalam mengambil bagian pada upaya pendalaman pasar keuangan domestik sekaligus mendukung pembiayaan APBN secara berkelanjutan.

Dalam penghargaan yang diterima langsung oleh Direktur Treasury and International Banking BRI Farida Thamrin di Kementerian Keuangan pada Rabu (1/04), BRI memperoleh predikat Dealer Utama Surat Utang Negara dengan Kinerja Terbaik 2025, Dealer Utama Surat Utang Negara dengan Kinerja Terbaik di Pasar Perdana 2025, serta Dealer Utama Surat Utang Negara dengan Kinerja Terbaik di Pasar Sekunder 2025.

Pengakuan ini menjadi refleksi atas peran aktif BRI sebagai salah satu Dealer Utama mitra strategis Kementerian Keuangan dalam mendukung penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN, baik melalui partisipasi pada pasar perdana maupun kontribusi dalam menjaga likuiditas perdagangan di pasar sekunder.

Farida Thamrin menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas konsistensi BRI dalam menjalankan peran intermediasi di pasar surat berharga negara.

“Di tengah dinamika pasar keuangan sepanjang 2025 yang ditandai dengan pergerakan yield dan volatilitas global, pencapaian ini mencerminkan peran aktif BRI dalam mendukung efektivitas penerbitan SBN, baik melalui partisipasi di pasar primer maupun dalam menjaga likuiditas dan aktivitas perdagangan yang sehat di pasar sekunder. Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus memperkuat kapabilitas Treasury, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pasar keuangan Indonesia,” ujarnya.

Terkait peran sebagai Dealer Utama, BRI tidak hanya berpartisipasi dalam lelang SBN, tetapi juga mencakup kontribusi dalam mendukung pembiayaan negara, menjaga likuiditas pasar, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar SBN domestik.

Sebagai institusi yang aktif di pasar surat berharga negara,  BRI senantiasa memperkuat kapabilitas Treasury untuk menjaga kehadiran yang konsisten dalam lelang SBN, pembentukan harga yang sehat, serta aktivitas transaksi di pasar sekunder.

Pasalnya, peran tersebut menjadi penting dalam mendukung efektivitas strategi pembiayaan pemerintah, sekaligus memperluas basis investor dan menjaga kepercayaan pelaku pasar terhadap instrumen SBN domestik.

Dengan fungsi itu, BRI tidak hanya hadir sebagai peserta pasar, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan negara yang berperan dalam menjaga kedalaman dan efisiensi pasar.

Hal ini terlihat dari kinerja volume transaksi surat berharga BRI sepanjang 2025 yang meningkat sebesar 24,40% YoY.
Ke depan, BRI juga akan terus melakukan penguatan bisnis Treasury, tata kelola yang prudent, serta disiplin manajemen risiko.

Langkah ini sejalan dengan komitmen Perseroan untuk terus mendukung pengembangan pasar surat berharga nasional yang semakin dalam, efisien, dan berdaya tahan, sekaligus memperkuat kontribusi BRI dalam mendukung agenda pembiayaan pembangunan nasional.

Ungkit Pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Kerakyatan, BRI Berhasil Salurkan KUR Senilai Rp31,42 Triliun hingga Februari 2026 

0

Bogordaily.net – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bagian dari implementasi Asta Cita dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Hingga akhir Februari 2026, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp31,42 triliun atau setara 17,46% dari total alokasi BRI tahun 2026 sebesar Rp180 triliun yang ditetapkan Pemerintah. Penyaluran tersebut telah menjangkau 643 ribu debitur UMKM di seluruh Indonesia.

Tidak hanya dari sisi volume penyaluran, BRI juga memastikan KUR disalurkan secara produktif ke sektor-sektor strategis yang berperan dalam memperkuat sektor riil.

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran KUR BRI didominasi oleh sektor produksi, meliputi pertanian, perikanan, industri pengolahan, serta jasa lainnya dengan porsi mencapai 64,13% dari total penyaluran.

Adapun, di antara sektor tersebut, pertanian menjadi kontributor terbesar dengan nilai pembiayaan mencapai Rp13,25 triliun atau setara 42,18% dari total KUR yang telah disalurkan BRI, mencerminkan dukungan perseroan terhadap ketahanan pangan.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa BRI secara konsisten mengambil peran dalam mendukung agenda prioritas pemerintah, khususnya dalam mendorong penguatan sektor UMKM yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“BRI akan terus berjalan beriringan dengan UMKM sebagai fondasi utama perekonomian nasional. Oleh karena itu, penyaluran KUR tidak hanya difokuskan pada pembiayaan semata, tetapi juga diiringi dengan pendampingan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitasnya, memperluas skala bisnis, dan pada akhirnya memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hery.

Adapun, komitmen tersebut tercermin dari capaian debitur KUR BRI yang berhasil naik kelas sebanyak 213 ribu debitur KUR atau setara 22,23% dari total sasaran tahun 2026 sebesar 962 ribu debitur.

Lebih lanjut, Hery menuturkan sebagai bank penyalur KUR terbesar di Indonesia, BRI pun memastikan pemberian KUR dilakukan secara prudent, transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini dikarenakan KUR merupakan kredit yang 100% bersumber dari dana bank, atau menggunakan dana perbankan yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat, sehingga kualitas kreditnya harus terjaga dengan baik.

Diketahui, penyaluran KUR BRI terhadap sebaran rumah tangga juga secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Hingga Februari 2026, sekitar 19 dari setiap 100 rumah tangga tercatat telah mengakses fasilitas KUR BRI.

Capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada 2025 jangkauan KUR BRI tercatat sebesar 18 rumah tangga per 100 rumah tangga, dan pada 2024 sebesar 17 rumah tangga per 100 rumah tangga.

Perumda PPJ Kota Bogor Apresiasi PKL yang Ikut Kebijakan Relokasi

Bogordaily.net – Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor mengapresiasi para pedagang kaki lima (pkl) di Pasar Bogor yang mengikuti kebijakan relokasi ke Pasar Jambu Dua.

Direktur Utama Perumda PPJ Jenal Abidin, mengatakan bahwa, pihaknya akan mempersiapkan segala kebutuhan PKL di Pasar Jambu Dua dan membantu mereka untuk mendongkrak daya beli.

Menurutnya saat ini ada sekitar 254 PKL dari Pasar Bogor yang sudah ikut relokasi ke Pasar Jambu Dua.

“Sampai hari ini tadi komunikasi jumlah yang sudah menempati losnya ada 8 pedagang,” jelas Jenal.

Para pedagang didominasi oleh penjual sayur dan buah. Mereka biasa berjualan saat malam haru dari mulai pukul 22.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB.

Jenal mengatakan ada beberapa apresiasi yang disampaikan pedagang kepadanya. Pertama mereka meminta agar penertiban lapak PKL di kawasn Pasar Bogor terus masif dilakukan.

Kemudian pedagang meminta agar akses angkot bisa masuk ke dalam pasar. Jenal menjelaskan apresiasi tersebut telah disampaikan kepada Dishub Kota Bogor.

PPJ sendiri disebut Jenal terus berupaya untuk membuat pedagang nyaman saat berjualan. Misalnya memperbaiki fasilitas penerangan yang ada di dalam pasar.

“Kemudian gate parking sudah kami buka untuk pedagang yang baru masuk, PJU Pemrintah Kota Bogor juga sudah membantu melakukan proses penerangan,” jelasnya.

Hingga saat ini, Pasar Jambu Dua masih membuka pintu bagi para PKL yang hendak mengadu nasib. Ada 1.000 kios dan los yang disiapkan untuk mereka.

“Disini kurang lebih daya tampung 1.000 sampai 1.200 pedagang. Terdiri dari kios dan los lokasinya di lantai dasar dan dilantai atas,” ujar Jenal.

Para PKL turut diberi layanan khusus. Mereka diberi kelonggaran untuk tidak membayar sewa selama tiga bulan, hingga diskon sebanyak 20 persen.

“Yang sudah booking dan belum mengisi itu karena masih liburan dan masih mudik. Mudah-mudahan kedepan sudah bisa berpindah kesini, segera,” tutup Jenal

(Muhammad Irfan Ramadan)

Cegah Peredaran Narkotika di Bumi Tegar Beriman, Pemkab Bogor Bentuk Tim Satgas Anti Narkoba

Bogordaily.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor membentuk tim satgas anti narkoba untuk memberantas peredaran narkotika di bumi tegar beriman.

Hal tersebut dilakukan usai Rapat koordinasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Pendopo Bupati Bogor, Kamis 2 April 2026.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyebut, satgas tersebut melibatkan unsur Forkopimda, para kyai, ulama di Kabupaten Bogor baik tingkat desa hingga kecamatan.

Kemudian, didukung oleh organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, dan juga Forum kerukunan umat beragama Kabupaten Bogor.

“Jadi kami dari Pemerintah Kabupaten Bogor Hari ini kami membentuk tim satgas Tingkat Kabupaten, tingkat kecamatan Hingga tingkat desa dan kelurahan,” kata Rudy kepada wartawan.

Menurut Rudy, satgas tersebut dibentuk agar masyarakat Kabupaten Bogor bersih dari maraknya peredaran gelap narkoba dan obat obatan terlarang.

“Seluruh instrumen Pemerintah Kabupaten Bogor bergabung menjadi satu, kita ingin Bogor bersih dari narkotika dan obat-obatan terlarang,” jelasnya.

Nantinya, kata Rudy, Pemkab Bogor bersama BNN Kabupaten Bogor akan memiliki beberapa program-program pencegahan, hingga penindakan terhadap pengguna narkoba, untuk menjaga generasi muda bebas dari narkoba.

“Kita menjaga generasi muda kita, anak-anak muda kita, agar terhindar dan bersih dari obat-obatan terlarang,” ungkap Rudy.

(Albin)

Hendak Pasang Wifi, 5 Pekerja di Ciseeng Bogor Tersengat Listrik Hingga Alami Luka Bakar

Bogordaily.net – Sebanyak lima orang tersengat listrik hingga alami luka bakar saat hendak memasang wifi di Desa Ciseeng, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Kamis, 2 April 2026.

Kapolsek Parung, Kompol Maman Firmansyah menjelaskan bahwa, kejadian tersebut terjadi pada pukul 09.00 WIB.

“Benar, telah terjadi insiden yang menyebabkan lima pekerja wifi tersengat aliran listrik saat pemasangan tiang wifi,” kata Maman.

Kemudian, ia menjelaskan, kejadian bermula saat lima pekerja dari PT. Komcoin Kreasi Bersama hendak mengangkat tiang berbahan besi.

“Kemudian bagian ujung tiang itu menyentuh kabel listrik aktif, sehingga mengakibatkan para pekerja tersengat arus listrik,” jelasnya.

Kemudian, kata Maman, kelima korban langsung terkapar di lokasi kejadian dan mengalami luka bakar.

“Seluruh korban mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh dan telah mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Ciseeng, dua korban kondisinya telah dirujuk ke RS Citra Arafiq Sawangan karena cukup parah,” ujar Maman.

Sementara itu, pasca kejadian, ia menghimbau kepada seluruh pihak untuk selalu memperhatikan keselamatan saat bekerja.

“Khususnya penyedia jasa dan pekerja lapangan agar selalu memperhatikan standar keselamatan kerja, terutama saat bekerja di dekat jaringan listrik guna mencegah kejadian serupa,” ungkapnya.

(Albin)

Penanganan Jalan Longsor di Kebon Pedes Kota Bogor Segera Dilakukan, Warga Harap Sabar

Bogordaily.net – Penanganan longsor yang terjadi di Jalan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, segera dilakukan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan perbaikan akan dikerjakan setelah tim teknis menuntaskan tahapan survei di lokasi terdampak.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan bahwa tim dari provinsi telah turun langsung meninjau sejumlah titik yang membutuhkan penanganan, termasuk kawasan Kebon Pedes.

Menurutnya, survei tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi antara Pemerintah Kota Bogor dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat yang sebelumnya telah dilakukan.

“Tim teknis provinsi sudah melakukan survei di beberapa titik, termasuk Batutulis dan kini di lokasi longsor Kebon Pedes,” ujar Jenal

Ia menjelaskan, penanganan yang akan dilakukan tidak hanya berfokus pada titik longsor utama. Pemerintah juga akan melakukan langkah antisipatif guna mencegah potensi longsor susulan di sekitar area tersebut.

Berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB), proyek penanganan ini diperkirakan menelan dana sekitar Rp7 miliar. Anggaran tersebut mencakup perbaikan titik longsor sekaligus penguatan struktur di area rawan lainnya.

Meski demikian, Jenal belum dapat memastikan jadwal pelaksanaan proyek. Ia menyebut proses pengerjaan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tetap mengikuti mekanisme yang berlaku.

“Kami semua berupaya agar penanganan bisa segera dilakukan, namun tetap harus melalui tahapan yang ada,” katanya.

Jenal juga mengapresiasi perhatian dan respons cepat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani persoalan ini. Ia meminta masyarakat untuk bersabar menunggu proses perbaikan.

Sebagai informasi, longsor di Jalan Kebon Pedes terjadi pada akhir Januari 2026 dengan tinggi material longsoran mencapai sekitar 13 meter dan panjang sekitar 14 meter.

Dampaknya, akses jalan tidak dapat dilalui secara normal. Kendaraan harus bergantian melintas, sehingga menyebabkan kemacetan di kawasan tersebut.

(Muhammad Irfan Ramadan)

Berakhir Humanis, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Duduk Bareng Mahasiswa saat Unjuk Rasa

Bogordaily.net – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menerima aspirasi Brigade Mahasiswa Bogor saat aksi unjuk rasa pada Kamis 2 April 2026.

Dalam kesempatan itu, Agus Salim beserta jajaran Anggota DPRD Kabupaten Bogor lainya duduk bareng bersama para mahasiswa.

Dirinya menyampaikan terima kasih, kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi dan kritikan terhadap jajaran DPRD Kabupaten Bogor.

“Saya mengucapkan terima kasih atas penjelasan dari DPMD, kita sama kita menginginkan apa yang terbaik bagi masyarakat yang cocok dan pas untuk masyarakat,” kata Agus Salim.

“Siapapun bisa memberikan kritik mana yang pas mana yang tidak, mana yang prioritas mana yang tidak semua tentu berharap mana yang prioritas,” tambahnya.

Agus Salim mengaku akan mengevaluasi kembali terkait adanya program digitalisasi posyandu

“Kemudian, semua berharap memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Masih banyak pr untuk kita semua dan juga salah satunya untuk digitalisasi posyandu,” ujar dia.

Kemudian, anggaran yang dinilai besar tersebut sampai saat ini masih belum disepakati dan masih bisa diubah.

“Walaupun, jika ada yang kurang tepat sekalipun, sampai hari ini belum di klik dan kami bisa mengevaluasi dan dinas bisa kami rekomendasikan untuk melakukan parsial, saat ada parsial 1, 2 sebelum apbd perubahan.

Lebih lanjut, pihaknya memastikan, masih melakukan pengawasan terhadap rencana adanya program digitalisasi posyandu.

“Jadi fungsi pengawasan kami masih berjalan dan mohon maaf saya tidak bisa menjawab, kami juga sedang turun terkait dengan pemeriksaan lkpj bupati langsung ke dinas terkait untuk kemudian dengan tim semuanya,” ungkap dia.

Sebelumnya diketahui, Brigade Mahasiswa Bogor melaksanakan aksi unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Cibinong, pada Kamis 2 April 2026.

Adapun, unjuk rasa tersebut dilakukan sebagai bentuk respons kritis terhadap kebijakan anggaran daerah Tahun Anggaran 2026, khususnya terkait Pokok Pikiran (Pokir) Dewan.

Hal tersebut diwujudkan dalam program Posyandu Digital oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor dengan nilai anggaran mencapai Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).

Program tersebut memantik pertanyaan publik yang serius mengenai urgensi dan relevansinya di tengah berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat desa, seperti rendahnya kualitas layanan kesehatan dasar.

Kemudian, minimnya fasilitas posyandu konvensional, serta keterbatasan kapasitas kader di lapangan. Digitalisasi, dalam konteks ini, terkesan dipaksakan tanpa fondasi kebutuhan riil yang terukur secara komprehensif.

Koordinator Aksi, Yuri mengaku mencermati adanya indikasi persoalan dalam aspek tata kelola program, khususnya terkait mekanisme pengadaan.

Beredar dugaan adanya praktik tidak etis, termasuk indikasi vendor yang menerima cashback hingga 50% dari nilai proyek.

“Jika dugaan ini benar, maka hal tersebut tidak hanya mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mengarah pada potensi penyimpangan anggaran serta konflik kepentingan yang merugikan masyarakat luas,” ungkap Yuri, Kamis 2 April 2026.

(Albin)