Bogordaily.net– Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyebut kebijakan transformasi digital harus mampu melindungi ekonomi domestik. Selain itu juga melindungi produk lokal serta melindungi produk UMKM dari serbuan produk asing.

Hal tersebut diungkapkan MenKopUKM saat merespons pertanyaan dari anggota Komisi VI DPR-RI terkait pengaturan e-commerce dalam Rapat Kerja Kementerian Koperasi dan UKM dengan Komisi VI DPR RI dengan agenda pembahasan Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2024 di DPR RI Selasa, 12 September 2023.

Saat ini menurut Menteri Teten, Satgas Transformasi Digital yang bertugas melindungi ekonomi domestik sedang disiapkan oleh Mensesneg. Dalam waktu dekat, pihknya akan bertemu dengan Menteri Investasi/BKPM dan Menteri Perdagangan untuk membahas pengaturan ekonomi digital.

Menurutnya, pengaturan ekonomi digital di Indonesia akan mengadopsi seperti yang sudah dilakukan China dan Singapura.

“Kedua negara tersebut kita jadikan benchmark dalam hal pengaturan ekonomi digital,” kata MenKopUKM.

Di China, kata MenKopUKM, ekonomi digital melahirkan ekonomi baru, namun yang baru tidak membunuh pelaku ekonomi lama.

Sehingga, di China, dalam kurun waktu 10 tahun dari 2011, ekonomi digital berkembang naik 5 kali lipat dengan menyumbang 41 persen terhadap GDP. “Dan di China, 90 persen dikuasai ekonomi domestik dan sisanya hanya 10 persen oleh asing” kata Menteri Teten.

MenKopUKM mengakui, pengaturan ekonomi digital di Indonesia masih terbilang lemah, dimana 56 persen pasar e-commerce dikuasai asing, sedangkan domestik hanya 44 persen.

“Kalau kita tidak segera mengaturnya, ini akan menjadi ancaman serius bagi ekonomi domestik” jelasnya.

MenKopUKM menyatakan saat ini sudah banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan kondisi yang semakin tidak menguntungkan untuk bisnisnya.

Menteri Teten mencontohkan praktik bisnis yang dilakukan platform digital asal China, Tiktok di Indonesia.

“Di China sendiri bahkan mengatur larangan praktik monopoli oleh platform digital” katanya.

MenKopUKM yakin negara-negara asing tidak kemudian akan meninggalkan Indonesia hanya karena menerbitkan aturan mengenai ekonomi digital yang lebih tegas.

“Pasar digital kita itu yang terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa. Kita harus memiliki keberanian untuk mengatur itu,” ungkapnya.

Menteri Teten menyebutkan pihaknya harus melindungi keberadaan produk-produk UMKM, sedangkan pengaturan perdagangannya ada di ranah Kemendag.

“Bagaimana saya bisa meningkatkan daya saing produk UMKM bila menghadapi harga dumping, ya tidak kuat,” sambungnya.

Nantinya, bagi MenKopUKM, pengaturan itu tidak hanya secara elektronik saja, hal lain juga diregulasikan seperti misalnya soal pajak.

“Produk kita juga susah masuk ke negara lain, tarif di sana dinaikkan. Jadi, tarif perdagangan juga harus kita atur. Semua negara mengatur itu,” kata MenKopUKM.

Namun, menurut MenKopUKM, Permendag saja tidak cukup, melainkan harus ada kebijakan nasional mengenai ekonomi digital. Untuk itu kata MenKopUKM Satgas akan disiapkan Pemerintah.

Ia menambahkan, dalam pengaturan ekonomi digital itu tidak hanya e-commerce saja. Misalnya, sektor keuangan yang dinilai sudah baik, dimana asing tidak terlalu dominan atau hanya 6 persen.

Ada juga urusan logistik, mobilitas transportasi, hingga infrastruktur dan industri. Dan juga bisnis media yang saat ini tergerus asing hampir 65 persen.***