Wednesday, 22 April 2026
Home Blog Page 257

Kiprah KDMP Syariah Bilelando Sebagai Simbol Harapan Baru Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

0

Bogordaily.net – Di Bilelando koperasi bukan hanya tempat belanja atau transaksi. Ia telah menjadi simbol harapan baru, bahwa dengan kerja sama, transparansi, dan dukungan penuh dari pemerintah, pembangunan ekonomi kerakyatan bisa benar-benar diwujudkan.

Di Bilelando sebuah gerakan ekonomi masyarakat kini tumbuh nyata. Desa yang selama ini bertumpu pada pertanian dan nelayan itu melahirkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Syariah Bilelando, Praya Timur, Lombok Tengah. Sebuah gerakan negara yang hadir untuk memperkuat ekonomi warga yang berpihak pada kebutuhan masyarakat desa.

Langkah besar ini mendapat dukungan langsung dari Pemerintah Desa. Kepala Desa Bilelando Panjaitan menceritakan bagaimana proses awal program ini dimulai. Undangan ke Jakarta menjadi titik awal, ketika desa diminta memaparkan potensi wilayah mereka. Upaya ini kemudian berlanjut dengan musyawarah desa khusus untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih Syariah.

“Awalnya, masyarakat terbebani dan menolak karena pengalaman BUMDes lama yang sempat tidak berjalan. Penolakan muncul karena sebagian warga mengira koperasi ini akan bernasib sama. Namun pemerintah desa tidak menyerah. Sosialisasi dilakukan terus-menerus, dari dusun ke dusun, melibatkan para kepala dusun dan perangkat desa untuk memastikan masyarakat benar-benar memahami tujuan program,” ucap Panjaitan.

Perlahan, kepercayaan warga tumbuh. Mereka melihat bahwa KDKMP bukan sekadar lembaga baru, tetapi wadah yang didesain dengan tata kelola yang lebih rapi dan dukungan penuh pemerintah pusat.

“Kami ingin koperasi ini menjadi penggerak ekonomi desa. Potensi kami banyak seperti dari pertanian, nelayan, sampai budidaya. Semua bisa hidup kalau ada lembaga yang dikelola dengan baik,” ucap Panjaitan.

Bilelando memang memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Sekitar 65 persen warganya petani, sementara 35 persen lainnya nelayan dan pembudidaya. Keberadaan koperasi membuat potensi ini lebih terarah dan bisa memberikan manfaat yang lebih merata.

Di sisi lain, perjalanan KDMP juga dijalankan oleh orang-orang yang bekerja langsung di lapangan. Salah satunya adalah Ahmad Raeyomang, Ketua KDMP Syariah Bilelando.

Ia dipilih melalui musyawarah desa sebagai pemimpin koperasi. Sebagai petani, pengusaha tembakau, dan pembudidaya udang, Ahmad memahami betul kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia tidak ragu menjalankan amanah sebagai ketua.

Di bawah kepemimpinannya, koperasi mulai membuka beberapa unit usaha yang menyentuh kebutuhan dasar warga: gerai sembako, beras, minyak, gula, layanan BRILink, hingga distribusi LPG 3kg. Koperasi juga mulai bekerja sama dengan PI untuk pasokan LPG non-subsidi. Dampaknya langsung terasa. Sebelum koperasi ada, harga LPG bisa mencapai Rp25.000 per tabung.

“Sekarang, dengan pengelolaan koperasi, harga turun menjadi Rp18.000. Perubahan yang terlihat sederhana, namun sangat berarti bagi keluarga di desa. Saat ini, unit usaha koperasi telah mencatat omzet sekitar Rp7 juta per minggu, menjadi sinyal bahwa koperasi mulai mendapat kepercayaan dan dukungan nyata dari masyarakat,” kata Ahmad.

Ahmad mengakui bahwa tantangan tetap ada, keterbatasan SDM membuat mereka harus bekerja lebih keras dalam menjelaskan fungsi koperasi kepada warga.
“Kami harus menjelaskan berulang kali bahwa KDMP ada untuk membantu. Mulai dari bahan kebutuhan pokok sampai menyerap hasil pertanian masyarakat,” ujarnya.

Nama “Syariah” sendiri bukan tanpa alasan. Bilelando memiliki 9 dusun, dan setiap dusun diwakili satu pengurus. Prinsip representatif ini menjadi dasar penamaan Syariah, yang kemudian diperkuat dengan rencana penerapan sistem bagi hasil di masa depan.

Setelah koperasi mulai beroperasi dan meluncurkan unit-unit usahanya, respons masyarakat berubah drastis. Jika sebelumnya ragu, kini mereka justru datang berbondong-bondong untuk mendaftar menjadi anggota baru. Mereka melihat manfaat langsung, bukan lagi hanya janji.
Ahmad berharap koperasi ini dapat terus berkembang dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

“Kami berharap ada dukungan dari BUMN seperti Bulog, Pertamina, ID Food, dan lembaga lainnya agar koperasi semakin kuat,” katanya.

KDKMP Syariah Bilelando menjadi contoh bahwa gerakan ekonomi tidak harus dimulai dari kota besar. Ia bisa tumbuh dari desa, dari inisiatif pemerintah, dan dari kerja bersama masyarakat.

Di Bilelando, koperasi bukan hanya tempat belanja atau transaksi. Ia telah menjadi simbol harapan baru, bahwa dengan kerja sama, transparansi, dan dukungan penuh dari pemerintah, pembangunan ekonomi kerakyatan bisa benar-benar diwujudkan. Dari tanah pertanian dan perairan tempat para nelayan menggantungkan hidup, kini tumbuh semangat baru untuk masa depan desa yang lebih mandiri, adil, dan sejahtera.***

20 Kios di Blok CD Pasar Anyar Bogor Ludes Terbakar

0

Bogordaily.net — Dentuman sirine dan kepulan asap pekat mengejutkan warga Kota Bogor pada Kamis 4 November 2025 pagi.

Kebakaran hebat terjadi di kawasan perdagangan padat di Blok CD Pasar Anyar, membuat aktivitas pasar lumpuh dan meninggalkan kepanikan.

Kobaran api pertama kali terlihat sekitar pukul 05.45 WIB, saat sebagian besar kios masih dalam kondisi tertutup.

Sejumlah pedagang yang baru tiba untuk membuka usaha harian dibuat panik melihat si jago merah dengan cepat membesar.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Bogor bergerak cepat mengerahkan pasukan ke lokasi.

“Kami langsung mengerahkan anggota untuk segera memadamkan api. Alhamdulillah, saat ini api sudah tertangani dan sedang proses pendinginan,” ujar Kepala DPKP Kota Bogor, Agung Prihanto.

Proses pemadaman sempat berlangsung dramatis karena banyak kios dalam keadaan terkunci rapat. Kondisi ini membuat air sulit masuk ke sumber api yang berada di dalam kios.

Agung menjelaskan bahwa pihaknya terpaksa mengambil tindakan tegas demi mencegah api merembet lebih jauh.

“Karena sebagian besar kios tersebut adalah kios pakaian atau baju, yang sangat mudah terbakar dan berpotensi menyulitkan pemadaman, kami terpaksa membongkar beberapa kios agar air bisa masuk dan proses pemadaman lebih efektif,” jelasnya.

11 Unit Damkar Diturunkan

Untuk menaklukkan api yang membesar dengan cepat, DPKP mengerahkan total 11 unit mobil pemadam: delapan unit dari Kota Bogor dan tiga unit bantuan dari Kabupaten Bogor.

Data sementara menunjukkan sekitar 20 kios menjadi korban kebakaran. Kerugian ditaksir cukup besar karena sebagian besar berisi dagangan pakaian dengan nilai ekonomi tinggi.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran belum dapat dipastikan. Agung menyampaikan bahwa proses olah tempat kejadian perkara (TKP) masih berlangsung.

Sementara itu, seorang saksi mata yang enggan disebutkan namanya memberikan gambaran awal. Ia mengaku melihat api pertama kali muncul dari tumpukan kardus di salah satu lorong Blok CD.

“Saya lihat api itu awalnya kecil di tumpukan kardus di lorong sana, cepat sekali besarnya,” tuturnya.***

Ibnu Galansa

Pasar Anyar Bogor Kebakaran, Sejumlah Kios dan Lapak Ludes

0

Bogordaily.net – Pasar Anyar Bogor kembali diuji. Kamis pagi, 4 Desember 2024, saat sebagian besar pedagang baru membuka pintu lapaknya, asap tiba-tiba menanjak ke langit seperti isyarat buruk yang datang tanpa aba-aba.

Api menyambar cepat. Terlalu cepat. Dalam hitungan menit, beberapa lapak dan bangunan di area tengah pasar sudah berubah menjadi bara.

Begitulah Pasar Anyar: sibuk, rapat, dan selalu penuh cerita. Tapi pagi itu, ceritanya berubah drastis.

Dari pasar tradisional yang biasanya gaduh oleh suara tawar-menawar, menjadi pasar yang riuh oleh teriakan panik dan langkah kaki yang berhamburan.

Pedagang yang awalnya sedang menyusun dagangan sontak melempar apa pun yang bisa diselamatkan. Tak ada waktu memilah untung-rugi.

Kotak uang, plastik berisi stok barang, bahkan kursi tua yang sebenarnya sudah lama ingin dibuang—semua dipanggul keluar begitu saja. Api tidak memberi ruang untuk berpikir.

Beberapa saksi mengaku melihat asap keluar dari salah satu bangunan sebelum api membesar. Tapi itu baru dugaan awal. Hingga kini, belum ada yang berani memastikan penyebabnya.

Yang jelas, kobaran itu merambat seperti menemukan jalur favoritnya. Angin pagi justru mempermainkan api, membuatnya menari ke sana-ke mari, seolah mengejek siapa pun yang mencoba mendekat.

Petugas pemadam kebakaran datang dalam beberapa mobil. Sirine meraung, tapi suara itu tidak cukup untuk menenangkan suasana.

Tugas mereka bukan hanya memadamkan, tetapi juga meredam kepanikan. Mengatur warga yang memenuhi lorong-lorong, memindahkan pedagang yang ngotot ingin kembali ke dalam, sekalipun mereka tahu tidak ada lagi yang bisa diselamatkan.

Pasar Anyar, pusat nadi ekonomi Kota Bogor yang selalu hidup sejak dini hari, pagi itu seperti kehilangan suaranya.

Asap pekat menggulung langit kota. Sinar matahari muda tertutup warna abu-abu. Bau plastik terbakar bercampur dengan aroma bumbu dapur, kain, kardus, dan segala sesuatu yang biasanya jadi bagian dari denyut pasar.

Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan sampai berita ini ditulis. Meski begitu, kerugian materi tampaknya tidak kecil.

Sejumlah lapak yang jadi sumber nafkah utama pedagang kini tinggal rangka. Beberapa bangunan yang masih utuh pun ikut basah oleh semburan air.

Petugas masih terus berjibaku hingga jam-jam berikutnya. Api memang sudah mulai dikuasai, tapi bara kecil di sudut-sudut bangunan tetap diawasi. Tak ada yang ingin Pasar Anyar punya episode lanjutan hari ini.

Kamis pagi ini menjadi peringatan baru: bahwa pasar tradisional bukan hanya ruang ekonomi, tapi juga ruang risiko.

Dan Bogor, seperti kota-kota lain, tetap harus bersiap menghadapi kejadian yang datang tanpa undangan seperti kebakaran pagi ini.

Pasar Anyar akan bangkit lagi—semoga tidak lama. Tapi untuk hari ini, Bogor mencatat satu pagi yang lebih panas dari biasanya.***

Jabar – Bogor Sepakat Olah Sampah Jadi Listrik

0

Bogordaily.net – Bupati Bogor Rudy Susmanto, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim bertemu di Lembur Pakuan, Subang, Rabu (3/12/25). Bukan acara seremonial biasa.

Di sana, tiga pucuk pimpinan daerah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mengubah cara Jawa Barat menangani salah satu masalah klasik: sampah.

MoU ini terasa seperti “restart” besar-besaran. Sampah tak lagi mau dihadapi dengan cara-cara lama.

Kali ini, ketiganya sepakat memakai teknologi ramah lingkungan yang dapat mengolah sampah menjadi energi listrik. Masuk akal. Sampah menumpuk, kebutuhan energi naik. Kenapa tidak dipertemukan saja?

Bupati Bogor Rudy Susmanto terlihat paling sumringah. Ia menyebut kerja sama ini sebagai komitmen nyata untuk menghadirkan masa depan yang lebih bersih dan lebih sehat bagi warga Bogor dan sekitarnya.

“Semoga langkah ini menjadi ikhtiar terbaik bagi lingkungan serta masa depan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dedi Mulyadi—yang sekarang memimpin Jawa Barat—menambahkan perspektif yang lebih tajam. Baginya, urusan sampah tak bisa diselesaikan sepenggal-sepenggal.

“Tidak bisa parsial. Harus kolaborasi,” tegas Dedi. Ia menilai sinergi antarwilayah adalah syarat mutlak jika ingin membangun sistem pengolahan sampah terpadu yang benar-benar bekerja, bukan hanya di atas kertas.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemkab dan Pemkot Bogor kini sepakat mempercepat pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Tujuan akhirnya jelas: ketahanan energi daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Bila berjalan mulus, kolaborasi ini berpotensi menjadi model pengelolaan sampah berkelanjutan untuk wilayah lain di Jawa Barat maupun Indonesia.

Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika melihat MoU ini sebagai pintu masuk menuju langkah yang jauh lebih besar. Menurutnya, inisiatif ini bukan hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga memperkuat kemandirian energi.

“Kerja sama ini membuka peluang percepatan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan. Bukan hanya lebih efisien, tapi juga menambah pasokan energi berkelanjutan bagi masyarakat,” jelas Ajat.

Jika semua target tercapai, kerja sama tiga daerah ini bisa menjadi contoh bahwa masalah sampah sebenarnya bukan bencana—selama ia dikelola dengan kepala dingin, teknologi tepat, dan kemauan politik yang kuat.***

PT Toba Pulp Lestari Milik Siapa? Mengungkap Struktur Kepemilikan dan Kontroversinya

0

Bogordaily.net – PT Toba Pulp Lestari milik siapa kembali menjadi pertanyaan yang menggema di tengah derasnya kritik terhadap perusahaan bubur kertas yang beroperasi di Sumatera Utara itu.

Pertanyaan itu seperti tak pernah benar-benar mendapat jawaban tuntas, meski setiap bencana alam yang terjadi di Sumatera kerap menyeret nama perusahaan ini ke panggung kontroversi.

Dan lagi-lagi, PT Toba Pulp Lestari (TPL) harus tampil di baris depan pemberitaan ― bukan untuk penghargaan, melainkan tudingan.

TPL dituding WALHI dan masyarakat adat sebagai bagian dari penyebab kerusakan ekologis yang memicu banjir dan longsor di sejumlah daerah. Tudingan yang tidak main-main.

Begitu kerasnya sampai memaksa publik kembali bertanya: sebenarnya PT Toba Pulp Lestari milik siapa?

Di Jakarta, bantahan pun datang. Tegas. Rapi. Resmi. Suratnya masuk ke Bursa Efek Indonesia pada 1 Desember 2025.

Corporate Secretary TPL, Anwar Lawden, menyampaikan bahwa seluruh operasional telah berjalan sesuai standar keberlanjutan. Bahkan dinilai “taat” oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam audit 2022–2023.

“Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi,” kata Anwar, Selasa (2/12) seperti diberitakan liputan6.com.

Ia memaparkan bahwa perusahaan menjalankan SOP yang lengkap, pemantauan lingkungan berkala oleh pihak independen, serta penilaian HCV dan HCS untuk memastikan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Dari total konsesi 167.912 hektare, kata Anwar, hanya sekitar 46 ribu hektare yang ditanami eucalyptus. Sisanya adalah kawasan lindung dan konservasi.

“Tuduhan deforestasi tidak berdasar,” ujarnya. Pemanenan dilakukan berdasarkan tata ruang, RKU, dan RKT yang sudah disahkan pemerintah.

Namun, desakan untuk mengevaluasi bahkan menutup TPL terus terdengar. Gubernur Sumatera Utara dikabarkan sedang menyiapkan rekomendasi baru. Di lapangan, suasana semakin riuh.

Di meja publik, perdebatan semakin ramai. Di kepala masyarakat, kembali muncul satu pertanyaan yang sama: PT Toba Pulp Lestari milik siapa sebenarnya?

Jawaban atas PT Toba Pulp Lestari Milik Siapa memang tidak sesederhana membalik kertas HVS. Sejak berdiri pada 1983 dengan nama PT Inti Indorayon Utama, perusahaan ini telah berganti struktur, kepemilikan, dan arah bisnis. Pendiri awalnya: Sukanto Tanoto. Pengusaha besar. Pionir industri serupa di Indonesia.

Nama perusahaan kemudian berubah menjadi PT Toba Pulp Lestari pada 2000–2001. Tapi perubahan terbesar justru terjadi bertahun-tahun setelah itu, saat kepemilikan mulai berpindah tangan dari satu entitas ke entitas lain.

Hingga 2021, Pinnacle Company Pte. Ltd. tercatat sebagai pemegang saham mayoritas. Namun data terbaru pada Oktober 2025 menyebut bahwa 92,54 persen saham TPL kini berada di tangan Allied Hill Limited, perusahaan berbasis Hong Kong.

Dan dari sana, muncullah satu nama: Joseph Oetomo. Pengusaha asal Singapura. Ia tercatat sebagai ultimate beneficial owner, pemilik manfaat akhir dari Allied Hill Limited. Nama yang seketika menjadi kunci dalam mencari jawaban atas “TPL milik siapa”.

Sempat beredar kabar bahwa TPL masih berada dalam lingkaran Royal Golden Eagle (RGE) milik Sukanto Tanoto. Namun RGE sudah membantah pada April 2022. Nama Luhut Binsar Pandjaitan juga pernah dikaitkan. Itu pun dibantah.

Begitulah TPL. Selalu berdiri di persimpangan tudingan, bantahan, dan fakta-fakta yang berlapis-lapis.

Di balik soal lingkungan yang tidak kunjung selesai, publik tetap menaruh rasa ingin tahu yang sama sejak puluhan tahun lalu: PT Toba Pulp Lestari Milik Siapa — pertanyaan yang kini justru semakin relevan ketika alam kembali meminta pertanggungjawaban.***

PLN untuk Rakyat, PLN UID Jabar Kirim Relawan dan Bantuan untuk Percepatan Pemulihan Daerah Terdampak Bencana di Sumatera

0

Bogordaily.net — PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat mengirimkan 32 personel relawan pemulihan kelistrikan serta sejumlah bantuan material dan donasi kemanusiaan untuk mendukung percepatan pemulihan di wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Bantuan ini mencakup dua genset berkapasitas 160 kVA dan 100 kVA, lampu emergency, serta donasi sebesar Rp240 juta yang dihimpun dari kepedulian pegawai PLN.

Bantuan tersebut dikirimkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik darurat, penerangan, serta membantu masyarakat yang masih terdampak bencana agar dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari.

Kehadiran tim relawan ini menjadi wujud nyata semangat “PLN untuk Rakyat” bahwa PLN tidak hanya menghadirkan energi listrik, tetapi juga energi kepedulian, solidaritas, dan harapan bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit.

General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen kemanusiaan seluruh insan PLN.

“PLN UID Jabar hadir bukan semata memperbaiki jaringan listrik, tetapi memastikan masyarakat merasakan kehadiran dan dukungan nyata di saat mereka membutuhkan. Bantuan tenaga, peralatan, dan donasi ini merupakan wujud kepedulian seluruh insan PLN agar pemulihan di wilayah terdampak dapat berlangsung lebih cepat dan masyarakat bisa segera bangkit,” ujar Sugeng Widodo.

Salah seorang relawan yang diberangkatkan, Hari Setiono, turut membagikan alasan dirinya dan rekan-rekannya siap diberangkatkan ke Sumatera.

“Ketika kami mendapat kabar kondisi di Sumatera, banyak keluarga masih mengandalkan pasokan listrik darurat dan bantuan pokok. Kami merasa terpanggil untuk hadir. Ini bukan sekadar tugas, tetapi bentuk tanggung jawab moral sebagai bagian dari PLN, membawa cahaya dan harapan bagi saudara-saudara kita yang sedang kesulitan,” ungkapnya.

Dengan semangat berbagi dan kolaborasi, PLN UID Jawa Barat memastikan bahwa bantuan yang dikirimkan tidak hanya mempercepat pemulihan kelistrikan, tetapi juga mempertegas peran PLN sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Melalui sinergi relawan, bantuan material, serta kepedulian kolektif pegawai, PLN UID Jawa Barat berupaya menyalakan kembali kekuatan dan harapan masyarakat di wilayah terdampak bencana, bahwa dalam situasi apa pun, PLN selalu hadir untuk rakyat.***

Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners Buka Baru di Kabupaten Sukabumi

0

Bogordaily.net – Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners dengan bangga mengumumkan pelaksanaan Soft Opening, Kantor Perwakilan Kabupaten Sukabumi yang berlokasi di Perum BMI 2 Blok A5 Cijambe, Desa Kompa, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu, 3 Desember 2025.

Kehadiran kantor perwakilan baru ini merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan layanan hukum profesional serta menghadirkan akses pendampingan hukum yang lebih cepat, efektif, dan terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya.

Acara soft opening ini dihadiri oleh para Advokat Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners serta Kepala Desa Kompa, yang memberikan dukungan terhadap hadirnya layanan hukum profesional di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, Dita Aditya, S.H., M.H., Managing Partner Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners, menekankan pentingnya perluasan layanan untuk mendekatkan akses hukum kepada masyarakat.

“Kami ingin hadir lebih dekat untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dengan adanya kantor perwakilan ini, pelayanan hukum dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif, serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi seluruh klien kami,” ujar Dita Aditya, S.H., M.H.

Kantor perwakilan Kabupaten Sukabumi menyediakan berbagai layanan profesional yang meliputi jasa advokat, auditor hukum, mediator hukum, kurator, serta konsultan hukum. Layanan tersebut mencakup penanganan perkara baik secara litigasi maupun non-litigasi, sehingga klien dapat memperoleh pendampingan hukum secara menyeluruh dan komprehensif.

Dalam ranah litigasi, kantor ini menangani berbagai perkara pidana, perdata, keluarga—termasuk perceraian, waris, dan hak asuh—serta perkara Tata Usaha Negara (TUN), hingga berbagai bentuk sengketa lainnya seperti bisnis, konsumen, dan pertanahan. Seluruh proses penanganan dilakukan dengan pendekatan yang profesional, strategis, dan berbasis pada kepastian hukum yang kuat.

Di sisi lain, layanan non-litigasi mencakup proses mediasi dan negosiasi, konsultasi serta pendampingan perusahaan, penyusunan dan penelaahan kontrak, penyelesaian sengketa alternatif (ADR), hingga audit hukum dan kepatuhan. Melalui layanan non-litigasi ini, Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners berupaya membantu klien mencegah, memitigasi, dan menyelesaikan potensi sengketa sebelum masuk ke ranah pengadilan.

Dengan kombinasi layanan litigasi dan non-litigasi tersebut, kantor perwakilan Kabupaten Sukabumi siap memberikan solusi hukum yang menyeluruh, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan setiap klien khususnya bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Sebagai simbolis peresmian Kantor Cabang Sukabumi, dilakukan penyerahan plakat Keputusan dari Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners sebagai bentuk legitimasi, pengukuhan, dan komitmen resmi beroperasinya Kantor Perwakilan baru ini. Plakat keputusan tersebut menandai bahwa seluruh kewenangan, struktur, serta penugasan profesional di wilayah Kabpuaten Sukabumi sehingga secara sah dan siap melaksanakan pelayanan hukum bagi masyarakat sekitar.

Tanggap Bencana, BRI Salurkan Bantuan Untuk Percepat Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Sumut-Sumbar

0

Bogordaily.net – Bencana banjir bandang yang melanda beberapa di wilayah Sumatera, khususnya di Sumatera Utara dan Sumatera Barat mengakibatkan dampak signifikan bagi masyarakat.

Tidak hanya menimbulkan korban jiwa, bencana ini juga mengakibatkan kerusakan rumah warga dan kehilangan harta benda. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, BRI melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli bergerak cepat menyalurkan bantuan tanggap bencana kepada masyarakat terdampak.

Di Sumatera Utara, bantuan yang disalurkan meliputi ribuan paket makanan cepat saji, sembako, obat-obatan, pakaian, selimut, kasur, perlengkapan bayi, air mineral, dan kebutuhan lainnya.

Penyaluran dilakukan langsung oleh pekerja BRI melalui Unit Kerja terdekat di wilayah terdampak, termasuk di wilayah Sibolga, Tarutung, Padangsidimpuan, Stabat, Gunung Sitoli, dan Binjai.

Tanggap Bencana Banjir Sumatera

Sementara itu, di Sumatera Barat, BRI Peduli menyalurkan satu unit perahu karet beserta pelampung ke Posko Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, sebagai dukungan evakuasi warga di wilayah yang terdampak banjir.

Selain itu, BRI Peduli juga menyalurkan ribuan paket makanan cepat saji, sembako, obat-obatan, kasur,perlengkapan bayi, air mineral juga disalurkan, khususnya bagi warga di Kota Padang, Solok, Padang Panjang, Pariaman, Painan, Bukittinggi, Simpang Empat.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Tim Satuan Tanggap Bencana “Tim Elang Relawan BRI” bersama pekerja BRI melalui Unit Kerja terdekat, untuk memastikan bantuan sampai tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan keprihatinannya atas bencana yang saat ini melanda di wilayah Sumatera tersebut.

“Melalui program BRI Peduli senantiasa berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah, termasuk pada bencana banjir di Sumut-Sumbar ini”, ungkapnya.

BRI juga terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk bersinergi dalam menyalurkan bantuan kepada korban bencana sebagai upaya meringankan beban masyarakat dan mempercepat pemulihan pascabencana.

“Kami berkomitmen untuk terus aktif dan bergerak cepat menyalurkan berbagai bantuan bagi warga terdampak bencana, membantu mempercepat pemulihan pasca bencana,” tegas Hery Gunardi.

Saat ini BRI tengah melakukan pemantauan dan inventarisasi asset, unit kerja BRI di daerah yang terdampak bencana, serta akan mengupayakan layanan perbankan di wilayah terdampak agar dapat segera beroperasi normal kembali.

BRI juga turut berupaya menyiagakan unit kerja terdekat yang tidak terdampak bencana untuk dapat memberikan layanan perbankan agar kegiatan perekonomian dapat segera berangsur pulih.***

Kemenkop Pastikan Koperasi Sektor Produksi Siap Penuhi Kebutuhan Bahan Baku SPPG

0

Bogordaily.net – Kementerian Koperasi (Kemenkop) siap untuk mengoptimalkan koperasi aktif dalam rangka penyediaan bahan baku bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bahkan sudah ada beberapa koperasi yang menjalankan perannya sebagai SPPG.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan bahwa koperasi merupakan fondasi utama yang telah memiliki jaringan produksi dan distribusi yang bisa langsung disambungkan ke SPPG.

“Karena ada penambahan jumlah SPPG, kami akan melakukan percepatan suplai bahan-bahan atau barang-barang (bahan baku) untuk SPPG atau dapur-dapur yang sedang dan akan dibangun,” kata Menkop Ferry dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan di Jakarta, Rabu (3/12).

Rakortas dipimpin oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan yang dihadiri juga Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini dan perwakilan dari lintas Kementerian/Lembaga lainnya.

Ia memberi contoh bahwa koperasi produsen susu kini berpotensi masuk ke pasar baru MBG, karena kebutuhan susu pasteurisasi program ini mencapai 82,9 juta jiwa atau 4,1 juta ton per tahun. Kemudian terdapat koperasi seperti Koperasi Pondok Pesantren Ittifaq di Ciwidey Bandung telah menyuplai kebutuhan produk-produk unggul pertanian ke sejumlah ritel modern.

Hal itu menjadi bukti bahwa ekosistem koperasi telah siap memberikan dukungan penuh kepada SPPG di berbagai wilayah di Indonesia. Selanjutnya Kemenkop akan mengkonsolidasikan koperasi-koperasi tersebut dengan SPPG agar suplai bahan baku berjalan tanpa hambatan.

Sebagai upaya mengoptimalkan peran koperasi dalam program MBG ini, Kemenkop akan mendorong Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah koordinasi Kemenkop untuk memastikan kebutuhan koperasi dalam memenuhi kebutuhan bahan baku bagi setiap SPPG.

“Ada LPDB yang siap membantu kebutuhan bagi setiap koperasi. Jadi kita perlu menyampaikan titik-titiknya (SPPG) di mana saja untuk disinkronkan dengan koperasi untuk bisa menyuplai (bahan baku),” ujar Menkop Ferry.

Kemenkop telah melakukan pemetaan potensi koperasi produktif melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang berperan dalam rantai pasok bahan baku, baik dari petani, peternak, nelayan, hingga produk lokal. Oleh karena itu Kemenkop akan melakukan pendalaman rencana kemitraan antara Kopdes/Kel Merah Putih dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam waktu dekat.

Selain itu, menanggapi salah satu masalah yang dihadapi SPPG yaitu pasokan daging/telur ayam ras yang terbatas sehingga memicu kenaikan harga, Menkop Ferry menegaskan bahwa ada sejumlah koperasi aktif yang mengembangkan sektor peternakan ayam petelur. Hal ini menjadi peluang bagi SPPG untuk menggandeng koperasi tersebut daripada harus membangun peternakan ayam secara mandiri.

“Kita siapkan koperasi peternak sebagai produsen. Dengan pembiayaan yang tepat, koperasi bisa menambah populasi ayam dan memastikan suplai stabil bagi SPPG,” jelasnya.

Menkop Ferry menekankan bahwa peran koperasi tidak hanya sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga dapat sebagai pengelola dapur, pengolah bahan jadi, hingga pengelola limbah makanan dan kemasan plastik. Pihaknya berkomitmen penuh mendukung kesuksesan program prioritas nasional yaitu MBG. “Kami siap memperkuat rantai pasok. MBG ini program besar dan harus sukses,” ucapnya.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam Rakortas tersebut menyatakan bahwa rakortas tersebut menjadi kick off implementasi konkret Perpres 115/2025 dan Keppres 28/2025. Kedua regulasi itu menjadi pedoman untuk membentuk tim sinkronisasi dan koordinasi lintas sektoral yang mencapai 29 kementerian/lembaga untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan terstruktur.

“Jadi dalam Perpres dan Keppres itu sudah sangat jelas pembagian tugasnya sehingga semua harus ikut bertanggung jawab dan ikut mengawasi demi kesuksesan Program MBG,” kata Zulkifli Hasan (Zulhas).

Zulhas menegaskan bahwa koperasi, UMKM, usaha kerakyatan dan BUMDes adalah sektor utama yang perlu diberikan peran maksimal sebagai suplier kebutuhan bahan baku SPPG. “Untuk mendukung MBG apapun kita lakukan agar berhasil, kalau masalah pemenuhan (bahan baku) karbohidrat kita tidak khawatir, nah yang kita akan habis- habisan itu adalah protein seperti ikan, telur dan ayam,” katanya.

Sementara itu Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan bahwa hingga kini telah beroperasi 16.630 SPPG yang melayani 47,2 juta penerima manfaat. Ia menargetkan akhir tahun jumlah ini jumlah SPPG yang beroperasi aktif menjadi sekitar 20 ribu unit. Dadan menilai sinergi dengan Kemenkop penting karena banyak SPPG berada dekat wilayah kegiatan koperasi desa.

Soft Opening Kantor Perwakilan Sukabumi, Sembilan Bintang & Partners Perluas Akses Bantuan Hukum untuk Masyarakat

0

Bogordaily.net – Upaya memperluas akses layanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat kembali dilakukan Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners.

Pada Rabu, 3 Desember 2025, firma hukum tersebut resmi menggelar soft opening Kantor Perwakilan Kabupaten Sukabumi yang berlokasi di Perum BMI 2 Blok A5 Cijambe, Desa Kompa, Kecamatan Parungkuda, Jawa Barat.

Pembukaan kantor baru ini menjadi simbol hadirnya layanan hukum yang lebih mudah dijangkau masyarakat Sukabumi dan sekitarnya, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan hukum cepat, efektif, hingga konsultasi strategis tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat kota atau luar daerah.

Acara soft opening berlangsung sederhana namun penuh makna. Sejumlah Advokat dari Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners hadir langsung, bersama Kepala Desa Kompa yang turut memberikan dukungan berupa kehadiran perangkat desa. Kolaborasi ini mencerminkan keseriusan dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga di tingkat akar rumput.

Managing Partner Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners, Dita Aditya, S.H., M.H., menegaskan bahwa keberadaan kantor perwakilan ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap akses hukum yang dapat diandalkan.

“Kami ingin hadir lebih dekat untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dengan adanya kantor perwakilan ini, pelayanan hukum dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif, serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi seluruh klien kami,” ujar Dita Aditya.

Langkah strategis ini juga sejalan dengan visi firma hukum tersebut untuk menghadirkan layanan berstandar tinggi, bukan hanya dalam penanganan perkara, tetapi juga dalam edukasi hukum kepada masyarakat.

Layanan Hukum Lengkap: Litigasi hingga Pencegahan Sengketa

Kantor Perwakilan Sembilan Bintang & Partners di Sukabumi menyediakan layanan menyeluruh, meliputi:

Litigasi

  • Perkara pidana dan perdata
  • Sengketa keluarga: perceraian, waris, serta hak asuh anak
  • Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)
  • Permasalahan bisnis dan konsumen
  • Sengketa pertanahan dan properti

Setiap penanganan perkara dilakukan dengan pendekatan profesional, taktis, dan berbasis pada kepastian hukum yang kuat – untuk memastikan klien memperoleh keadilan optimal.

Non-Litigasi

  • Mediasi dan negosiasi
  • Pendampingan hukum untuk perusahaan
  • Penyusunan dan penelaahan dokumen kontrak
  • Alternatif penyelesaian sengketa (ADR)
  • Audit hukum dan kepatuhan regulasi (legal compliance)F

okus layanan non-litigasi tak hanya pada penyelesaian masalah, tetapi mencegah potensi sengketa yang bisa merugikan klien di kemudian hari.

Plakat Legitimasi: Tanda Operasional Resmi

Sebagai penanda bahwa kantor baru sepenuhnya sah beroperasi dan memiliki kewenangan pelayanan hukum di wilayah Sukabumi, dilakukan penyerahan plakat Keputusan Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners.

Penyerahan ini menjadi bentuk komitmen nyata untuk melayani masyarakat tanpa hambatan administratif.

Hadirnya kantor perwakilan Sukabumi ini diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan hukum yang mudah dijangkau masyarakat, baik pelaku usaha, pemerintah desa, maupun masyarakat umum yang membutuhkan pendampingan dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

Dengan soft opening ini, Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners optimistis dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat, memperkuat rasa aman warga, serta menjadi mitra terpercaya dalam berbagai upaya menjaga hak dan kepastian hukum di Kabupaten Sukabumi.