Saturday, 11 April 2026
Home Blog Page 29

Putusan KPPU tentang Pinjol: 97 Perusahaan Kena Denda Rp 755 Miliar, Terbukti Kartel Bunga

0

Bogordaily.net – Putusan KPPU tentang Pinjol akhirnya jatuh. Tidak ringan. Tidak juga singkat prosesnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha—Komisi Pengawas Persaingan Usaha—menjatuhkan denda total Rp 755 miliar kepada 97 pelaku usaha pinjaman daring. Angka yang besar. Hampir seperti “vonis kolektif” untuk industri yang selama ini tumbuh sangat cepat: pinjol.

Putusan itu dibacakan di Jakarta, 26 Maret 2026. Perkaranya bernomor 05/KPPU-I/2025. Tapi jejaknya jauh lebih panjang. Dimulai sejak 2023. Tiga tahun mengendap. Tiga tahun mengurai satu hal yang sama: bunga.

Majelis Komisi menyatakan para pelaku usaha terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kata kuncinya: kesepakatan harga.

Dan di situlah inti persoalan putusan KPPU tentang Pinjol ini.

Bukan sekadar soal tinggi atau rendahnya bunga. Tapi soal keseragaman. Soal “kompak” yang tidak pada tempatnya.

KPPU menemukan adanya kesepakatan penetapan suku bunga di antara para pelaku usaha fintech P2P lending. Batas atas bunga—yang semula dimaksudkan sebagai pelindung konsumen—justru berubah fungsi.

Ia menjadi patokan bersama.

Semua melihat ke angka yang sama. Semua bermain di angka yang sama. Tidak ada yang benar-benar “berlomba” menurunkan bunga.

Persaingan mati pelan-pelan. Konsumen kehilangan pilihan. Pasar menjadi datar. Dan itu yang dianggap berbahaya.

Dari 97 perusahaan, sebanyak 52 dikenai denda minimal Rp 1 miliar. Sisanya? Jauh lebih besar. Ada yang puluhan miliar. Bahkan ratusan miliar rupiah.

Besaran denda tidak ditentukan secara seragam. Ada hitungannya. Ada pertimbangannya.

Tingkat pelanggaran. Peran dalam kesepakatan. Sikap selama persidangan. Semua masuk dalam kalkulasi.

KPPU melihat praktik ini bukan kebijakan internal masing-masing perusahaan. Ini koordinasi. Ini kesepakatan. Ini yang dalam bahasa hukum: kartel.

Dan kartel—di sektor keuangan digital—punya dampak luas.

Industri pinjaman daring selama ini tumbuh cepat. Menjangkau yang tidak terjangkau bank. Memberi akses ke masyarakat yang sebelumnya “tidak terlihat” oleh sistem keuangan formal.

Tapi pertumbuhan cepat sering membawa godaan: bermain aman bersama. Padahal, inti bisnis adalah bersaing.

Tanpa persaingan, inovasi berhenti. Tanpa inovasi, konsumen yang dirugikan.

Di situlah putusan KPPU tentang Pinjol menjadi semacam “rem mendadak”.

Pengingat bahwa teknologi boleh maju. Tapi prinsip pasar tetap harus dijaga.

Putusan ini juga memberi pesan ke industri lain: jangan pernah merasa nyaman dalam keseragaman harga.

Karena di balik angka yang sama, bisa tersembunyi pelanggaran yang sama.

Dan jika itu terjadi—tinggal menunggu waktu. Seperti pinjol hari ini.***

Intip Kisah Desa Banyuanyar, Desa Ramah Lingkungan yang Terus Maju Lewat Pemberdayaan Desa BRILiaN

0

Bogordaily.net – Dari sebuah desa dengan keterbatasan potensi, Banyuanyar di Kabupaten Boyolali perlahan bertransformasi menjadi desa percontohan berbasis kolaborasi dan keberlanjutan. Mimpi besar itu kini dikenal dengan nama Banyuanyar Green Smart Village, sebuah konsep desa pintar yang ramah lingkungan dan berorientasi pada kekuatan masyarakatnya sendiri.

Kepala Desa Banyuanyar Komarudin menuturkan bahwa perubahan ini tidak terjadi secara instan. Melalui model pembangunan pentahelix, masyarakat secara gotong royong membangun desa secara bertahap.

“Dengan moto kami, rumah besar kami, Banyuanyar Green Smart Village, perjalanan waktu, proses yang tidak mudah, mulailah kami bisa membangun namanya kampung UMKM,” urainya.

Salah satu fondasi utama Banyuanyar Green Smart Village adalah pengembangan kampung UMKM dengan konsep One Kampung One Product (OKOP). Setiap kampung memiliki identitas dan produk unggulan sendiri, mulai dari kampung kopi, kampung susu, kampung madu, kampung ekonomi kreatif, hingga kampung biofarmaka. Seluruh proses, dari bahan baku, pengolahan, hingga pelaku usaha benar-benar berasal dari masyarakat. Bukan milik pemerintah, melainkan milik warga desa.

Konsep ini diperkuat oleh keberadaan BUMDes Kampus Kopi Banyuanyar yang mengelola berbagai unit usaha berbasis masyarakat. Menurut Musli, Direktur BUMDes, sektor wisata menjadi keunggulan desa karena mengusung wisata edukasi berbasis komunitas.

“Kami melihat bahwa Banyuanyar ini cukup layak untuk didorong menjadi desa yang bisa mengembangkan potensi wisata, terutama untuk edukasi dan itu berbasis masyarakat,” jelasnya.

Di Kampung Susu, semangat itu terasa nyata. Pramono, Ketua Klaster Kampung Susu, menceritakan bagaimana usaha ternak sapi perah yang dahulu hanya sekadar tradisi turun-temurun kini berkembang menjadi bisnis olahan bernilai tambah. Beragam produk seperti susu pasteurisasi, yoghurt, hingga pie susu diproduksi di “Omah Susu Koboy”.
“Dengan memiliki produk olahan sendiri, nilai ekonomi susu meningkat dan penghasilan peternak juga ada peningkatan sedikit daripada kita jual ke pengepul,” tuturnya.

Hal serupa terjadi di Kedai Barendo, klaster kopi yang lahir dari inisiatif para petani. Dikelilingi pohon kopi, kedai ini menjadi simbol kemandirian petani yang kini mampu mengolah dan memasarkan kopi mereka sendiri.

Sementara itu, di Klaster Biofarmaka, kelompok ibu-ibu memanfaatkan tanaman obat keluarga menjadi produk olahan pangan dan minuman yang lebih modern dan mudah dikonsumsi. Inovasi ini bermula dari Omah Toga dan kini terus berkembang melalui pameran dan kunjungan wisata desa.

Perjalanan Banyuanyar semakin kuat dengan kehadiran BRI melalui program Desa BRILian. Dukungan BRI tidak hanya berupa pendampingan UMKM, tetapi juga peningkatan kapasitas SDM, branding, packaging, digitalisasi, hingga promosi melalui bazar dan expo.

Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI Dhanny menegaskan bahwa Desa BRILian merupakan program pemberdayaan Desa yang dibangun di atas empat pilar utama penguatan BUMDes dan koperasi, digitalisasi, sustainability, dan inovasi. Hingga kini, lebih dari 5.200 desa di seluruh Indonesia telah mendapatkan pendampingan untuk membangun ketangguhan ekonomi dari desa.

“Kisah Banyuanyar menjadi bukti bahwa mimpi besar dapat tumbuh dari desa, ketika kolaborasi, inovasi, dan semangat masyarakat berjalan beriringan. Dari kampung ke kampung, dari satu produk ke produk lainnya, Banyuanyar Green Smart Village kini bukan sekadar konsep melainkan inspirasi nyata pembangunan desa berbasis kemandirian dan keberlanjutan” tegas Dhanny.***

Tok! WFH ASN di Pemkab Bogor Diterapkan Setiap Jumat

0

Bogordaily.net – WFH ASN Pemkab Bogor. Kalimat itu kini bukan sekadar wacana. Ia sudah menjadi kebijakan resmi—lengkap dengan nomor surat edaran, tanggal, dan arah yang jelas: penghematan energi.

Pemerintah Kabupaten Bogor mengambil langkah yang, bagi sebagian orang, terasa sederhana. Tapi sesungguhnya strategis. Setiap hari Jumat, aparatur sipil negara (ASN) diminta bekerja dari rumah. Work from home. Bukan setiap hari. Hanya Jumat.

Surat Edaran Nomor 000.8.3/578-ORG tertanggal 27 Maret 2026 menjadi dasar kebijakan ini. Pelaksanaannya dimulai setelah libur dan cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah. Momentum yang dipilih tidak kebetulan. Ada jeda. Ada ruang untuk beradaptasi.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyebut kebijakan ini sebagai strategi adaptif. Ia ingin dua hal berjalan beriringan: produktivitas tetap terjaga, konsumsi energi ditekan.

“Kami ingin memastikan kinerja ASN tetap optimal, namun juga mampu berkontribusi dalam penghematan energi secara nyata,” katanya.

WFH ASN Pemkab Bogor tidak berdiri sendiri. Ia hanya satu bagian dari orkestrasi yang lebih besar. Hari Senin hingga Kamis tetap bekerja dari kantor. Work from office. Ritme kerja tidak diubah total—hanya disesuaikan.

Namun ada garis tegas yang tidak boleh dilanggar: pelayanan publik.

Rumah sakit tetap buka. Transportasi tetap berjalan. Keamanan tidak boleh lengah. Penanggulangan bencana harus siaga. Tidak ada kompromi di sana.

“Pelayanan publik adalah prioritas utama,” kata Rudy lagi.

Di balik kebijakan ini, ada perubahan kecil yang sebenarnya besar dampaknya. Lampu dimatikan saat tidak perlu. Pendingin ruangan diatur minimal 24 derajat Celcius. Air digunakan lebih hemat. Alat tulis kantor dipakai lebih bijak.

Hal-hal sederhana. Tapi jika dilakukan oleh ribuan ASN, hasilnya tidak lagi sederhana.

WFH ASN Pemkab Bogor juga menyentuh urusan mobilitas. Ini yang sering luput dari perhatian. Pemerintah daerah mendorong ASN untuk berbagi kendaraan pada hari tertentu. Carpooling, istilahnya.

Hari Rabu bahkan lebih progresif. ASN didorong naik transportasi publik. Atau sepeda motor. Atau sepeda. Bahkan berjalan kaki.

Perubahan perilaku. Itu inti kebijakan ini.

“Kami ingin membangun budaya hemat energi,” ujar Rudy.

Tetapi satu hal tetap dijaga ketat: disiplin.

Absensi tetap wajib. Laporan kinerja tetap harus masuk melalui aplikasi. ASN bahkan harus siap datang ke kantor jika ada kebutuhan mendesak. Tidak ada alasan untuk mengendur.

Di sinilah letak ujian sebenarnya.

WFH sering disalahartikan sebagai kelonggaran. Pemkab Bogor tidak ingin itu terjadi. Mereka ingin membuktikan bahwa bekerja dari rumah tetap bisa profesional.

“WFH bukan berarti menurunkan disiplin,” tegas Rudy.

Dan dari Bogor, sebuah eksperimen kecil sedang berjalan. Jika berhasil, bukan tidak mungkin akan diikuti daerah lain. Sebab krisis energi bukan cerita satu wilayah saja. Ini cerita bersama.***

Menkop Tegaskan Koperasi Untuk Ekspansi ke Sektor Strategis

0

Bogordaily.net – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong koperasi-koperasi besar di Indonesia untuk tidak lagi bermain di zona nyaman khususnya Koperasi Pelabuhan Indonesia (Kopelindo), untuk berani melakukan ekspansi ke sektor-sektor ekonomi strategis guna memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Hal tersebut ditegaskan Menkop saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopelindo yang berlangsung di Surabaya, Sabtu (28/3). Menurutnya, momentum transformasi ekonomi saat ini harus dimanfaatkan koperasi untuk masuk ke lini bisnis yang memiliki dampak luas.

Dalam sambutannya, Menkop menekankan bahwa koperasi harus mulai melirik sektor energi, pangan, hingga infrastruktur sebagai ladang pengabdian sekaligus bisnis yang menjanjikan.

“Koperasi jangan hanya puas di sektor simpan pinjam atau jasa penunjang kecil-kecilan. Saya mengajak Kopelindo untuk berani ekspansi ke sektor strategis. Kita ingin melihat koperasi terlibat dalam pengelolaan logistik nasional yang lebih luas, energi terbarukan, bahkan ketahanan pangan,” ujar Menkop.

Ia menambahkan, sebagai koperasi yang berbasis di lingkungan pelabuhan, Kopelindo memiliki posisi tawar yang kuat untuk memperbesar skala bisnis di rantai pasok global. Menurutnya, pemerintah siap memberikan dukungan regulasi agar hambatan birokrasi bagi koperasi yang ingin masuk ke sektor padat modal dapat diminimalisir.

Selain soal ekspansi sektor, Menkop juga menyoroti pentingnya modernisasi tata kelola. Ia mengapresiasi Kopelindo yang terus konsisten melaksanakan RAT tepat waktu sebagai bentuk transparansi kepada anggota. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan masa depan menuntut kecepatan digital. “Ekspansi ke sektor strategis mustahil dilakukan tanpa penguatan teknologi informasi. Digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi kewajiban agar koperasi bisa bersaing dengan korporasi swasta maupun BUMN,” imbuhnya.

Menkop juga menambahkan bahwa Rapat Anggota Tahunan menjadi momentum penting untuk evaluasi dan penentuan arah strategis koperasi. Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia mencatat aset mencapai sekitar Rp800 miliar dan SHU sekitar Rp20 miliar, dengan tren kinerja yang terus tumbuh dan jumlah anggota yang meningkat. “Ke depan, koperasi perlu memperkuat tata kelola, manajemen risiko, serta transformasi digital, sekaligus mendorong partisipasi anggota dan kolaborasi,” ucap Menkop.

Menkop juga berharap Kopelindo dapat bersinergi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memperluas manfaat dan memperkuat ekonomi bersama.

Di akhir arahannya, Menkop berharap langkah berani Kopelindo nantinya dapat menjadi pemicu bagi koperasi lain di Indonesia untuk melakukan langkah serupa. Dengan masuknya koperasi ke sektor strategis, diharapkan distribusi kekayaan tidak hanya berputar di segelintir pihak, melainkan kembali ke anggota dan masyarakat luas.

“Jika koperasi sudah masuk ke sektor strategis, maka kita benar-benar sedang membangun demokrasi ekonomi yang sesungguhnya,” pungkas Ferry.

*Kopelindo Siap Melompat Jadi Koperasi Modern Melalui Transformasi Digital*

Kopelindo mencatatkan performa gemilang sepanjang tahun buku 2025. Dalam pembukaan RAT, pengurus melaporkan keberhasilan pencapaian target utama yang dibarengi dengan transformasi besar-besaran menjadi koperasi modern.

Plh Ketua Kopelindo, Rudy Herdiyanto, mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian tersebut. Ia menyebut tahun 2025 sebagai fondasi kuat sebelum koperasi melakukan lompatan besar di tahun-tahun mendatang.

Dalam laporannya, Rudy memaparkan bahwa Kopelindo berhasil mencapai berbagai target strategis, mulai dari peningkatan akses anggota hingga pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU). Tidak hanya soal angka, Kopelindo juga telah memperluas wilayah kerja dan melakukan migrasi sistem ke arah digital.

“Tahun 2025, Kopelindo berhasil mencapai target utama, mulai dari peningkatan akses, peningkatan SHU, perluasan wilayah kerja, dan kita sudah bertransformasi digital menjadi koperasi modern,” ujar Rudy di hadapan para anggota.

Dengan mengusung tema “Beyond Cooperative”, Kopelindo berkomitmen untuk keluar dari peran tradisional dan mulai memperluas dampak ekosistem bisnisnya agar lebih kompetitif di masa depan.***

Kapal Tanker Pertamina di Selat Hormuz Tertahan, Jalur Minyak Dunia Kian Mencekam

Bogordaily.net – Kapal Tanker Pertamina di Selat Hormuz kini benar-benar berada dalam bayang-bayang konflik. Jalur laut yang selama ini sibuk itu mendadak mencekam. Bukan karena badai. Tapi karena rudal.

Ketegangan antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat membuat Selat Hormuz seperti ruang tunggu yang penuh kecemasan. Kapal-kapal tanker memilih menahan diri. Mereka tidak lagi berani melintas seperti biasa. Risiko terlalu besar.

Di tengah situasi itu, dua kapal milik Pertamina ikut tertahan. Belum bisa bergerak. Menunggu kepastian yang tak kunjung pasti.

Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, komunikasi terus dibangun. Diplomasi dijalankan—pelan, tapi intens.

“Kedubes Iran telah sampaikan pertimbangan positif Pemerintah Iran atas keamanan perlintasan kapal milik Pertamina Group di Selat Hormuz,” ujar Yvonne Mawengkang, Ahad (28/3).

Ada secercah harapan. Tapi belum cukup.

Kapal Tanker Pertamina di Selat Hormuz masih harus menunggu. Masih ada detail teknis yang diminta pihak Iran. Data kapal. Spesifikasi. Informasi yang tampak sepele, tapi menentukan.

KBRI di Teheran terus menjembatani. Komunikasi disebut berjalan positif. Namun, diplomasi saja tidak cukup. Ada faktor lain yang tak kalah penting: kesiapan dari Pertamina sendiri.

Asuransi harus jelas. Perlindungan harus kuat. Awak kapal harus siap. Tidak bisa setengah-setengah. Dalam situasi seperti ini, satu kelalaian bisa berakibat fatal.

“Diperlukan kesiapan teknis oleh pihak Pertamina, termasuk perlindungan asuransi dan kesiapan kru kapal,” tegas Yvonne.

Kapal Tanker Pertamina di Selat Hormuz kini bukan sekadar soal logistik energi. Ini soal keselamatan. Soal strategi. Soal bagaimana sebuah negara melindungi asetnya di tengah pusaran konflik global.

Koordinasi lintas pihak terus dilakukan. Semua bergerak dalam satu irama: hati-hati.

Karena di Selat Hormuz, kesalahan kecil bisa menjadi berita besar.***

UPTD PPA Kota Bogor Perkuat Edukasi dan Pendampingan Korban Kekerasan

0

Bogordaily.net – Upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bogor tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat untuk melapor dan mendapatkan perlindungan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bogor, Dina Noviani, mengatakan lembaganya berperan sebagai pendamping korban sekaligus penghubung antara masyarakat dengan aparat penegak hukum.

UPTD PPA Kota Bogor Perkuat Edukasi dan Pendampingan Korban Kekerasan

Menurut Dina, dalam banyak kasus korban sering kali tidak mengetahui bahwa mereka memiliki akses bantuan dari pemerintah selain melapor langsung ke kepolisian.

“Masyarakat sekarang mulai mengetahui bahwa selain ke polisi, mereka juga bisa datang ke lembaga kami untuk mendapatkan pendampingan,” ujarnya belum lama ini.

UPTD PPA menyediakan berbagai bentuk layanan bagi korban, mulai dari pendampingan psikologis, konsultasi, hingga bantuan dalam proses hukum.

Dalam beberapa kasus, korban bahkan datang hanya untuk berkonsultasi sebelum memutuskan langkah hukum yang akan diambil.

Dina melihat perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir terkait kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan terhadap anak.

Menurutnya, semakin banyak korban atau keluarga korban yang datang untuk meminta bantuan.

“Kita melihat ada peningkatan awareness masyarakat. Mereka sudah lebih tahu harus melapor ke mana,” katanya.

Namun di sisi lain, meningkatnya jumlah laporan juga membuat Kota Bogor terlihat memiliki angka kasus yang cukup tinggi.

Padahal, menurut Dina, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh semakin terbukanya masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan.

“Kalau laporan bertambah, terlihatnya kasus di Bogor tinggi. Tapi sebenarnya itu juga karena masyarakat mulai berani melapor,” ujarnya.

UPTD PPA Kota Bogor menilai pencegahan kekerasan tidak bisa hanya dilakukan melalui penanganan kasus setelah terjadi.

Karena itu, lembaga tersebut juga aktif melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pola pengasuhan anak, relasi keluarga yang sehat, serta cara mengenali tanda-tanda kekerasan.

Salah satu fokus utama adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak di lingkungan keluarga.

Dina mengatakan banyak kasus terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap anak atau konflik rumah tangga yang dipicu tekanan ekonomi.

“Lingkungan yang padat, orang tua sibuk bekerja, dan kurangnya pengawasan sering menjadi celah terjadinya kekerasan,” jelasnya.

Karena itu, menurutnya, penanganan kekerasan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.

Peran keluarga, masyarakat, hingga lingkungan sekitar sangat menentukan dalam mencegah munculnya kekerasan.

“Penanganan kasus kekerasan ini harus dilakukan bersama, bukan hanya oleh pemerintah,” tegasnya.

Melalui kombinasi edukasi, pendampingan, serta peningkatan kesadaran masyarakat, UPTD PPA berharap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bogor dapat ditekan dalam jangka panjang.

Selain melakukan edukasi kepada masyarakat, UPTD PPA Kota Bogor juga memberikan pendampingan menyeluruh kepada korban yang melapor.

Pendampingan tersebut meliputi layanan konseling psikologis, bantuan hukum, hingga pendampingan selama proses penanganan kasus di kepolisian maupun pengadilan.

Dina menjelaskan, lembaganya berperan memastikan korban mendapatkan perlindungan serta dukungan yang dibutuhkan agar dapat melalui proses hukum dengan aman.

“Ketika ada korban yang melapor, kami tidak hanya menerima laporan saja. Ada pendampingan psikologis, konsultasi, sampai mendampingi korban dalam proses hukum,” tutupnya.

Melalui layanan tersebut, UPTD PPA berharap korban kekerasan tidak merasa sendirian ketika menghadapi proses penanganan kasus.

Pendampingan yang diberikan juga diharapkan dapat membantu korban memulihkan kondisi psikologis sekaligus memberikan rasa aman selama proses hukum berlangsung.***

Transaction Banking BRI Kian Kokoh, Volume Transaksi Qlola by BRI Tembus Rp2.141,37 Triliun hingga Februari 2026

0

Bogordaily.net – Di tengah meningkatnya kompleksitas aktivitas bisnis korporasi, kebutuhan akan pengelolaan transaksi keuangan yang semakin terstruktur menjadi kian penting. Menjawab kebutuhan tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat kapabilitas digitalnya melalui Qlola by BRI.

Hingga Februari 2026, jumlah pengguna Qlola by BRI tercatat meningkat 33% secara tahunan (year-on-year/YoY), mencerminkan semakin luasnya pemanfaatan layanan digital BRI oleh nasabah korporasi dalam mendukung aktivitas usaha. Sejalan dengan itu, volume transaksi melalui Qlola by BRI mencapai Rp2.141,37 triliun.

Sementara itu, dari sisi pendanaan, Qlola by BRI mampu menghimpun dana murah (CASA) sebesar Rp369,35 triliun, atau tumbuh 27% YoY. Capaian ini memperlihatkan bahwa penguatan kapabilitas digital berjalan seiring dengan penguatan struktur pendanaan dan efisiensi Perseroan.

Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya mengungkapkan pencapaian ini menunjukkan semakin meningkatnya kebutuhan pelaku usaha terhadap pengelolaan transaksi yang lebih terstruktur dan responsif, seiring dengan dinamika bisnis yang kian cepat.

Dukungan solusi yang andal menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran operasional sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.
“Pengembangan Qlola by BRI merupakan bagian dari upaya BRI dalam menghadirkan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha yang terus berkembang. Penguatan ini juga mencerminkan fokus BRI dalam membangun kapabilitas digital yang mampu mendukung aktivitas bisnis secara lebih optimal,” ujarnya.

Qlola by BRI merupakan inovasi digital BRI berupa integrated corporate solution platform yang memungkinkan nasabah mengakses berbagai layanan keuangan dalam satu kesatuan sistem melalui pendekatan single sign on.
Platform ini menghadirkan kemudahan dalam pengelolaan transaksi serta aktivitas keuangan bisnis, sekaligus menjadi bagian dari strategi BRI dalam memperkuat fondasi sebagai universal bank dengan menghadirkan solusi yang relevan bagi seluruh segmen nasabah.

“Qlola by BRI kami hadirkan untuk menjawab kebutuhan dunia usaha yang semakin menuntut kecepatan dan ketepatan dalam pengelolaan transaksi. Melalui platform ini, BRI tidak hanya memfasilitasi aktivitas transaksi, tetapi juga membantu nasabah dalam mengelola bisnis secara lebih terarah. Ke depan, Qlola by BRI akan terus kami kembangkan sebagai bagian dari upaya BRI menghadirkan layanan yang relevan di berbagai segmen,” pungkas Riko.***

Bakpao Gandum RoyalKueID, Pilihan Camilan Praktis yang Tumbuh Bersama Ekosistem Pemberdayaan BRI

0

Bogordaily.net – Kebutuhan masyarakat akan makanan yang praktis dan mudah disajikan mendorong pengusaha UMKM untuk terus berinovasi menghadirkan produk yang relevan dengan aktivitas sehari-hari. Hal ini tercermin dari usaha Bakpao Gandum RoyalKueID, kuliner asal Jakarta Utara yang menghadirkan bakpao berbahan gandum sebagai pilihan sarapan maupun camilan keluarga.

Bakpao Gandum RoyalKueID menghadirkan produk berbahan gandum yang praktis disiapkan dan cocok sebagai pilihan sarapan maupun camilan. Dengan cita rasa yang disesuaikan dengan selera keluarga, bakpao ini menjadi alternatif makanan yang mudah dinikmati, terutama bagi anak-anak. Salah satu varian yang paling diminati pelanggan adalah ayam jamur.

Co-founder Bakpao Gandum RoyalKueID Yusnianti menuturkan bahwa usaha tersebut berawal dari inisiatif sederhana yang kemudian berkembang menjadi peluang bisnis.

“Awalnya ide sudah mulai muncul di 2023, kita produksi untuk konsumsi sendiri kemudian mulai berani menawarkan ke kerabat dan teman di akhir tahun 2023. Dulu kami hanya buka PO di kalangan sendiri dan ternyata responsnya baik sehingga memberi kami keberanian dan peluang untuk membuka outlet pertama kami di akhir tahun 2024,” ujarnya.

Seiring berkembangnya usaha, Bakpao Gandum RoyalKueID kini memasarkan produk melalui berbagai kanal, mulai dari gerai offline, reseller, marketplace, social commerce, hingga B2B dan partisipasi dalam berbagai pameran. Jangkauan pasar pun terus meluas, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga menjangkau pembeli antar kota hingga antar pulau.

Dalam mendukung operasional usaha, Bakpao Gandum RoyalKueID memanfaatkan layanan QRIS BRI untuk mempermudah transaksi dengan para reseller, sehingga proses pembayaran menjadi lebih praktis. Di sisi lain, Yusnianti juga aktif meningkatkan kemampuan dalam mengelola usahanya melalui platform LinkUMKM BRI sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan usaha.

“Sejak membuka outlet pertama di akhir tahun 2024, saya menyadari bahwa untuk berkembang saya perlu menambah pengetahuan. Puji Tuhan, kami mendapat saran dari kerabat yang telah bergabung dengan LinkUMKM BRI. Dari situ saya mulai mencari lebih banyak informasi melalui berbagai sumber, termasuk media sosial dan website. Saya masih ingat, kelas pertama yang saya ikuti adalah setelah Lebaran tahun 2025,” ungkapnya.

BRI melalui platform LinkUMKM terus menghadirkan ekosistem pembelajaran dan pendampingan bagi pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Hingga akhir 2025, LinkUMKM telah dimanfaatkan oleh 14,98 juta UMKM sebagai sarana peningkatan kapasitas usaha secara daring, mulai dari penguatan kompetensi hingga perluasan akses pasar.

Platform tersebut menghadirkan enam fitur utama yang saling terintegrasi, yakni UMKM Smart, Rumah BUMN, UMKM Media, Komunitas, Etalase Digital, dan Register NIB, serta didukung 750 modul pembelajaran yang dirancang untuk memperkuat kemampuan soft skill maupun hard skill pengusaha.

Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa pengembangan UMKM merupakan bagian dari strategi BRI dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan yang terintegrasi, BRI tidak hanya menghadirkan akses pembiayaan, tetapi juga mendukung peningkatan kapasitas usaha melalui digitalisasi dan pendampingan.

“Pengembangan UMKM tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan dukungan ekosistem yang menyeluruh. BRI melalui LinkUMKM dan berbagai layanan digital seperti QRIS terus mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing secara berkelanjutan. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam mendorong UMKM naik kelas sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan,” ungkapnya.***

Jalur Puncak Diprediksi Padat Akhir Pekan Ini, Satlantas Polres Bogor Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Bogordaily.net –Polres Bogor melalui Kasatlantas Polres Bogor IPTU Afif Widhi Ananto, menyatakan kesiapan penuh dan juga siaga dalam mengantisipasi lonjakan kendaraan wisatawan pada akhir pekan tanggal 28 dan 29 Maret 2026

Meski libur lebaran telah usai dan sebagian sudah memasuki kerja, tetapi libur sekolah masi terjadi hingga pekan depan

Seluruh personel akan disiagakan di sepanjang Jalur Puncak guna memastikan kelancaran arus lalu lintas.

Kasatlantas Polres Bogor, AKP Afifananto, mengatakan bahwa pengamanan ini dilakukan seiring dengan berakhirnya masa libur, di mana masyarakat sudah kembali beraktivitas normal, baik bekerja maupun sekolah.

“jadi pada weekend tanggal 28 dan 29, kami masih siaga penuh di sepanjang Jalur Puncak ini untuk mengoordinir masyarakat yang ingin berwisata terakhir, sebelumnya seluruhnya sudah masuk kerja dan masuk sekolah,” ujar Afifananto.

Ia menjelaskan, meskipun aktivitas sudah kembali normal, potensi peningkatan volume kendaraan ke kawasan wisata Puncak tetap ada,

terutama pada akhir pekan mengingat libur sekolah masih terjadi dan masyarakat yang ingin melakukam berwisata ke daerah puncak

Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pengaturan lalu lintas secara situasional, termasuk kemungkinan penerapan rekayasa seperti sistem satu arah (one way).

Polisi juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi arahan petugas di lapangan serta mempertimbangkan waktu perjalanan guna menghindari kepadatan.

“Kami menghimbau kepada masyarakat agar mematuhi rekayasa lalu lintas yang sudah diberlakukan, sehingga seluruh perjalanan dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan aman,” ujarnya

Dengan kesiagaan penuh tersebut, diharapkan arus lalu lintas di Jalur Puncak tetap lancar, aman, dan terkendali selama akhir pekan.

(Fikri)

DPRD Ingatkan SPPG Agar Prioritaskan Lapangan Kerja Untuk Warga RT/RW Setempat

0

Bogordaily.net – DPRD Kota Bogor mengingatkan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar memprioritaskan pekerjaan untuk lingkungan sekitar.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Dedi Mulyono, mengatakan, keberadaan 125 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bogor seharusnya membawa manfaat langsung bagi warga sekitar.

Namun di lapangan, masih ada masyarakat yang mengaku belum dilibatkan dalam operasional program tersebut.

“Saat saya turun ke lapangan, ada warga yang menyampaikan langsung ke saya, ‘Pak, SPPG ada di sini, tapi kami tidak pernah diajak terlibat kerja.’ Ini harus jadi perhatian serius,” ujar Dedi

Menurutnya, keluhan tersebut menunjukkan bahwa manfaat program belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di tingkat paling bawah.

Dedi menuturkan, aspirasi warga yang ia temui cukup sederhana: mereka ingin dilibatkan dan mendapatkan kesempatan kerja di lingkungan sendiri.

“Bahkan ada yang bilang, ‘Kami cuma lihat aktivitasnya setiap hari, tapi tidak pernah diajak kerja. Ini kan ironis,” katanya.

Ia menilai, kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan, mengingat SPPG hadir di tengah-tengah permukiman warga.

Dedi menegaskan, setiap SPPG seharusnya memprioritaskan tenaga kerja dari lingkungan sekitar, mulai dari RT, RW, hingga kelurahan.

“Kalau SPPG berdiri di satu wilayah, maka warga di situ harus jadi yang pertama dilibatkan. Ini bukan hanya soal program, tapi soal keadilan bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.

Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja di SPPG cukup besar, mulai dari dapur, distribusi, hingga operasional harian yang bisa diisi oleh warga lokal.

Untuk memastikan penyerapan tenaga kerja tepat sasaran, Dedi mendorong agar RT dan RW dilibatkan dalam proses rekrutmen.

“RT dan RW paling tahu siapa warganya yang butuh pekerjaan. Jangan sampai peluang ini justru diambil oleh orang luar,” ujarnya.

Dedi mengingatkan, program sebesar SPPG jangan sampai justru menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.

“Harapan warga itu sederhana, ingin dilibatkan, ingin punya penghasilan. Jangan sampai program besar ini justru membuat mereka merasa ditinggalkan,” katanya.

Ia pun menegaskan, jika dikelola dengan baik, SPPG bisa menjadi penggerak ekonomi dari level paling bawah.

“Kalau warga sekitar bekerja, ada penghasilan, maka ekonomi di RT dan RW akan hidup. Ini yang harus kita jaga,” ucapnya.

Berdasarkan infiormasi dari website resmi Badan Gizi Nasional, jumlah SPPG yang sudah beroperasi di Kota Bogor mencapai 125 titik. Dedi menilai ini adalah momentum penting untuk memastikan program benar-benar berpihak kepada masyarakat.

“Ini bukan hanya soal angka 125 SPPG, tapi soal bagaimana program ini dirasakan oleh warga. Jangan sampai mereka hanya jadi penonton di rumah sendiri,” pungkasnya.

(Muhammad Irfan Ramadan)