Home Blog Page 28

Manajemen Kompensasi dan Konflik Pemotongan Upah Secara Sepihak pada Pekerja Media

0

Bogordaily.net – Manajemen kompensasi merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Kompensasi tidak hanya berbentuk gaji, tetapi juga mencakup tunjangan, bonus, insentif, dan penghargaan lain yang diberikan perusahaan kepada pekerja sebagai bentuk balas jasa atas kontribusi mereka. Dalam dunia media, pekerja memiliki tanggung jawab besar karena berhubungan langsung dengan penyampaian informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, kesejahteraan pekerja media seharusnya menjadi perhatian utama perusahaan.

Namun, di tengah perkembangan industri media digital yang semakin kompetitif, banyak perusahaan media menghadapi tekanan ekonomi seperti penurunan pendapatan iklan, efisiensi biaya operasional, hingga persaingan dengan media digital baru. Kondisi tersebut sering dijadikan alasan perusahaan untuk melakukan pengurangan biaya, termasuk pemotongan upah pekerja. Masalah muncul ketika kebijakan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa adanya komunikasi atau kesepakatan bersama dengan pekerja. Akibatnya, muncul konflik hubungan industrial yang merugikan kedua belah pihak.

Kasus pemotongan upah sepihak pada pekerja media menjadi perhatian publik karena menunjukkan masih adanya pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja di Indonesia. Permasalahan ini juga memperlihatkan pentingnya manajemen kompensasi yang adil, transparan, dan sesuai dengan aturan hukum ketenagakerjaan.

Salah satu kasus yang banyak dibicarakan adalah dugaan pemotongan upah sepihak terhadap pekerja di CNN Indonesia. Sejumlah pekerja mengaku mengalami pemotongan gaji tanpa adanya kesepakatan bersama antara perusahaan dan karyawan. Selain itu, muncul pula dugaan PHK sepihak terhadap pekerja yang terlibat dalam pembentukan serikat pekerja.

Kasus ini kemudian mendapat perhatian dari lembaga bantuan hukum dan menjadi sengketa hubungan industrial. Berdasarkan pemberitaan dari LBH Pers, pengadilan menilai tindakan pemotongan upah yang dilakukan perusahaan tidak sesuai aturan karena dilakukan tanpa persetujuan pekerja. Bahkan, Mahkamah Agung dikabarkan menolak kasasi pihak manajemen dan memerintahkan pembayaran hak pekerja yang sebelumnya dipotong.

Selain kasus tersebut, beberapa pekerja media di daerah lain juga melaporkan kejadian serupa ke Dinas Tenaga Kerja karena merasa hak mereka dirugikan akibat kebijakan perusahaan yang dianggap tidak transparan.

Menurut saya, konflik pemotongan upah secara sepihak menunjukkan lemahnya komunikasi antara manajemen perusahaan dan pekerja. Dalam situasi ekonomi yang sulit, perusahaan memang berhak melakukan efisiensi agar bisnis tetap berjalan. Akan tetapi, efisiensi tidak boleh mengabaikan hak dasar pekerja. Upah merupakan sumber penghidupan utama bagi karyawan dan keluarganya, sehingga setiap perubahan terkait gaji seharusnya dibicarakan secara terbuka.

Perusahaan media seharusnya memahami bahwa pekerja merupakan aset penting dalam menjaga kualitas informasi dan kredibilitas perusahaan. Jika pekerja merasa tidak dihargai atau diperlakukan tidak adil, maka motivasi kerja dan produktivitas akan menurun. Bahkan, konflik internal dapat merusak citra perusahaan di mata publik.

Dari sisi hukum, pemotongan upah tanpa persetujuan pekerja dapat dianggap melanggar aturan ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya harus mengejar keuntungan bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap kesejahteraan karyawannya.

Selain itu, perkembangan teknologi digital saat ini sebenarnya dapat dimanfaatkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi tanpa harus langsung mengurangi hak pekerja. Misalnya dengan inovasi strategi pemasaran digital, peningkatan kualitas konten, atau optimalisasi sistem kerja. Dengan demikian, perusahaan tetap dapat bertahan tanpa menciptakan konflik hubungan industrial.

Perusahaan media sebaiknya lebih mengutamakan komunikasi yang terbuka dengan pekerja sebelum mengambil kebijakan terkait pengurangan upah. Setiap keputusan yang menyangkut kesejahteraan karyawan perlu dibicarakan bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik hubungan kerja. Selain itu, perusahaan perlu menerapkan sistem manajemen kompensasi yang transparan sehingga pekerja mengetahui alasan dan dasar dari setiap kebijakan yang dibuat.

Pemerintah dan Dinas Tenaga Kerja juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan media agar hak-hak pekerja tetap terlindungi sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Di sisi lain, pekerja dan serikat pekerja perlu menjaga komunikasi yang baik dengan manajemen perusahaan agar setiap permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah tanpa harus berujung pada konflik berkepanjangan.

Perusahaan juga sebaiknya mencari alternatif efisiensi lain selain pemotongan upah, seperti meningkatkan inovasi digital, memperbaiki strategi bisnis, atau mengurangi pengeluaran yang tidak terlalu penting. Dengan cara tersebut, perusahaan tetap dapat bertahan di tengah persaingan industri media tanpa harus mengorbankan kesejahteraan pekerja.

Solusi terbaik dalam menghadapi konflik ini adalah membangun hubungan industrial yang sehat melalui komunikasi dua arah antara perusahaan dan pekerja. Perusahaan perlu melibatkan pekerja dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kompensasi agar tercipta rasa saling percaya.

Selain itu, mediasi antara perusahaan dan pekerja perlu diutamakan sebelum konflik dibawa ke jalur hukum. Dengan adanya dialog yang terbuka, perusahaan dapat menjelaskan kondisi finansial yang dihadapi, sementara pekerja juga dapat menyampaikan keberatan dan kebutuhan mereka.

Perusahaan juga dapat menerapkan strategi efisiensi lain seperti pengurangan biaya operasional non-prioritas, peningkatan inovasi digital, atau restrukturisasi sistem kerja tanpa harus mengurangi hak pekerja secara sepihak.

Kasus pemotongan upah sepihak pada pekerja media menunjukkan bahwa manajemen kompensasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga hubungan baik antara perusahaan dan pekerja. Kebijakan yang tidak transparan dan dilakukan tanpa kesepakatan hanya akan memicu konflik serta menurunkan kepercayaan pekerja terhadap perusahaan.

Harapannya, perusahaan media di Indonesia dapat lebih menghargai hak pekerja dan menerapkan sistem kompensasi yang adil serta sesuai dengan hukum ketenagakerjaan. Dengan hubungan kerja yang sehat, perusahaan dapat berkembang secara profesional tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawannya. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga diharapkan terus mendukung perlindungan hak pekerja agar tercipta lingkungan kerja yang lebih manusiawi dan berkeadilan.***

Penulis: Kesya kharunnisa

Mahasiswa universitas Pamulang Prodi S1 Manajemen

 

Kebakaran di Kemayoran Bikin Panik Warga, 100 Petugas dan 33 Mobil Damkar Dikerahkan

0

Bogordaily.net – Kebakaran di Kemayoran membuat malam di kawasan Kebon Kosong, Jakarta Pusat, berubah menjadi tegang. Api yang melalap sebuah rumah tinggal di Jalan Kemayoran Gempol, Senin (1/6/2026) malam, hingga larut masih belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.

Kobaran api terlihat terus menyala. Petugas pemadam kebakaran pun bekerja tanpa henti. Prioritas mereka bukan hanya memadamkan api, tetapi juga memastikan si jago merah tidak merembet ke bangunan lain yang berdiri rapat di kawasan permukiman tersebut.

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Bayu Meghantara, mengatakan laporan pertama diterima petugas pada pukul 20.55 WIB.

Tidak lama setelah laporan masuk, armada pemadam langsung bergerak menuju lokasi. Pengerahan awal dilakukan dari Kantor Sektor III Kemayoran menggunakan mobil pemadam jenis medium pressure.

Petugas tiba sekitar pukul 21.05 WIB. Operasi pemadaman segera dilakukan. Namun kondisi di lapangan tidak mudah. Api yang sudah membesar berpotensi menjalar ke bangunan lain di sekitarnya.

Karena itu, jumlah armada terus ditambah. Hingga malam hari, sebanyak 33 unit mobil pemadam kebakaran gabungan diterjunkan ke lokasi bersama sekitar 100 personel.

Menurut Bayu, proses penanganan kebakaran di Kemayoran masih berada dalam status merah atau tahap pemadaman aktif. Seluruh petugas difokuskan untuk melokalisasi titik api agar tidak meluas ke area permukiman yang lebih padat.

Di tengah upaya pemadaman, penyebab kebakaran belum dapat dipastikan. Petugas masih berkonsentrasi penuh pada penanganan api sehingga proses penyelidikan akan dilakukan setelah kondisi benar-benar aman.

Belum ada informasi resmi mengenai total kerugian material maupun kemungkinan adanya korban dalam peristiwa tersebut. Yang jelas, malam itu ratusan warga sekitar hanya bisa menyaksikan dari kejauhan sambil berharap kebakaran di Kemayoran segera berhasil dikendalikan.

Hingga berita ini ditulis, petugas masih berjibaku di lokasi untuk memastikan kobaran api tidak menyebar ke rumah-rumah lain di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat.***

ZNM dan RV Siapa? Dua Figur Publik Dijemput Paksa Polisi dalam Kasus Whip Pink

0

Bogordaily.net – ZNM dan RV siapa? Pertanyaan itu mendadak ramai di media sosial. Nama keduanya menjadi bahan perbincangan setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menjemput paksa seorang influencer berinisial ZNM dan seorang YouTuber berinisial RV.

Kasusnya terkait dugaan penyalahgunaan Whip Pink, produk yang dikenal luas sebagai gas tertawa. Polisi mengambil langkah tegas setelah kedua saksi tersebut dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Peristiwa itu terjadi pada Jumat, 29 Mei 2026. Penyidik akhirnya menerbitkan surat perintah membawa agar keduanya dapat dihadapkan langsung untuk dimintai keterangan.

Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol. Zulkarnain Harahap, menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Dua kali dipanggil tidak datang dan Jumat, 29 Mei 2026, dikeluarkan surat perintah membawa untuk dihadapkan ke penyidik,” ujarnya.

Penyidik membutuhkan keterangan ZNM dan RV untuk memperdalam penyelidikan terkait jaringan distribusi dan penggunaan Whip Pink. Polisi ingin memperoleh gambaran utuh mengenai siapa saja yang terlibat dalam rantai peredaran produk tersebut.

Kasus ini sendiri bermula dari penggerebekan sebuah pabrik yang diduga memproduksi sekaligus mendistribusikan Whip Pink secara ilegal. Dari pengungkapan itu, polisi kemudian melakukan penelusuran terhadap jalur distribusi hingga daftar pembeli yang pernah tercatat melakukan transaksi.

Dari situlah nama kedua figur publik tersebut muncul dalam radar penyidik.

Namun hingga kini, identitas lengkap keduanya masih dirahasiakan. Polisi belum membuka siapa sosok di balik inisial tersebut. Akibatnya, pertanyaan ZNM dan RV siapa semakin banyak bermunculan di berbagai platform media sosial.

Warganet pun mulai berspekulasi. Berbagai nama disebut-sebut. Bahkan akun-akun gosip ikut mengangkat isu tersebut sehingga perbincangan semakin meluas.

Di kolom komentar, sejumlah netizen mencoba menebak-nebak identitas keduanya.

“RV dan ZNM siapa coy? Coba netizen kasih tahu,” tulis salah seorang pengguna media sosial.

Ada pula yang mengklaim mengetahui petunjuk mengenai kedua inisial tersebut.

“Sebelum blunder, inisial RV itu cowok. Dan ZNM itu cewek,” tulis netizen lainnya.

Meski demikian, hingga saat ini seluruh spekulasi itu belum dapat dipastikan kebenarannya. Polisi masih fokus pada proses penyidikan dan pengumpulan keterangan para saksi.

Karena itu, jawaban pasti atas pertanyaan ZNM dan RV siapa masih menunggu pengumuman resmi dari penyidik. Yang jelas, kasus Whip Pink kini tidak hanya menyeret dugaan pelaku produksi dan distribusi, tetapi juga menarik perhatian publik karena melibatkan figur yang dikenal luas di dunia digital.***

Charger Hilang Berujung Maut, ART di Bogor Dianiaya hingga Meninggal Dunia

0

Bogordaily.net – ART di Bogor tewas dianiaya rekan karena charger hilang. Sebuah tragedi yang sulit diterima akal sehat terjadi di sebuah rumah kawasan Kota Wisata, Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Semua bermula dari sebuah charger jam tangan milik majikan yang tidak kunjung ditemukan.

Korban berinisial RR, 26 tahun, yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, menjadi sasaran kemarahan tiga rekan sesama pekerja. Polisi menyebut korban dianggap tidak mampu menjelaskan keberadaan barang yang hilang tersebut.

Saat itu, pemilik rumah diketahui sedang berada di luar kota. Tidak ada yang menyangka persoalan kehilangan sebuah charger akan berujung pada kematian.

Menurut hasil penyelidikan awal, para pelaku berulang kali meminta korban menunjukkan lokasi barang yang dicari. Namun pencarian tidak membuahkan hasil. Korban mengaku tidak mengetahui keberadaan charger tersebut.

Ketegangan pun meningkat.

Salah seorang pelaku disebut sempat mengancam akan menyiram korban menggunakan air panas. Ancaman itu ternyata bukan sekadar ucapan.

Pada Rabu, 27 Mei 2026 sekitar pukul 15.00 WIB, korban dibawa ke kamar mandi. Di tempat itulah aksi penganiayaan terjadi.

Korban disiram air panas secara bergantian oleh tiga pelaku. Tubuhnya mengalami luka bakar serius hingga kulit melepuh di sejumlah bagian.

Setelah penganiayaan berlangsung, korban tidak langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Ia hanya ditempatkan kembali di kamar ART dan mendapat penanganan seadanya.

Kondisinya terus memburuk dari hari ke hari.

Tiga hari kemudian, tepatnya Sabtu malam, 30 Mei 2026 sekitar pukul 19.30 WIB, korban ditemukan meninggal dunia di dalam kamar.

Kasus ART di Bogor tewas dianiaya rekan karena charger hilang itu kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Tim Polsek Cileungsi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.

“Motifnya pengeroyokan diduga karena para pelaku kesal terhadap korban yang dianggap tidak dapat menunjukkan keberadaan charger yang hilang,” kata Kapolsek Cileungsi Kompol Edison.

Sejumlah barang bukti diamankan dari lokasi, di antaranya ember, gayung, serta obat nyamuk semprot yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Polisi kini masih mendalami seluruh rangkaian kejadian dan peran masing-masing pelaku. Penyidik juga berupaya mengungkap fakta-fakta lain yang mungkin belum terungkap dalam kasus tersebut.

Kasus ART di Bogor tewas dianiaya rekan karena charger hilang menjadi pengingat pahit bahwa persoalan sepele dapat berubah menjadi tragedi ketika kemarahan mengambil alih akal sehat. Sebuah nyawa melayang hanya karena barang yang bahkan hingga kini belum diketahui keberadaannya.***

Sambut HJB 544, Tirta Pakuan Hadirkan Promo Pasang Baru Gratis untuk Rumah Ibadah dan Diskon Spesial untuk Kategori Rumah Tangga

0

Bogordaily.net – Menyambut Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses air bersih bagi masyarakat.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Hujan ini resmi meluncurkan program promo pemasangan sambungan baru, yang mencakup gratis biaya pasang untuk fasilitas sosial dan diskon besar-besaran bagi golongan rumah tangga.

​Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Rino Indira Gusniawan menjelaskan, program ini merupakan langkah nyata perusahaan dalam mendukung hak akses air bersih yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

​”Hak akses ke air bersih harus ditindaklanjuti dengan memastikan bahwa semua orang benar-benar bisa mendapatkannya. Promo ini kami hadirkan untuk memastikan masyarakat dapat berlangganan air minum dengan biaya yang jauh lebih terjangkau,” ujar Rino, kepada wartawan, Senin (1/6/2026).

​Sebagai bentuk kepedulian sosial, Perumda Tirta Pakuan menggratiskan biaya pemasangan sambungan baru bagi kategori pelanggan tertentu. Kategori yang berhak mendapatkan promo gratis ini meliputi rumah ibadah, pondok pesantren, majelis talim, instansi pemerintah dan posyandu.

​Rino menekankan, bahwa sektor pelayanan publik dan sosial harus didukung penuh agar dapat berfungsi optimal.

​”Rumah ibadah, posyandu, dan instansi pemerintah harus bisa menjadi tempat yang memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Oleh karena itu, Perumda Tirta Pakuan ingin memastikan tempat-tempat tersebut terlayani oleh air bersih yang higienis,” tambahnya.

​Selain program gratis untuk fasilitas sosial, Perumda Tirta Pakuan juga memberikan potongan harga fantastis bagi calon pelanggan golongan tarif Rumah Tangga.

​Pada momentum HJB ini, sambung Rino biaya pemasangan yang normalnya sebesar Rp1.353.200, dipangkas menjadi hanya Rp544.000. Mengingat kuota yang disediakan terbatas, masyarakat diimbau untuk segera mendaftarkan diri.

​Melalui program edukatif dan solutif ini, Perumda Tirta Pakuan berharap tingkat sanitasi dan kesehatan masyarakat Kota Bogor dapat terus meningkat seiring dengan kemudahan akses terhadap air bersih.

Bagi masyarakat yang ingin mendaftar, dapat langsung mengunjungi kantor pelayanan Perumda Tirta Pakuan terdekat dengan membawa dokumen persyaratan yang ditentukan yang bisa dilihat di akun media sosial resmi Perumda Tirta Pakuan.(*)

Mapag Padjajaran Anyar, Pagerawi 3 Kota Bogor Gelar Aksi Sosial dan Pelestarian Budaya di Sempur

0

Bogordaily.net — Paguyuban PAGERAWI 3 Kota Bogor menggelar rangkaian kegiatan HJB ke 544 dengan agenda bertajuk PAGERAWI 3 MAPAG PADJAJARAN ANYAR sebagai bagian dari rangkaian HJB ke 544 di Lapangan Sempur, Kota Bogor, Minggu (31/5/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, kepala dinas kesehatan Irna dan para ketua pagerawi 3 lintas angkatan

Acara yang berlangsung sejak pukul 06.00 hingga 13.00 WIB itu menghadirkan berbagai kegiatan untuk masyarakat, antara lain senam Bugar untuk Bogor Beres bareng ASKI Kota Bogor , senam yoga bersama PPYNI Kota Bogor , 6 tampilan pagelaran seni budaya sunda , pangkas rambut gratis, pijat tradisional, serta terapi shiatsu dan donor darah

Ketua Panitia, Joy Pendhita, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat silaturahmi antaralumni lintas angkatan SMP PGRI 3 Bogor, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi nyata kepada masyarakat Kota Bogor.

Menurut Joy, donor darah menjadi salah satu kegiatan yang memiliki nilai sosial tinggi karena dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Selain itu, program kesehatan dan olahraga yang digelar diharapkan dapat mendorong pola hidup sehat di tengah warga.

Ia menambahkan, pelestarian seni dan budaya Sunda menjadi salah satu fokus utama paguyuban. Menurutnya, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk menjaga agar budaya lokal tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi muda.

“Melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan, kami berharap alumni SMP PGRI 3 Bogor lintas angkatan ( 17 angkatan yg bernaung dalam Paguyuban Pagerawi 3 ) dapat berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan seni budaya agar tetap eksis dan diminati oleh masyarakat tanpa terkikis oleh budaya baru dari luar serta bertahan masa mendatang,” ujar Joy.

Sementara itu, Ketua Umum Pagerawi III Kota Bogor, Rizki Akbar, menegaskan komitmennya untuk menjadikan organisasi alumni tersebut tidak hanya sebagai wadah silaturahmi, tetapi juga sebagai organisasi yang berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

“Saya berkomitmen untuk membawa Paguyuban Pagerawi III Kota Bogor menjadi organisasi yang tidak hanya menjaga hubungan baik antaralumni, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. Saya berharap paguyuban ini bisa menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, jaringan, dan bantuan nyata bagi sesama alumni serta masyarakat,” kata Rizki.

Selain kegiatan sosial dan budaya dan keagamaan Pagerawi III juga berencana menggelar turnamen bulutangkis antar pelajar sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan olahraga di kalangan generasi muda. Turnamen tersebut akan difasilitasi oleh salah satu alumni Pagerawi 3 Angkatan 1987 yang memiliki gelanggang olahraga bulutangkis.

Panitia juga menyediakan berbagai doorprize untuk memeriahkan kegiatan yang berlangsung di salah satu ruang publik utama Kota Bogor tersebut. Acara diharapkan menjadi sarana memperkuat kebersamaan sekaligus menghadirkan manfaat sosial, kesehatan, dan budaya bagi masyarakat.***

Ketum HIPKA Kamrussamad Buka Suara Soal Program Kurban Presiden Prabowo, APBN Digunakan untuk Rakyat dan Dukung Peternak Lokal

0

Bogordaily.net – Program penyaluran hewan kurban Presiden Prabowo Subianto tengah menjadi sorotan berbagai pihak.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HIPKA) Kamrussamad, menilai program penyaluran hewan kurban Presiden Prabowo melalui skema Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmapres) memiliki dasar hukum yang kuat dan sejalan dengan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kamrussamad menjelaskan bahwa program kurban Presiden yang menyalurkan 1.098 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah merupakan bentuk implementasi fungsi APBN yang berpihak kepada rakyat sekaligus mendukung sektor peternakan nasional.

“Program kurban Presiden melalui Banmapres merupakan bentuk nyata APBN yang kembali kepada rakyat. Selain memberikan manfaat sosial bagi masyarakat penerima, program ini juga menggerakkan ekonomi peternak lokal karena seluruh sapi dibeli dari peternak dalam negeri,” ujar Kamrussamad

Menurutnya, total anggaran sekitar Rp100 miliar yang dialokasikan dalam program tersebut digunakan untuk pengadaan sapi kurban yang disalurkan ke 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Sebanyak 598 ekor sapi didistribusikan langsung ke pemerintah daerah, sedangkan 500 ekor lainnya disalurkan melalui organisasi kemasyarakatan Islam, pondok pesantren, dan tokoh agama,” ungkap Kamrusammad.

Kamrussamad mengatakan program tersebut juga dirancang untuk menjawab ketimpangan distribusi hewan kurban yang selama ini terjadi di berbagai daerah.

Ia mengutip data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) yang menyebutkan bahwa nilai transaksi ekonomi kurban tahun 2026 mencapai Rp26,89 triliun, namun hampir 80 persen masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

“Masih terdapat ratusan kabupaten dan kota yang mengalami defisit distribusi kurban. Karena itu, negara perlu hadir agar manfaat kurban dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat di berbagai daerah,” katanya.

Lebih lanjut, Kamrussamad menjelaskan bahwa program Banmapres memiliki dasar hukum yang tercantum dalam Undang-Undang APBN Tahun 2026. Ia menilai program kurban Presiden selaras dengan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang menjadi prinsip utama pengelolaan APBN.

Menurut dia, melalui fungsi alokasi, negara membeli sapi dari peternak lokal sehingga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Pada sisi distribusi, program tersebut menjadi instrumen pemerataan manfaat hingga ke wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap hewan kurban.

“APBN tidak hanya berfungsi membiayai pembangunan fisik, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat di seluruh Indonesia,” tuturnya

Kamrussamad juga menegaskan bahwa program kurban Presiden bukan kebijakan baru, melainkan kelanjutan dari tradisi yang telah dijalankan oleh presiden-presiden sebelumnya.

Ia mencontohkan, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bantuan sapi kurban rutin disalurkan ke sejumlah daerah dan masjid besar. Sementara pada era Presiden Joko Widodo, bantuan sapi kurban menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.

“Yang membedakan di era Presiden Prabowo adalah cakupan distribusinya yang semakin luas hingga menjangkau seluruh kabupaten dan kota serta melibatkan lembaga keagamaan dan pondok pesantren,” jelasnya.

Data yang dipaparkan Kamrussamad menunjukkan jumlah sapi kurban yang disalurkan Presiden Prabowo meningkat dari 985 ekor pada tahun 2025 menjadi 1.098 ekor pada tahun 2026.

Menurutnya, peningkatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan distribusi kurban secara nasional sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha peternakan rakyat.

“Seluruh sapi yang disalurkan merupakan hasil peternakan lokal. Artinya, manfaat program ini dirasakan ganda, baik oleh peternak maupun masyarakat penerima kurban di berbagai daerah,” tuturnya.

Kamrussamad berharap program tersebut dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemerataan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat daerah melalui sektor peternakan.

(Irfan)

Pemkot Bogor Prioritaskan Perbaikan Drainase di Titik Rawan Genangan, Jalan Padi Jadi Salah Satu Fokus Penanganan

Bogordaily.net – Pemerintah Kota Bogor bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor meninjau langsung sejumlah titik yang kerap mengalami genangan saat hujan dengan intensitas tinggi.

Salah satu lokasi yang menjadi fokus penanganan berada di Jalan Padi, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Senin, 1 Januari 2026.

Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memetakan dan mengatasi berbagai permasalahan drainase yang menyebabkan genangan maupun banjir lokal di sejumlah wilayah Kota Bogor.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi berdasarkan sejumlah peristiwa hujan ekstrem yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Dari hasil pemetaan tersebut, sejumlah titik dinilai perlu segera mendapatkan penanganan melalui perbaikan dan normalisasi drainase.

“Kita memetakan dari beberapa peristiwa hujan dengan intensitas yang tinggi. Tentu kita petakan mana-mana saja yang bisa kita perbaiki karena memang curah hujannya di atas 140 milimeter,” ujar Dedie saat meninjau lokasi.

Menurutnya, salah satu lokasi yang menjadi prioritas adalah kawasan Jalan Dadali yang sebelumnya pernah mengalami kejadian yang menimbulkan korban akibat genangan dan kondisi drainase yang tidak optimal.

“Oleh karena itu, titik di Jalan Dadali sudah pernah memakan korban. Maka kita prioritaskan untuk diperbaiki dan juga dilakukan normalisasi drainasenya,” katanya.

Selain Jalan Dadali, Jalan Padi di Kelurahan Tanah Baru juga menjadi perhatian khusus karena setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi, kawasan tersebut selalu mengalami genangan yang cukup mengganggu aktivitas warga.

“Kemudian yang kedua ini di Jalan Padi juga sama. Setiap kali hujan, airnya mencapai di atas mata kaki. Setelah dipetakan, dihitung, dan dilihat kewenangannya, akhirnya kita putuskan beberapa titik yang bisa diintervensi melalui APBD Pemerintah Kota Bogor,” jelas Dedie.

Ia menambahkan, tidak semua titik permasalahan yang muncul saat musim hujan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bogor. Beberapa lokasi mengalami kerusakan infrastruktur seperti longsor maupun kerusakan saluran yang berada di bawah kewenangan pemerintah tingkat lain.

“Tapi ada beberapa titik yang juga mengalami longsor dan kerusakan infrastruktur lainnya yang tidak semuanya menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bogor. Jadi kita prioritaskan mana yang menjadi kewenangan kita dan mana yang bisa langsung dieksekusi, maka langsung kita kerjakan,” tegasnya.

(Fikri)

Momen Hari Lahir Pancasila, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara Ajak Generasi Muda Junjung Tinggi Persatuan

Bogordaily.net – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Sastra Winara mengajak generasi muda untuk senantiasa menjunjung tinggi persatuan.

Hal tersebut ia sampaikan usai mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di TMP Pondok Rajeg, Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Senin 1 Juni 2026.

Menurut Sastra, Hari lahir Pancasila harus dijadikan momentum pengingat atas perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa.

“Hari Pancasila ini harus kita peringati untuk bagaimana mempersatukan bangsa khususnya di Kabupaten Bogor. Ini buat anak-anak muda generasi penuh sebangsa, ayo kita satukan tekad untuk persatuan bangsa,” kata Sastra.

Ia mengajak, kepada para generasi muda untuk senantiasa berperan aktif dalam membangun Kabupaten Bogor secara bersama sama.

“Untuk generasi muda khususnya Kabupaten Bogor, mari kita jaga persatuan-kesatuan untuk membangun Kabupaten Bogor yang kita cintai,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto menjelaskan bahwa, pada momen hari lahir Pancasila para pendiri bangsa telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Kemudian, para pendiri bangsa telah merumuskan dan mencetuskan Pancasila di tanggal 1 Juni 1945.

Menurut Rudy, hal ini merupakan sebuah landasan, sebuah pondasi bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi ketuhanan yang maha esa.

Serta, menjunjung tinggi kemanusiaan sebagai benteng pertahanan terakhir bangsa, serta menjunjung tinggi persatuan.

“Tentunya kita memaknai Pancasila hari ini merumuskan sebuah kebijakan membangun bangsa bersama sama, harus mengacu berlandaskan pada Pancasila dan Pancasila bukan hanya sebagai landasan tapi merupakan landasan perdamaian dunia,” ungkap Rudy.

(Albin)

 

Ekonomi Pancasila Jadi Fokus Pemerintahan, Koperasi Disebut Sebagai Instrumen Strategis Membangun Kesejahteraan Rakyat

0

Bogordaily.net — Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 bersama Presiden RI Prabowo Subianto dan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (01/06).

Presiden menegaskan bahwa Pancasila merupakan pegangan kokoh bangsa Indonesia dalam menyatukan keberagaman, memperkuat semangat gotong royong, mewujudkan keadilan sosial, serta menjaga perdamaian dan persatuan nasional. Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan transformasi besar-besaran pada sistem ekonomi nasional.

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menyerukan pentingnya membumikan Ekonomi Pancasila dan membangkitkan peran koperasi sebagai pilar utama pengentasan kemiskinan. Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk jujur melihat realitas ekonomi saat ini. Ia menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama beberapa dekade terakhir belum sepenuhnya merata dan dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat.

Turut hadir pada acara tersebut adalah Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wapres ke-13 Ma’ruf Amin, Ketua MPR Ahmad Muzani, Para Menteri Kabinet Merah Putih, hingga Ketua DPD Sultan Najamudin.

Presiden juga menekankan bahwa cita-cita para pendiri bangsa yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33 harus diwujudkan melalui penguatan koperasi sebagai usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan. Koperasi harus bangkit dan menjadi instrumen utama untuk mengangkat rakyat dari kemiskinan dan ketidakberdayaan.

Sejalan dengan itu, pemerintah terus menjalankan transformasi pembangunan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui koperasi dan ekonomi desa.

“Sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit! Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan,” tegasnya.

Sebagai upaya mendukung transformasi tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Selain penguatan koperasi dan ekonomi desa, pemerintah menerapkan kebijakan ketat terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Menutup amanatnya, Presiden mengingatkan kembali pesan Proklamator Bung Karno agar bangsa Indonesia berani berdiri di atas kaki sendiri (berdikari). Ia optimistis, jika Pancasila dijalankan secara sungguh-sungguh, terutama di bidang ekonomi, Indonesia akan tumbuh menjadi negara yang kuat, disegani, dan mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.

“Mari kita jaga Pancasila, mari kita amalkan Pancasila, mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat,” ucap Presiden.

Menanggapi pidato dan arahan Presiden, Menkop Ferry Juliantono menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk mewujudkan cita-cita Ekonomi Pancasila. Ia menegaskan, Kementerian Koperasi akan mengakselerasi penguatan sektor ekonomi kerakyatan ini, salah satunya melalui optimalisasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

​”Apa yang disampaikan Presiden Prabowo adalah mandat ideologis sekaligus operasional bagi kami. Kementerian Koperasi siap menerjemahkan arahan tersebut di lapangan. Lewat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), kita akan memperkuat fondasi ekonomi dari akar rumput, memastikan desa menjadi pusat pertumbuhan baru, dan menjadikan koperasi sebagai benteng utama pertahanan ekonomi warga,” ujar Menkop.(*)