Bogordaily.net – Ribuan driver yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Ojol) Garda Indonesia berencana turun ke jalan bersama elemen mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia (UI) pada Rabu, 17 September 2025, tepat di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan disebut sebagai eskalasi perlawanan rakyat pasca tragedi memilukan yang menewaskan dua pengemudi ojol pada 28 Agustus 2025 lalu.

Kala itu, nyawa Affan Kurniawan di Jakarta dan Rusdamdiyansyah di Makassar melayang, yang kemudian dijadikan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang dirasakan para pekerja transportasi daring.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menegaskan bahwa aksi kali ini adalah babak baru dari perjuangan panjang pengemudi ojol yang menuntut keadilan.

“Garda bersama mahasiswa tidak akan surut melawan pemerintahan yang kami nilai pro kapitalis. Menteri lebih memilih duduk bersama para pengusaha aplikator dibanding mendengar keluhan ojol,” ujarnya.

Tuntutan Pencopotan Menhub Dudy Purwaghandi

Salah satu tuntutan utama yang dibawa ribuan pengemudi ojol adalah pencopotan Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi.

Garda menilai sosok Dudy gagal menjalankan perannya sebagai regulator yang berpihak pada rakyat. Ia dianggap lebih sering berdialog dengan perusahaan aplikator ketimbang memperjuangkan nasib jutaan pengemudi di lapangan.

“Selagi Presiden masih mempertahankan Dudy Purwaghandi, tuntutan utama ojol akan terus dihalangi,” tegas Igun dengan nada keras.

Aksi besar ini diprediksi melibatkan 2.000 hingga 5.000 massa yang terdiri dari pengemudi roda dua, driver mobil online, hingga kurir ekspedisi berbasis aplikasi.

Tak hanya itu, kekuatan massa akan semakin solid dengan bergabungnya mahasiswa UI yang membawa agenda tuntutan 17+8, menambah daftar panjang desakan yang diarahkan kepada pemerintah.

Daftar Tuntutan Ojol

Dalam pernyataannya, Garda menyusun tujuh tuntutan strategis untuk DPR dan pemerintah. Beberapa di antaranya menyoroti regulasi yang dianggap merugikan pengemudi, mulai dari potongan besar oleh aplikator hingga regulasi tarif yang tidak adil.

1. RUU Transportasi Online segera masuk Prolegnas.

2. Potongan aplikator maksimal 10 persen.

3. Regulasi tarif antar barang dan makanan.

4. Audit investigatif potongan 5 % hak ojol yang selama ini diambil aplikator.

5. Hapus program aplikator yang merugikan ojol, seperti aceng, slot, multi order, hingga member berbayar.

6. Ganti Menteri Perhubungan dengan sosok yang pro rakyat.

7. Kapolri mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025 yang menelan korban jiwa dua pengemudi ojol.

Bagi Garda, tujuh poin tersebut adalah harga mati. Jika tidak dipenuhi, ancaman aksi lanjutan bahkan lebih besar siap digelar.

Kolaborasi Garda Indonesia dengan BEM UI menjadi sorotan tersendiri. Igun menegaskan, aliansi ini adalah sinyal kuat bahwa gerakan perlawanan tidak lagi berdiri sendiri.

“Jangan sampai tragedi perlawanan rakyat seperti di Nepal terjadi di Indonesia. Sebelum terlambat, Presiden Prabowo harus segera mencopot menteri-menteri yang tidak pro rakyat, khususnya Menteri Perhubungan,” pungkasnya.