Home Blog Page 479

Apakah Indonesia Siap dengan Pajak Berbasis Big Data?

Diki Sudrajat
-
0
Apakah Indonesia Siap dengan Pajak Berbasis Big Data?

Bogordaily.net – Pemerintah saat ini sedang mendorong modernisasi perpajakan di Indonesia melalui Core Tax Administration System (Coretax), suatu sistem digital yang dirancang menjadi tulang punggung administrasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini dibuat untuk menyatukan seluruh proses perpajakan dalam ekosistem terpadu berbasis data. Namun, perjalanan implementasinya Coretax menimbulkan sebuah pertanyaan penting: apakah Indonesia benar-benar siap memasuki era pajak berbasis big data?

Gangguan Teknis Menghambat Layanan

Sejak dimulainya uji coba, Coretax sudah mengalami beberapa kendala seperti sulitnya mengakses laman Coretax, error pada pelaporan SPT, hingga ketidakcocokan data. Pada beberapa periode, layanan perpajakan sempat mengalami gangguan sehingga perlu dilakukan penyesuaian manual di beberapa kantor pajak. Kondisi ini membuat proses pelaporan dan pemeriksaan perpajakan mengalami perlambatan, sekaligus menambah beban kepatuhan bagi wajib pajak (WP).

Berberapa laporan publik menggambarkan bagaimana gangguan teknis ini mempengaruhi stabilitas layanan, mulai dari penundaan proses restitusi hingga kesulitan pembaruan profil wajib pajak (WP). Di lapangan, ketidakstabilan sistem menimbulkan tantangan tambahan bagi fiskus.

Isu Keamanan Data Menjadi Sorotan

Selain gangguan teknis, keamanan data menjadi salah satu faktor utama yang harus diperhatikan. Munculnya dugaan kebocoran informasi wajib pajak menimbulkan kekhawatiran mengenai ketahanan sistem. Pemerintah bahkan sampai mengambil langkah pengujian keamanan tambahan untuk memastikan sistem dapat menghadapi ancaman siber.

Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa posisi keamanan siber di Indonesia masih memerlukan perubahan. Dalam konteks ini, Coretax membutuhkan fondasi keamanan yang jauh lebih kuat sebelum dapat menopang penerapan pajak berbasis big data secara menyeluruh.

Ketergantungan pada Vendor Asing

Fakta bahwa Coretax dibangun oleh pihak luar negeri memunculkan tantangan tersendiri. Ketergantungan pada penyedia asing dapat menyebabkan:

proses perbaikan yang lambat,

minimnya transfer pengetahuan kepada SDM nasional,

keterbatasan kontrol pemerintah terhadap arsitektur dan pengembangan sistem,

serta potensi risiko keamanan jangka panjang.

Kajian internasional bahkan menekankan pentingnya kemandirian teknologi dan penguatan tata kelola data sebelum sebuah negara menjalankan sistem berbasis big data.

Tantangan SDM dan Literasi Digital

Penelitian dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa tantangan implementasi Coretax tidak hanya bersifat teknis. Literasi digital pegawai pajak dan wajib pajak masih belum merata. Beberapa proses bisnis yang diubah melalui Coretax juga belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi operasional di lapangan. Meski demikian, peneliti juga menegaskan bahwa jika sistem sudah stabil, Coretax dapat meningkatkan efisiensi administrasi, menekan tax gap, serta memperbaiki pengawasan berbasis risiko.

Kesiapan Ekosistem Digital Nasional

Keberhasilan pajak berbasis big data tidak hanya bergantung pada DJP, tetapi juga pada kesiapan ekosistem digital nasional. Laporan internasional mengenai transformasi digital Indonesia menunjukkan bahwa integrasi identitas digital, infrastruktur teknologi, dan koordinasi lintas lembaga masih memerlukan banyak perbaikan. Tanpa ekosistem yang kuat, sistem sebesar Coretax sulit beroperasi optimal.

Apakah Indonesia Siap?

Coretax adalah sebuah perubahan besar menuju digitalisasi pajak dan pemanfaatan big data dalam administrasi negara. Namun berbagai hambatan mulai dari gangguan teknis dan keamanan data hingga ketergantungan teknologi serta literasi digital menunjukkan bahwa Indonesia masih  belum siap berada ditahap transisi.

Pemerintah sudah melakukan berbagai perbaikan, mulai dari peningkatan kapasitas sistem hingga penguatan keamanan. Namun, modernisasi perpajakan berskala besar bukan hanya soal menghadirkan teknologi baru, tetapi juga harus memastikan ekosistem pendukungnya sudah siap menerima teknologi baru tersebut.

Pertanyaannya kini:

Apakah Indonesia siap dengan pajak berbasis big data?

Melihat kondisi saat ini, Indonesia belum sepenuhnya siap. Potensinya sangat besar, tetapi keberhasilannya bergantung pada peningkatan infrastruktur digital, tata kelola data, keamanan siber, serta kemampuan SDM untuk mengoperasikan sistem secara berkelanjutan. Perubahan ini membutuhkan waktu dan komitmen kuat agar Coretax benar-benar dapat menjadi fondasi perpajakan digital Indonesia. ***

Arjuna Ayasa Putra dan Yudistira Putra Setiawan.
Universitas Indonesia.

 

 

 

 

Coretax Bikin Fiskus Kewalahan, Akal Imitasi Jadi Jawaban?

Diki Sudrajat
-
0
Coretax Bikin Fiskus Kewalahan, Akal Imitasi Jadi Jawaban?

Bogordaily.net – Penerimaan pajak merupakan pilar utama yang menopang penerimaan negara. Kehadiran pajak digunakan untuk mendanai penyelenggaraan negara, seperti pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, dan berbagai aspek lainnya. Oleh karenanya, diperlukan strategi untuk menjaga pajak sebagai sumber penerimaan negara yang ajeg dan berkelanjutan.

Pada tahun 2024, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), realisasi penerimaan pajak yang berhasil dihimpun oleh DJP mencapai Rp1.921,9 triliun atau tumbuh 3,37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski meningkat, laju pertumbuhan tersebut melambat bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat kenaikan 8,80% dari tahun 2022.

Sementara itu, dalam RAPBN 2025, pemerintah menetapkan target penerimaan seluruh jenis pajak sebesar Rp2.490,9 triliun. Angka tersebut mencakup keseluruhan penerimaan perpajakan nasional dan merepresentasikan kurang lebih 83% dari total target pendapatan negara sebesar Rp2.996,9 triliun. Target yang meningkat ini secara otomatis menjadi beban kinerja bagi DJP untuk mengoptimalkan fungsi budgetair pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara.

Adapun, mewujudkan target penerimaan pajak dapat ditempuh melalui dua cara, yakni ekstensifikasi dan juga intensifikasi. Ekstensifikasi menekankan pada perluasan basis pajak, seperti halnya menambah objek dan subjek pajak baru. Adapun intensifikasi merupakan upaya untuk menggali potensi penerimaan pajak melalui objek dan subjek pajak yang telah terdaftar. Tindakan ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan dan juga penegakan hukum pajak.

Salah satu kunci utama dari keberhasilan intensifikasi adalah kinerja yang optimal dari pihak pemungut pajak. Maka dari itu, dalam usaha optimalisasi penerimaan pajak, pemerintah memerlukan pegawai pajak atau fiskus, yang cakap dan juga kompeten. Selain itu, diperlukan pula fiskus dengan jumlah yang sebanding dengan jumlah keseluruhan wajib pajak di Indonesia.

Ketimpangan Proporsi Wajib Pajak dengan Otoritas Pajak

Berdasarkan data DJP pada Juli 2024, jumlah sumber daya manusia DJP berada pada angka 44.137 pegawai. Jumlah ini terdiri dari jabatan struktural, seperti direktur jenderal hingga jabatan pelaksana, seperti halnya account representative. Akan tetapi, banyaknya sumber daya manusia yang dimiliki DJP tetap dirasa kurang proporsional apabila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak di Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dari data pada tahun 2024 yang menjunjukkan bahwa terdapat sebanyak 86,70 Juta wajib pajak, yang terdiri dari 80,27 juta wajib pajak orang pribadi, 5,54 Juta wajib pajak badan, dan 880 ribu wajib pajak bendahara. Apabila mengacu kepada data tersebut, rasio antara fiskus dengan wajib pajak adalah 1 banding 1.814. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian, terlebih dengan semakin meningkatnya target penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun.

Sebagai respons atas ketimpangan antara jumlah wajib pajak dengan fiskus, disusunlah Sistem Inti Administrasi Pajak atau lebih dikenal dengan Coretax. Sistem tersebut merupakan bentuk reformasi sistem administrasi pajak, yang menekankan pada integrasi dan modernisasi. Melalui Coretax, wajib pajak diharapkan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari sisi pemerintah, Coretax diharapkan mampu menjadi sarana pengawasan kepatuhan pajak secara lebih akurat dan efisien. Keberadaan Coretax memungkinkan pula terciptanya cooperative compliance yang didasarkan pada kepercayaan dan transparansi antara fiskus dan juga wajib pajak.

Status Quo Coretax di Indonesia

Sejak pertama kali dirilis pada awal Januari 2025, sistem Coretax langsung dilanda berbagai permasalahan. Sistem yang sulit diakses, server yang kerap down, fitur yang belum matang, serta tampilan antarmuka yang berbeda dari sistem sebelumnya menjadi deretan keluhan awal para pengguna. Hingga kini, berbagai kendala tersebut kerap kali timbul dari kalangan wajib pajak.

Layanan-layanan utama seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pembuatan bukti potong, pembayaran pajak, hingga pembuatan faktur belum dapat berjalan lancar. Terhambatnya proses pemenuhan kewajiban perpajakan bukan hanya menimbulkan risiko sanksi bagi wajib pajak, tetapi juga mengganggu aktivitas usaha dan berpotensi berdampak langsung pada penerimaan negara.

Menanggapi banyaknya keluhan dari wajib pajak, DJP pun mengambil langkah solutif, salah satunya adalah tetap memungkinkan Wajib Pajak untuk mengakses sistem-sistem aplikasi pajak sebelumnya, seperti DJP Online dan E-faktur, meski terus mendorong adanya migrasi ke sistem Coretax. Namun, berbagai kendala yang muncul pada saat pengguna menggunakan Coretax menyebabkan meningkatkan jumlah pengaduan ke DJP. Sejatinya, DJP telah menyiapkan tindakan preventif melalui penyediaan kanal pengaduan daring di Coretax.

Pengalaman Wajib Pajak dalam Mengoperasikan Coretax

Namun, beberapa Wajib Pajak merasa pelayanan pengaduan di Coretax belum maksimal sehingga menimbulkan dorongan untuk melakukan pengaduan secara langsung ke kantor pajak. Segala permasalahan ini tentunya akan merugikan kedua belah pihak. Selaras dengan teori yang disampaikan Dziemianowicz (2017), dari sisi fiskus akan terjadi peningkatan workload yang menjadi bagian dari biaya administratif. Adapun dari perspektif wajib pajak, terjadi peningkatan biaya kepatuhan pajak, yang terdiri dari biaya psikis, waktu, dan uang yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengalaman negatif yang dirasakan dalam penggunaan Coretax turut menjadi perbincangan publik. Berkaca pada kanal media sosial seperti X dan Instagram, unggahan-unggahan yang berkaitan dengan Coretax dibanjiri dengan komentar-komentar negatif dari warganet. Umumnya, mereka mengeluhkan kesulitan yang dialami selama menggunakan sistem administrasi pajak terbaru ini. Hal tersebut menimbulkan pula sentimen negatif atas kinerja Direktorat Jenderal Pajak, yang dianggap kurang kompeten dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan Wajib Pajak.

Kekhawatiran pun semakin mencuat mengingat pada 2026, pelaporan SPT PPh Orang Pribadi dan Badan Tahun Pajak 2025 yang sebelumnya dilakukan melalui DJP Online, akan dilakukan via Coretax. Hal ini tentunya akan meningkatkan traffic dari Wajib Pajak yang mengakses sistem Coretax. Berkaca pada kegaduhan pada awal tahun 2025, DJP perlu mengambil langkah preventif, solutif, dan inovatif untuk mengoptimalkan penggunaan Coretax agar sesuai dengan tujuan awal reformasi sistem administrasi pajak.

Saatnya Berkaca kepada Sistem Administrasi di Australia

Berangkat dari hal tersebut, dibutuhkan suatu instrumen yang dapat menjadi pendamping bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan merevitalisasi sistem Coretax yang ada saat ini. Revitalisasi ini tentu bukan hal yang mustahil apabila Indonesia melakukan studi benchmarking dengan Australia. Hal ini karena Australian Tax Office (ATO) sendiri memiliki sistem asisten virtual untuk wajib pajak di dalam sistem perpajakannya dalam melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

Lebih dari itu, diketahui bahwasanya asisten virtual ini telah berhasil menjawab lebih dari 8 juta wajib pajak di Australia dengan persentase terjawab hingga 95%. Di sisi lain, hal ini nyatanya berhasil menurunkan permintaan pusat panggilan dengan rata-rata sebesar 9% di setiap tahunnya.

Hal ini tentu dapat menjadi acuan dalam pengembangan Coretax ke depannya, terlebih dengan sedang meningkatnya tren penggunaan teknologi artificial intelligence (AI). Dengan integrasi teknologi ini, AI dapat menjadi asisten virtual bagi wajib pajak ketika mengalami kendala di dalam sistem Coretax, tanpa harus menghubungi otoritas pajak secara langsung, seperti datang ke KPP, penggunaan tiket melati, dan lain sebagainya.

Teknologi AI sendiri ini juga nantinya akan menjawab berbagai kendala atau panduan kepada wajib pajak berdasarkan informasi yang diberikan oleh internal DJP dan/atau identifikasi pola data. Dengan demikian, segala bentuk panduan ataupun penyelesaian kendala yang diberikan dapat sejalan dengan informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak sendiri. Hal ini tentunya secara simultan dapat memangkas biaya kepatuhan wajib pajak.

Estonia dengan Sistem Administrasi Pajak Mercusuarnya

Lebih jauh lagi, apabila Indonesia berkaca dari Estonia, Indonesia juga dapat memanfaatkan AI secara lebih komprehensif lagi. Teknologi AI ini nyatanya juga dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi upaya transaksi yang mengindikasikan adanya potensi penghindaran pajak. Teknologi ini dapat dimanfaatkan sedemikian rupa karena dilatih untuk mengenali pola transaksi yang anomali dan mendeteksi potensi penghindaran pajak dengan keakuratan hingga 97% (E-Estonia, 2023).

Adapun, pemanfaatan ini juga didukung oleh Indonesia yang menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan pengguna AI tertinggi di dunia pada tahun 2023 (Writer Buddy, 2023). Hal ini tentunya merupakan momentum yang tepat untuk dilaksanakannya integrasi teknologi ini dengan sistem administrasi pajak di Indonesia saat ini, yakni Coretax. Terlebih, per tahun 2026 mendatang, Coretax juga akan digunakan untuk pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi.

Manfaat bagi Indonesia

Dengan adanya integrasi AI, terdapat dua poin manfaat utama yang memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Pertama, biaya kepatuhan pajak berpotensi menjadi lebih rendah karena wajib pajak menjadi tidak perlu lagi datang secara langsung ke kantor pajak ketika terjadi kendala. Di samping itu, dengan hadirnya AI sebagai asisten virtual, kemudahan pengoperasian Coretax menjadi lebih terjamin yang pada gilirannya dapat mendorong tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak.

Kedua, tingkat kepercayaan publik berpotensi meningkat karena Coretax dinilai menjadi wujud manifestasi keseriusan Indonesia dalam mereformasi perpajakannya. Hal ini juga dapat timbul dari perspektif teknologi yang digunakan untuk menyelesaikan sejumlah problematika di Coretax, yakni penggunaan teknologi yang sedang menjadi primadona di berbagai sektor, termasuk perpajakan.

Potensi Tantangan yang Perlu Diperhatikan

Kendati demikian, integrasi ini nantinya belum tentu menjadi integrasi yang penuh dengan euforia karena nyatanya terdapat hal yang perlu menjadi perhatian, sebelum memanfaatkan AI dalam Coretax. Hal ini berangkat dari adanya potensi resistensi masyarakat karena adanya sentimen negatif dari penggunaan AI bagi sebagian masyarakat. Sentimen tersebut timbul oleh adanya kekhawatiran tergerusnya tenaga kerja manusia oleh teknologi AI.

Walaupun terdapat potensi resistensi akibat sentimen tersebut, terbit sisi positif lain yang juga berpotensi timbul, yakni dengan adanya keinginan bagi masyarakat untuk mempelajari teknologi secara komprehensif, khususnya AI. Hal ini berangkat dari persaingan dengan AI yang mendorong masyarakat untuk dapat mampu bersaing dan unggul dibandingkan dengan AI. Dorongan ini juga nantinya akan membuahkan hasil berupa terlahirnya tenaga kerja yang kompeten di bidang teknologi yang tentunya perlu juga ditunjang dengan pelatihan yang memadai.

Pemanfaatan AI ini memang berpotensi memberikan suatu problematika lain. Namun, tidak ada salahnya untuk memilih alternatif terbaik untuk mencapai hasil berupa suatu sistem administrasi pajak yang optimal, salah satunya dengan pemanfaatan AI. Hal tersebut karena tanpa ada keberanian untuk bergerak, tidak akan terjadi perubahan yang berarti. Begitu pula spirit yang perlu ditanamkan dalam pengembangan Coretax karena dengan pertimbangan dan perencanaan yang matang, Coretax niscaya akan menjadi sistem administrasi pajak mercusuar di dunia.***

 

Oleh: Arya Dandi Purnama dan Caezar Putra Shidqie. Dartemen Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

 

 

 

 

 

Selamat Hari Guru: Menguatkan Peran Komunikasi Pendidikan di Tengah Transformasi Digital

Diki Sudrajat
-
0
Selamat Hari Guru: Menguatkan Peran Komunikasi Pendidikan di Tengah Transformasi Digital

Bogordaily.net – Di tengah derasnya arus digitalisasi dan perubahan sosial yang begitu cepat, peringatan Hari Guru Nasional setiap tahun bukan sekadar momentum seremoni. Lebih dari itu, Hari Guru menjadi ruang refleksi bagi kita untuk melihat kembali bagaimana peran guru terus berkembang, terutama dalam konteks komunikasi pendidikan yang kini mengalami transformasi besar. Guru tidak lagi sekadar pengajar, tetapi juga komunikator, mediator, dan pengelola interaksi belajar yang semakin kompleks.

Dalam perspektif ilmu komunikasi, guru memegang posisi sentral sebagai penyampai pesan (communicator) yang menentukan keberhasilan proses pendidikan. Kualitas komunikasi seorang guru kini menjadi sama pentingnya dengan kompetensi akademik yang dimilikinya. Terlebih di era digital, kemampuan guru dalam menyampaikan pesan pendidikan secara jelas, efektif, dan humanis menjadi penentu keterhubungan emosional antara guru dan peserta didik.

Guru sebagai Komunikator dalam Ruang Belajar yang Berubah

Perubahan paling besar dalam pendidikan terjadi pada ruang dan media komunikasi. Dulu, ruang kelas menjadi satu-satunya pusat pembelajaran. Kini, pembelajaran dapat berlangsung melalui WhatsApp Group, Google Classroom, Zoom, hingga platform daring berbasis video dan media sosial. Perubahan ini menuntut guru untuk memiliki kecakapan komunikasi digital bagaimana menyusun pesan yang efektif, memilih media yang tepat, serta membangun interaksi yang tetap bermakna meski tanpa tatap muka langsung.

Di banyak daerah, guru menjadi figur yang sangat menentukan bagaimana teknologi dipahami dan digunakan oleh siswa maupun orang tua. Ketika seorang guru mampu mengadaptasi media komunikasi digital dengan baik, proses pembelajaran pun menjadi lebih dinamis dan inklusif. Sebaliknya, ketika komunikasi tidak berjalan, pembelajaran justru kehilangan arah dan tujuan.

Komunikasi Humanis: Jembatan Emosional antara Guru dan Siswa

Meskipun teknologi terus berkembang, kebutuhan dasar manusia untuk dipahami, didengarkan, dan dihargai tidak pernah berubah. Dalam hal ini, komunikasi humanis menjadi kunci yang menjadikan guru bukan hanya pengajar, tetapi pembimbing emosional. Guru yang mampu menghadirkan empati dalam komunikasi dapat menciptakan iklim belajar yang aman dan nyaman bagi siswa.

Di tengah tekanan akademik, masalah mental health, hingga gangguan fokus akibat smartphone, kehadiran guru yang mampu berkomunikasi secara empatik sangat dibutuhkan. Sentuhan humanis dalam komunikasi guru cara memberi umpan balik, memilih kata-kata yang mendorong siswa, atau memberikan teguran yang membangun menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter.

Meningkatkan Literasi Digital melalui Komunikasi Pendidikan

Hari ini, guru bukan hanya dituntut menguasai materi pelajaran, tetapi juga menjadi duta literasi digital di sekolah. Masyarakat terutama siswa menghadapi risiko misinformasi, konten hoaks, cyberbullying, hingga kecanduan gawai. Maka dari itu, guru memiliki peran strategis dalam mengkomunikasikan nilai-nilai literasi digital, mulai dari etika dalam berkomunikasi online, cara verifikasi informasi, hingga penggunaan teknologi untuk hal yang lebih produktif.

Komunikasi pendidikan di era digital bukan semata-mata menyampaikan materi, melainkan juga mengajarkan cara berinteraksi yang sehat dan bertanggung jawab di dunia maya. Ketika guru mampu mengintegrasikan teknologi dan literasi digital dalam pembelajaran, siswa tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga lebih bijak menggunakan teknologi.

Tantangan Komunikasi Pendidikan di Era Digital

Di balik berbagai peluang, guru juga dihadapkan pada tantangan komunikasi yang tidak sederhana. Tidak semua siswa memiliki akses internet yang stabil, tidak semua orang tua memahami teknologi, dan tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai. Perbedaan kemampuan digital ini menciptakan hambatan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua.

Selain itu, beban administratif yang tinggi serta tuntutan prestasi membuat guru sering kali kekurangan waktu untuk membangun komunikasi yang mendalam dengan siswa. Tidak jarang guru lebih fokus pada target pembelajaran daripada membangun hubungan interpersonal yang sebenarnya menjadi inti komunikasi pendidikan.

Di sinilah kebijakan pendidikan harus memberi ruang lebih besar kepada guru untuk menjalankan fungsi komunikatifnya, bukan sekadar administratif.

Menguatkan Komunikasi Publik untuk Pendidikan yang Lebih Berdaya

Selamat Hari Guru seharusnya tidak hanya menjadi penghormatan simbolik, tetapi juga momentum perbaikan komunikasi publik tentang peran guru. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu membangun narasi yang lebih kuat mengenai pentingnya komunikasi pendidikan. Transparansi kebijakan, penyediaan pelatihan komunikasi digital bagi guru, hingga penyediaan dukungan emosional bagi tenaga pendidik adalah langkah-langkah penting untuk memastikan guru terus berkembang menghadapi tantangan zaman.

Penutup

Tanggal 25 November merupakan Hari Guru Nasional, kita menyadari bahwa guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi juga penjaga komunikasi yang membentuk cara belajar, cara berpikir, dan cara berperilaku generasi masa depan. Di tengah perubahan digital yang begitu cepat, peran guru sebagai komunikator pendidikan menjadi semakin vital.

Penguatan komunikasi pendidikan bukan hanya kebutuhan guru, tetapi kebutuhan seluruh ekosistem pendidikan. Ketika komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua terjalin dengan baik-baik secara langsung maupun digital di sanalah pendidikan bergerak menuju masa depan yang lebih inklusif, humanis, dan berkeadilan.

Selamat Hari Guru. Terima kasih kepada semua guru yang terus menjaga nyala ilmu dan merawat komunikasi kehidupan.

Oleh: Silvi Aris Arlinda, S.I.Kom., M.I.Kom
Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Slamet Riyadi

 

 

 

 

Ketum Pemuda Nasional Prihatin Kondisi Kolapsnya RSUD Kota Bogor

Hendra
-
0
Ketum Pemuda Nasional Prihatin Kondisi Kolapsnya RSUD Kota Bogor

‎

‎Bogordaily.net -Ketua Umum Pemuda Nasional Jabar, Firman Gustaman menyatakan keprihatinannya terkait kondisi kolapsnya RSUD Kota Bogor.

Ia menyebut Pemerintah Kota Bogor sejatinya memiliki ruang untuk memberikan intervensi fiskal pada BLUD yang sedang mengalami tekanan layanan dasar.
‎
‎Tetapi, kata Firman, intervensi ini kabarnya tidak diberikan, bahkan ketika utang rumah sakit memberat dan mengancam keberlangsungan IGD, rawat inap, serta penyediaan obat.
‎
‎”Rumah sakit itu objek vital nasional (obvitnas). Hal ini diatur secara tegas dalam UU Nomor 44 Tahun 2009. Ia adalah prioritas negara dan juga pemerintah daerah,” kata Firman kepada wartawan, di Kota Bogor
‎
‎”UU tersebut memastikan rumah sakit dapat terus beroperasi dan memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat, bahkan dalam kondisi krisis,” jelas Firman.
‎
‎Pemuda Nasional Kritik Prioritas Anggaran Pemerintah Kota
‎
‎Sekda dan tiga Asisten Daerah Kota Bogor membeli Pengadaan Mobil Listrik di Anggaran Perubahan (APBD-P).
‎
‎Langkah ini menurut Firman Gustaman bertentangan dengan prinsip belanja prioritas dalam Permendagri 77/2020, serta etika kepatutan dalam pengelolaan uang rakyat.
‎
‎”Jelas sangat tidak peka dan sensitif. Di tengah badai krisis yang dialami RSUD, rakyat dipertontonkan empat unit mobil dinas terbaru markir di halaman Balaikota,” bebernya.
‎
‎”Dalam hal ini Pemuda Nasional Jabar memandang prinsip belanja prioritas daerah bertentangan dengan Permendagri 77/2020, serta etika kepatutan dalam tata kelola keuangan daerah,” lanjut Firman.
‎
‎Peran DPRD Kota Bogor : Pengawasan dan Politik Anggaran yang Mandul
‎
‎Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran, Firman menyebut DPRD Kota Bogor memiliki posisi strategis untuk mencegah krisis RSUD sejak awal.
‎
‎”Krisis sudah terjadi tiga tahun lalu dan meledak di tahun ini. Hal ini menandakan rapat komisi di DPRD kita pastikan tidak efektif, laporan BLUD tidak dikaji secara serius, dan fungsi check and balance terhadap eksekutif tidak berjalan,” bebernya.
‎
‎Ketika RSUD tercekik utang 117 miliar, Badan Anggaran DPRD memilih tidak mengalokasikan penyelamatan fiskal dalam APBD-P 2025.
‎
‎”Padahal menurut Pasal 298 UU 23/2014, Permendagri 77/2020, dan Permendagri 79/2018 tegaskan bahwa urusan kesehatan adalah urusan wajib layanan dasar yang tidak boleh diabaikan dan harus diprioritaskan dalam anggaran,” katanya.
‎
‎”Keputusan DPRD yang tidak memberikan bantuan fiskal untuk BLUD RSUD Kota Bogor menunjukkan minimnya sense of urgency dan abainya wakil rakyat terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Miris sekali!,” tutupnya.***
‎

Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Pemkot Bogor Perketat Verifikasi DTSEN

Hendra
-
0
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Pemkot Bogor Perketat Verifikasi DTSEN

Bogordaily.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Sosial (Dinsos) mulai melakukan pengecekan lapangan atau ground check untuk pemutakhiran basis data sosial ekonomi penduduk yang terhimpun dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kegiatan ini dilakukan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah mendapatkan pelatihan khusus dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala Dinsos Kota Bogor, Atep Budiman mengatakan bahwa pendamping PKH berperan sebagai petugas verifikasi lapangan yang turun langsung mengecek kondisi rumah tangga dan individu yang tercatat di dalam basis data.

“Ground check ini penting untuk memastikan data penerima bantuan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Sebelum diterjunkan, para pendamping PKH mendapat pelatihan online dari BPS,” ujarnya.

Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Pemkot Bogor Perketat Verifikasi DTSEN

Atep menyebut bahwa pelatihan difokuskan pada pemahaman instrumen dan definisi variabel verifikasi. Instruktur nasional dari BPS memberikan pembelajaran mengenai konsep variabel sosial ekonomi agar seluruh petugas memiliki pemahaman yang seragam.

“Kolaborasi Kemensos dan BPS menjadi kunci pelaksanaan ground check ini. Kementerian Sosial berperan memberikan mandat verifikasi, sementara BPS mendukung dari sisi metodologi dan pelatihan teknis kepada petugas,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial (PFM Jamsos) pada Dinsos Kota Bogor, Yosef Berliana menuturkan bahwa dalam proses ground check, pendamping PKH menggunakan instrumen verifikasi yang terhubung dengan sistem regsosek (registrasi sosial ekonomi) untuk mengecek data sosial ekonomi rumah tangga.

“Data yang dikumpulkan mencakup pendapatan, pekerjaan, status ekonomi keluarga hingga jenis bantuan sosial yang diterima. Verifikasi juga bertujuan mengidentifikasi inclusion error, yakni penerima bantuan yang tidak seharusnya mendapat bantuan serta exclusion error atau warga yang berhak menerima bantuan tetapi belum tercatat,” paparnya.

Yosep mengungkapkan bahwa data kependudukan yang sudah diidentifikasi kemudian dipadankan dengan data sosial ekonomi untuk memastikan keakuratan DTSEN sebagai basis data tunggal keluarga dan individu.

Adapun kegiatan verifikasi lapangan ini, lanjutnya, dilakukan untuk memastikan keberadaan dan kondisi riil rumah tangga dalam DTSEN, memutakhirkan data sosial ekonomi agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran serta mengurangi kesalahan data seperti tumpang tindih, data fiktif dan data yang tidak lagi relevan.

“Pemutakhiran ini sejalan dengan Instruksi Presiden terkait manajemen DTSEN sebagai dasar kebijakan sosial yang lebih akurat dan adil,” tegasnya.

Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Pemkot Bogor Perketat Verifikasi DTSEN

Lebih lanjut, Yosep memastikan bahwa BPS dan Dinas Sosial secara berkala melakukan monitoring terhadap proses verifikasi lapangan. Hasil pengecekan akan digunakan sebagai dasar pembaruan DTSEN.

Meski demikian, masih kata Yosep, sejumlah tantangan turut mengiringi pelaksanaan ground check. Skala pendataan yang besar di seluruh Indonesia menuntut koordinasi yang ketat dan konsistensi kualitas verifikasi.

“Selain itu, karena menyangkut data pribadi rumah tangga, keamanan dan kerahasiaan data menjadi hal yang sangat krusial. Pemahaman instrumen oleh petugas juga menjadi faktor yang menentukan akurasi hasil verifikasi,” jelasnya.***

Dorong Ekonomi Berbasis Budaya, Bupati Bogor Masuk Nominasi Tokoh Pariwisata 2025

Hendra
-
0
Dorong Ekonomi Berbasis Budaya, Bupati Bogor Masuk Nominasi Tokoh Pariwisata 2025

Bogordaily.net — Bupati Bogor, Rudy Susmanto, kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Nominasi Tokoh Pendorong Ekonomi Berbasis Budaya dan Pariwisata Daerah pada ajang Detikcom Award 2025 yang digelar pada Selasa (25/11/25) di Java Ballroom, The Westin Jakarta.

Nominasi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen kuat Bupati Rudy dalam mendorong percepatan pengembangan pariwisata dan budaya Kabupaten Bogor.

Berbagai langkah strategis telah diwujudkan, mulai dari penguatan infrastruktur, inovasi digital dalam layanan wisata, hingga dukungan penuh terhadap agenda sport tourism yang kini menjadi daya tarik unggulan daerah.

Di sektor budaya, Bupati Bogor konsisten menguatkan pelestarian tradisi lokal seperti Silat Cimande, Ngabungbang Cimande, dan Seni Cibatokan yang telah menjadi bagian dari Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

Dukungan beliau terhadap festival seni, kegiatan kebudayaan, hingga penguatan ekosistem ekonomi kreatif, mampu membuka ruang lebih luas bagi UMKM dan pelaku seni budaya untuk berkembang.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor atas dukungan dan kerja bersama dalam memajukan sektor pariwisata dan budaya.

“Penghargaan ini bukan untuk saya pribadi, tetapi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Ini adalah hasil kerja bersama para pelaku pariwisata, pelaku budaya, komunitas desa wisata, serta masyarakat yang terus menjaga dan mengembangkan potensi daerah,” ungkap Bupati Rudy.

Bupati Bogor menegaskan bahwa sektor pariwisata dan jasa merupakan penopang penting pendapatan daerah, sehingga harus dikelola secara profesional, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Bogor kini tengah mempersiapkan berbagai kebijakan strategis untuk memperkuat akses menuju destinasi wisata prioritas.

Salah satu fokus penguatan adalah Desa Wisata Malasari, yang dikenal sebagai kawasan konservasi sekaligus ikon wisata alam Kabupaten Bogor. Pemerintah berkomitmen meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur menuju Malasari sebagai wujud keberpihakan terhadap desa wisata yang sudah diakui secara nasional.

“Ini menjadi semangat bagi kami. Mari kita kelola pariwisata Kabupaten Bogor lebih profesional. Di tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan jalur-jalur infrastruktur pendukung destinasi wisata, termasuk penguatan akses menuju Desa Wisata Malasari agar semakin mudah dijangkau wisatawan,” tegasnya.

Bupati Rudy juga mengajak wisatawan dari berbagai daerah untuk menikmati libur akhir tahun di Kabupaten Bogor yang kini semakin siap dengan ragam hotel terbaik, objek wisata alam yang memesona, serta desa wisata yang terus berkembang.

Turut hadir mendampingi Bupati Bogor, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.***

Video Inara Rusli Ungkap Dugaan Perselingkuhan, Wardatina Mawa Bongkar Rekaman 2 Jam

Hendra
-
0
Video Inara Rusli Ungkap Dugaan Perselingkuhan, Wardatina Mawa Bongkar Rekaman 2 Jam

Bogordaily.net – Video Inara Rusli membuka kalimat ini, sebuah frasa yang kini menyeret banyak emosi, banyak luka, dan banyak tanda tanya.

Tiga kata itu pula yang sejak awal membuat Wardatina Mawa akhirnya memberanikan diri muncul ke publik. Video Inara Rusli—yang ia sebut sendiri memuat bukti pengkhianatan suaminya, Insanul Fahmi, telah mengubah hidupnya dalam sekejap. Dan video Inara Rusli itu pula yang kini menjadi barang bukti utama di kepolisian.

Wardatina Mawa seperti meledak dari dalam. Ia tidak lagi bisa menahan sesaknya dada ketika melihat rekaman berdurasi dua jam yang memperlihatkan aktivitas suaminya bersama Inara Rusli. Ia menyebutnya sebagai “zina besar”—istilah yang keluar lirih tapi tegas.

Rekaman itu sudah ia serahkan ke penyidik. “Udah zina besar banget,” katanya dalam percakapan di kanal YouTube Denny Sumargo, Selasa 25 November 2025.

Denny, dengan gaya blak-blakannya, memastikan ulang: apakah yang dimaksud Wardatina adalah hubungan layaknya suami istri?

Wardatina mengangguk tanpa ragu. Ia mengaku melihat dan mendengar dengan jelas—baik tindakan maupun suara—yang ia sebut sebagai pengkhianatan paling telanjang dalam hidupnya.

“Mereka melakukannya haha hihi kayak fun aja,” ujarnya. Ia bahkan menyebut ekspresi dan kelakuan itu terlalu santai untuk sebuah “pertama kali”. Ada keakraban yang seperti lahir dari kebiasaan. Ada kenyamanan yang seperti sudah terbangun lama.

Sebagai istri sah, Wardatina Mawa menggambarkan rasa sakitnya seperti runtuhan dunia. Tidak ada, katanya, istri yang bisa menerima kenyataan bahwa suaminya melakukan hubungan seperti itu dengan perempuan lain.

“Ini penghianatan terhadap janji suci. Tidak ada sosok yang bertanggung jawab,” ujarnya lirih—tapi terasa keras bagi siapa pun yang mendengarnya.

Wardatina menutup kisahnya dengan kalimat pendek:“Kayaknya dunia ini runtuh banget.”***

Kecelakaan Beruntun di Sasak Rajamandala, 3 Orang Meninggal

Hendra
-
0
Kecelakaan Beruntun di Sasak Rajamandala, 3 Orang Meninggal

Bogordaily.net – Kecelakaan beruntun di Sasak Rajamandala bukan hanya soal tiga kendaraan yang saling bertabrakan. Bukan pula hanya soal tiga nyawa yang seketika hilang di tempat.

Peristiwa di jembatan yang menghubungkan Cianjur–Bandung Barat itu, Selasa malam (25/11/2025), adalah gambaran paling gamblang tentang bagaimana satu detik bisa mengubah banyak hal.

Jembatan Citarum Sasak Rajamandala—yang biasanya hanya dipenuhi angin malam dan lampu kendaraan—mendadak berubah menjadi jalur darurat.

Sirene ambulans memantul di permukaan sungai. Petugas Polsek Cipatat dan warga bekerja bahu-membahu mengevakuasi tubuh-tubuh yang sudah tak bergerak.

Kapolsek Cipatat, Kompol Iwan, membenarkan kecelakaan yang terjadi pukul 19.30 WIB itu. Tiga kendaraan terlibat: angkot Daihatsu Grandmax D 1984 UZ jurusan Padalarang–Rajamandala, truk Hino ekspedisi D 9853 UB, dan sebuah truk engkel box yang dikemudikan warga Sukatani Mekarwangi, Cianjur.

“Betul, kecelakaan melibatkan tiga kendaraan tersebut,” ujar Iwan seperti diberitakan jabarekspres.

Lokasi kecelakaan berada tepat di tengah jembatan—titik paling sempit. Proses evakuasi pun berjalan lambat. Lampu hazard menyala berderet, klakson panjang bersahutan, dan kendaraan mengular hingga ratusan meter.

Tiga korban meninggal dunia langsung dibawa ke RSUD Cianjur, sementara tiga lainnya yang luka berat dilarikan ke Puskesmas Cipatat.

Bagaimana Kecelakaan Itu Terjadi?

Keterangan awal datang dari sopir truk engkel. Ia mengaku sedang menuju Jalan Lingkar Cianjur untuk mengambil muatan air mineral. Malam berjalan normal hingga ia memasuki jembatan.

Di saat bersamaan, dari arah Cianjur menuju Bandung, sebuah angkot melaju dengan kecepatan yang menurut banyak saksi “lebih tinggi dari biasanya.” Lalu, entah apa yang terjadi, angkot itu tiba-tiba oleng.

Oleng sekali.

“Angkot itu hilang kendali dan menabrak bagian depan truk,” kata Iwan. Benturan pertama itulah yang memicu tabrakan beruntun.

Bagian depan angkot ringsek seperti kaleng minuman yang diremas. Sopir dan dua penumpangnya tak selamat. Tiga penumpang lain berjuang dengan luka berat.

Tidak ada hujan malam itu. Tidak ada kabut tebal. Hanya sebuah kesalahan kecil yang berubah menjadi tragedi besar.

Kecelakaan beruntun di Sasak Rajamandala ini kembali mengingatkan kita bahwa jalan sempit, kecepatan tinggi, dan jembatan panjang adalah kombinasi yang tak pernah akur. Dan kadang, hanya butuh satu kendaraan hilang kendali untuk membuat semuanya runtuh.***

Pilar Foundation Resmi Meluncur, Dorong Kepemimpinan dan Advokasi Perempuan Bogor

Hendra
-
0
Pilar Foundation Resmi Meluncur, Dorong Kepemimpinan dan Advokasi Perempuan Bogor

Launching Sarasehan Pilar Foundation: Gerakan Baru Perempuan Bogor untuk Kepemimpinan, Advokasi, dan Pembaruan

Bogordaily.net – Pilar Foundation resmi dilaunching sebagai gerakan baru pemberdayaan perempuan di Bogor pada Senin, 25 November 2025, bertempat di Auditorium Perpustakaan Umum Kota Bogor.

Acara ini mengusung semangat Power in Women’s Leadership, Advocacy, and Renewal disingkat (PILAR PONDATION) melalui sarasehan bertema “EmpowerHer: Menjadi Perempuan Kritis, Kreatif, dan Kolaboratif”.

Peluncuran ini menegaskan komitmen untuk memperkuat kepemimpinan perempuan, kemampuan advokasi, serta keberanian melakukan pembaruan sosial yang berkelanjutan.

Kegiatan berlangsung hangat dan penuh antusiasme dengan kehadiran tokoh perempuan, organisasi kepemudaan, komunitas mahasiswa, dan perwakilan berbagai lembaga.

Ketua Pilar Foundation, Saliha Az- Zahra, dalam sambutannya menegaskan bahwa Pilar Foundation hadir sebagai jawaban atas kebutuhan ruang yang lebih terarah bagi pergerakan perempuan di Bogor.

Ia menyampaikan bahwa gerakan perempuan selama ini kerap dianggap domestik dan eksklusif, padahal perempuan memiliki kapasitas besar untuk berperan di seluruh sektor sosial, politik, hingga ruang publik.

Saliha menekankan bahwa Pilar Foundation berdiri di atas tiga fondasi, yaitu kepemimpinan, advokasi, dan pembaruan. Melalui nilai-nilai itu, Pilar Foundation ingin membangun kesadaran perempuan tentang isu demokrasi dan hak asasi, menghadirkan ruang aman untuk berpendapat dan berkarya, serta menguatkan kemampuan advokasi agar mampu mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Baginya, perubahan besar selalu dimulai dari keberanian perempuan memperbarui diri dan lingkungan sekitar.

Peluncuran ini turut dihadiri oleh Komisioner KPU Jawa Barat Umi Wahyuni, yang juga menjadi pembina Pilar Foundation, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Feti Anggraendinu, Anggota DPRD Kota Bogor Sri Mulyani, perwakilan DP3A Kota Bogor KPAD Kabupaten Bogor, Polresta Bogor Kota, serta ketua-ketua OKP se-Bogor Raya. Kehadiran para tokoh publik tersebut menjadi simbol kuat bahwa gerakan perempuan terus mendapat dukungan lintas sektor.

Mewakili Ketua TPP PKK Kota Bogor, Sekretaris TPP PKK Kota Bogor, Mira menyampaikan apresiasi yang tinggi atas lahirnya Pilar Foundation periode 2025-2030. Ia mengatakan bahwa keberadaan Pilar Foundation akan menjadi ruang strategis bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas diri, memahami politik secara sehat, serta berperan aktif dalam pembangunan sosial dan keluarga. Pemerintah Kota Bogor berharap Pilar Foundation menjadi mitra strategis dalam memperluas program-program pemberdayaan perempuan.

Founder Pilar Foundation, Yohana dan Rahma, juga menjelaskan bahwa Pilar Foundation hadir untuk menampung aspirasi, kegelisahan, inspirasi, serta permasalahan yang dihadapi perempuan di Bogor. Rahma menegaskan bahwa perempuan adalah “empu”-sosok yang terhormat, berdaya, dan mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Oleh karena itu, Pilar Foundation dibangun sebagai wadah inklusif yang merangkul perempuan dari berbagai latar, mulai dari remaja, komunitas sosial, hingga perempuan dewasa yang ingin terlibat dalam gerakan perubahan.

Anggota DPRD Kota Bogor, Sri Mulyani, dalam pandangannya menekankan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam berbagai sektor. Ia menegaskan bahwa perempuan mampu memberi warna dan kontribusi di bidang pendidikan, parlemen, usaha, maupun komunitas. Menurutnya, literasi, pendidikan, dan keberanian menyampaikan pendapat merupakan modal utama untuk mendorong perempuan menjadi agen perubahan.

Acara sarasehan dan launching di Auditorium Perpustakaan Bogor ini ditutup dengan ajakan kolaborasi dari seluruh jajaran Pilar Foundation kepada pemerintah, organisasi perempuan, komunitas muda, akademisi, dan media untuk membangun jejaring gerakan perempuan yang berkelanjutan. Pilar Foundation berharap gerakan ini menjadi awal komitmen bersama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perempuan tumbuh sebagai sosok kritis, kreatif, dan kolaboratif.

Peluncuran Pilar Foundation pada 25 November 2025 ini menjadi penanda babak baru gerakan perempuan di Bogor-sebuah gerakan yang inklusif, progresif, dan siap mendorong perubahan di berbagai lini kehidupan sosial.***

(Sasqia Ayu Aulia)

 

BRI BO Tambun Salurkan TJSL Berupa 5.000 Paket Sembako

R.A Wulansari
-
0
BRI BO Tambun Salurkan TJSL Berupa 5.000 Paket Sembako

Bogordaily.net – Bank Rakyat Indonesia (BRI) Branch Office (BO) Tambun kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

Kali ini kegiatan sosial digelar dengan membagikan 5.000 paket sembako kepada warga Kabupaten Bekasi.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu (18/10/2025) ini melibatkan jajaran pekerja BRI BO Tambun, termasuk Pemimpin Cabang, Supervisor Penunjang Operasional (SPO), Petugas Penunjang Operasional (PPO), serta Tim Mikro BRI.

Pembagian dilakukan di wilayah Kabupaten Bekasi dengan sasaran masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Pemimpin Cabang BRI BO Tambun, Levo Dharata Pratama menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial BRI terhadap kondisi ekonomi masyarakat di sekitar wilayah kerja mereka.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bekasi dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka,” ungkapnya.

Melalui kegiatan Program TJSL ini, BRI BO Tambun berupaya memperkuat perannya sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

BRI BO Tambun berkomitmen untuk terus melanjutkan program TJSL serupa kedepannya sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.

“BRI BO Tambun akan selalu memenuhi kebutuhan nasabah serta masyarakat sekitar yang membutuhkan,” tutupnya.(*)

1...478479480...9,502Page 479 of 9,502